WorksheetsREMEDIAL SEJARAH INDO KELAS XII IPA
Total questions: 52
Worksheet time: 39mins
Name
Class
Date
1.
NAMA LENGKAP
4 lines
2.
KELAS
a)
XII IPA 2
b)
XII IPA 3
c)
XII IPA 4
3.
Salah satu faktor penyebab munculnya ancaman disintegrasi bangsa di berbagai daerah adalah karena adanya Perbedaan. Berikut merupakan bentuk ancaman distegrasi yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan adalah . . . .
a)
APRA Bandung, DI/TII Jawa Barat dan PKI Madiun 1948
b)
PKI Madiun, DI/TII Aceh dan G30S/PKI 1965
c)
Andi Aziz, PKI Madiun dan DI/TII
d)
RMS, DI/TII Sulawesi Selatan, dan DI/TII Kalimantan Selatan
e)
APRA, RMS dan Andi Aziz
4.
Sekembalinya dari Uni Soviet, Muso menawarkan sebuah konsep Politik untuk pegerakan Revolusi Indonesia, konsep Politik tersebut dinamai dengan . . . . .
a)
Jalan Baru
b)
Jalan Revolusi Kita
c)
Jalan Perjuangan Kita
d)
Jalan Tengah
e)
Jalan Keluar
5.
Sebelum bergabung dengan dengan Muso dan membentuk FDR di Madiun, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dan menginisiasi terselenggaranya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, dia adalah . . . . .
a)
Amir Syarifuddin
b)
Moh. Yamin
c)
Syafruddin Prawira Negara
d)
Sutan Syahrir
e)
Adam Malik
6.
Dalam aksinya, PKI Madiun sering melakukan aksi-aksi penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh lawan politiknya. Selain itu, untuk melancarkan aksinya, Muso merencanakan daerah Madiun sebagai basis Gerilya dan daerah Surakarta sebagai Wild West untuk mengalihkan perhatian pemerintah pusat. Yang dimaksud Wild West adalah . . . .
a)
Daerah Liar tempat PKI dan ormasnya merencanakan Kudeta terhadap pemerintah
b)
Daerah sasaran untuk mengalihkan perhatian pemerintah
c)
Daerah bebas melakukan operasi gerilya
d)
Daerah Liar tempat PKI dan ormas-ormasnya melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintah
e)
Daerah pusat pengembangan strategi dalam melakukan pemberontakan
7.
Berikut merupakan faktor penyebab pemberontakan DI/TII lebih cepat menyebar ke berbagai daerah adalah . . . . .
a)
Karena DI/TII memiliki banyak simpatisan di berbagai daerah
b)
Kesenjangan ekonomi pusat dan daerah memicu pemimpin daerah untuk mengambil jalan lain
c)
Karena Pemerintah belum mampu mengatasi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
d)
Karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam
e)
Sebagian besar daerah masih terdapat kelompok gerilya yang memiliki pandangan sama dengan Kartosuwiryo
8.
Latarbelakang munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat disebabkan oleh . . . .
a)
Ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap sikap pemerintah yang menerima hasil perjanjian Renville
b)
Semangat Perang Suci untuk mengusir Belanda dari Jawa Barat
c)
Adanya desakan kelompok Islam Internasional untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia
d)
Adanya keinginan Kartosuwiryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang sudah terkonsep sejak 1942
e)
Kegagalan Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan Indonesia pasca perjanjian Renville
9.
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah melancarkan 2 operasi militer secara khusus yaitu....
a)
Operasi Sadar dan Tegas
b)
Operasi 17 Agustus dan Sapta Marga
c)
Operasi Mandala dan Trikora
d)
Operasi Baratayudha dan Pagar Betis
e)
Operasi Trisula dan Merdeka
10.
Adapun alasan Kapten Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RIS disebabkan oleh . . . . .
a)
Beredarnya kabar bahwa pemerintah RIS akan mengirimkan pasukan APRIS untuk mengantikan pasukan Andi Aziz
b)
Pemerintah menurunkan pangkat Andi Aziz menjadi Kapten
c)
Andi Aziz menganggap bahwa keamanan Kota Makassar adalah tanggung jawabnya
d)
Pasukan Andi Aziz tidak diterima dalam pasukan APRIS
e)
Andi Aziz dan pasukannya diperlakukan tidak adil karena berasal dari satuan KNIL
11.
