WorksheetsPPKN X
Total questions: 110
Worksheet time: 55mins
Pengakuan terhadap adanya martabat manusia menunjukkan nilai luhur yang tecermin dalam Pancasila, yaitu sila . . .
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Pemerintah negara dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Pernyataan tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara di bidang . . . .
Politik
Ekonomi
Hukum
Sosial dan budaya
Pertahanan dan keamanan
Nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut menjelaskan salah satu nilai Pancasila, yaitu . . . .
Nilai dasar
Nilai praksis
Nilai keadilan
Nilai instrumental
Nilai kemanusiaan
Salah satu cabang kekuasaan yang di kemukakan oleh John Locke adalah kekuasaan federatif, yang kewenangannya adalah…
Melaksanakan hubungan luar negeri
Mengadili pelanggaran terhadap undang-undang
Melaksanakan undang-undang
Membentuk undang-undang
Menjalankan pemerintahan
Menurut Montesquieu, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang merupakan perwujudan dari kekuasaan…
Legislatif
Federatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Perhatikan daftar kementrian dibawah ini:
1. Kementrian Hukum dan HAM
2. Kementrian Agama
3. Kementrian Keuangan
4. Kementrian BUMN
5. Kementrian Perindustrian
Berdasarkan data di atas, Lembaga yang berada di bawah kementrian koordinator bidang perekomonian ditunjukan pada nomor…
1,2 dan 3
2,3 dan 4
3, 4 dan 5
4, 5 dan 1
5,1 dan 2
Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan Pancasila, yaitu . .
memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu
mengajak peserta didik aktif dan bergabung dengan partai politik
mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk unjuk rasa itu dibenarkan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kampanye partai politik
membuat kurikulum tentang demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM berujung ricuh. Fasilitas umum dan pertokoan rusak. Jalan raya mengalami kemacetan akibat pembakaran ban mobil di badan jalan. Cara yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut tidak menjunjung tinggi nilai . . . .
ketuhanan
kemanusiaan
persatuan
kerakyatan
keadilan
’’Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.’’ Dalam konteks implementasi penyelenggaraan negara, pernyataan tersebut mengandung arti . . . .
Presiden Indonesia harus berasal dari kalangan orang beragama
negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas ajaran agama tertentu
penyelenggaraan pemerintahan menempatkan posisi agama sebagai dasar negara
praktik penyelenggaraan negara memperhatikan nilai-nilai pengakuan religiusitas
pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan Indonesia sesuai kehendak tokoh agama
Perhatikan cerita berikut!
Sebagai ketua RT, Pak Budi senantiasa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugas mencatat data warga penerima beras miskin. Pak Budi melaksanakan tugas secara teliti agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tecermin dalam wacana tersebut adalah . . . .
nilai kesejahteraan
nilai kerakyatan
nlai keadilan
nilai moral
nilai ideal
Perhatikan pernyataan yang berhubungan dengan dasar negara berikut!
1) dasar negara setiap negara sama
2) Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia sejak Indonesia merdeka
3) dasar negara sebagai alasan keberadaan sebuah negara
4) nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara
5) Pancasila menjamin ketenteraman hidup bangsa-bangsa di dunia
6) dasar negara menjadi patokan dalam menentukan hidup bersama
Pernyataan yang menunjukkan arti penting dasar negara bagi suatu negara ditunjukkan oleh angka ....
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
2), 4), dan 6)
3), 5), dan 6)
Indonesia mempunyai dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Kelima sila Pancasila hanya dapat ditemukan secara utuh dalam dasar negara Indonesia . Fakta ini menunjukkan bahwa ....
materi yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa –bangsa di dunia
materi Pancasila begitu agung hingga tidak ada satu bangsa pun yang mapu menandinginya
muatan materi dalam dasar negara sangat dipengaruhi kultur budaya masyarakat setempat
Pancasila bisa menjadi dasar negara paling ideal untuk dilaksanakan
para perumus dasar negara mempunyai pandangan visioner
Bentuk evaluasi Penerapan nilai kemanusiaan dalam praktik penyelenggaraan negara tampak pada pernyataan...
