WorksheetsUlangan Harian Pendidikan Pancasila Kelas X (Konstitusi)
Total questions: 25
Worksheet time: 21mins
Konstitusi terdiri dari hukum
tertulis dan konvensi
tertata dan tidak tertata
tertib dan tidak tertulis
tertulis dan konveksi
tertata dan tidak tertulis
Dalam hirarki tata hukum Indonesia, TAP MPR berada pada tingkatan ke..
satu
dua
tiga
empat
lima
Soal pernyataan benar/salah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan ideologis dan filosofis hukum di Indonesia
benar
salah
Konstitusi Berubah menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949 sebagai akibat dari
perjanjian Renville
perjanjian Konferensi Meja Bundar
perjanjian dasa sila Bandung
Pacta Sunt Servanda
Reciprocitas
Di bawah ini yang bukan tujuan didirikannya negara kesatuan republik Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Mewujudkan perdamaian dengan Belanda dan Jepang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali. Perubahan itu dilakukan dengan tidak mengubah naskah asli UUD 1945, perubahan ini diistilahkan dengan...
argumentum
addendang
addendum
agenda
addendung
Pada tahun 1950 terjadi perubahan pada sistem ketatanegaraan, di antaranya adalah negara kembali ke bentuk republik dan menggunakan konstitusi...
UUDS
UUD 1945
UUD RIS
Konstituante
Mahkamah Konstitusi
Pasal pada UUD 1945 yang secara khusus mengatur masalah Hak Asasi Manusia adalah pasal...
28A - 28J
31 dan 32
33 dan 34
29
30
Perhatikan pada grafik
Persentase penyelesaian kasus kejahatan tertinggi berada pada wilayah daerah kepolisian...
Sumatera Utara
Bali
Maluku Utara
Jawa Tengah
Metro Jaya
Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, di dalamnya ada perintah dan larangan, perintah dalam istilah Belanda disebut dengan....
Verbodden
Gebodden
Recht
Macht
Staat
Peraturan hukum itu bersifat memaksa.
Benar
Salah
Konstitusi di Indonesia adalah...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tapi tidak fundamental sifatnya
Benar
Salah
Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya
Benar
Salah
Konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan presiden Republik Indonesia
Benar
Salah
Istilah "detournement de pouvoir" memiliki makna....
Penyalahgunaan kekuasaan
Kepatuhan terhadap hukum
Takut kepada hukum
Taat pada aturan yang berlaku
Menggunakan kekuasaan dengan adil
Konsitusi harus membatasi kekuasaan. Hal ini berangkat dari sejarah di Perancis dengan raja yang diktator yang mengakatan "l'etat c'est moi". L'etat c'est moi artinya...
hukum adalah aku
negara adalah aku
negara adalah rakyat
hukum adalah rakyat
suara rakyat, suara Tuhan
Dalam negara yang demokratis, mengapa kekuasaan harus dibatasi?
karena kekuasaan yang mutlak berpotensi melakukan korupsi
karena penguasa memerlukan dukungan rakyat
karena kekuasaan perlu didukung oleh modal sosial
karena jika tidak dibatasi akan menjadikan negara yang sejahtera
tidak perlu dibatasi selama pemimpinnya membawa kesejahteraan bagi rakyatnya
Pidato presiden yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus termasuk ke dalam ....
konveksi
konvensi
konfederasi
konjungsi
konjugasi
Salah satu syarat yang paling merugikan dan tidak masuk akal yang diminta Belanda pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag adalah...
Belanda meminta uang ganti rugi sebanyak 4,5 miliar gulden
Belanda meminta bentuk negara Indonesia menjadi serikat
Belanda akan terus menjalankan bisnis rempah-rempahnya dengan Indonesia
Perusahaan-perusahaan milik Belanda harus tetap berdiri walaupun Indonesia sudah berdaulat
Belanda memberikan bantuan berupa infrastruktur selama tahun 1945 - 1949
Seorang pakar Ilmu Politik dari Amerika Serikat yang bernama Lord Acton mengemukakan teorinya bahwa pusat dari korupsi itu adalah kekuasaan, kutipannya yang paling terkenal adalah berkaitan dengan hal tersebut adalah...
the moral mandate to achieve success by fair means if possible by foul means if necessary
Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
Politic is like the weather, nobody cannot guess what will happen
Politic is the art of guessing
The people cannot delegate to government the power to do anything which would be unlawful for them to do themselves
Gambar di atas menunjukkan hal buruk yang dapat terjadi ketika kita tidak ... peraturan di jalan raya.
melanggar
menggunakan
menaati
paham
Bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia adalah ...
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara hukum
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari konstitusi adalah ...
Sarana pengendalian masyarakat
Penentu dan pembatasan kekuasaan negara
Sarana pemerkaya pemerintah pusat dan masyarakat
Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
Wacana: Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan revisi UUD 1945 terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden. Sebelum revisi ini diajukan, konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa seorang presiden hanya bisa menjabat selama dua periode. Namun, usulan revisi ini mengusulkan agar presiden dapat menjabat lebih dari dua periode jika rakyat masih memberikan dukungan yang kuat. Hal ini memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat dan anggota DPR.
Mengapa penting bagi rakyat untuk terlibat dalam perubahan konstitusi?
Agar presiden dapat menjabat lebih lama.
Agar anggota parlemen memiliki kekuasaan lebih besar.
Agar rakyat memiliki kontrol atas hukum dan kebijakan yang memengaruhi mereka.
Agar konstitusi tetap sama tanpa perubahan.
Agar presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan masa jabatannya.