Yang merupakan tokoh dibalik terjadinya pemberontakan RMS adalah . . . ..
a)
Option 1
b)
Option 2
c)
Option 3
d)
Option 4
e)
Option 5
12.
Berikut merupakan faktor utama penyebab Daud Beureuh memproklamirkan berdirinya DI/TII di Aceh dan bergabung dengan Kartosuwiryo adalah . . .
a)
Merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang terlalu lunak dalam mengahadapi Belanda
b)
Merasa kecewa dengan pemerintah yang tidak merealisasikan janji untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus
c)
Merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan Aceh sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara
d)
Merasa kecewa karena Daud Beureuh tidak diangkat menjadi Menteri setelah berperan besar diawal kemerdekaan
e)
Merasa kecewa dengan sikap Soekarno yang terlalu dekat dengan Komunis
13.
Yang merupakan faktor penyebab terjadinya peristiwa PRRI/Permesta adalah.....
a)
1 dan 2
b)
3 dan 4
c)
4 dan 5
d)
1 dan 3
e)
1 dan 5
14.
Peristiwa PRRI dan Permesta ditandai dengan pembentukan dewan militer diberbagai daerah diantaranya adalah . . . . .
a)
Dewan Gajah di Sumatera Utara dan Dewan Banteng di Sumatera Tengah
b)
Dewan Manguni di Sulawesi dan Dewan Jenderal di Jakarta
c)
Dewan Perjuangan di Aceh dan Dewan Jenderal di Jawa
d)
Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Gajah di Sumatera Barat
e)
Dewan Banteng di Sumatera dan Dewan Manguni di Sulawesi Selatan
15.
Salah satu bukti keterlibatan bangsa asing dalam gerakan separatis PRRI/Permesta adalah ....
a)
ditemukannya pilot asing dalam pesawat PRRI/ Permesta yang jatuh tertembak
b)
peralatan tempur yang digunakan berasal dari negara asing
c)
ditemukannya dokumen kerjasama antara PRRI dengan negara asing
d)
tokoh-tokoh PRRI/Permesta adalah perwira-perwira TNI yang dilatih oleh negara asing
e)
pasca penumpasan PRRI/Permesta, tokoh-tokohnya banyak melarikan diri ke luar negeri
16.
Dokumen Gilchrist menjadi salah satu alasan PKI untuk menyebarkan isu akan adanya aksi kudeta dari TNI AD. Adapun yang dimaksud dengan dokumen Gilchrist adalah ....
a)
dokumen duta besar Inggris yang berisi kerja sama di bidang militer
b)
dokumen rahasia dari duta besar Inggris di Jakarta yang di dalamnya menyebutkan "our local army friend" sehingga dicurigai adanya kerjasama dengan TNI AD
c)
dokumen rahasia milik TNI AD yang berisi rencana kudeta pemerintahan pada 5 Oktober 1965
d)
dokumen milik PKI yang menyebutkan dewan jenderal
e)
dokumen pemerintah tentang operasi penumpasan PKI
17.
Pada awal Januari 1965, DN Aidit mengusulkan dibentuknya Angkatan Ke V yaitu membentuk pasukan yang terdiri dari unsur buruh dan tani yang dipersenjatai. Hal ini kemudian di tentang oleh TNI khususnya TNI-AD yang menganggap bahwa pembentukan angkatan ke V adalah hal yang tidak efisien dan menyulitkan dalam pengaturan garis komando. Adapun yang menjadi latarbelakang pembentukan Angkatan Ke V ini disebabkan oleh . . . .
a)
Strategi politik DN Aidit untuk membendung kekuatan TNI AD dalam peta politik Indonesia
b)
Janji Perdana Menteri RRC Chou En Lai yang akan memberikan bantuan 100.000 pucuk senjata api ringan
c)
Keadaan negara yang membutuhkan banyak relawan dalam menghadapi konflik Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia
d)
Ketidakseriusan TNI AD dalam melakukan konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1964
e)
Konflik yang terjadi antara PKI dan TNI sehingga memaksa PKI harus bertindak Offensive
18.
Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem perlementer terjadi pada masa awal kemerdekaan. Perubahan tersebut tercantum pada . . . . .
a)
Maklumat Wapres Nomor X, 16 Oktober 1945
b)
Maklumat Wapres Nomor X, 3 November 1945
c)
Maklumat Pemerintah Nomor 5, 11 November 1945
d)
Maklumat Wapres Nomor X, 14 November 1945
e)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946
19.
Yang merupakan alasan diterapkannya sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah . . . . .
a)
Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sesungguhnya dalam pemerintahan
b)
Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mendapatkan simpati negara-negara barat dalam perjuangan diplomasi Indonesia menghadapi Belanda
c)
Sistem parlementer lebih cocok digunakan pada saat itu karena kondisi keamanan yang tidak stabil akibat ancaman agresi Militer Belanda dan pergolakan dalam negeri
d)
Karena Indonesia belum menemukan sistem pemerintahan yang ideal untuk digunakan
e)
Sistem parlementer dapat mengakomodir suara demokrasi lebih luas daripada sistem presidensial
20.
Pada tahun 1946, Pemerintah dibawah pimpinan kabinet Syahrir mengadakan sebuah Konferensi Ekonomi atas inisiasi Menteri Kemakmuran Darmawan untuk mengumpulkan pakar-pakar ekonomi Indonesia guna merancang sebuah program ekonomi untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan dari Konfrensi Ekonomi tersebut adalah . . . . .
a)
Pembentukan Bank Indonesia
b)
Program Ekonomi Benteng
c)
Nasionalisasi de Javasche Bank
d)
Pembentukan Badan Urusan Logistik (BULOG)
e)
Program Ali Baba
21.
Pada tahun 1948, Perdana Menteri Moh. Hatta mengeluarkan kebijakan RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang) yang bertujuan untuk. . . . .
a)
Merampingkan jumlah angkatan perang Indonesia
b)
Mengurangi beban negara karena beban biaya akibat perang
c)
Membenahi struktur angkatan perang dan memaksimalkan potensi angkatan perang yang ada
d)
Memperbaiki kinerja para petinggi angkatan perang Indonesia
e)
Mengevaluasi program pembinaan angkatan perang yang ada
22.
Pada tahun 1948, Menteri Persediaan Makanan Rakyat mencetuskan sebuah program perbaikan ekonomi yang dikenal dengan Plan Kasimo, salah satu tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi pertanian melalui. . . . .
a)
Irigasi pertanian
b)
Intensifikasi dan ekstensifikasi Pertanian
c)
Panca Usaha tani
d)
Koperasi Unit Desa
e)
Pemberian pupuk subsidi
23.
Yang merupakan tujuan pemberlakuan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) pada 30 Oktober 1946 adalah . . . . .
a)
1), 2) dan 3)
b)
1), 3) dan 5)
c)
2), 3) dan 4)
d)
2), 4) dan 5)
e)
3), 4) dan 5)
24.
Yang merupakan ciri utama dari sistem demokrasi liberal adalah . . . . .
a)
Dibentuknya dewan konstituante untuk merancang UUD
b)
Diberlakukannya sistem multi partai untuk menampung seluruh aspirasi rakyat
c)
Pemerintahan dijalankan dengan sistem parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri
d)
Sumber pengambilan keputusan dalam pemerintahan berdasarkan kepentingan dan kebebasan Individu
e)
Banyaknya pergantian kabinet dalam periode 1950 – 1959
25.
Masa demokrasi liberal di Indonesia dimulai sejak . . . .
a)
14 November 1945
b)
31 Desember 1949
c)
17 Agustus 1950
d)
17 Juli 1959
e)
11 Maret 1966
26.
Yang bukan merupakan program kerja dari kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) adalah . . . . .
a)
Meningkatkan usaha keamanan rakyat
b)
Menyempurnakan susunan pemerintahan
c)
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
d)
Memperjuangkan masalah Irian Barat
e)
Melaksanakan pemilihan umum
27.
