Font size
Worksheetshukum dan peradilan di inonesia
Total questions: 58
Worksheet time: 30mins
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini:
1) Adanya jaminan kepastian hukum
2) Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat
3) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
4) Adanya itikad baik dari para penegak hukum
5) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor...
1 , 2 , 3
3 , 4 , 5
1 , 3 , 5
2 , 3 , 4
2 dan 4
Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk dilaksanakan, karena hal tersebut dapat menciptakan hal-hal berikut ini , kecuali..
Tegaknya supremasi hukum
Hakim yang bersih dan berwibawa
Tegaknya keadilan
perdamaian dalam kehidupan masyarakat
Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik
pernyataan berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum , kecuali.....
hukumnya, harus dibuat sesuai dengan prosedur dan kondisi kebutuhan masyarakat
penegak hukumnya, mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang mengaturnya
Pembagian kekuasaan negara, harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak
nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum harus memuat sesuatu yang dianggap baik
Masyarakatnya, mereka harus memahami dan menaati hukum yang berlaku
Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Hakim
Jaksa
Polisi
KPK
Advokat
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK mengutamakan keseimbangan antara tugas, kewenangan, tanggung jawab dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan asas...
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Kepastian Hukum
Berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, kucuali.....
Melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
melakukan penuntutan
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan ....
sosialisasi hukum sejak dini
jelasnya penegakkan hukum
adanya polisi yang tegas dan profesional
hukum yang memihak rakyat kecil
pemberian hukum yang berat bagi para pelanggar hukum
Salah satu lembaga penegak hukum adalah advokat. Salah satu peran Advokat adalah....
Melakukan penuntutan pada sebuah perkara
Mengamankan dam memelihara ketertiban
Memutuskan sebuak perkara di peradilan
Memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan bagi klien
Melakukan penangkapan dan penahanan
Gambar di atas merupakan contoh aktifitas Polri yang tercermin dalam konsep ...
Pelanggaran hukum
Perlindungan hukum
Penegakan hukum
Pengamanan hukum
Kepastian Hukum
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Jaksa penuntut umum berkewajiban mengajukan tuntutan ke pengadilan terhadap kasus pidana yang ditanganinya. Penuntutan dianggap memenuhi syaratoleh pengadilan bila dilengkapi dengan barang bukti dan saksi. Jaksa harus mengajukan saksi minimal…
Satu orang
Dua orang
Tiga orang
Empat orang
Lima orang
Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh....
Saksi
Jaksa Penuntut Umum
Panitera pengganti
Hakim
Korban pelanggaran HAM
Tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat sebagai salah satu konsekuensi perlindungan dan penegakan hukum tercermin dalam beberapa kondisi berikut, kecuali...
Tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum
Rendahnya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat
Masyarakat cenderung berpedoman pada hukum dalam menyelesaikan masalah
Angka kriminalitas yang cenderung menurun di masyarakat
Peran aparat penegak hukum yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat
Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK dalam rangka penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas...
Akuntabilitas
Proporsionalitas
Transparansi
Kepastian hukum
Kepentingan umum
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi atas pelanggaran hukum yang bersifat pokok terdiri atas...
Hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara waktu
Hukuman mati, penjara, kurungan, denda
Hukuman mati, penjara, pencabutan hak-hak tertentu
Hukuman mati, penjara, penyitaan barang-barang tertentu
Hukuman penjara dan penyitaan barang-barang tertentu
Sampai dengan saat ini, pemerintah belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan, mengingat ancaman hukum yang diberikan masih terlampau ringan. Maka itu salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini adalah...
Masyarakat
Budaya Masyarakat
Peraturan Hukum
Penegak Hukum
Sarana dan Prasarana
Perhatikan asas-asas berikut: (1) Keadilan; (2) Kepastian Hukum; (3) Kemanfaatan; (4) Kebebasan; (5) Rasa aman
Unsur-unsur pokok dalam penegakan hukum ditunjukan oleh nomor...
1, 2 dan 3
1, 2 dan 4
1, 3 dan 5
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
Apabila dianalisis, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas diantaranya....
Budaya masyarakat dan Penegak Hukum
Penegak Hukum dan Sarana Prasarana
Masyarakat dan Penegak Hukum
Peraturan Hukum dan Sarana Prasarana
Masyarakat dan Sarana Prasarana
Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak kriminal merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena bertentangan dengan asas...
Pacta sun servanda
Praduga tidak bersalah
Persamaan di depan hukum
Kepastian hukum
Keadilan dan kemanusiaan
Berikut ini yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...
Membuang sampah sembarangan
Ibadah tidak tepat waktu
Tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor
Bolos sekolah
tidak berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
mendapatkan perlakukan baik dari pemerintah
mencalonkan diri menjadi anggota KPU
Menjadi Pegawai Negeri Sipil
mengikuti pemilihan umum
mendirikan yayasan
Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .
memperoleh pendidikan
menjadi anggota legislatif
mendapat kesejahteraan sosial
mempelajari berbagai kebudayaan
mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum
Berikut ini merupakan hak seorang peserta didik yaitu . . . .
mendapat kelompok piket kelas
membawa kendaraan bermotor
mendapat pengajaran
mendapatkan nilai bagus
memperoleh teman
Perhatikan wacana berikut!
