WorksheetsMemaknai Peraturan Perundang-Undangan
Total questions: 11
Worksheet time: 54mins
Pasangkan dengan membuat garis (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)
PP (Peraturan Pemerintah)
Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
Perda Provinsi
Disusun oleh BPUPK dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)
Peraturan PerUU ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan PerUU yg lebih tinggi
Perpres (Peraturan Presiden)
Peraturan PerUU yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan PerUU yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya
Coba kalian urutkan berdasarkan Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
UUD NRI Tahun 1945
Tap MPR
UU/Perppu
PP
Perpres
Urutan proses pembuatan undang-undang yaitu . . . .
Perencanaan
Penyusunan
Pembahasan
Pengesahan
Pengundangan
Perhatikan pernyataan berikut. "kaidah yang memiliki sanksi tegas, yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung" merupakan pengertian dari . . . .
kaidah peradaban
kaidah norma
kaidah hukum
sanksi hukum
Pasangkan jawaban sesuai pengertian indikator kesadaran hukum yang benar
Pemahaman hukum
indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, juga memahami isi.
Sikap hukum
kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum menguntungkan jika ditaati.
Perilaku hukum
indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara.
Pengetahuan hukum
indikator minimal adanya kesadaran hukum
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. . . . .
12 Tahun 2011
11 Tahun 2011
12 Tahun 2013
11 Tahun 2011
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal . . . .
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
1 ayat 4
Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi . . . .
anjuran unntuk berbuat baik
perintah dan larangan
larangan berbuat baik
pelanggaran dan kejahatan
Pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas-asas pembentukannya, Adapun salah satunya adalah asas kejalasan tujuan yang bermakna bahwa . . . .
setiap jenis peraturan perUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk perUU yang berwenang
setiap pembantukan peraturan perUU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
pada pembentukan peraturan perUU, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perUU
setiap pembantukan peraturan perUU harus memperhitungkan efektifitas peraturan perUU tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut . . . .
Kepres
Perundang-undangan
pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah . . . .
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