Salah satu penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah karena munculnya mosi tidak percaya dari parlemen yang disebabkan oleh . . . . .
a)
Terjadinya pelanggaran politik luar negeri Bebas-aktif oleh kabinet sukiman yang mengarahkan Indonesia ke Blok Barat
b)
Tudingan pertukaran nota keuangan antara menteri luar negeri Ahmad Soebardjo dengan Duta besar Amerika Merle Cochran terkait dengan perjanjian MSA
c)
Adanya rencana Amerika untuk memberikan bantuan persenjataan kepada Indonesia atas permintaan menteri luar negeri Ahmad Soebardjo
d)
Konflik antara Pemerintah dengan angkatan perang di daerah sehingga dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengambil keuntungan
e)
Perbedaan visi misi antara Sukiman dengan Soekarno sehingga menimbulkan konflik dalam pemerintahan
28.
Berikut yang merupakan partai pendukung koalisi kabinet Wilopo adalah . . . .
a)
PNI, Masyumi dan NU
b)
PNI, Masyumi dan PKI
c)
PNI, Masyumi dan PSI
d)
PNI, PKI dan PSI
e)
PNI dan Masyumi
29.
Pada tanggal 31 Juli 1953, Ali Sastroamidjojo dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Kabinet Wilopo. Kabinet ini dapat bertahan hingga 12 Agustus 1955. Adapun keberhasilan terbesar yang diraih oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini adalah . . . .
a)
Melaksanakan KAA di Bandung dan merampungkan persiapan Pemilu 1955
b)
Menjadi utusan Indonesia dalam Pembentukan GNB di Beograd, Yugoslavia
c)
Menjalin hubungan kerjasama internasional dengan negara-negara barat
d)
Membatalkan hasil persetujuan KMB 1949
e)
Menyelesaikan hutang Indonesia dengan Belanda
30.
Pada tanggal 12 Agustus 1955, Burhanuddin Harahap diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan kabinet Ali I. Capaian terbesar yang berhasil dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap selama masa jabatannya hingga 3 Maret 1956 adalah . . . . .
a)
Melanjutkan politik kerjasama Asia-Afrika
b)
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
c)
Mengembalikan wibawa pemerintah dimata TNI /Angkatan perang
d)
Melaksanakan Pemilu pertama tahun 1955
e)
Menyelesaikan masalah desentralisasi
31.
Kabinet Djuanda mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Pada masa kabinet ini, posisi menteri dalam kabinet diisi oleh orang-orang yang memang ahli dibidangnya dan umumnya tidak berasal dari partai politik. Oleh sebab itu kabinet Djuanda dijuluki sebagai . . . . .
a)
Kabinet Gotong royong
b)
Zaken Kabinet
c)
Kabinet Kebangsaan
d)
Kabinet Indonesia Bersatu
e)
Kabinet Kerja
32.
Puncak dari perkembangan politik pada masa demokrasi liberal ialah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun faktor utama yang menyebabkan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah . . . . .
a)
Banyaknya ancaman disintegrasi akibat penerapan demokrasi liberal
b)
Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD pengganti UUDS 1950
c)
Persaingan partai politik yang saling berebut kursi kekuasaan
d)
Kondisi negara yang sedang dalam keadaan gawat darurat akibat perang saudara
e)
Kekhawatiran Soekarno akan kembalinya Belanda ke Indonesia karena kondisi politik yang tidak stabil
33.
Selain memotong nilai mata uang asing dan menekan laju inflasi yang cukup tinggi pada awal tahun 1950, tujuan lain dari diterapkannya kebijakan ekonomi Gunting Sjafruddin adalah . . . . .
a)
Menaikkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing
b)
Mengurangi jumlah peredaran mata uang asing di masyarakat
c)
Memperbaiki sistem ekonomi yang ditinggalkan oleh Belanda
d)
Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa
e)
Memberikan modal bagi pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha asing
34.