"Aktivitas di pasar ikan Muara Angke tidak pernah terputus 24 jam. Setiap saat pembeli bisa datang mencari berbagai jenis ikan yang masih segar dengan harga murah, baik pada siang hari, malam hari, maupun dini hari. Pasar ikan Muara Angke seakan tidak pernah tidur untuk melayani para pembeli."
Kebabasan melakukan jual beli seperti pada wacana tersebut menunjukkan bahwa para penjual dan pembeli memperoleh hak . . . .
politik
hukum
ekonomi
peradilan
sosial budaya
Orang tua membiarkan anaknya tidak sekolah bahkan melarang mereka sekolah. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh bentuk pengingkaran kewajiban karena latar belakang . . . .
kurangnya kesadaran warga negara terdahap hukum
memiliki kekuasaan
kesengajaan
kelalaian
terpaksa
Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Bentuk tindakan pemerintah untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapat pendidikan adalah . . . .
membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak yang pandai
memberikan bekal keterampilan wirausaha bagi peserta didik
menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di sekolah-sekolah favorit
menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional di ibu kota negara
Setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Sikap yang harus dihindari setiap warga negara Indonesia adalah . . . .
mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
melaksanakan kewajiban baru meminta hak
menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
Hak pada gambar di samping ini bagi warga negara Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal ….
12
31
8
21
Amatilah gambar berikut !
Suatu hal yang biasa
merupakan hal yang wajar saat macet
pejalan kaki menjadi terganggu
Jalan pintas agar segera sampai tujuan
Warga Jakarta sudah saling memahami
Seorang ketua RT mengkoordinir pembagian BLT untuk warganya dan melakukan pendataan bagi warga yang seharysnya mendapatkan BLT. Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa kewenangan ketua RT diperoleh karena ...
orang lain
Aturan hukum
Perjanjian
Pemberian masyarakat
Pemberian negara
Dari gambar tersebut berikut dibawah ini adalah hak yang seharusnya merreka dapatkan kecuali ...
Tempat tinggal yang nyaman
Pendidikan yang layak
Tempat tinggal yang layak
Pekerjaan yang layak
perhatian dari pemerintah
Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini
1. Hanya warga Negara kaya raya yang berhak mendapat perlindungan hukum
2. Hanya pejabat saja yang berhak mendapat kehidupan yang layak
3. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum
4. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik.
Dari pernyataan diatas manakah kalimat yang benar sesuai dengan UUD 1945...
1 dan 2
2 dan 4
1 dan 3
3 dan 4
Pemerintahan Indonesia menggunakan sistem demokratis. Mana sajakah Ciri – ciri pokok pemerintahan yang demokratis?
Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat )
Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
Kekuasaan mayoritas
Tirani minoritas
Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme di bidang politik adalah Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara liberalisme mengutamakan....
persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
kebebasan parpol dan pembatasan parpol
sistem banyak partai dan sistem dua partai
sistem presidensial dan sistem parlementer
Q1. berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia ialah ....
negara agraris
negara kesatuan
negara hukum
negara kepulauan
negara yang berbentuk republik
Q3. keputusan- keputusan dari hakim terdahulu mengenai suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian perkara yang sama merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara, yaitu ....
traktat
undang-undang
doktrin
yurisprudensi
kebiasaan (custom)
Q5. Menurut Kansil, hukum digolongkan menurut sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. adapun contoh penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain ....
traktat dan yurisprudensi
tertulis dan tidak tertulis
lokal dan internasional
objektif dan subjektif
publik dan privat
Apabila ada seorang pejabat sedang mengendarai mobil berhadapan dengan Polantas yang sedang razia, kebetulan tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka berdasarkan analisis kalian, sikap yang paling baik adalah....
tancap gas meninggalkan Polisi yang sedang razia
mengakui kesalahan dan menerima surat tilang tapi tidak mau diadili di pengadilan
minta diijinkan pergi karena dia seorang pejabat sedang ada urusan dinas
memberi sedikit uang kepada petugas dan langsung pergi
menerima surat tilang dan diselesaikan di pengadilan
Silahkan analisis kasus berikut :
Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut penggugat merasa di rugikan baik moril maupun materiil, sehingga warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke ….
Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tipikor
Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis anda perihal penyelenggaraan peradilan di indonesia peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
Tata Usaha Negara
Negeri
Agama
Tinggi
Militer
Perhatikan pernyataan di bawah ini :
1) A menggugat B agar melunasi hutang-hutangnya
2) C menganiaya D hingga luka di sekujur tubuhnya
3) Paslon Gubernur DKI yang kalah menggugat keputusan KPU DKI Jakarta
4) X mengadukan Y tetangganya yang mencuri jambu miliknya
5) Z seorang militer aktif desersi meninggalkan tugas tanpa izin komandan
Berdasarkan analisis kalian yang termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri ialah ….