Para seniman mendapat penghargaan atas karya seni
Para mahasiswa berdemonstrasi di objek vital negara
Pemerintah membuat undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM)
warga masyarakat menyelesaikan masalah dengan prinsip musyawarah
Para siswa membiasakan hidup hemat, sederhana dan kerja keras
Nilai luhur yang terdapat dalam sila ketiga pancasila, yaitu
Pengakuan terhadap suku-suku di dunia sebagai bagian bangsa indonesia
Setiap suku bangsa mempunyai hak sama untuk dihormati
Pemerintah mengakui suku bangsa negara lain
Penyelesaian masalah antar suku dilakukan melalaui musyawarah
bangsa indonesia adalah persatuan suku suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
Sistem demokrasi yang dibangun adalah semangat mentradisikan musyawarah sebagai bentuk mekanisme kebersamaan . Pernyataan tersebut menunjukan nilai ...
kemanusiaan
persatuan
religius
keadilan
kerakyatan
Contoh nilai praksis dari sila kelima Pancasila adalah . . . .
memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat
menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
melakukan upaya bela negara
Perhatikan kegiatan berikut!
1)Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu.
2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah.
3)DPR membuat undang-undang secara mandiri.
4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR.
5) DPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden.
6) pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa.
Kegiatan yang mencermikan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor...
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2),3), dan 6)
3),4), dan 5)
3),5), dan 6)
Bukti bahwa pemerintah mempraktikkan nilaireligius dalam penyelenggaraan negara yaitu ....
Menyelesaikan permasalahan negara dengan musyawarah
Membangun infrastruktur secara merata di setiap daerah di Indonesia
Melakukan pembangunan seecara merata di setiap daerah di Indonesia
Memberikan pengakuan kepada enam agama sebagai agama resmi negara
Memberikan pengakuan kepada enam agama sebagai agama resmi negara
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus bisa terinternalisasi dalam diri setiap komponen bangsa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya sikap dan tindakan bangsa Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam tindakan . . . .
pemerintah mengizinkan para investor asing memanfaatkan sumber daya alam
setiap tokoh masyarakat mengajarkan kepada warganya untuk menaati tata tertib
pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan penuh rasa tanggung jawab
warga bersama-sama melakukan kerja bakti memperbaiki jembatan
setiap warga menjalin hubungan baik dengan warga lainnya
Perhatikan uraian berikut!
Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia. Sehat tidak sekadar bebas dari penyakit, tetapi sehat merupakan kondisi dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa . . . .
kewajiban masyarakat adalah menciptakan persamaan akses pelayanan kesehatan
pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat
pemerintah berhak mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan status kesehatan masyarakat
masyarakat dapat melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatannya
masyarakat dapat membantu pemerintah menyediakan anggaran dan jasa-jasa pelayanan kesehatan yang layak
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga ....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah....
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
Membentuk kabinet menteri
Membahas rancangan undang-undang APBN
Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
3) dan 4)
3) dan 5)
Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman….
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memlihara kestabilan nilai rupiah adalah....
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....
1) dan 2)
1) dan 3)
1) dan 4)
2) dan 4)
3) dan 4)
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa
Dalam rangka perwujudan sikap terbuka diperlukan kondisi yang dapat menumbuhkan sikap tersebut, Kecuali ….
Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya
Terwujudnya persatuan bagi bangsa Indonesia
Terwujudnya demokrasi yang menjamin HAM
Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan absolut
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transfaran
Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah kementerian….
Dalam Negeri dan luar negeri
Keuangan dan Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Kementerian Sosial
Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dibawah ini merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kementerian ....
Dalam Negeri dan luar negeri
Keuangan dan Ketenagakerjaan
Kesehatan dan Kementerian Sosial
Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Di bawah merupakan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ….
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Di bawah merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi adalah ….
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Informasi Geospasial (BIG)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak dapat dirubah sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Pernyataan ini mengandung arti bahwa merubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berarti ….
terjadinya pergantian kepemimpinan nasional
terjadinya perubahan bentuk pemerintahan republik
membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
hanya dapat dialkukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor....
1) dan 2)
1) dan 3)
1) dan 4)
2) dan 4)
3) dan 4)
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali .....
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dalam setiap peri kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa
Pengakuan terhadap adanya martabat manusia menunjukkan nilai luhur yang tecermin dalam Pancasila, yaitu sila . . .
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Pemerintah negara dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Pernyataan tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara di bidang . . . .
Politik
Ekonomi
Hukum
Sosial dan budaya
Pertahanan dan keamanan
Nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut menjelaskan salah satu nilai Pancasila, yaitu . . . .
Nilai dasar
Nilai praksis
Nilai keadilan
Nilai instrumental
Nilai kemanusiaan
’’Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.’’ Dalam konteks implementasi penyelenggaraan negara, pernyataan tersebut mengandung arti . . . .