Pada masa kabinet Natsir, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang disebut dengan “Gerakan Benteng” yang bertujuan untuk . . . . .
a)
Menghalau para pengusaha asing dari kegiatan perdagangan Indonesia
b)
Melindungi para pengusaha pribumi dari serangan para pengusaha asing
c)
Meningkatkan kemampuan pengusaha pribumi melalui pinjaman modal dan lisensi kredit
d)
Mengurangi persaingan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing
e)
Mengasah kemampuan para pengusaha pribumi dengan mewajibkan pengusaha asing untuk membimbing pengusaha pribumi dalam sebuah kerjasama
35.
Nasionalisasi De Javasche Bank adalah salah satu kebijakan ekonomi yang ambil pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi dan mengatur kebijakan moneter. Kebijakan ini terjadi pada masa pemerintahan kabinet . . . . .
a)
Natsir
b)
Sukiman
c)
Wilopo
d)
Ali Sastro I
e)
Burhanuddin Harahap
36.
Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro I, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali Baba. Tujuan dari penerapan sistem ekonomi tersebut adalah . . . . .
a)
Pedagang asing hanya diperbolehkan berdagang di kota-kota besar saja
b)
Pedagang asing (cina) hanya boleh menjalin hubungan kerja sama dengan pengusaha pribumi dengan imbalan diberikan pinjaman kredit
c)
Menciptakan pengusaha pribumi yang kuat dan tangguh dari hubungan kerjasama antara pengusaha asing (cina) dengan masyarakat pribumi
d)
Para pengusaha pribumi harus meniru cara berdagang para pengusaha asing (cina)
e)
Para pengusaha pribumi mendapatkan pelatihan langsung dari pengusaha asing (cina) sehingga tercipta hubungan kerjasama yang baik
37.
Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah, kabinet Djuanda mengeluarkan kebijakan ekonomi yang disebut . . . . .
a)
Gerakan Ekonomi Benteng
b)
Sistem Ekonomi Ali-Baba
c)
Rencana Pembangunan Lima Tahun
d)
Musyawarah Nasional Pembangunan
e)
Gunting Syafruddin
38.
Dari pernyataan berikut, faktor yang merupakan latarbelakang Indonesia beralih menjadi Demokrasi Terpimpin adalah . . . .
a)
1), 2) dan 3)
b)
1), 3) dan 5)
c)
2), 3) dan 4)
d)
2), 4) dan 5)
e)
3), 4) dan 5)
39.
Perkembangan kehidupan politik masa demokrasi terpimpin ditandai dengan banyak terjadinya penyimpangan politik dalam dan luar negeri. Salah satu penyimpangan kebijakan politik dalam negeri adalah . . . . .
a)
Mengeluarkan manifesto politik
b)
Membentuk front Nasional
c)
Membentuk MPRS dan DPAS
d)
Melaksanakan Politik Poros
e)
Tidak membubarkan PKI
40.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Faktor penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB adalah . . . . .
a)
Ditolaknya usul Indonesia untuk memasukkan Sabah dan Serawak sebagai bagian NKRI
b)
Diterimanya Negara Federasi Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap dalam PBB
c)
Penolakan Belanda untuk berunding melalui organisasi perdamaian PBB
d)
Gagalnya usaha Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia
e)
Indonesia menganggap bahwa Negara Federasi Malaysia adalah ancaman bagi kedaulatan Indonesia
41.
Dalam upaya mengembalikan Papua sebagai bagian dari NKRI, pada tahun 1961 Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dibawah pimpinan Mayjend Soeharto untuk melancarkan operasi militer ke Papua. Operasi militer ini dikenal dengan operasi . . . . .
a)
Papua Merdeka
b)
Seroja
c)
Dwikora
d)
Trikora
e)
Tritura
42.
Salah satu kebijakan Soekarno dalam pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin ialah membentuk kabinet kerja. Dalam susunan kabinet, presiden memasukkan berbagai unsur golongan sebagai menteri, salah satunya adalah TNI. Akibat dari kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan jabatan dalam tubuh TNI seperti KASAD berubah menjadi MENPANGAD, KASAU berubah menjadi MENPANGAU dan KSAL berubah menjadi MENPANGAL. Hal inilah yang menyebabkan TNI berubah menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan pada masa demokrasi terpimpin. Dan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kursi TNI dalam kabinet sebanyak . . . .
a)
1/2 dari jumlah anggota kabinet
b)
1/3 dari jumlah anggota kabinet
c)
1/4 dari jumlah anggota kabinet
d)
2/3 dari jumlah anggota kabinet
e)
3/4 dari jumlah anggota kabinet
43.