124
234
125
135
345
Perhatian dan analisis macam-macam pengadilan Berikut!
1) pengadilan militer.
2) pengadilan militer negeri.
3) pengadilan militer tinggi.
4) pengadilan militer utama.
5) pengadilan militer pertemuan.
Diantara pengadilan-pengadilan di atas, silahkan analisis dan telaah yang bukan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditunjukkan pada nomor…
1
2
3
4
5
. Analisislah kasus di bawah ini!
Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu.
Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?
. Saat ini banyak kasus pelanggaran hukum yang turut menyeret para aparat penegak hukum. Mulai dari Polisi, Jaksa hingga Hakim. Dilihat dari beberapa kasus yang melibatkan aparat penegak hukum saat ini, menunjukkan bahwa mafia peradilan masih tetap eksis di indonesia. Kasus-kasus yang turut menyeret para aparat penegak hukum menjadi bukti adanya praktik mafia peradilan di Indonesia. Salah satu bukti nyata yang disuguhkan kepada publik yaitu terkait kasus dugaan perdagangan perkara oleh mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Yang mana dirinya ditetapkan olek KPK sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA. Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai 46 miliar.
Berdasarkan analisis kalian terhadap kasus tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang pelaksaan sistem peradilan di Indonesia saat ini, silahkan analisis !
Perhatikan data dibawah ini !
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.
4. Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
5. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah
6. Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.
Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor ....
1 dan 2
2 dan 5
3 dan 6
4 dan 5
5 dan 6
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneggakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal . . .
24 ayat (1)
24 ayat (2)
24 ayat (3)
24 A
24 B
1. Perhatikan peraturan berikut!
1) Undang-Undang/perpu
2) UUD NRI Tahun 1945
3) Peraturan pemerintah
4) Perda kabupaten / kota
5) Ketetapan MPR
6) Perda Provinsi
7) Perpres
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan oleh angka….
1), 2), 5), 3), 6), 4), dan 7)
2), 1), 5), 7), 3), 6), dan 4)
2), 5), 1), 3), 7), 6), dan 4)
5), 2), 3), 1), 7), 6), dan 4)
7), 2), 5), 3), 1), 4), dan 6)
Presiden memutuskan mengeluarkan peraturan perundang-undangan ketika terjadi hal ihwal kegentingan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan presiden berada satu tingkat di bawah….
Ketetapan MPR
Undang-undang
Peraturan presiden
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yaitu gubernur disebut….
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pengganti Undang-Undang
Undang-Undang
Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah darah Kota Cirebon merupakan contoh salah satu perundang-undangan yaitu….
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945
Perpu yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa akan berubah menjadi undang-undang apabila….
Presiden meminta persetujuan kepada wakil presiden
Disetujui oleh Dewan Perwailan Rakyat
Disetujui dalam persidangan kekuasaan kehakiman
Tidak ada upaya banding dari pihak yang dirugikan
Menang dalam persidangan di tingkat kasasi
Bacalah berita berikut!
Pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pelaksana tersebut terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara menyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang cipta kerja membutuhkan sejumlah peraturan pelaksanaan teknis yang meliputi ketentuan tentang sektor penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta perlindungan dan pemerdayaan koperasi dan UMKM. Adapaun 49 aturan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham) pada 2 Februari 2021. Sumber: https://bit.ly/30JyFlo, diakses 24 Februari 2021.
Informasi pada berita menegaskan bahwa….
Peraturan pelaksana berada di bawah peraturan perundang-undangan yang menjadi induknya.
Seluruh undang-undang memerlukan peraturan pelaksana
Kemenkumham menjadi penanggung jawab efektivitas peraturan pelaksana undang-undang.
Peraturan pelaksana undang-undang hanya terdiri atas peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
Seluruh peraturan pelaksana dalam tata urutan peraturan perundang-undangan akan disahkan oleh presiden.
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundangan memiliki hierarki / tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah….
Peraturan di bawah mendasari peraturan aturan diatasnya
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Peraturan diatas boleh dilanggar peraturan dibawahnya
Peraturan dibawah kedudukannya sama dengan peraturan diatasnya
Peraturan dibawah tidak boleh melanggar peraturan diatasnya
Bacalah wacana berikut!
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, menyatakan pemerintah setempat sepakat mencabut Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Penggabungan, Pembentukan, dan Penghapusan Desa. Pemkab Mukomuko sebelumnya membuat Perda Nomor 12 Tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Desa. Akan tetapi, undang-undang yang mengatur tentang desa telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga aturan di bawahnya tidak relevan lagi.
Sumber: https://bit.ly/3eEr8Cw, diakses 24 Februari 2021.
Keputusan Pemkab Mukomuko sesuai asas peraturan perundang-undangan, yaitu….
Lex supriori derogat legi generalis
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superiori derogat lex inferiori
Lex posteriori derogat lex priori
Lex superiori derogat lex priori
