NEW
Font size
WorksheetsUH 2 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada pasal ....
1 ayat (2)
1 ayat (3)
24 ayat (1)
27 ayat (1)
28 I ayat (5)
Daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada adalah merupakan pengertian dari….
hukum
kepastian hukum
supremasi hukum
penegakan hukum
perlindungan hukum
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur, berikut dibawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur perlindungan hukum adalah….
jaminan kepastian hukum
berkaitan dengan hak-hak warga negara
adanya perlidungan dari pemerintah kepada warganya
adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negara
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Menjadi panutan dan dapat dipercaya masyarakat
2) Tegaknya supremasi hukum
3) Tegaknya keadilan
4) Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
5) Sarana atau fasilitas yang mendukung pengakan hukum
Berikut yang merupakan arti pentingnya terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum adalah….
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 4)
2), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
3), 4) dan 5)
Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa.kecuali,.apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
adil
benar
sanksi
memaksa
tegas dan nyata
“Segala warga Negara bersaman kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan tersebut merupakan isi pasal…..
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Di bawah ini yang bukan merupakan aparatur negara yang bertindak sebagai penegak hukum adalah ….
KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
KPK, Kehakiman dan Kejaksaan
Kehakiman, Kepolisian dan KPK
Kepolisian, Kehakiman dan Kejaksaan
KPK, Kejaksaan dan Pengacara
Ketentuan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ….
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
Berikut di bawah ini yang bukan kewenangan Polri adalah….
melakukan penuntutan
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
melakukan penangkapan,penahaan, penggeledahan dan penyitaan
melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
Ketentuan tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam….
Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002
Undang-undang RI No. 30 Tahun 2002
Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003
Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004
Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009
1. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara , khususnya di bidang ….
penuntutan
mengadili sebuah perkara pidana
pemeriksaan dan penyitaan surat-surat
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
penangkapan,penahaan, penggeledahan dan penyitaan
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Hakim Agung
2) Hakim pada badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung
3) Hakim Yudisial
4) Hakim Konstitusi
5) Hakim Negara
Berikut yang merupakan klasifikasi hakim berdasarkan jenis lembaga peradilan menurut UU RI No. 48 tahun 2009 adalah….
1), 2) dan 3)
1), 2) dan 4)
1), 2) dan 5)
2), 3) dan 4)
2), 4) dan 5)
Perhatikan pernyataan berikut ini.
1) Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya
2) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang di ketahui dari kliennya karena hubungan profesinya,kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
3) Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya
4) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya
5) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian dengan baik
6) Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas rofesi advokat selama memangkui jabatan
Berikut ini bukan merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat adalah….
1
2
3
4
5
Tujuan di bentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah….
mengadili perkara pidana korupsi
mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi
memberi bantuan hukum
melakukan penyelidikan
melakukan penuntutan
Bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat dari sebuah negara, adapun dari bermacam-macam norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang paling dipatuhi oleh warga negara, karena…
norma hukum sangat berguna bagi suatu negara
norma hukum mengatur pergaulan hidup manusia
norma hukum mempunyai sanksi tegas dan mengikat
hukum menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan tentram
hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum warga negara tinggi
Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk ancaman hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini yang bukan merupakan sanksi pidana adalah….
hukuman mati dan penjara
celaan, cemoohan, dan pengucilan
pencabutan hak-hak tertentu
pengumuman keputusan hakim
perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga adalah….
bangun kesiangan
tidak memiliki KTP
bolos mengikuti pelajaran
datang ke sekolah terlambat
mengkomsumsi obat-obatan terlarang
Unsur objektif yang menjadi syarat seseorang mendapat hukuman adalah .....
harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum
harus ada minimal dua orang saksi yang melihat kejadian perkara
pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan
hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
harus ada seseorang yang melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut
Sebagai wujud partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk ….
tertib berlalu lintas di jalan raya
membuat peraturan perundangan yang baik
memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku
menjalankan seluruh perintah dari pimpinannya
menerima dengan penuh kesadaran keputusan hakim
Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut ….
menyebabkan disintegrasi
disenangi oleh masyarakat
menciptakan sikap sadar hukum
tidak menyinggung perasaan orang lain
mencerminkan kepatuhan terhadap hukum
