wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PH 3 Sindo. Tanam Paksa, Pol. Pintu Terbuka & Pol. Etis

Total questions: 25

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Latar belakang sistem Tanam Paksa oleh pemerintah kolonial Belanda selain dilatarbelakangi oleh kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda juga karena ...

a)

Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa.

b)

Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

c)

Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.

d)

Kas Negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak

e)

Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak mencukupi

2.

Berikut mana yang bukan merupakan aturan Tanam Paksa.

a)

Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa.

b)

Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

c)

Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.

d)

Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah

e)

Hasil tanaman tidak perlu diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

3.

Dari masalah yang muncul, para kaum Liberal kemudian berusaha untuk menghapuskan sistem tanam paksa. Upaya tersebut pun berhasil dilakukan pada 1870 dengan diberlakukannya ...

a)

Poenale Sanctie (Undang-undang buruh atau kuli)

b)

Agrarische Wet (Undang-undang Agraria)

c)

Suiker Wet (Undang-undang gula)

d)

Traktat Sumatra

e)

Kapitulasi Tuntang

4.

Tujuan kaum liberal menghapuskan Tanam Paksa adalah kebebasan di bidang ...

a)

Ekonomi

b)

Politik

c)

Pendidikan

d)

Sosial

e)

Militer

5.

Kaum Liberal berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah bertugas sebagai ....

a)

pelindung warga negara

b)

menyediakan prasarana,

c)

menegakkan hukum.

d)

memperketat import untuk melindungi produk dalam negri

e)

menjadi tameng bagi rakyat

6.

Munculnya sistem tanam paksa dan UU Agraria ini justru menimbulkan kritik dari para kaum humanis Belanda.

Kritik tersebut disampaikan oleh Eduard Douwes Dekker, seorang asisten residen di Lebak, Banten. Douwes Dekker menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat cultuurstelsel dalam bukunya bertajuk Max Havelaar (1980). Namun, di dalam buku tersebut ia menggunakan nama samaran, yaitu ...

a)

Multatuli.

b)

Setia Budi

c)

Suryadi Suryaningrtat

d)

Tan Malaka

e)

Gempur Suharto

7.

Tokoh Humanis yang menulis buku berjudul Een Eereschuld yang membocorkan kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda yaitu Conrad Theodore Deventer menghimbau agar pemerintah Belanda memperhatikan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Dasar pemikiran dari van Deventer ini kemudian berkembang menjadi ....

a)

Politik Etis

b)

Politik Pintu Terbuka

c)

Politik Masa Mengambang

d)

Politik Pengamanan Aset

e)

Politik Restorasi

8.

Perhatikan 2 (dua) dampak ini : a.     Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.

b. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin menguat yang justru menghambat perkembangan dari desa itu sendiri. Bila diidentifikasi lebih jauh maka ini merupakan dampak ...

a)

ilmu pengetahuan

b)

politik

c)

ekonomi

d)

budaya

e)

sosial

9.

Dampak ekonomi dari Tanam Paksa yaitu ...

a)

Pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk.

b)

Lebih mengutamakan sistem kerja sama dan gotong royong.

c)

Terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa.

d)

Timbulnya kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak.

e)

Penduduk desa wajib memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya

10.

Politik Kolonial Liberal atau Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy) merupakan hasil kemenangan suara di parlemen Belanda yakni suara dari kaum ....

a)

humanis

b)

liberal

c)

egaliter

d)

feodal

e)

politisi

11.

Pada periode Politik Pintu Terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi .... untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

a)

pihak swasta

b)

pihak militer

c)

kaum bangsawan

d)

pihak industriawan

e)

rakyat jelata

12.

 Tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan (pribadi), tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Coba kamu analisis apa dampak dari kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja ?

a)

eksploitasi tenaga kerja

b)

pemanfaat tanah hanya untuk tanaman industri

c)

tanam pangan terabaikan

d)

kerja rodi atau kerja paksa dengan upah yang minim

e)

kesejahteraan penduduk setempat

13.

