Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet Parlemente diumumkan dengan Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945

PPKI yang diketuai oleh Ir Soerkarno bertugas untuk mengatur perpindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke Pemerintah Indonesia

Mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur) adalah makna pembukaan UUD 1945 Alinea 1

sebagai norma hukum UUD merupakan sumber dasar hukum tertinggi

Pada 7 Spetember 1944 dibentuk BPUPKI yang diketuai oleh Ir. soekarno

Piagam Jakarta adalah Hukum dasar yang dibentuk oleh Panitia 9

Alinea yang merupakan alasan bangsa Indonesia menentang Penjajahan adalah alinea kedua

Alinea 4 UUD 1945 berisi tugas negara/tujuan nasional, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara pancasila

MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan

Mahkamah Konstitusi berhak untuk memutus pembubaran partai politik

ketua dan Wakil Ketua MA dipilih oleh Hakim Agung

Lahirnya Orde Baru ditandai dengan keluarnya Supersemar

Presiden Berhak membekukan dan membubarkan DPR

Dalam Pengajuan Perubahan pasal-pasal UUD, sekurang-kurangnya harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR

menurut asas otonomi dan tugas perbantuan, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

Kinstitusi RIS berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia dari sabang sampai Merauke

ketetapan MPR kedudukannya lebih tinggi dari UU