WorksheetsQUIZ DINAMIKA DEMOKRASI
Total questions: 33
Worksheet time: 18mins
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode berlakunya UUD 1945 yaitu pada : ...
18 Agustus 1945-27 Desember 1949
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
5 Juli 1959-sekarang
21 Mei 1998- sekarang
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode berlakunya Konstitusi RIS yaitu pada : ...
18 Agustus 1945-27 Desember 1949
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
5 Juli 1959-sekarang
21 Mei 1998- sekarang
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode berlakunya UUDS yaitu pada : ...
18 Agustus 1945-27 Desember 1949
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
5 Juli 1959-sekarang
21 Mei 1998- sekarang
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode berlakunya Kembali UUD 1945 yaitu pada : ...
18 Agustus 1945-27 Desember 1949
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
5 Juli 1959-sekarang
21 Mei 1998- sekarang
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode orde lama yaitu pada : ...
11 Maret 1966-21 Mei 1998
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
5 Juli 1959-11 Maret 1966
21 Mei 1998- sekarang
Perkembangan ketatanegaraan RI dapat dibagi menjadi beberapa periode diantaranya Periode reformasi yang dimulai pada : ...
11 Maret 1998
5 Juli 1959
17 Agustus 1999
11 Maret 1966
21 Mei 1998
Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi apabila ditinjau dari sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara hal ini dapat di buktikan dengan adanya: ......
Pemerintahan yang demokratis diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara
alur sejarah politik Indonesia yang menggunakan pemerintahan yang demokratis
adanya dinamika demokrasi Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang
Pemerinthan yang sentralistik yang di gunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang hanya merupakan simbol negara saja
Sistem Pemerintahan di katakan demokratis jika memenuhi dua indikator yang dikemukakan oleh Afan Gaffar diantaranya : ...
Akuntabilitas
Rekruitmen Politik yang Terbuka
solidaritas
kepentingan nasional
hak-hak mayoritas
Sistem Pemerintahan di katakan demokratis jika memenuhi dua indikator yang dikemukakan oleh Afan Gaffar diantaranya : ...
Pemenuhan Hak-hak dasar
Pemilihan umum
sistem pemerintahan
kepentingan nasional
hak-hak minoritas
Sistem Pemerintahan di katakan demokratis jika memenuhi dua indikator yang dikemukakan oleh Afan Gaffar diantaranya : ...
Pemenuhan Hak-hak dasar
Rotasi kekuasaan
sistem pemerintahan
kepentingan nasional
hak-hak minoritas
Perhatikan bukti empiris yang ada di suatu negara berikut !
1. adanya Pertanggungjawaban Pemerintah
2. adanya Pemisahan kekuasaan
3. adanya Pembatasan kekuasaan
Jika dalam suatu pemerintahan negara terdapat hal-hal diatas maka suatu negara sudah dapat di kategorikan sebagai negara demokrasi karena telah memenuhi indikator :
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Pemenuhan Hak-hak dasar
Pemilihan umum
Rekruitmen Politik yang Terbuka
Jika dalam suatu pemerintahan negara terdapat Pergantian Kepemimpinan secara teratur dan damai maka suatu negara sudah dapat di kategorikan sebagai negara demokrasi karena telah memenuhi indikator :
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Pemenuhan Hak-hak dasar
Pemilihan umum
Rekruitmen Politik yang Terbuka
Setiap orang yang memenuhi syarat untukmengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut, hal ini di namakan adanya :
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Pemenuhan Hak-hak dasar
Pemilihan umum
Rekruitmen Politik yang Terbuka
Perhatikan pernyataan berikut !
1. adanya Jaminan HAM
2. adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul
3. adanya Kebebasan mengemukakan pendapat
4. adanya Kebebasan pers
Bukti empiris tersebut menandakan bahwa suatu negara demokrasi telah memenuhi indikator : ....
Akuntabilitas
Rotasi kekuasaan
Pemenuhan Hak-hak dasar
Pemilihan umum
Rekruitmen Politik yang Terbuka
Pada awal kemerdekaan Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 terjadi Perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer, hal ini di tandai dengan adanya : ...
Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945
Maklumat wakil preiden tanggal 4 Desember 1945
Maklumat wakil presiden tanggal 12 September 1945
Lembaga – Lembaga Negara Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949)secara yuridis formal tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah :
DPR
BPK
MK
Komisi yudisial
Bank Central
Pada awal kemerdekaan berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh : ....
presiden dengan bantuan sebuah komite nasional
presiden dengan bantuan wakil presiden
MPRGR dengan bantuan Menteri Komite Nasional
presiden dengan bantuan DPRGR
DPRGR dengan bantuan sebuah Menteri Negara
Dengan dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945 ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan kekuasaan : ...
Konstitutif
eksekutif
legislatif
yudikatif
moneter
Bentuk negara Indonesia berubah menjadi Negara Indonesia Serikat hal ini merupakan hasil dari sebuah perjanjian yaitu : ...
Renvile
Linggar jati
KMB
Kalijati
Jepara
Pada Periode Tahun 1949-1959 sistem pemerintahan yang di jalankan oleh Negara Indonesia adalah : ....
presidensial
parlementer
serikat
Republik
Kesatuan
Indonesia berhasil melaksanakan Pemilu yang pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota :
DPR dan Kontituante.
MPR dan DPR
DPRGR
MPR dan DPA
Senat
Berdasarkan pasal 127 Konstitusi RIS, Lembaga Negara yang berwenang menetapkan undang – undang federal adalah : ...
Pemerintah, bersama dengan Senat
Presiden, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Pemerintah, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat
Presiden, bersama dengan Dewan Senat
Presiden, bersama dengan Dewan KNIP
Perhatikan pernyataan berikut!
1) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, yg dibentuk melalui pemilu multi partai 2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh dewan menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri,dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden.
3) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara
4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan di bawah kontrol pemerintah
5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidak baik,DPR dapat memberi mosi tdk percaya2
1), 2) dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 4), dan 5)
3), 4), dan 5)
1), 4), dan 5)
Perhatikan pernyataan berikut !
1) kekuasaan legislatif dijalankan oleh senat yang dipilih oleh presiden
2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin olehseorang Perdana Menteri,dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR.
3) Presiden hanya berperan sebagai kepala pemerintahan
4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidakbaik,DPR dapat memberi mosi tdk percaya
Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah pernyataan nomor : ....
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 4), dan 5)
1), 4), dan 5)
3), 4), dan 5
Hal negatif yang terjadi selama berlakunya Sistem parlementer adalah: ...
1)Usia (masa kerja) rata-rata kabinet cukup panjang
Terjadi keserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata
Telah terjadi perdebatan terbuka antara presiden Soekarno dengan tokoh masyumi, Isa Anhary tentang Pancasila dengan dasar negara yang islami
Masa kegiatan kampanye pemilu yang relatif singkat
Kebijakan beberapa Perdana menteri yg selalu bertentangan dengan presiden
masa orde lama diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya adalah :....
Pembentukan Dewan Konstituante
Kembali berlaku UUDS 1950.
Segera bentuk MPRS dan DPAS
Pembubaran DPRGR
Turunkan harga barang
Penyimpangan yang terjadi pada masa terpimpin adalah : ...
Presiden berhak untuk tidak mencampuri proses peradilan
Pengekangan hak-hak asasi WN di bidang politik bagi pelanggar HAM
Pelampauan batas wewenang presiden
Pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional
Fungsi Presiden lemah dibanding dengan DPR dan perdana menteri
Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa orde baru yaitu : ...
Presidensial
Kesatuan
Republik
Parlementer
Serikat
Perhatikan Pernyataan berikut !
(1)dominannya keterlibatan ABRI dalam kegiatan pemerintahan;
(2)praktik sentralisasi yang kaku dan keras;
(3)pengebirian peran dan fungsi partai politik;
(4)kekuasaan presiden yang besar
(5). Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman
Penyimpangan yang terjadi pada demokrasi Pancasila pada masa Baru diantaranya pernyataan pada nomor : ....
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
(1), (3), dan (4)
Pemilu pertama tahun 1955 diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Pemilu pada masa ini adalah untuk memilih : ....
badan konstituante
Presiden dan wakil presiden
MPR
anggota legislatif
KNIP
Pemilu pertama tahun 1955 diselenggarakan dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 dan tanggal 25 Desember 1955. Pemilu pada tanggal 25 Desember 1955 adalah untuk memilih : ....
badan konstituante
Presiden dan wakil presiden
MPR
anggota legislatif
KNIP
pemilu I pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikuti oleh 10 partai politik berdasarkan UU No. 15 tahun 1969 dilaksanakan pada tanggal : ...
12 Desember 1969
11 Januari 1970
3 Juli 1971
4 Mei 1971
9 Agustus 1969
Pemilihan Presiden sesuai dengan UU No. 23 / 2003, pertama kalinya Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Hal ini terjadi pada tanggal :...
12 September 2004
4Januari 2003
5 Juli 2004
14 Mei 2003
9 Agustus 2004
