Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPembekalan V.5.0
Total questions: 140
Worksheet time: 51mins
Name
Class
Date
1.
Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat . . . .
a)
1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
d)
semua jawaban salah
2.
Anggota PPK, PPS, KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah
c)
melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
d)
tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas
3.
Bawaslu terdiri atas . . . .
a)
Bawaslu; Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/Desa; Panwaslu LN; dan Pengawas TPS
b)
Bawaslu; Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwascam; Panwaslu Kelurahan/Desa; Panwaslu LN; dan Pengawas TPS
c)
Bawaslu; Bawaslu Provinsi; Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwascam; Panwas nagari; Panwaslu LN; dan Pengawas TPS
d)
semua jawaban benar
4.
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut dengan
a)
Pantarlih
b)
PPDP
c)
Pencacah
d)
Semuanya salah
5.
Berdasrkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 309 ayat (2), Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada . . . .
a)
PPS
b)
PPK
c)
Pantia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
Bawaslu
6.
Berikut adalah kondisi penyebab dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS, kecuali…
a)
Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka
b)
Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang pencahayaan
c)
Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas
d)
Saksi calon, PPL, masyarakat tidak dapat menyaksikan perhitungan suara secara jelas atau Penghitungan suara ditempat yang lain yang tidak ditentukan
7.
Berikut merupakan tugas dari panitia pengawas pemilu kecamatan, kecuali
a)
menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
b)
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu
c)
mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
d)
mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
8.
Berikut merupakan wewenang dari panitia pengawas pemilu kecamatan, kecuali
a)
mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan
b)
memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
c)
meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
d)
mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa
9.
Bunyi Pasal 221 UU No 7 Tahun 2017 adalah
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
b)
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya
c)
Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan
d)
Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon
10.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paling rendah berusia . . .
a)
40 tahun
b)
35 tahun
c)
45 tahun
d)
50 tahun
11.
Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah
a)
Provinsi
b)
Kabupaten
c)
Kecamatan
d)
Wilayah
12.
Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan . . . .
a)
Pemilu lanjutan
b)
Pemilu susulan
c)
Pemilu ulang
d)
Pemilu tambahan
13.
Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan
a)
Pemilu susulan
b)
Pemilu lanjutan
c)
Pemilu ulang
d)
Pemilu tambahan
14.
Dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu menggunakan fungsi pengawasan yang disebut dengan:
a)
Pencegahan dan Penindakan
b)
Laporan dan Temuan
c)
Pemantauan dan Pengawasan
d)
sidak dan Supervisi
15.
Dibawah ini merupakan tujuan pemilihan umum secara umum, kecuali :
a)
Sarana dan saluran untuk mengubah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan
b)
Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
c)
Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
d)
Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara
16.
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
a)
Penyelenggara Pemilu.
b)
Partai Politik
c)
Peserta Pemilu
d)
Semuanya salah
17.
Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan bukan bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara terutama dalam membangun sikap.....
a)
Bela negara
b)
Nasionalisme
c)
cinta tanah air
d)
patriotisme
18.
Jumlah kepengurusan minimal partai politik peserta pemilu adalah
a)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 75 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
b)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 80 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 60 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
c)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 70 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
d)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 75 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 30 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
19.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 436,129 adalah
a)
40
b)
45
c)
35
d)
55
20.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 96,719 adalah
a)
20
b)
25
c)
30
d)
15
21.
Jumlah kursi DPRD Provinsi dengan jumlah penduduk 5,640,629 adalah
a)
65
b)
60
c)
70
d)
55
22.
Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip…
a)
Jujur, terbuka dan dialogis
b)
Aksesibilitas dan tertib
c)
Aksesibilitas dan efektifitas
d)
Professional dan Efektif
23.
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
pertemuan terbatas
c)
pemasangan alat peraga di tempat umum
d)
media sosial
24.
Kampanye yang dapat didanai oleh APBN/ difasilitasi KPU adalah, kecuali
a)
rapat umum
b)
pemasangan alat peraga di tempat umum
c)
iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
d)
debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon
25.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam:
a)
Peraturan KPU;
b)
Keputusan Bawaslu:,
c)
Peraturan Bawaslu;
d)
Pleno
26.
Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam:
a)
Peraturan Bawaslu;
b)
Keputusan Bawaslu;
c)
Peraturan Bersama;
d)
Pleno
27.
Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang benar ialah..
a)
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
b)
Kedaulatan berada ditangan Presiden dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
c)
Kedaulatan berada ditangan pemerintah/ pemerintah daerah dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
d)
Kedaulatan berada ditangan wakil rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
28.
