WorksheetsULANGAN HARIAN BAB 3 - MAPEL PPKN KELAS 8 SEMESTER GASAL 2022
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Peraturan Menteri Perhubungan terdapat dalam pasal...
pasal 6 ayat (1) huruf c
pasal 6 ayat (1) huruf a
pasal 2 ayat (1) huruf c
pasal 2 ayat (2) huruf a
Gambar berikut adalah menandakan rambu lalu lintas pada sepeda dengan artian...
Perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda
Larangan masuk bagi sepeda
Peringatan banyak lalu lintas
Perintah menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan
Pada gambar berikut rambu lalu lintas untuk sepeda adalah...
Peringatan banyak lalu lintas sepeda
Larangan masuk bagi sepeda
Larangan tidak boleh ambil lajur kiri
Peringatan menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda
Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undang-undangan adalah...
Peraturan tertulis menurut norma hukum yang mengikat secara umum
Peraturan tertulis menurut norma adat
Ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hakikat peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum
Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan...
Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum
Meliputi suasanan kebatinan serta moral
Norma-norma yang berlaku
Pandangan hidup bangsa indonesia yang konsisten
Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan cita-cita...
Kebenaran, keadilan dan kesusilaan
Kebenaran, kekuatan dan kebersamaan
Keadilan, kemasyarakatan dan ketaatan
Kesusilaan, kelembagaan dan kebersamaan
Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi...
Kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek
Kebutuhan hidup dalam lingkungan masyarakat
Aspek kehidupan dalam bernegaraan
Hidup secara berdampingan
Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna...
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
keharusan adanya kewenangan peraturan perundang undangan
mengikuti tata cara tertentu
tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan
Undang undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) tertara pada nomor dan tahun...
11 tahun 2018
10 tahun 2015
10 tahun 2018
11 tahun 2008
Pada penyusunan sementara naskah RUU ITE merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan tim dari universitas...
Unpad dan ITB
UI dan UNJ
ITB dan Unhas
Unpad dan Unipa
Manakah berikut ini beberapa artis yang pernah terkena kasus UU ITE...
Roy Suryo
Arie Kriting
Ayu Azahari
Nikita Willy
Manakah berikut ini pada pasal 5 undang undang nomor 12 tahun 2011 terdapat tujuh asas tata cara pembentukan peraturan perundang undang...
Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
Setiap jenis peraturan perundang undangan mimiliki materi yang berbeda
Hanya peraturan perundang undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis
Peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum
Pada gambar berikut disebut dengan...
Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembentukan peraturan
Proses pembentukan peraturan perundang undangan
Rumusan peraturan perundangan undangan
Dapat dilaksanakan setiap pembentukan peraturan perundang undangan
Setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus dapat memberikan cerminan atau refleksi atas perlindungan dan penghormatan, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
kemanusiaan
pengayom
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
Kebangsaan
pengayom
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
keadilan
ketertiban dan kepastian hukum
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,golongan, suku, gender, ras, dan status sosial, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
keadilan
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
Kebangsaan
pengayom
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dalam Pasal 6 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas...
keadilan
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
kekeluargaan
bhineka tunggal ika
Suatu peraturan perundang undangan akan diterima masyarakat secara wajar dan spontan apabila peraturan perundang undangan tersebut memperhatikan landasan...
politis
yuridis
filosofis
sosiologis
Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan landasan...
yuridis
filosofis
ideologis
sosiologis
Perhatikan asas-asas berikut ini !
1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
2) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
3) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
4) Ketertiban dan kepastian hukum
Asas tata cara pembentukan peraturan perundang undangan ditunjukkan pada angka...
1) dan 2)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang undangan pada hakikatnya mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang undangan tersebut mencerminkan asas...
keterbukaan
kejelasan tujuan
kejelasan rumusan
dapat dilaksanakan
Jenis dan tata urutan peraturan perundang undangan ditegaskan dalam pasal...
pasal 7 ayat (1)
pasal 2 ayat (1)
pasal 5 ayat (1)
pasal 7 ayat (2)
Berdasarkan undang undang nomor 12 tahun 2011, isi materi muatan peraturan perundang undangan sesuai tata urutannya. Artinya, isi atau muatan materi peraturan perundang undangan...
yang lebih rendah tidak bertentangan dengan isi peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan isi peraturan perundang undangan yang lebih rendah
jenis dan hirearki atau tata urutan peraturan perundang undangan nasional
peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan lain
Disebutkan bahwa undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pada pasal...
pasal 3 ayat (2)
pasal 3 ayat (1)
pasal 2 ayat (3)
pasal 1 ayat (1)
UUD 1945 memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan undang-undang lainnya karena…
UUD adalah piagam yang menyatakan kemerdekaan Indonesia
UUD dibentuk dengan menurut cara yang istimewa yang berbeda dengan UU biasa
UUD memuat ketatanegaraan Indonesia
UUD dibuat secara khusus dan oleh para tokoh-tokoh nasional
Pembentukan anggota dan ketua MPR dilaksanakan pertama pada periode tahun...
