wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PAS PKN Kelas X Semua Jurusan (Bu Emi)

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....

a)

eksekutif

b)

legislatif

c)

yudikatif

d)

pemerintah Pusat

e)

pemerintah Daerah

2.

Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....

a)

UU No. 39 Tahun 1999

b)

UU No. 18 Tahun 2003

c)

UU No. 20 Tahun 2003

d)

UU No. 12 Tahun 2006

e)

UU No. 23 Tahun 2014

3.

Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....

a)

otonomi daerah

b)

devolusi

c)

dekonsentrasi

d)

desentralisasi

e)

kekontruksi

4.

Dilihat dari fungsi pemerintahan kelebihan desentralisasi adalah, kecuali ………

a)

Satauan-satuan desentralisasi lebih plesibel dan memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara  cepat

b)

Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien

c)

satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif

d)

satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral dan komitmen yang lebih tinggi dan    lebih produktif

e)

Sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

5.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat terdapat sejumlah tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah, kecuali…..

          

a)

Pendidikan politik

b)

Pelatiham kepemimpinan

c)

Menciptakan stabilitas politik

d)

Mewujudkan demokratisasi system pemerintahan  di daerah

e)

Lebih membuka kesempatan bagi  masyarakat untuk berpartisipati dalam berbagai aktivitas politik

6.

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara  (eenheidstaat), yaitu nilai ….

a)

nilai dasar

b)

nilai politik

c)

nilai unitaris

d)

nilai esensial

e)

nilai administrative

7.

Pelimpahan sebahagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat , kepada instansi vertical di wilayah tertentu sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut…

a)

otonomi daerah

b)

devolusi

c)

dekonsentrasi

d)

desentralisasi

e)

Sentralisasi

8.

Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....

a)

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat

b)

negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam

c)

keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama

d)

wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama

e)

efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam

9.

Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....

a)

negara kesatuan dengan sistem sentralisasi

b)

negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

c)

negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi

d)

negara serikat dengan sistem sentralisasi

e)

negara demokrasi dengan sistem otonomi

10.

 Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....

a)

Belanda

b)

Perancis

c)

Yunani

d)

Inggris

e)

Arab

11.

Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya adalah ....

a)

C. J. Franseen

b)

J. Wajong

c)

Ateng Syarifuddin

d)

A. S. Hikam

e)

Anglo Saxon

12.

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....

a)

presiden, wakil presiden dan anggota DPR

b)

presiden, wakil presiden, dan para menteri negara

c)

gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

d)

presiden, wakil presiden, dan gubernur

e)

para menteri negara, gubernur, dan DPR

13.

Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....

a)

seluas-luasnya

b)

nyata

c)

bertanggung jawab

d)

desentralisasi

e)

regulasi

14.

Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....

a)

pelayanan

b)

pengaturan

c)

pemberdayaan

d)

keamanan

e)

pembantuan

15.

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

a)

18

b)

18B

c)

22A

d)

22B

e)

29

16.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah kecuali  ....

a)

Yogyakarta

b)

Aceh

c)

papua

d)

Jakarta

e)

Sulawesi

17.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....

a)

politik luar negeri

b)

keamanan

c)

kebijakan fiskal

d)

kebudayaan

e)

kebijakan moneter

18.

Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....

a)

agama

b)

pendidikan

c)

kesehatan

d)

tenaga kerja

e)

kelautan dan perikanan  

19.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....

a)

Rakyat

b)

Presiden

c)

DPRD

d)

MPR

e)

Menteri dalam negeri

20.

Perhatikan data berikut:

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi

(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….

 

a)

1 dan 2

b)

1 dan 3

c)

1 dan 5

d)

2 dan 4

e)

2 dan 5