NEW
Font size
WorksheetsPAS PKN Kelas X Semua Jurusan (Bu Emi)
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....
eksekutif
legislatif
yudikatif
pemerintah Pusat
pemerintah Daerah
Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 18 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2006
UU No. 23 Tahun 2014
Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
otonomi daerah
devolusi
dekonsentrasi
desentralisasi
kekontruksi
Dilihat dari fungsi pemerintahan kelebihan desentralisasi adalah, kecuali ………
Satauan-satuan desentralisasi lebih plesibel dan memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat
Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien
satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif
satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral dan komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif
Sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.
Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat terdapat sejumlah tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah, kecuali…..
Pendidikan politik
Pelatiham kepemimpinan
Menciptakan stabilitas politik
Mewujudkan demokratisasi system pemerintahan di daerah
Lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipati dalam berbagai aktivitas politik
Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….
nilai dasar
nilai politik
nilai unitaris
nilai esensial
nilai administrative
Pelimpahan sebahagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat , kepada instansi vertical di wilayah tertentu sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut…
otonomi daerah
devolusi
dekonsentrasi
desentralisasi
Sentralisasi
Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
negara serikat dengan sistem sentralisasi
negara demokrasi dengan sistem otonomi
Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
Belanda
Perancis
Yunani
Inggris
Arab
Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya adalah ....
C. J. Franseen
J. Wajong
Ateng Syarifuddin
A. S. Hikam
Anglo Saxon
Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
presiden, wakil presiden dan anggota DPR
presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
presiden, wakil presiden, dan gubernur
para menteri negara, gubernur, dan DPR
Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
seluas-luasnya
nyata
bertanggung jawab
desentralisasi
regulasi
Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
pelayanan
pengaturan
pemberdayaan
keamanan
pembantuan
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
18
18B
22A
22B
29
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah kecuali ....
Yogyakarta
Aceh
papua
Jakarta
Sulawesi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
politik luar negeri
keamanan
kebijakan fiskal
kebudayaan
kebijakan moneter
Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
agama
pendidikan
kesehatan
tenaga kerja
kelautan dan perikanan
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
Rakyat
Presiden
DPRD
MPR
Menteri dalam negeri
Perhatikan data berikut:
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi
(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
