NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsFINAL PU TWK 01
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia
sedunia dimuat dalam dokumen ……
a)
Universal Declaration of Human Rights
b)
Decralation of Independence
c)
Freedom of Independence
d)
The Forteen Points
e)
The Four Freedom
2.
Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam
sidang, dan memberikan usulan rumusan
Pancasila ……
a)
Sultan Mahmud Syah
b)
Moh. Yamin
c)
Sutan Takdir Alisyahbana
d)
Setiabudi Danudirjo
e)
Ki Hadjar Dewantara
3.
Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik menyatakan bahwa partai
politik perlu diadakan karena ……
a)
Banyaknya tuntutan masyarakat untuk
membentuk partai politik.
b)
Merupakan salah satu wujud partisipasi
masyarakat dalam mengembangkan
demokrasi
c)
Terbukti bahwa dengan adanya partai
politik negara menjadi demokrasi.
d)
Melalui partai politiklah masyarakat
dapat memilih presiden dan wakil
presiden.
e)
Partai politik merupakan satu-satunya
wadah untuk menyalurkan aspirasi.
4.
Salah satu alasan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan Orde
Baru adalah …
a)
Pancasila diterapkan sebagai satusatunya
azas
b)
Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme
c)
Indonesia dilanda krisis moneter dan
moral
d)
Indonesia sering menerima kritikan dari
luar negeri
e)
Indonesia tidak mampu bersaing di
pentas dunia
5.
Demonstrasi berskala nasional dengan basis
kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang
dilandasi oleh muatan politik penggulingan
presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada
tanggal ….
a)
2 Mei 1998
b)
20 Mei 1998
c)
5 Oktober 1998
d)
28 Oktober 1998
e)
1 Juni 1998
6.
Keputusan MPR atas usus pemberhentian
presiden dan/atau wakil presiden harus
diambil dalam rapat paripurna MPR yang
dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah
anggota dan disetujui sekurang-kurangnya
…… dari jumlah anggota yang hadir.
a)
3 / 4
b)
2 / 3
c)
2 / 3 + 1
d)
50% + 1
e)
0.5
7.
Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada
negara yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan disebut dengan ……
a)
Retribusi
b)
Pajak
c)
Sumbangan
d)
Pembayaran resmi
e)
Kontraprestasi
8.
Kerjasama ekonomi yang bertujuan
membahas tarif dan hambatan perdagangan
internasional adalah ……
a)
PO
b)
WTO
c)
IFC
d)
APEC
e)
AFTA
9.
Tujuan dari kebijakan moneter adalah ……
a)
Menjaga stabilitas moneter untuk
meningkatkan kesejahteraan
b)
Menjaga stabilitas moneter untuk
meningkatkan income percapita
c)
Menjaga stabilitas moneter untuk
meningkatkan pajak
d)
Menjaga stabilitas moneter untuk
meningkatkan ekspor
e)
Menjaga stabilitas moneter untuk
menekan impor
10.
Sistem produksi yang berusaha
meningkatkan hasil dengan cara melakukan
peningkatan kualitas di dalam proses
produksi sering disebut ……
a)
Intensifikasi
b)
Ekstensifikasi
c)
Eksplorasi
d)
Industrialisasi
e)
Kontruktif
11.
Penerimaan dan pengeluaran APBN
mengikuti prinsip ……
a)
Sepadan
b)
Selaras
c)
Setara
d)
Seimbang
e)
Berimbang
12.
Barang giffen merupakan barang inferior,
akan mengalami peningkatan jika harga
barang-barang ….
a)
Stabil
b)
Fluktuatif
c)
Mengalami kenaikan
d)
Mengalami penurunan
e)
Tidak terprediksi
13.
Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1
Juni 1945 berfokus paa perumusan …
a)
Strategi perjuangan kemerdekaan
b)
Dasar negara Indonesia
c)
Teks proklamasi kemerdekaan
d)
Sistem kenegaraan Indonesia
e)
Visi dan misi Republik Indonesia
14.
Dalam rangka merebut kembali Irian Barat
Presiden Sukarno yang dirinya
mengatasnamakan “penyambung lidah
rakyat” telah menyerukan komando
rakyatnya yang dikenal dengan sebutan
a)
Dwi Komando Rakyat
b)
Tri Komando Rakyat
c)
Tri Tuntutan Rakyat
d)
Komando Gabungan Rakyat
e)
Komando Rakyat
15.
Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum
pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah
untuk ……
a)
Membuktikan Indonesia sebagai negera
demokrasi
b)
Memilih presiden dan wakil presiden
c)
Memilih anggota DPR dan Konstituante
d)
Memilih anggota MPR
e)
Menyalurkan aspirasi rakyat
16.
Komponen utama dalam sistem pertahanan
negara Republik Indonesia adalah ……
a)
Rakyat
b)
Pemerintah
c)
TNIPolri
d)
Polri
e)
Hansip
17.
Pihak yang berwenang dan bertanggung
jawab atas pengerahan kekuatan Tentara
Nasional Indonesia adalah ……
a)
Kepala Staf Angkatan
b)
Panglima ABRI
c)
Kodam
d)
Menhankam
e)
Presiden
18.
Dalam memberikan amnesti dan abolisi
Presiden memperhatikan pertimbangan ……
a)
MPR
b)
DPR
c)
MA
d)
DPA
e)
Jaksa Agung
19.
Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil
amandemen, Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi memperhatikan pertimbangan
……
a)
MPR
b)
DPR
c)
MA
d)
DPA
e)
Jaksa Agung
20.
Pihak yang berhak untuk melakukan
peradilan kasasi dalam sistem peradilan di
negara RI adalah ……
a)
DPA
b)
Badan Peradilan
c)
Mahkamah Militer
d)
Mahkamah Agung
e)
Peradilan Tinggi
21.
Jika presiden dan wakil presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat
melaksanakan kewajibannya dalam masa
jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan
tugas kepresidenan adalah ……
a)
Ketua MPR, Ketua DPR
b)
Ketua MPE, Ketua DPR dan para Menteri
c)
MA dan Menteri Dalam Negeri
d)
MA, Jaksa Agung dan para Menteri
e)
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar
Negeri dan Menteri Pertahanan
22.
Pengangkatan dan pemberhentian anggota
Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden
dengan persetujuan
a)
MA
b)
DPA
c)
DPR
d)
MPR
e)
Hakim Agung
23.
1. Negara menghendaki persatuan
2. Negara hendak mewujudkan
keadilansosial bagi seluruh rakyat
3. Negara yang berkedaulatan rakyat
4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa.
Urutan empat pokok pikiran yang
terkandung dalam pembukaan UUD 1945
adalah …
a)
1,2,3,4
b)
1,4,3,2
c)
4,3,2,1
d)
1,3,2,4
e)
1,2,4,3
24.
Tata urutan perundang- undangan menurut
TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah
a)
UUD 1945, TAP MPR,Undang- Undang,
UU Perpu, Peraturan Pemerintah,,
Keppres, Peraturan Daerah
b)
UUD 1945, TAP MPR, Peraturan
Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu,
Keppres, Peraturan Daerah
c)
UUD 1945, TAP MPR, Peraturan
Pemerintah, Undang- Undang, Kepres,
UU Perpu, Peraturan Daerah
d)
UUD 1945, TAP MPR,UU Perpu,
Undang- Undang, Peraturan Pemerintah,
Keppres, Peraturan Daerah
e)
UUD 1945, TAP MPR, Peratura
Pemerintah, Undang- Undang, UU
Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah
25.
Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan
mengadakan sidang dan menghasilkan
keputusan yang lebih dikenal Piagam
Jakarta (Jakarta Charter), istilah ini
dimunculkan oleh
a)
Ir. Soekarno
b)
Mr. Moh Yamin
c)
Muhamad Hatta
d)
Radjiman Wideodiningrat
e)
K.H Mansur
26.
Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah
Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945
dilakukan…
a)
Presiden
b)
Presiden dengan persetujuan DPA
c)
Presiden dengan persetujuan MA
d)
Presiden dengan persetujuan DPR
e)
Hakim Agung
27.
Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi
terpimpin di Indonesia dilakukan dengan
cara sebagai berikut
a)
merangkul golongan komunis
b)
merangkul angkatan udara
c)
menyingkirkan Masyumi dan PSI
d)
merangkul Muhammadiyah
e)
merangkul angkatan darat
28.
Penyelesaian konflik RI- GAM dilakukan
perundingan yang dimediatori asing,
dilaksanakan di .....
a)
Washington DC, AS
b)
London Inggris
c)
Helsinky, Finlandia
d)
Swedia
e)
Austria
29.
Pengawas internasional perjanjian RI – GAM
yang telah disepakati adalah....
a)
Aceh Monitoring Mission( AMM)
b)
Non Government Organisation( NGO )
c)
United Nation
d)
Nanggroe Monitoring Mission
e)
Peace Monitoring Mission( PMM )
30.
Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona
Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan
selebar.....
a)
350 mil laut
b)
300 mil laut
c)
200 mil laut
d)
20 mil laut
e)
12 mil laut
31.
Pulau Nusakambangan disamping sebagai
pusat lembaga pemasyarakatan memiliki
potensi wisata yang sangat indah. Pulai Nusa
kambangan terletak pada....
a)
7º47 LS dan 109º BT
b)
5º40 LS dan 110º BT
c)
5º40 LS dan 115°BT
d)
6 ° LS dan 110° BT
e)
6°5 LS dan 110° BT
32.
Pulau Karimunjawa yang termasuk kedalam
wilayah kabupaten Jepara terletak pada ....
a)
5°40 LS dan 109° BT
b)
5°40 LS dan 110º BT
c)
5 49 LS dan 115 BT
d)
6 º LS dan 110º BT
e)
6º5 LS dan 111º BT
33.
Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu
pihak kita harus mempertajam kesadaran
akan nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai –
nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada …
a)
Pembukaan UUD 1945
b)
Batang Tubuh UUD 1945
c)
Penjelasan UUD 1945
d)
Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD
1945
e)
Amandemen UUD 1945
34.
Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang
disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin
bertujuan untuk.
a)
Memberantas masalah kemiskinan
b)
Meringankan beban ekonomi masyarakat
kaibat kenaikan harga BBM
c)
Mensubsidi rakyat secara langsung
d)
Meminimalisir resistansi dalam
masyarakat terhadap kenaikan harga
BBM
e)
Mengatasi dampak krisis ekonomi
35.
Susunan kebijakan Pemerintah Daerah
Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri
dari....
a)
Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas –
dinas
b)
Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan
Eksekutif Daerah
c)
Kepala Daerah dan dinas – dinas
d)
Kepala Daerah dan Muspida
e)
Kepala Daerah dan DPRD
36.
Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
a)
Presiden , Wakil presiden, DPR, MPR dan
MA
b)
Presiden , Wakil presiden, dan Menteri
c)
Presiden , Wakil presiden
d)
Presiden , Wakil presiden, dan Menteri,
DPR
e)
Presiden , Wakil presiden, dan DPR
37.
Ruang lingkup dan pembagian hukum
pidana dalam sistem hukum Indonesia
meliputi ……
1. pidana sipil
2. pidana militer
3. pidana internasional
4. pidana umum
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
38.
Hukum Acara dalam sistem hukum negara
Republik Indonesia mencakup ……
1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Tata Usaha Negara
4. Hukum Acara Perdata Agama
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
39.
Di bawah ini merupakan tugas dan
wewenang KPU, kecuali ……
1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
2. Mengesahkan partai politik
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu
4. Membubarkan partai politik jika
melanggar undang-undang
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
40.
Yang berwenang membubarkan partai politik
adalah ……
1. KPU berdasarkan Keputusan Presiden
2. Mahkamah Agung
3. Menteri Kehakiman
4. Mahkamah Konstitusi
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
41.
Hasil pengubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen keempat pada Bab IV telah dihapus pasal-pasal tentang……
1. Kekuasaan kehakiman 2. DPR 3. DPD 4. DPA
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
42.
Isi dari pembukaan UUD 1945 meliputi :
1. 4 alinea
2. 4 wawasan kebangsaan
3. 4 pokok pikiran
4. 4 tujuan internasional
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
43.
Tujuan didirikannya negara RI sebagaimana
terdapat dalam pembukaan UUD 1945
adalah……
1. melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. melindungi segenap suku bangsa dan
kekayaan
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. mengamankan seluruh wilayah
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
44.
TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat
negara bertugas :
1. Mempertahankan negara
2. Melindungi negara
3. Memelihara keutuhan negara
4. Memelihara kedaulatan negara
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
45.
Usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan
rakyat semesta oleh yang dilakkan oleh:
1. TNI
2. POLRI
3. Rakyat
4. Polisi Pamong Praja
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
46.
Di bawah ini merupakan tugas kepolisian
Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu:
1. Melindungi masyarakat
2. Mengayomi masyarakat
3. Melayani masyarakat
4. Pertahanan
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
47.
Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha ……
1. Pembelaan negara
2. Pertahanan
3. Melindungi negara
4. Keamanan negara
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
48.
Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara bertugas :
1. menjaga keamanan dan ketertiban
2. melindungi dan mengayomi
3. menegakkan hukum
4. menjaga kedaulatan Negara
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
49.
Pemilihan umum di Indonesia
diselenggarakan untuk memilih …
1. DPR
2. DPD
3. Presiden dan Wakil Presiden
4. DPRD
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
50.
Hal-hal berikut ini adalah yang bersangkutan
dengan Dokuritsu Junbi Cosakai (badai
Penyelidik Persiapan Kemerdekaan/BPPK)
1. Dibentuk oleh penjajah Jepang
2. Beranggotakan 62 orang
3. Diketuai oleh Dr. Radjiman
Wedyodiningrat
4. kooperatif
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
51.
Di bawah ini yang merupakan ciri koperasi
adalah ……
1. Merupakan kumpulan orang-orang dan
bukan kumpulan modal
2. Modal dan simpanan anggota
3. Kekuasaan tertinggi pada rapat anggota
4. SHU dibagi sesuai dengan besarnya jasa
anggota
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
52.
Di bawah ini yang termasuk kegiatan
perluasan produksi secara intensifikasi
adalah …
1. Pancausaha pertanian
2. Penggantian tenaga manusia dengan
mesin
3. Penganekaragaman hasil produksi
4. Memperluas areal pertanian
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
53.
Untuk mengatasi inflasi, tindakan pemerintah
dapat berupa …
1. menambah impor barang
2. menambah jumlah uang yang beredar
3. meningkatkan ekspor
4. mengurangi jumlah uang yang beredar
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
54.
APEC merupakan kerjasama bidang ekonomi
regional untuk negara-negara ……
1. Asia
2. Eropa
3. Pasifik
4. Timur Tengah
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
55.
Beberapa tujuan kerjasama regional berikut
yang merupakan tujuan ASEAN adalah ...
1. Menciptakan pasar bebas
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
ASEAN
3. Kerjasama politik dan militer ASEAN
4. Memelihara perdamaian dan stabilitas
regional ASEAN
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
56.
Dengan bantuan Aru Palaka, Belanda berhasil
mengalahkan Sultan Hasanudin dan
memaksanya untuk menandatangani
perjanjian Bonggaya yang isinya :
1. Sultan Hasanudin memberi kebebasan
kepada VOC untuk melakukan
perdagangan
2. VOC memegang monopoli perdagangan
di kawasan Indonesia Timur
3. Wilayah Kerajaan Bone yang diduduki
Sultan Hasanudin dikembalikan kepada
Kerajaan Bone
4. Aru Palaka diangkat menjadi Raja Bone
a)
1, 2 ,3
b)
1, 3
c)
2, 4
d)
4
e)
1, 2, 3, 4
57.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara, SEBAB secara legal
presiden merupakan panglima perang.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
58.
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh
MPR menjadikan jumlah pasal menjadi lebih
banyak, SEBAB jumlah pasal dalam UUD
1945 sekarang lebih dari 37 pasal..
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
59.
Pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945
adalah negara ingin membentuk negara yang
berkedaulatan rakyat, SEBAB azas
kedaulatan rakyat menekankan
demokratisasi.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
60.
Warga negara asli yang bertempat tinggal di
Indonesia disebut penduduk Indonesia
SEBAB warga asing yang bertempat tinggal
di Indonesia bukan penduduk Indonesia.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
61.
Menurut Hasil Amandemen ke-4 Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 37, hal yang tak
dapat dirubah adalah bentuk negara SEBAB
UUD 1945 sebenarnya tidak boleh dirubah.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
62.
Sistem ekonomi liberal seperti yang dianut
negara-negara barat tidak memiliki kelebihan
SEBAB sistem ekonomi liberal dikendalikan
oleh pusat (pemerintah) sehingga tidak ada
kebebasan dalam berusaha.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
63.
Selama ini pemilu yang bersifat LUBER dan
jurdil sudah senantiasa mampu ditegakkan di
Indonesia, SEBAB terbukti tidak pernah ada
pelanggaran dalam proses pemilu.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
64.
Indonesia adalah negara yang
menyelenggarakan pemerintahan selalu
berdasarkan peraturan tertulis SEBAB
Indonesia merupakan Negara Konstitusional.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
65.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang membunyai batas-batas wilayah
berwenang mengatur dan mengurus utusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat, SEBAB dalam otonomi luas daerah
dapat menentukan menurut kehendaknya
atau tata pemerintahan yang diberlakukan di
daerah.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
66.
Asas desentralisasi berbeda dengan asas
dekonsentrasi, SEBAB desentralisasi
penyerahan wewenang sedangkan
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
67.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana
yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan,
SEBAB kemampuan keuangan daerah yang
berbeda-beda dalam mendanai pelaksanaan
desentralisasi.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
68.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana
yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah
SEBAB Pendapatan Asli Daerah merupakan
unsur pendapatan Daerah yang menjadi
sumber satu-satunya dari pembiayaan
pembangunan.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
69.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
dari setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari
setengah jumlah anggota DPR SEBAB DPD
merupakan perwakilan daerah.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
70.
Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah
konflik merupakan misi dari politik luar
negeri bebas aktif, SEBAB UUD 1945 sebagai
landasan hukum bahwa Indonesia tidak
menyukai imperalisme.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
71.
Eksentisifikasi pertanian selalu positif,
SEBAB dengan lahan pertanian yang luas
produktivitas pertanian meningkat.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
72.
Untuk mengendalikan jumlah uang yang
beredar di pasaran pemerintah menerapkan
politik diskonto SEBAB politik diskonto
adalah kebijakan menaikkan atau
menurunkan suku bunga bank guna
mengendalikan jumlah uang yang beredar.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
73.
Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan
anggaran SEBAB instrumen kebijakan fiskal
adalah pajak dan pengeluaran pemerintah
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
74.
Di dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (
ZEE ) setiap negara bebas menikmati
kebebasan pelayaran dan penerbangan
internasional SEBAB Suatu negara bebas
memanfaatkan sumber daya alam wilayah
ZEE negara lain tanpa harus ijin negara yang
bersangkutan.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
75.
Azas non retroaktif tidak berlaku dalam
hukum pidana SEBAB dalam Hukum
pidana berlaku azas legalitas.
a)
B-B-B
b)
B-B-TB
c)
B-S
d)
S-B
e)
S-S
Reset
