NEW
Font size
WorksheetsPOLITIK HUKUM
Total questions: 20
Worksheet time: 8mins
DI DUNIA HUKUM DI INDONESIA TENGAH MENDAPAT SOROTAN YANG AMAT TAJAM DARI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT, BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI. KEPRIHATINAN YANG MENDALAM TENTUNYA MELIHAT REFORMASI HUKUM YANG MASIH BERJALAN LAMBAT DAN BELUM MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT, SEJUMLAH MASALAH YANG DICATAT BERKENAAN DENGAN BIDANG HUKUM ANTARA LAIN, KECUALI:
INKONSISTENSI DALAM PENEGAKAN HUKUM
RENDAHNYA KONTROL SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BELUM MERATANYA TINGKAT KEPROFESIONALAN PARA KEPALA DAERAH
LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
DALAM ASAS PERADILAN YANG BEBAS, TERDAPAT 13 PRINSIP POKOK NEGARA HUKUM YANG BERLAKU SAAT INI, YANG MERUPAKAN PILAR UTAMA DALAM MENJAGA BERDIRI TEGAKNYA NEGARA HUKUM DALAM ARTI YANG SEBENARNYA, , KECUALI:
PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA
PERSAMAAN DALAM HUKUM
PERADILAN BEBAS & TIDAK MEMIHAK
KEBEBASAN PERS
PADA MASA ORDE BARU, KEMENANGAN PEMILU 1971 TELAH MENGANTARKAN GOLKAR MENJADI PARTAI HEGEMONIK YANG KEMUDIAN BERSAMA ABRI MENJADIKAN DIRINYA SEBAGAI TUMPUAN UTAMA PEMERINTAH UNTUK MENDOMINASI SEMUA PROSES POLITIK, TERDAPAT BEBERAPA REALITAS POLITIK ORDE BARU YANG BEGITU DOMINAN, , KECUALI:
MENJALANKAN STRATEGI KORPORATISME, YAKNI PENYELENGGARAAN PERWAKILAN KEPENTINGAN RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF STATIS ORGANIS
REZIM POLITIK ORDE BARU MENAMPILKAN KONFIGUARSI POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN RESPONSIF
KARAKTERISTIK POLITIK ORBA YANG MENEMPATKAN NEGARA PADA POSISI SANGAT DOMINAN SEBAGAI BUREAUCRATIC POLITY.
NEGARA BERSIFAT APOLITIK SEHINGGA POLITIK PERTAMA-TAMA DIJADIKAN ALAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG KOKOH
PADA AWAL PERJALANANNYA PEMERINTAH ORDE BARU MENUNJUKKAN LANGGAM LIBERTARIAN YANG SEBENARNYA ADALAH LANGGAM TRANSISI SAMBIL MENCARI FORMAT BARU BAGI KONFIGUARSI POLITIK, SEJAK PENEMUAN FORMAT BARU POLITIK INDONESIA PADA TAHUN 1969/1971, INDONESIA MULAI MENAMPILKAN KONFIGURASI POLITIK YANG OTORITER BIROKRATIS DAN KARENANYA PRODUK HUKUMPUN MENJADI KONSERVATIF/ORTODOKS, BERIKUT KONFIGURASI POLITIK ERA ORDE BARU, KECUALI:
EMASKULASI PARPOL
MENGUATKAN GOLKAR
STABILITAS & INTEGRASI NASIONAL
MENJAUHKAN MILITER SEBAGAI PEMERAN UTAMA DALAM POLITIK
POLITIK HUKUM YANG MENYANGKUT RENCANA PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DI INDONESIA, PADA SAAT INI TERMUAT DI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS), NILAI STRATEGIS PROLEGNAS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DIANTARANYA:
PROLEGNAS ADALAH INSTRUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN UU YANG DISUSUN SECARA BERENCANA, TERPADU & SISTEMATIS
PROLEGNAS DISUSUN OLEH PEMERINTAH YANG DALAM PENYUSUNANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
PROLEGNAS MERUPAKAN PEMETAAN ATAU POTRET RENCANA PEMBANGUNAN HUKUM -HUKUM YANG DIBUAT DALAM PERIODE 20 TAHUNAN
PROLEGNAS MERUPAKAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DALAM PENYUSUNANNYA TANPA HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT MAUPUN PIHAK-PIHAK YG BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDERS), KARENA HANYA MENYANGKUT HAL TEKNIS SAJA .
SISTEM HUKUM NASIONAL YANG HARUS DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM PANCASILA YAKNI SISTEM HUKUM YANG MENGAMBIL ATAU MEMADUKAN BERBAGAI NILAI KEPENTINGAN, NILAI SOSIAL, DAN KONSEP KEADILAN KE DALAM SATU IKATAN HUKUM PRISMATIK DENGAN MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA, YAITU DENGAN MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAI TERSEBUT DAN MELETAKKAN DALAM HUBUNGAN KESEIMBANGAN:
MENGUATKAN KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME DENGAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIKNYA
MENGUATKAN KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SBG ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM SBG CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT
MENGUATKAN SEBAGAI NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS) ATAU RELIGIOUS NATION STATE
MENJAUHKAN KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW
POLITIK MENDOMINASI PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN, TIDAK MUNGKIN MEMBANGUN HUKUM YANG RESPONSIF MANAKALA SISTEM POLITIKNYA TIDAK DEMOKRATIS, HUKUM RESPONSIF TIDAK MUNGKIN LAHIR DARI SISTEM POLITIK YANG OTORITER. PERATURAN PERUNDANG MERUPAKAN CARA UTAMA UNTUK PENCIPTAAN HUKUM DAN SENDI UTAMA SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA, POLITIK HUKUM NASIONAL DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK :
A. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN
B. MELINDUNGI KEPENTINGAN KELOMPOK TERTENTU DALAM MERAIH TUJUAN POLITIKNYA
C. MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN SOSIAL) DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN HUKUM)
D. JAWABAN a dan c BENAR
DALAM HUBUNGAN ANTARA POLITIK & HUKUM, MAKA HUKUMLAH YANG TERPENGARUH OLEH POLITIK, MAKA HUKUM BERADA DALAM KEDUDUKAN YANG LEBIH LEMAH. KERAP KALI OTONOMI HUKUM DI INTERVENSI OLEH POLITIK, BUKAN HANYA DALAM PROSES PEMBUATANNYA, TETAPI JUGA DALAM IMPLEMENTASINYA. POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM IMPLEMENTASINYA HARUS DIPANDU OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA YAKNI :
MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI
MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN PRIMORDIALNYA
MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL
SEMUA JAWABAN BENAR
POLITIK HUKUM NASIONAL MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA, POLITIK HUKUM NASIONAL DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA YAKNI, KECUALI:
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL
MEWUJUDKAN STABILITAS & INTEGRASI NASIONAL
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
POLITIK HUKUM BISA DIARTIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN MENDASAR PARA PENYELENGGARA NEGARA DALAM BIDANG HUKUM YANG AKAN, SEDANG DAN TELAH BERLAKU DI MASYARAKAT. UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA POLITIK HUKUM MEMPELAJARI SEGALA SESUATU YANG “BERADA DIBALIK” SEBUAH ATURAN, ANTARA LAIN BERUPA TUJUAN, FUNGSI, PARADIGMA, KEHENDAK POLITIK NEGARA, MAUPUN IDIOLOGI HUKUM, MANFAAT MEMAHAMI POLITIK HUKUM, DIANTARNYA SEBAGAI BERIKUT:
MELETAKKAN PEMAHAMAN BAHWA KEKUASAAN DI BAWAH KEKUASAAN PEMERINTAH
MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
MEMBANTU MEMAHAMI KONSTRUKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MEMBANTU MEMAHAMI SECARA UTUH MAKNA HUKUM DAN TUJUAN DALAM PENGATURAN, SERTA MEMPREDIKSI MASALAH-MASALAH YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM IMPLEMENTASINYA
POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU NEGARA MENGENAI PENGATURAN (SUBSTANSI) HUKUM YANG DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. SECARA INTERNAL ADA 2 LINGKUP UTAMA POLITIK HUKUM YAITU:
SEBAGAI SARANA KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEBAGAI SARANA PEMERINTAH MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM
POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM SERTA POLITIK PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN DAN CITA CITA IDEAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI DAN MATERI MUATAN HARUS TEPAT, SESUAI DENGAN JENIS DAN HERARKI
BAHWA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN BENTUK MONOPOLI NEGARA YANG ABSOLUT, NAMUN DALAM PROSES PEMBENTUKANNYA SANGAT MUNGKIN MENGIKUTSERTAKAN PIHAK BUKAN NEGARA. HUKUM YANG RESPONSIF, MERUPAKAN PRODUK HUKUM YANG LAHIR DARI STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM YANG MEMBERIKAN PERANAN BESAR KEPADA:
MENGUNDANG TOKOH POLITIK
PARTAI POLITIK DAN AKADEMISI
MENGUNDANG PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT
MENGUNDANG ANGGOTA DPD DAN PARTAI POLITIK
CORAK DAN ISI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT BERBEDA KARENA BERBAGAI FAKTOR. DALAM KONTEKS GLOBAL, POLITIK HUKUM JUGA HARUS MELINDUNGI KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAU JUGA MELINDUNGI KEPENTINGAN LINTAS NEGARA, INTERVENSI ASING DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BEBERAPA JENIS INTERVENSI ASING YANG MEMBAHAYAKAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIANTARA SEBAGAI BERIKUT, KECUALI:
INTERVENSI PEMERINTAH KE PEMERINTAH
INTERVENSI LEMBAGA INTERNASIONAL
INTERVENSI DUNIA BISNIS
INTERVENSI MILITER ASING
SEBAGAI NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS RECTSTAAT (HUKUM), MAKA HUKUM ADALAH SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN NEGARA YANG DICITA-CITAKAN. POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN SEBAGIAN DARI POLITIK HUKUM, KARENA ITU KEBIJAKSANAAN POLITIK HUKUM BERLAKU BAGI POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN, POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN MATERI HUKUM MELIPUTI:
a. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU NEGARA MENGENAI PENGATURAN (SUBSTANSI) HUKUM & KEBIJAKAN DI BIDANG PELAYANAN HUKUM
b. PEMBENTUKAN DAN PEMBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA PENGINVENTARISASIAN & PENYESUAIAN UNSUR-UNSUR TATANAN HUKUM YG BERLAKU DGN SISTEM HUKUM NASIONAL
c. MEMBENTUK DAN MEMPERTAHANKAN HUKUM, YANG MENJAMIN KEDUDUKAN HUKUM DARI INDIVIDU-INDIVIDU DI DALAM MASYARAKAT
d. JAWABAN a dan c BENAR
PENGESAHAN RUU MENJADI UU ADALAH SUATU BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PRESIDEN DAN DPR, INILAH POLITIK HUKUM YANG BERJALAN SAAT INI SEBAGAIMANA AMANAT KONSTITUSI, PERENCANAAN PENYUSUNAN UU DILAKUKAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS), ADAPUN YANG MENJADI TUJUAN PROLEGNAS ADALAH :
DALAM RANGKA MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT
SEBAGAI SARANA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA- CITA POLITIKNYA
SEBAGAI SEBUAH ALAT YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENGONTROL KEPENTINGAN POLITIKNYA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA.