Presiden Indonesia harus berasal dari kalangan orang beragama
negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas ajaran agama tertentu
penyelenggaraan pemerintahan menempatkan posisi agama sebagai dasar negara
praktik penyelenggaraan negara memperhatikan nilai-nilai pengakuan religiusitas
pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan Indonesia sesuai kehendak tokoh agama
Perhatikan cerita berikut!
Sebagai ketua RT, Pak Budi senantiasa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugas mencatat data warga penerima beras miskin. Pak Budi melaksanakan tugas secara teliti agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima.
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tecermin dalam wacana tersebut adalah . . . .
nilai kesejahteraan
nilai kerakyatan
nlai keadilan
nilai moral
nilai ideal
Perhatikan pernyataan yang berhubungan dengan dasar negara berikut!
1) dasar negara setiap negara sama
2) Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia sejak Indonesia merdeka
3) dasar negara sebagai alasan keberadaan sebuah negara
4) nilai-nilai yang terdapat dalam dasar negara
5) Pancasila menjamin ketenteraman hidup bangsa-bangsa di dunia
6) dasar negara menjadi patokan dalam menentukan hidup bersama
Pernyataan yang menunjukkan arti penting dasar negara bagi suatu negara ditunjukkan oleh angka ....
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
2), 4), dan 6)
3), 5), dan 6)
Indonesia mempunyai dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Kelima sila Pancasila hanya dapat ditemukan secara utuh dalam dasar negara Indonesia . Fakta ini menunjukkan bahwa ....
materi yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa –bangsa di dunia
materi Pancasila begitu agung hingga tidak ada satu bangsa pun yang mapu menandinginya
muatan materi dalam dasar negara sangat dipengaruhi kultur budaya masyarakat setempat
Pancasila bisa menjadi dasar negara paling ideal untuk dilaksanakan
para perumus dasar negara mempunyai pandangan visioner
Bentuk evaluasi Penerapan nilai kemanusiaan dalam praktik penyelenggaraan negara tampak pada pernyataan...
Para seniman mendapat penghargaan atas karya seni
Para mahasiswa berdemonstrasi di objek vital negara
Pemerintah membuat undang-undang tentang hak asasi manusia (HAM)
warga masyarakat menyelesaikan masalah dengan prinsip musyawarah
Para siswa membiasakan hidup hemat, sederhana dan kerja keras
Nilai luhur yang terdapat dalam sila ketiga pancasila, yaitu
Pengakuan terhadap suku-suku di dunia sebagai bagian bangsa indonesia
Setiap suku bangsa mempunyai hak sama untuk dihormati
Pemerintah mengakui suku bangsa negara lain
Penyelesaian masalah antar suku dilakukan melalaui musyawarah
bangsa indonesia adalah persatuan suku suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
Sistem demokrasi yang dibangun adalah semangat mentradisikan musyawarah sebagai bentuk mekanisme kebersamaan . Pernyataan tersebut menunjukan nilai ...
kemanusiaan
persatuan
religius
keadilan
kerakyatan
Contoh nilai praksis dari sila kelima Pancasila adalah . . . .
memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
menyelenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat
menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
melakukan upaya bela negara
Perhatikan kegiatan berikut!
1)Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu.
2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah.
3)DPR membuat undang-undang secara mandiri.
4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR.
5) DPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden.
6) pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa.
Kegiatan yang mencermikan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor...
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2),3), dan 6)
3),4), dan 5)
3),5), dan 6)
Bukti bahwa pemerintah mempraktikkan nilaireligius dalam penyelenggaraan negara yaitu ....
Menyelesaikan permasalahan negara dengan musyawarah
Membangun infrastruktur secara merata di setiap daerah di Indonesia
Melakukan pembangunan seecara merata di setiap daerah di Indonesia
Memberikan pengakuan kepada enam agama sebagai agama resmi negara
Memberikan pengakuan kepada enam agama sebagai agama resmi negara
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Vertikal
Positif
Negatif
Campuran
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal....
20 Ayat (1)
20 Ayat (2)
20 Ayat (3)
21 Ayat (1)
21 Ayat (2)
Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan ...
mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan
Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan
mengutamakan kebulatan suara seiya - sekata dalam mengambil keputusan
menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan
Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama
Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...
Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila,yaitu ...
Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik
Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran
Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik
Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu
Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...
