wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN CAT CALON PPS PEMILU 2024 PART 1

Total questions: 25

Worksheet time: 13mins

Name
Class
Date
1.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:

a)

Bawaslu

b)

Bawaslu dan KPU

c)

Bawaslu, KPU dan KPI

d)

KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

2.

Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah:

a)

Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

b)

Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu

c)

Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

d)

Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

3.

Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah:

a)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

b)

Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

c)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

d)

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

4.

Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/wakil presiden?

a)

Hak angket dan interpelasi DPR RI

b)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

c)

Pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban

5.

Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?

a)

4 orang setiap provinsi

b)

Tidak melebihi 50 persen jumlah anggota DPR RI

c)

Tidak melebihi 30 persen jumlah anggota DPR RI

d)

Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI

6.

Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?

a)

Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI

b)

Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI

c)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI

d)

Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI

7.

Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah?

a)

Pemilihan umum untuk memilih presiden dan Wakil Presiden

b)

Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah

d)

Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota

8.

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPU), seperti:

a)

PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

b)

PERPU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

c)

PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

d)

PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

9.

Dalam perubahan Undang-undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?

a)

Dasar Negara dan sistem kenegaraan

b)

Sistem kewarganegaraan

c)

Sistem Negara dan pemerintahan

d)

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

10.

Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR, pada:

a)

10 Agustus 2001

b)

10 Agustus 2001

c)

10 Agustus 2002

d)

18 Agustus 2002

11.

KPU menjalankan tugasnya secara:

a)

Berkelanjutan

b)

Terus menerus

c)

Berkesinambungan

d)

Berkepastian

12.

Dalam pembukaan (preambule) UUD 1945, pernyataan 'negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat' terdapat pada alinea ke berapa?

a)

Alinea pertama

b)

Alinea kedua

c)

Alinea ketiga

d)

Alinea keempat

13.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 pasal:

a)

Pasal 24 ayat (1)

b)

Pasal 24A ayat (1)

c)

Pasal 24B ayat (1)

d)

Pasal 24C ayat (1)

14.

Dalam menjalankan tugasnya, ketua KPU provinsi bertanggung jawab kepada

a)

KPU RI

b)

Ketua KPU RI

c)

KPU RI dan DPRD Provinsi

d)

Rapat pleno

15.

Apa singkatan KPPS?

a)

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

b)

Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara

c)

Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara

d)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

16.

Gakkumdu adalah akronim dari:

a)

Penegak Hukum Pemilu Terpadu

b)

Penegakan Hukum Pidana Pemilu

c)

Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu

d)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu

17.

UU No. 7 tahun 2017 terdiri dari, antara lain:

a)

Terdiri dari 575 pasal

b)

Terdiri dari 5 buku

c)

Halaman penjelasan atas Undang-undang Jawaban

d)

Terdiri dari 4 buku

18.

Judicial review terhadap UU No 7 tahun 2017 ditujukan kepada:

a)

DPR RI dan Presiden

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

19.

Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat Kabupaten/Kota?

a)

Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang

b)

Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 500 orang

c)

Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang

d)

Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2.000 orang

20.

Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah:

a)

KPU Kabupaten/Kota

b)

PPK

c)

PPS atas nama PPK

d)

PPS

21.

Salah satu tugas KPPS adalah:

a)

Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS

b)

Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS

c)

Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS

d)

Jawaban a dan b benar

22.

Rencana strategis Bawaslu tahun 2015-2019 tertuang dalam?

a)

Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2014

b)

Perbawaslu nomor 16 Tahun 2014

c)

Perbawaslu nomor 15 Tahun 2014

d)

Perbawaslu nomor 16 Tahun 2015

23.

Yang tidak termasuk dalam alat bukti adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Keterangan saksi

b)

Corpus delic

c)

Keterangan ahli

d)

Surat

24.

Bhinneka Tunggal Ika pertama kali disebut dalam kitab?

a)

Sutasoma karangan Mpu Tantular

b)

Sutasoma karangan Mpu Prapanca

c)

Negarakertagama karangan Mpu Prapanca

d)

Negarakertagama karangan Mpu Tantular

25.

Berapa jumlah pemilih setiap TPS pada pemilu 2019?

a)

Paling banyak 800 orang

b)

Paling banyak 700 orang

c)

Paling banyak 500 orang

d)

Minimal 400 orang