Contoh konkret pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan UUD 1945 diantaranya adalah...
a)
1 dan 2
b)
1 dan 3
c)
2 dan 3
d)
2 dan 4
e)
3 dan 4
44.
Berdasarkan pernyataan berikut yang termasuk dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah …
a)
1, 2 dan 3
b)
1, 3 dan 4
c)
1, 4 dan 5
d)
2, 3 dan 4
e)
3, 4 dan 5
45.
Konsep pemikiran Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan baik Nasionalis, Komunis dan golongan agama, konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah . . . . .
a)
NASAKOM
b)
USDEK
c)
MANIKEBU
d)
OLDEFO
e)
NEFO
46.
Dalam hubungan luar negeri Indonesia membagi kekuatan dunia menjadi Oldefos dan Nefos. Adapun yang dimaksud dengan Oldefos adalah....
a)
Negara-negara yang kalah dalam PerangDunia II
b)
Negara-negara barat yang dianggap kapitalis dan imperialis
c)
Negara-negara asia-afrika yang menginginkan kebebasan
d)
Negara-negara berkembang
e)
Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa Eropa
47.
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah Deklarasi Ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang mandiri, bersifat nasional, demokratis dan bebas dari pengaruh imperialisme. Deklarasi Ekonomi ini dikenal dengan istilah . . . . .
a)
Berdiri Diatas Kaki Sendiri (BERDIKARI)
b)
Mampu Berdiri Sendiri (MANDIRI)
c)
Berdiri Sendiri (BERDIRI)
d)
MERCUSUAR
e)
RESOPIM
48.
Yang termasuk proyek Mercusuar yang dibangun pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin adalah . . . . .
a)
1, 2 dan 3
b)
1, 3 dan 4
c)
1, 3 dan 5
d)
1, 4 dan 5
e)
3, 4 dan 5
49.
Yang merupakan dampak ekonomi akibat terjadinya peyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif masa demokrasi terpimpin adalah . . . . .
a)
Indonesia tidak mendapatkan bantuan modal dari negara-negara Komunis
b)
Indonesia kesulitan untuk mengekspor bahan baku ke negara-negara blok barat
c)
Indonesia dimusuhi oleh negara-negara kapitalis
d)
Indonesia tidak dapat mengimpor bahan jadi dari negara-negara barat
e)
Negara – negara barat bersama – sama mencabut dukungannya terhadap Irian Barat
50.
Untuk menciptakan kestabilan politik, pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan parta-partai politik menjadi beberapa partai politik yaitu . . . . .
a)
PDI-P, PPP dan GOLKAR
b)
PNI, PDI dan GOLKAR
c)
PKS, PKB dan GOLKAR
d)
PDI, PPP dan GOLKAR
e)
PNI, PPP dan GOLKAR
51.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, TNI memiliki peran strategis selain sebagai alat pertahanan dan keamanan negara juga berperan sebagai . . . . .
a)
Badan inteligen yang mengawasi pergerakan masyarakat
b)
Alat politik untuk mengamankan kekuasaan Orde Baru
c)
Kekuatan politik tunggal selain Soeharto
d)
Simbol persatuan dan kesatuan nasional
e)
Mesin partai untuk memenangkan pemilu
52.
Untuk mengurangi tingginya angka buta huruf, pemerintahan orde baru mengeluarkan 2 kebijakan yaitu . . . . .
a)
Wajib Belajar dan Beasiswa Pendidikan
b)
Wajib Belajar 9 Tahun dan GNOTA
c)
Wajib Belajar 6 Tahun dan Kartu Indonesia Pintar
d)
Beasiswa Pendidikan dan Subsidi Pendidikan
e)
Wajib Belajar 9 Tahun dan Wajib Belajar 6 Tahun
100 %