1999-2004
2004-2008
2009-2014
1995-1999
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, pengertian dari...
ketetapan MPR
undang-undang
peraturan presiden
peraturan provinsi
Manakah contoh dibawah ini yang termasuk dalam peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota...
menetapkan presiden dan wakil presiden
tidak diperbolehkan beraktivitas pada hari raya nyepi di bali
mentaati peraturan lalu lintas di papua
ikut melaksanakan ketertiban di lingkungan pemerintah
Mengemudikan kendaraan bermotor tidak hanya wajib membawa STNK dan SIM, tetapi menyertakan kelengkapan lainnya sebagai pelindung keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, ketentuan tersebut tertera pada pasal...
pasal 57 undang undang nomor 22 tahun 2009
pasal 20 undang undang nomor 22 tahun 2009
pasal 2 undang undang nomor 22 tahun 2009
pasal 56 undang undang nomor 22 tahun 2009
Kesetiaan terhadap konstitusi dan ideologi negara terdapat dalam sikap...
positif terhadap konstitusi
positif terhadap hukum
obejektif
terbuka
Ada empat tahapan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada tahun...
1999, 2000, 2001, 2002
1998, 1999, 2000, 2001
1996, 1997, 1998, 1999
2002, 2003, 2004, 2005
Perhatikan kalimat berikut !
a. berusaha setia terhadap ideologi negara
b. melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan pekerjaan masing-masing
c. menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi kepada generasi muda
d. Ikut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan
Manakah point diatas contoh sikap positif terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang benar...
a dan b
b dan d
b dan c
c dan d
Untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan manusia, disebut dalam sikap...
positif terhadap konstitusi
positif terhadap hukum
sikap terbuka
sikap objektif
Sikap terbuka untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dapat mencakup hal-hal sebagai berikut.
1) Berupaya tidak menutup-nutupi kesalahan
2) Sanggup mengatakan tidak
3) Berupaya jujur dalam memahami ketentuan hukum
4) Mau mengatakan ada apanya, benar atau salah
Manakah point di atas yang benar dalam sikap terbuka...
1) dan 2)
2) dan 3)
1) dan 3)
3) dan 4)
Sikap yang ditunjukkan seseorang untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dikembalikan pada fakta, data, dan dapat diterima oleh akal sehat seseorang, terdapat pada sikap...
sikap objektif
sikap terbuka
sikap positif terhadap konstitusi
sikap positif terhadap hukum
1) Menghargai kemampuan, keahlian, atau profesi orang lain
2) Mampu memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah
3) Berupaya tidak menutup-nutupi kesalahan
4) Sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah
Dari point diatas manakah yang benar contoh sikap obejektif....
1) dan 2)
2) dan 3)
3) dan 4)
1) dan 4)
1. Memberi tempat / pertolongan kepada orang lain yang memerlukan.
2. Memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang / melewatinya.
3. Merelakan hak atas tanah atau bangunan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan sarana publik.
4. Memenuhi tugas yang diberikan atasan atau guru di sekolah sesuai dengan kesepakatan.
5. Membayar pajak (listrik, kendaraan PBB dan sebagainya) dengan tepat waktu
Dari point diatas disebut dengan sikap...
sikap mengutamakan kepentingan umum
sikap terbuka
sikap objektif
sikap positif terhadap hukum
1) Menjaga nama baik sekolah
2) Mengikuti pelajaran dengan baik
3) Menaati peraturan berlalu lintas
4) Memiliki SIM bagi pengendara bermotor dan mobil
5) Mematuhi nasihat orang tua
6) Mematuhi aturan keluarga
Manakah yang benar perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum di lingkungan masyarakat
1) dan 2)
2) dan 3)
3) dan 4)
5) dan 6)
Gambar tersebut menunjukkan rendahnya....
penegakkan hukum
pengetahuan hukum
pemahaman kaidah hukum
kepatuhan hukum
Menurut UU No. 12 tahun 2011, tata urutan perundangan-undangan yang berada dibawah UUD NKRI Tahun 1945 adalah....
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perpu
Undang-Undang
Lembaga negara yang bertugas membuat perundang-undangan adalah ....
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
Menurut UU No. 12 tahun 2011, tata urutan perundangan-undangan yang berada dibawah UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....
UU
Perpres
PP
Perda Provinsi
UUD NKRI 1945 diubah dan disahkan oleh ...
MPR
DPR
DPD
Presiden
Peraturan yang digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) adalah ....
PP
PERDA
PERPU
PERPRES
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh ....
DPR
Presiden
DPD
MPR
Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan peraturan ....
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Tap MPR
Peraturan Presiden
Perda Provinsi dibentuk oleh ....
DPRD bersama Gubernur
DPR bersama Walikota
DPR bersama Bupati
DPR bersama MPR
Contoh peran serta siswa dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu ....
menaati tata tertib siswa
suka mengalah dalam pergaulan
melaksanakan piket setiap hari
melaksanakan semua perintah guru
