wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

kewarganegaran

Total questions: 15

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.

Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa karena nilai-nila terkandung dalam sila pancasila berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila sebagai cita-cita moral sebagai pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah bangsa Indonesia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan fungsi Pancasila sebagai.....

a)

Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

b)

falsafah bangsa Indonesia

c)

kepribadian bangsa

d)

dasar negara

2.

Dalam mengeluarkan sebuah kebijakan para penyelenggara negara tidak bisa sewenang-wenang. Ada sebuah pedoman yang harus diikuti dalam mengatur kegiatan pemerintahanyaitu Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila seringkali disebut sebagai dasar...

a)

mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara

b)

mengatur para pejabat negara

c)

mengatur masyarakat

d)

mengatur para pendiri negara

3.

Kita dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hal tersebut dikarenakan...

a)

dasar perjuangan pahlawan

b)

nilai-nilai bangsa Indonesia

c)

perjanjian luhur bangsa Indonesia

d)

merupakan keputusan BPUPKI

4.

Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam...

a)

alinea pertama Pembukaan UUD 1945

b)

alinea keempat Pembukaan UUD 1945

c)

alinea pertama Piagam Jakarta

d)

naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

5.

Salah satu peran seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah...

a)

belajar dengan rajin dan tekun

b)

menabung di bank pemerintah

c)

menaati nasihat teman sebangku

d)

membantu teman mengerjakan soal ulangan

6.

Putri adalah seorang siswa sebuah sekolah menengah pertama. Seringkali Putri keluar malam tanpa adanya tujuan yang jelas. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik akan perilaku Putri tersebut. Kondisi tersebut diakibatkan karena Putri melanggar norma...

a)

kebiasaan

b)

kesopanan

c)

agama

d)

tata kelakuan

7.

Apabila kita mematuhi peraturan dan menjalankan tata tertib, harus diartikan bahwa...

a)

kita takut akan hukum

b)

kewajiban warga negara untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku

c)

ingin berbuat baik dihadapan pimpinan

d)

merupakan keharusan karena kita rakyat Indonesia

8.

Contoh upaya berperilaku sesuai dengan norma sosial adalah...

a)

membagikan harta waris sesuai aturan

b)

berdoa sebelum melakukan pekerjaan

c)

menyebrang di zebra cross atau jembatan penyebrangan

d)

memakai helm pada saat mengendarai motor

9.

Menghormati dan mematuhi norma hukum yang berlaku merupakan...

a)

hak seseorang

b)

hakikat warga negara

c)

kewajiban seluruh warga negara

d)

kewajiaban aparat hukum

10.

Contoh pelanggaran dari norma kesusilaan adalah...

a)

membantah ketika disuruh oleh orangtua

b)

berpura-pura tidak melihat ketika bertemu dengan guru

c)

bersedekah hanya untuk dilihat oleh orang lain

d)

menyontek ketika ulangan

11.

Salah satu keputusan dari hasil sidang BPUPKI yang terpenting bagi negara Indonesia adalah...

a)

naskah Proklamasi kemerdekaan

b)

dasar negara Indonesia

c)

percepatan waktu pelaksanaan proklamasi

d)

rancangan undang-undang

12.

Undang-undang Dasar NRI 1945 memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu kedudukan pokok UUD NRI 1945 adalah...

a)

sebagai norma hukum

b)

sebagai kekuatan hukum

c)

sebagai alat kontrol

d)

sebagai cita-cita hukum

13.

Sumber hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia adalah...

a)

Pancasila

b)

UUD NRI 1945

c)

adat istiadat

d)

norma

14.

Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI adalah...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusian yang adil dan beradap

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

15.

Kedudukan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah...

a)

hukm yang paling tinggi dan fundamental

b)

hukum yang paling rendah

c)

hukum yang sejajar dengan peraturan daerah

d)

hukum yang dibawah peraturan pemerintah