Toleransi antarumat beragama
Menjunjung hak asasi manusia
Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
Persamaan harkat dan martabat manusia
Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi
"Orang bijak taat pajak" semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di budang ...
Politik
Sosial
Hukum
Budaya
Ekonomi
Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pengamalan Pancasila secara subjektif ditunjukan oleh pilihan ...
DRP dan Presiden membuat UU sesuai nilai-nilai Pancasila
Kementerian negara membuat peraturan dengan berpedoman kepada pancasila
Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya secara langsung umum bebas dan rahasia
Joko Widodo selaku presiden mengunjungi korban stunami Selat Sunda pada awal 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang program Indonesia Pintar
Semboyan Bhineka Tunggal Ikan termasuk wujud implementasi nilai persatuan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan semboyan tersebut adalah ...
Semangat kedaerahan dapat tumbuh
Perbedaan persepsi dapat diminimalisasi
Rasa cinta pada bahasa daerah terus berkembang
Rakyat Indonesia menguasai bahasa asing
Penggunanan bahasa daerah dapat diminimalisasi
Salah satu makna yang terkandung dalam pokok pikiran ke dua adalah …………
Setiap warga Negara wajib menjaga hak asasi orang lain
Bangsa Indonesia hendak mewujutkan keadilan sosial
Tujuan Negara didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai
Setiap penyelenggara Negara berkewajiban menjaga ketertiban dunia
Dalam system checks and balances di Negara Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk …..
Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dasar
Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
Menyetujui atau menolak perjanjian internasional
Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
Memberhentikan Presiden dan wakil presiden atas usul DPR
Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ….
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
demokratis
menjunjung tinggi HAM
kekeluargaan
Bhinneka Tunggal Ika
Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai ….
pandangan hidup bangsa Indonesia
perjanjian luhur
kepribadian bangsa
dasar negara
sumber dari segala sumber hukum RI
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara merupakan pengertian dari....
a. Kekuasaan yudikatif
b. Kekuasaan legislatif
c. Kekuasaan moneter
d. Kekuasaan eksaminatif
e. Kekuasaan konstitutif
Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara....
a. Otoriter
b. Horizontal
c. Yuridis
d. Pemisahan kekuasaan
e. Vertikal
Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....
Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif
Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif
Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....
BPK
DPD
MA
Bank Indonesia
Presiden
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan ....
trias politica
four politika
two politica
five politica
one politica
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis sering juga disebut…
Undang-Undang Dasar
Konvensi
Hukum rimba
Hukum alam
Hukuman penjara
Perhatikan pernyataan berikut!
1) UUD NRI Tahun 1945
2) Maklumat Wakil Presiden No X
3) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
4) Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945
5) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Hukum dasar terbagi menjadi 2 yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis atau konvensi di Indonesia adalah, kecuali...
1
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Kata “Mukadimah” diganti dengan “Pembukaan”
2) Pada alinea keempat, kalimat “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”
3) Dalam preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari`at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
4) Pasal 6 ayat 1 , “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” di coret
5) Pasal 7, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama", ditambah kalimat "hanya untuk satu kali masa jabatan"
Diantara pernyataan diatas, manakah yang bukan keputusan tentang hukum dasar pada sidang PPKI 18 Agustus 1945...
1
2
3
4
5
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950
4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sejak merdeka, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi. Berdasarkan pernyataan diatas, manakah konstitusi tertulis yang tidak pernah berlaku di Indonesia…
1
2
3
4
5
Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang ( pemerintah//negara ) disertai Sanksi yang tegas dan nyata, merupakan pengertian norma . . . .
Agama
Hukum
Susila
Kesopanan
Sosial
1) Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang.
2) Pelanggaran adat istiadat oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat.
3) Pelaku pencurian di hukum penjara selama 3 tahun.
4) Perselisihan antar warga diselesaikan dengan jalan mediasi oleh kepala desa.
Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh norma hukum adalah ….
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
3 dan 4
1 dan 4
Perbedaan utama antara norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan terletak pada ….
Sumber Objek
Rumusan Aturan
Efektifitas Sanksi
bjek yang diambil
Rumusan Buku
Contoh pelanggaran norma kesopanan pada guru yang terjadi di sekolah yaitu...?
Melaksanakan piket kelas.
Berkata kasar dengan teman.
Datang Terlambat Ke Sekolah.
Tidak memberi salam kepada guru.
Mengikuti upacara bendera di barisan paling belakang.
(1) Berdoa sebelum belajar di pagi hari.
(2) Menyimpan sampah di kolong meja.
(3) Mengerjakan soal dengan tertib .
(4) Berteriak saat tidak ada guru di kelas.
Yang bukan merupakan pelanggaran dari Norma di sekolah adalah . . .
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 3
2 dan 4
3 dan 4
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dan berperan menjadi pelaku politik non-formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara merupakan definisi dari ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Trias Politica
Keseluruhan kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional diantara kegiatan-kegiatan politik tersebut merupakan pengertian dari ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Trias Politica
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebagai mesin politik resmi suatu negara dan penggerak politik yang bersifat formal dinamakan ....
Political Party
Political Systems
Political Infrastructure
Political Suprastructure
Interest Group
Sebagai Civil Society Organization (CSO), Organisasi PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) termasuk dalam komponen ....
Political Party
Pressure Group
Mass Media
Interest Group
Political Suprastructure
Perhatikan lembaga-lembaga di bawah ini !
1) Lembaga Swadaya Masyarakat
2) Dewan Perwakilan Rakyat
3) Dewan Perwakilan Daerah
4) Partai Politik
5) Presiden dan Wakil Presiden
6) Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia ditandai oleh nomor ….
1, 2, 3 dan 4
1, 3, 4 dan 5
1, 3, 5 dan 6
2, 3, 5 dan 6
3, 4, 5 dan 6
Pada dasarnya Political Infrastructure mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ....
Pressure Group
Political Party
Interest Group
Government Organization
Mass Media
Alat komunisasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya merupakan fungsi dari ....
Political Party
Pressure Group
Mass Media
Interest Group
Political Suprastructure
Retno Marsudi as a Minister of Foreign Affairs (2019-sekarang), diangkat oleh ....
DPR
KEMENLU
PRESIDEN
Mahkamah Konstitusi
MPR
Menurut pasal 2 ayat (1), Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas ....
DPR dan MPR
DPR dan DPD
DPR dan DPRD
DPD dan DPRD
DPRD I dan DPRD II
Fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting dalam Pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Konstitusi dilakukan oleh Lembaga ....
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan
Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri diserahkan secara mutlak kepada ....
MPR
DPR
MPR dan DPR
KOMISI YUDISIAL
PRESIDEN
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman dan membawahi peradilan di Indonesia ialah ....
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Advokat
Kejaksaan Agung
Sesuai ketentuan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali ...
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
Menguji UUD terhadap UU
Memutuskan sengkatan kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD
Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, sebagaimana yang diungkap World Bank disebut ....
Democratization
Good Governance
Political Partisipation
Political Party
Political Infrastructure
Berikut tidak termasuk dalam aspek tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik yakni ....
Pemerintahan yang demokratis
Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik
Terwujudnya akuntabilitas publik
Tersedianya perangkat hukum yang memadai
Adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
Warga dapat menampilkan perilaku politiknya secara tidak langsung melalui penyampaian pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau jalur lainnya seperrti social media, merupakan wujud dari ....
Government
Good Governance
Political Partisipation
Political Party
Political Infrastructure
Bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar berikut adalah ….
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
Berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan
Ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat
Bersama-sama menolak pemerintah yang sah
Membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong
Tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders, salah satu praktinya yaitu dengan ….
Merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
Menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
Melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
Melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan partai
Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah yang dihadapi bersama
Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga Sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni ….
Menghormati kebijakan Kepala Sekolah yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
Mengikuti Pemilihan Calon Ketua OSIS di sekolah sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi
Membuat Latihan Kepemimpinan Organisasi sebagai kegiatan rutin dengan tidak meminta izin pada Pimpinan Sekolah
Mendukung setiap kebijakan Ketua OSIS yang demi kebaikan bersama
Menegakkan tata tertib sekolah yang ditetapkan sebagai aturan bersama
Salah satu perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan demokrasi nasional adalah …..
Menyukseskan Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil)
Berusaha untuk meningkatka kesejahteraan keluarga
Mengajak orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya
Ikut serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan orang yang separtai
Melaksanakan hak pilih dalam pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi
Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional adalah pengertian sistem menurut...
Rusadi Kantaprawira
Pamudji
David Easton
Jack C. Plano
Robert A. Dahl
Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...
Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR
Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat DPR
Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR
Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR
suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Administrasi Pemerintah
Kebijakan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Pemerintahan demokratis
![[GOLONGAN KATA]](https://cf.quizizz.com/image/image-loader.svg)
