keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan

kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru

ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal

keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala

pemerintahan

tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang

diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960

pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR

pembentukan Front nasional

Dekrit presiden 5 Juli 1959

pembentukan kabinet kerja

membentuk Dewan Nasional

penemuan kembali revolusi kita

manipol

usdek

demokrasi terpimpin

kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.

perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer

kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD’ 1950

terjadinya gerakan gerakan Separatis di daerah daerah mengancam keutuhan

NKRI

Negara Indonesia dalam keadaan bahaya

kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam

pelaksanaan politik mercusuar

masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan

ekonomi

terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan

ekonomi

terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk

penanggulangannya

pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

pebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK

penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara

pembubaran DPR hasil Pemilu 1955

pembatasan kegiatan partai politik

pembentukan Front Nasional

1), 2) dan 3)

1), 3) dan 5)

1), 4) dan 5)

2), 4) dan 6)

2), 5) dan 6)

DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno

anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung

anggota DPR didominasi oleh kader PKI

DPR menolak RAPBN tahun 1960

DPR menolak Ideologi Nasakom

memperkuat kedudukan Presiden Soekarno

mempertegas arah politik luar negari Indonesia

menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah

menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama

mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

gerakan Benteng

pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatic dengan Belanda

dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat

masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika

Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat

Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.

menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat

mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat

mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia

mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis

membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.

mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana

merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian

melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden

Sukarno

merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek

menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa

mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya ( shanering )

melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.

mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia ( ORI )

menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional

meningkatkan pinjaman luar negeri

menurunnya nilai tukar rupiah

menurunnya tingkat inflasi

menurunnya pendapatan Negara

meningkatnya cadangan devisa negara

meningkatnya utang-utang Negara