Kewaiban PPS diantaranya, kecuali
a)
mengangkat Pantarlih
b)
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
c)
membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap
d)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
29.
Kewajiban dari dari panitia pengawas pemilu kecamatan adalah
a)
semua jawaban benar
b)
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
c)
menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan
d)
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
30.
KPPS dibentuk oleh
a)
PPS
b)
PPK
c)
KPU
d)
BAWASLU
31.
KPPS singkatan dari
a)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
b)
Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
c)
Kelompok Peetugas Pemungutan Suara
d)
Kelompok Penjaga Pemungutan Suara
32.
KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada . . . .
a)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
b)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU
c)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, PPS, PPK melalui PPS, Panwalu Kecamatan, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu
d)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan Pemantau
33.
KPU terdiri atas
a)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
c)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS
d)
Semuanya salah
34.
KPU, BAWASLU dan DKPP disebut sebagai
a)
Penyelenggara Pemilu
b)
Pelaksana Pemilu
c)
Petugas Pemilu
d)
Peserta Pemilu
35.
Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama :
a)
3 hari sejak terjadinya pelanggaran;
b)
5 hari sejak terjadinya pelanggaran;
c)
7 hari sejak terjadinya pelanggaran;
d)
Semua jawaban salah
36.
Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling sedikit memuat
a)
Nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian;
b)
Nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian
c)
Nama dan alamat pelapor, waktu dan peristiwa perkara dan uraian kejadian.
d)
Nama dan alamat pelapor, para pihak, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian;
37.
Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama . . . .
a)
1 x 24 Jam
b)
2 x 24 Jam
c)
3 x 24 Jam
d)
4 x 24 Jam
38.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat . . .
a)
nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian
b)
nama pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; dan uraian kejadian
c)
nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; uraian kejadian; foto dan video kejadian
d)
nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara; uraian kejadian; saksi; foto dan video kejadian
39.
Masa Tenang berlangsung selama . . . .
a)
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
d)
semua jawaban salah
40.
Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu merupakan bagian dari
a)
tugas Bawaslu
b)
wewenang KPU
c)
wewenang bawaslu
d)
kewajiban Bawaslu
41.
membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari . . . .
a)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
c)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
semua jawaban salah
42.
Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS, ini merupakan bagian dari . . . .
a)
tugas KPPS
b)
kewajiban KPPS
c)
tugas PPS
d)
kewajiban PPS
43.
Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih merupakan bagian dari . . . . KPU
a)
tugas
b)
wewenang
c)
kewajiban
d)
pekerjaan
44.
Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa merupakan bagian dari . . . .
a)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
b)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
c)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
d)
semua jawaban salah
45.
Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, merupakan bagian dari . . . .
a)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
b)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
c)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
d)
semua jawaban salah
46.
Mengangkat Pantarlih merupakan salah satu dari . . . .
a)
wewenang PPS
b)
wewenang PPK
c)
tugas PPS
d)
tugas PPK
47.
Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK merupakan bagian dari . . . .
a)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
c)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
semua jawaban benar
48.
mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara merupakan tugas dari
a)
Pengawas TPS
b)
KPPS
c)
Ketua KPPS
d)
Ketua Pengawas TPS
49.
mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS merupakan bagian dari . . . .
a)
wewenang KPPS
b)
tugas Pengawas TPS
c)
tugas PPS
d)
kewajiban KPPS
50.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan merupakan bagian dari . . . .
a)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
c)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
semua jawaban benar
51.
Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, merupakan bagian dari . . . .
a)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
c)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
semua jawaban benar
52.
Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, merupakan bagian dari . . . .
a)
kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
b)
wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
c)
tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
d)
semua jawaban salah
53.
Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga:
a)
Nilai Perjuangan
b)
Nilai Instrumental
c)
Nilai Fleksibilitas
d)
Nilai dasar
54.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan
a)
Panwaslu Kecamatan
b)
Panwascam
c)
Pengawas kecamatan
d)
Pengawas Pemilih Kecamatan
55.
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibentuk oleh
a)
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
Bawaslu Kabupaten/Kota
c)
PPK
d)
Bawaslu Provinsi
56.
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut dengan
a)
Panwaslu Kelurahan/Desa
b)
Panwas Kelurahan/Desa
c)
Panwas Nagari
d)
Semuanya salah
57.
Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri adalah . . . .
a)
PPLN
b)
PPKLN
c)
PPSLN
d)
KPULN
58.
Pasal 14 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
kewajiban KPU
b)
tugas, wewenang KPU
c)
tugas, wewenang Bawaslu
d)
semuanya salah
59.
Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
Asas Pemilu
b)
Prinsip Pemilu
c)
Tujuan Pemilu
d)
Fungsi Pemilu
60.
Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
prinsip pemilu
b)
asas pemilu
c)
tujuan pemilu
d)
fungsi pemilu
61.
Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang ….
a)
Budaya
b)
Ekonomi
c)
Politik
d)
HAM
62.
Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
tujuan pemilu
b)
prinsip pemilu
c)
asas pemilu
d)
fungsi pemilu
63.
Pasal 507 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 berbunyi . . . .
a)
Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
b)
Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
c)
Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah
d)
Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
64.
Pasal 93 UU No 7 tahun 2017 berisi tentang
a)
tugas Bawaslu
b)
wewenang KPU
c)
wewenang bawaslu
d)
tugas KPU
65.
Pelanggaran administratif Pemilu termasuk ke dalam . . .
a)
semua jawaban salah
b)
tindak pidana Pemilu
c)
pelanggaran kode etik
d)
tindak pidana Pemilu & pelanggaran kode etik
66.
Pemantau Pemilu mempunyai hak memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari . . . .
a)
luar TPS
b)
dalam TPS
c)
bilik Suara
d)
semuanya salah
67.
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
a)
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD
b)
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
c)
Ketua DPR, Ketua DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Ketua DPRD
d)
Semuanya benar
68.
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas
a)
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
b)
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan mandiri
c)
langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil.
d)
langsung, umum, bebas, rahasia, tertib, dan adil.
69.
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem
a)
proporsional terbuka
b)
proporsional tertutup
c)
profesional terbuka
d)
Jujur dan adil
70.
Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak merupakan bunyi dari pasal . . . .
a)
347 ayat 1
b)
347 ayat 2
c)
346 ayat 1
d)
346 ayat 2
71.
Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat . . . . hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
a)
14
b)
15
c)
16
d)
30
72.
Pengawas Tempat Pemungutan Suara dibentuk oleh
a)
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
b)
Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
c)
PPK
d)
PPS
73.
Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut dengan
a)
Pengawas TPS
b)
Panwas TPS
c)
Panwas KPPS
d)
Semuanya salah
74.
Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk untuk membantu
a)
Panwaslu Kelurahan/Desa
b)
KPPS
c)
PPK
d)
PPS
75.
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh
a)
KPPS
b)
PPS
c)
PPK
d)
Saksi
76.
Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh . . . .
a)
Pengawas TPS
b)
PPS
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota
77.
Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 UU No & Tahun 2017 terdiri atas
a)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
b)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tenda
c)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
d)
kotak suara; surat suara; papan pengumuman; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
78.
Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali :
a)
untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU
b)
untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundang undangan
c)
untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal
d)
Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu
79.
Persentase surat suara cadangan dari DPT adalah
a)
0.02
b)
0.03
c)
0.025
d)
0.01
80.
Peserta pemilu terdiri dari . . . .
a)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan
b)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
c)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
d)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, KPU, Bawaslu, DKPP
81.
PPK singkatan dari
a)
Panitia Pemilihan Kecamatan
b)
Panitia Pemilu Kecamatan
c)
Pelaksana Pemilu Kecamatan
d)
Penyelenggara Pemilu Kecamatan
82.
PPS singkatan dari
a)
Panitia Pemungutan Suara
b)
Penyelenggara Pemungutan Suara
c)
Petugas Pemungutan Suara
d)
Pelaksana Pemungutan Suara
83.
Prinsip penyelenggaraan pemilu tertuang pada pasal . . . . UU No 7 Tahun 2017
a)
3
b)
1
c)
2
d)
4
84.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar:
a)
Kebulatan tekad founding fathers
b)
Kesepakatan sekutu tentang Indonesia
c)
Realisasi Sumpah Pemuda 1928
d)
Benar semua
85.
Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah .…
a)
Bahasa
b)
Lagu Kebangsaan
c)
Budaya
d)
sosial
86.
Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam pancasila sila ….
a)
Ketiga
b)
Kesatu
c)
Keempat
d)
Kelima
87.
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan bunyi dari pasal . . . UU Pemilu
a)
489
b)
366
c)
567
d)
276
88.
setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang satu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan ??..
a)
Pidana Kurungan paling lama (1) satu tahun dan Denda paling banyak Rp. 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah )
b)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah )
c)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 6.000.000 ( Enam Juta Rupiah )
d)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah )
89.
Setiap Orang yang Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan…
a)
Pidana Kurungan paling lama (1) satu tahun dan Denda paling banyak Rp. 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah )
b)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 12.000.000 ( Dua Belas Juta Rupiah )
c)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 6.000.000 ( Enam Juta Rupiah )
d)
Pidana Kurungan paling lama (6) Enam Bulan dan Denda paling banyak Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah )
90.