Tanaman komoditas di Hindia Belanda yang membesar dan meluas sebagai dampak di bidang pertanian dari Tanam Paksa yaitu , ,

a)

teh

b)

kopi

c)

tebu

d)

cengkeh

e)

kelapa sawit

14.

Berikut adalah faktor pendorong dari diadakannya Politik Pintu Terbuka di Hindia Belanda (Indonesia) .

a)

Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah

b)

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah

c)

Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa

d)

Adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi

e)

Infrastrukrur sudah tersedia seperti jalan, listrik dan jaringan internet yang memadai

15.

Politik Pintu Terbuka berlangsung antara tahun 1870, sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga ....

a)

1900

b)

1910

c)

1912

d)

1915

e)

1920

16.

Seiring dengan dimulainya pelaksanaan Politik Pintu Terbuka, para pengusaha swasta Barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan ...

a)

teh

b)

kopi

c)

kina

d)

kelapa sawit

e)

karet

17.

Selain bendungan dan pabrik untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana fisik berupa ...

a)

waduk

b)

jembatan

c)

rel kereta api

d)

jalan raya

e)

saluran irigasi

18.

Namun, untuk membangun fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menyerahkan tenaga kerja rakyat secara paksa melalui ...

a)

kerja paksa (rodi).

b)

tenaga kerja harian

c)

tenaga kerja borongan

d)

pemberlakuan budak belian

e)

tenaga kerja yang upahnya di bawah Upah Minimal Regional (UMR)

19.

Perkembangan perkebunan yang pesat juga terjadi di luar Jawa, misalnya perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah mendatangkan kuli dari Jawa dan mengaturnya secara kontrak. Apabila para pekerja tersebut melanggar kontrak, mereka akan diberi sangsi yang disebut .....

a)

Poenale Sanctie

b)

Hak Ekstirpasi

c)

Verplichte Leverantie

d)

Contingenten

e)

Preangerstelsel

20.

Dampak positif dari politik Pintu Terbuka yaitu ...

a)

Sistem Tanam Paksa yang memberatkan rakyat dihapuskan

b)

Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor-impor

c)

Dibangunnya fasilitas perhubungan (jalan raya, rel kereta api, jembatan) dan irigasi (waduk, bendungan)

d)

Rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta

e)

Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran

21.

Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September ...

a)

1901

b)

1910

c)

1915

d)

1917

e)

1919

22.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda yang ditulis oleh Abraham Kuyper, perdana menteri yang baru menjabat bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van Deventer yang meliputi ...

a)

Irigasi (pengairan)

b)

Emigrasi

c)

Edukasi

d)

Urbanisasi

e)

Modernisasi

23.

Tokoh-tokoh Politik Etis selain Pieter Brooshooft, C Th van Deventer, Mr WK Baron van Dedem juga ada ....

a)

Hendrik Hubertus van Kol

b)

Walter Baron van Hoevel

c)

Fransen van de Putte

d)

Perdana Menteri Torbeck

e)

Douwes Dekker (Multatuli)

24.

Dampak positif dari pelaksanaan Politik Etis yaitu ...

a)

Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia

b)

Terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan

c)

Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi

d)

Munculnya daerah-daerah kumuh (Slum) di perkotaan

e)

Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan milik penanam modal bukan untuk rakyat.

25.

Dampak negatif dari Politik Etis yang pada

akhirnya Trias van Deventer tidak berhasil menyejahterakan rakyat seperti yang diharapkan sebelumnya karena ...

a)

Emigrasi yang tujuannya untuk meratakan kepadatan penduduk, tapi dalam prakteknya penduduk yang dipindahkan dari Jawa ke Sumatra hanya untuk memenuhi tenaga kerja diperkebunan-perkebunan milik penanam modal

b)

Irigasi hanya dibangun di daerah-daerah di mana ada perkebunan milik penanam modal bukan untuk rakyat.

c)

Pengajaran yang dilakukan hanyalah pengajaran tingkat rendah hanya sampai kelas 2 (dua). Sedangkan untuk pengajaran yang lebih tinggi hanya untuk mereka yang punya hubungan pihak kolonial seperti pegawai pemerintahan, kerabat keraton dan saudagar.

d)

Munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia

e)

Terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi