NEW
Font size
WorksheetsNilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah....
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undang-undang APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
3) dan 4)
3) dan 5)
Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman….
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memlihara kestabilan nilai rupiah adalah....
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....
1) dan 2)
1) dan 3)
1) dan 4)
2) dan 4)
3) dan 4)
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa
Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali ….
Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran
Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian….
Dalam Negeri dan luar negeri
Keuangan dan Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Kementerian Sosial
Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ....
Dalam Negeri dan luar negeri
Keuangan dan Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Kementerian Sosial
Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ….
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Di bawah merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah ….
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti ….
terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