Setiap pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka
a)
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
b)
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
c)
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
d)
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
91.
Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah…
a)
Membayar pajak tepat pada waktunya
b)
Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum
c)
Menggunakan hak pilih dalam pemilu
d)
Membeli produk buatan dalam negeri
92.
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang benar adalah
a)
perencanaan program dan anggaran - pemutakhiran data pemilih - masa kampanye - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara
b)
perencanaan program dan anggaran - masa kampanye - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara - pemutakhiran data pemilih
c)
perencanaan program dan anggaran - masa kampanye - pemutakhiran data pemilih - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara
d)
perencanaan program dan anggaran - pemutakhiran data pemilih - masa kampanye - pemungutan dan penghitungan suara - masa tenang
93.
Tugas KPPS tertuang dalam pasal . . . UU No 7 Tahun 2017
a)
60
b)
61
c)
16
d)
26
94.
Tugas Pengawas TPS berakhir …………..hari setelah hari pemungutan suara :
a)
23 ( dua puluh tiga ) hari
b)
7 ( Tujuh ) Hari
c)
14 ( Empat Belas ) Hari
d)
21 ( dua Puluh satu ) Hari
95.
Tugas PPK, kecuali
a)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
b)
melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
c)
menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota
d)
melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu
96.
Untuk membantu menentukan status laporan sebagai Pelanggaran atau bukan Pelanggaran Administrasi, Pengawas Pemilu memutuskan berdasarkan hasil …
a)
Kajian;
b)
Konsultasi;
c)
Pleno;
d)
klarifikasi
97.
Untuk menjadi calon anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat, minimal harus mendapat dukungan dari . . . . pemilih
a)
2000
b)
2500
c)
3000
d)
1500
98.
Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk . . . .
a)
Gakkumdu
b)
Gakumdu
c)
Pegakan Hukum
d)
Nggakkumdu
99.
Usia calon anggota DPD paling rendah adalah
a)
21 tahun
b)
20 tahun
c)
25 tahun
d)
17 tahun
100.
Warga Kabupaten 50 Kota yang pindah memilih ke Kabupaten Agam dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Kabupaten Agam
101.
Warga Kabupaten Solok yang pindah memilih ke Kota Pekanbaru dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Riau
102.
Warga Kota Padang Panjang yang pindah memilih ke Kabupaten Tanah Sijunjung dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Pariaman
103.
Warga Kota Padang yang pindah memilih ke Kota New York dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Wali Kota New York
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD
d)
Semuanya salah
104.
Warga Kota Pariaman yang pindah memilih ke Kabupaten Tanah Datar dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Kabupaten Tanah Datar
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tanah Datar
105.
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih adalah . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
sudah kawin
c)
sudah pernah kawin
d)
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara
106.
Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, merupakan pengertian dari
a)
pemilih
b)
peserta pemilu
c)
penduduk
d)
warga negara indonesia
107.
Warga nergara yang tidak memiliki hak memilih adalah, kecuali
a)
Purnawirawan TNI/Polri
b)
Anggota TNI
c)
Anggota Polri
d)
Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan
108.
Wewenang Pengawas TPS adalah
a)
semua jawaban benar
b)
menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
c)
menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
d)
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
109.
Wewenang PPK adalah
a)
Semua jawaban benar
b)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
c)
melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d)
melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
110.
Yang bukan merupakan kewajiban KPPS adalah . . . .
a)
menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
b)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
c)
menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
d)
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
111.
Yang bukan merupakan kewajiban PPK adalah
a)
membentuk PPS
b)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
c)
membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
d)
membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
112.
Yang bukan merupakan prinsip pemiliu adalah
a)
langsung
b)
mandiri
c)
jujur
d)
adil
113.
Yang bukan merupakan tugas PPS adalah
a)
membentuk KPPS
b)
mengumumkan daftar pemilih sementara
c)
melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
d)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
114.
Yang bukan merupakan wewenang KPU adalah
a)
menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
b)
menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
c)
menetapkan Peserta Pemilu
d)
menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
115.
Yang bukan merupakan wewenang PPS
a)
menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
b)
membentuk KPPS
c)
mengangkat Pantarlih
d)
menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
116.
Yang dilarang diikutsertakan dalam kegiatan Kampanye adalah, kecuali . . . .
a)
pejabat negara anggota partai politik
b)
aparatur sipil negara
c)
kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa
d)
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
117.
Istilah “Pancasila” ditemukan pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
a)
Sutasoma
b)
Negarakertagama
c)
Tripitaka
d)
Weda
118.
Kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365 oleh
a)
Empu Prapanca
b)
Empu Gandring
c)
Max Havelar
d)
Ki Hajar Dewantoro
119.
Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu
a)
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
b)
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
c)
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
d)
Internasionalisme, Nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan gotong royong, kerakyatan.
120.
Pada Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar Negara indonesia adalah
a)
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat
b)
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
c)
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan Yang Maha Esa
d)
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
121.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo mengusulkan dasar Negara Indonesia adalah
a)
Persatuan, Kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah/mufakat/demokrasi dan keadilan rakyat.
b)
Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keTuhanan Yang Maha Esa.
c)
Nasionalisme, Ketuhanan YME, perikebangsaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial
d)
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat
122.
Pancasila secara etimologis artinya
a)
Lima aturan kebangsaan
b)
Dasar yang memiliki lima sendi
c)
Dasar yang Satu
d)
Semua Salah
123.
Pancasila berasal dari bahasa
a)
Sansekerta
b)
Jawa Kuno
c)
Yunani
d)
Tripitaka
124.
Beberapa rumusan Pancasila terdapat di, kecuali..
a)
UUDS 1950
b)
Pembukaan UUD 1945
c)
Piagam Jakarta
d)
Proklamasi Kemerdekaan
125.
Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya
a)
Seluruh lima sila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh/semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tak dapat berselisih
b)
Urutan sila-sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
c)
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
d)
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
126.
Pancasila memiliki sifat hierarki piramidal artinya
a)
Urutan sila-sila dalam Pancasilamenunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya
b)
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya
c)
Sila-sila dalam pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya
d)
Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dst./ sila-sila Pancasila berjenjang (bertingkat). Sila pertama mendasari sila berikutnya (2-5),dan seterusnya
127.
Badan yang merancang Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 29 April 1945 adalah…
a)
Dokuritu Zyunbi Tyoosakai
b)
Dokuritu Zyunbi Inkai
c)
Ntherlands Indie Civil Administration
d)
Volksraad
128.
Berapa kali amademen UUD 1945 dilakukan…
a)
1 Kali
b)
2 Kali
c)
3 Kali
d)
4 Kali
129.
Dasar hukum yang dipakai untuk melakukan amandemen UUD 1945 adalah…
a)
Pasal 31 dan pasal 21
b)
Pasal 3 dan pasal 37
c)
Pasal 22E dan Pasal 26
d)
Pasal 24C
130.
Syarat mengubah UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya :
a)
2/3 dari jumlah anggota MPR
b)
1/3 dari jumlah anggota MPR
c)
2/5 dari jumlah anggota MPR
d)
1/4 dari jumlah anggota MPR
131.
Badan yang mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah…
a)
BPUPKI
b)
PPKI
c)
MK
d)
DPR
132.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal…
a)
Pasal 1 ayat 1
b)
Pasal 1 ayat 2
c)
Pasal 1 ayat 3
d)
Pasal 2 ayat 1
133.
Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonensia yang berasal dari bahasa …
a)
Sansekerta
b)
Arab
c)
Pallawa
d)
Jawa Kuno
134.
Istilah Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan secara lengkap dalam kitab…
a)
Negarakretagama
b)
Sutasoma
c)
Arjunawiwaha
d)
Kresnayana
135.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada..
a)
Sidang BPUPKI ke-2
b)
Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat
c)
18 Agustus 1945
d)
Bersamaan dengan lahirnya Piagam Jakarta
136.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undangundang. Terkandung dalam Pasal……
a)
18 Ayat (1) UUD 1945
b)
18 Ayat (2) UUD 1945
c)
19 Ayat (1) UUD 1945
d)
19 Ayat (2) UUD 1945
137.
Sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat adalah…
a)
Asas kemakmuran
b)
Asas sentralisasi
c)
Asas desentralisasi
d)
Asas dekonsentrasi
138.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnyapemerintah daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, kecuali …
a)
Asas kemakmuran
b)
Asas sentralisasi
c)
Asas desentralisasi
d)
Asas dekosentralisasi
139.
Kegiatan ekonomi pada masa Palaelithikum ditandai dengan…
a)
Food producing
b)
Bercocok tanam
c)
Berdagang
d)
Food gathering
140.
Latar belakang timbulnya Konferensi Asia Afrika adalah…
a)
Adanya kesamaan nasib Negara-negara di Asia dan Afrika yang bergolak untuk mencapai kemerdekaan
b)
Negara Asia dan Afrika belum bergabung dengan PBB
c)
Adanya korupsi di negara Asia dan Afrika
d)
Adanya politik apharteid
Reset