MELALUI PERSPEKTIF POLITIK, HUKUM DIPANDANG SEBAGAI PRODUK ATAU OUT PUT DARI PROSES POLITIK ATAU HASIL PERTIMBANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK, UNTUK ITU MATERI MUATAN SUATU PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DI INDONESIA HARUS MENCERMINKAN BEBERAPA ASAS PENTING :
AZAS BHINEKA TUNGGAL IKA, KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM DAN AZAS KEADILAN
AZAS KONSISTENSI DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
AZAS KOMPREHENSIF DALAM MENDUKUNG KEPENTINGAN MASYARAKAT
AZAS MUDAH DIPAHAMI DAN BERDAYA GUNA DALAM IMPLEMENTASINYA
POLITIK HUKUM ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI HUKUM MANA YANG AKAN DIPERTAHANKAN, MANA YANG AKAN DIGANTI, MANA YANG AKAN DIREVISI DAN HUKUM MANA YANG AKAN DIHILANGKAN. POLITIK HUKUM NASIONAL DIBENTUK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN DAN CITA-CITA IDEAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA, . DALAM MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DILAKUKAN DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:
a. BENAR-BENAR DIBUTUHKAN & BERMANFAAT
b. MATERI MUATAN HARUS TEPAT, SESUAI DENGAN JENIS DAN HERARKI
c. DIBUTUHKAN PENGUASA UNTUK MENDUKUNG KEPENTINGAN POLITIKNYA
d. JAWABAN a dan b BENAR
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MELALUI FUNGSI LEGISLASI DPR MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMBANGUNAN HUKUM. MANFAAT PROLEGNAS BAGI PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR ADALAH GUNA MENJAMIN AGAR PEMBANGUNAN MATERI HUKUM DILAKSANAKAN SECARA TERARAH, MENYELURUH DAN TERADU. DALAM UU NO 12 TAHUN 2011 DIATUR MENGENAI DASAR PENYUSUNAN RUU DALAM PROLEGNAS, YAITU SEBAGAI BERIKUT :
PROGRAM KERJA FRAKSI DAN PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILU
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
MELAKSANAKAN PROGRAM KERJA KEMENKUMHAM
MENCERDASKAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG ADALAH SALAH SATU BENTUK DARI APA YANG DISEBUT DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. UNDANGUNDANG MERUPAKAN PRODUK HUKUM BENTUKAN BERSAMA DARI DPR DAN PRESIDEN DAN UNTUK UU TERTENTU MELIBATKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD). DPD HANYA TERLIBAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN RUU YANG BERKAITAN DENGAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT, KECUALI:
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
KEBIJAKAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA
OTONOMI DAERAH
PADA TAHAP PENYUSUNAN RUU TERDAPAT TAHAP PENYIAPAN SEBELUM SEBUAH RUU DIBAHAS BERSAMA ANTARA DPR DAN PEMERINTAH, YANG DIMULAI DARI PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK, PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN TAHAP HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI. TAHAPAN HARMONISASI ADALAH SUATU TAHAPAN UNTUK:
TAHAP PENYARINGAN MASUKAN BAIK DARI ANGGOTA DPR MAUPUN MASYARAKAT
MERUPAKAN TAHAP PEMBAHASAN ANTARA PEMERINTAH, DPR DAN DPD
MEMASTIKAN PROSES PENGUMPULAN TERSEBUT TELAH DISARING OLEH MASING-MASING PIHAK BAIK PRESIDEN, DPR MAUPUN DPD
MEMASTIKAN BAHWA RUU YANG DISUSUN SELARAS DENGAN PANCASILA, UUD NRI 1945 DAN UU LAINNYA.
