wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UU KEPOLISIAN

Total questions: 50

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.
Pejabat Polri demi kepentingan umum dapat bertindak berdasar penilaiannya sendiri dengan memperhatikan
a)
Peraturan perundang -undangan
b)
Kode etik profesi polri
c)
Peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polri
d)
Peraturan disiplin polri
2.
Salah satu syarat menjadi anggota Polri sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali
a)
Penduduk Indonesia
b)
Setia kepada NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945
c)
Sehat jasmani dan rohani
d)
Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian
3.
Undang-undang tidak tertulis disebut?
a)
Perpres
b)
Konvensi
c)
UUD
d)
Maklumat
4.
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, merupakan ..........
a)
Tugas kepolisian
b)
Wewenang Kepolisian
c)
Fungsi kepolisian
d)
Peran kepolisian
5.
Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangkeuangan negara?
a)
Badan Pemeriksa Keuangan
b)
Kementrian Keuangan
c)
Bea dan Cukai
d)
Pajak
6.
Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres, maka tugas kepresidenan akan diisisementara oleh........
a)
Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri dan Menteri pertahanan
b)
Menteri dalam negeri dan Menteri pertahanan
c)
Menteri luar negeri
d)
Menteri dalam negeri
7.
Fungsi Polri dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu
a)
dimensi filosofis dan yuridis
b)
dimensi yuridis dan politik
c)
dimensi sosiologis dan fisiologis
d)
dimensi yuridis dan sosiologis
8.
Menurut Undang-Undang Kepolisian, maka seorang anggota Polri
a)
Bebas dari pengaruh parpol dan golongan namun diperbolehkan menjadi anggota dan/atau mengurus parpol
b)
Dapat menjadi anggota dan atau pengurus parpol dengan syarat tertentu
c)
Dilarang menjadi anggota/pengurus parpol dan bebas dari pengaruh parpol
d)
Dilarang menjadi anggota/pengurus parpol namun dapat bersikap melindungi salah satu parpol sebagai wujud kesetiaan kepada pemerintah
9.
TAP MPR No. VII / MPR / 2000 mengatur mengenai
a)
Pemisahan TNI dan Polri
b)
Penggantian Undang – undang Kepolisian
c)
Peran TNI dan Peran Polri
d)
Reformasi TNI dan Polri
10.
Pokok – pokok pikiran yang tercantum dalam Rancangan Undang – undang Kepolisian yang telah diberlakukan sekarang ini, Catur Prasetya merupakan
a)
Pedoman hidup anggota Polri
b)
Kaidah hukum anggota Polri
c)
Azas hukum anggota Polri
d)
Penuntun bagi pelaksanaan tugas anggota Polri
11.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, maka
a)
Polri berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan
b)
Polri berada sejajar dengan Presiden
c)
Polri berada di bawah Presiden
d)
Polri berada sejajar dengan DPR
12.
Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden, di mana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh
a)
Lembaga Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan Presiden
b)
Mutlak hak Presiden
c)
Presiden dengan persetujuan DPR
d)
Lembaga Komisi Kepolisian Nasional dengan persetujuan DPR
13.

Anggota Polri tunduk pada ...

a)

Kekuasaan peradilan militer dan peradilanm umum.

b)

Kekuasaan peradilan umum.

c)

Kekuasaan peradilan militer.

d)

Kekuasaan peradilan militer, peradilan umum dan peradilan lainnya.

14.

Sumpah atau janji menjadi anggota Polri diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal ...

a)

Pasal 22 dan 23 UU Kepolisian.

b)

Pasal 23 dan 24 UU Kepolisian.

c)

Pasal 24 dan 25 UU Kepolisian.

d)

Pasal 25 dan 26 UU Kepolisian.

15.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk ..

a)

Membuat terang suatu pidana dan menemukan tersangkanya.

b)

Kepentingan tugas kepolisian.

c)

Kepentingan para pejabat negara yang membutuhkan.

d)

Tujuan komersialisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.

16.

Seorang calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diatur dalam ...

a)

Pasal 22 UU No. 8 tahun 1997.

b)

Pasal 2 UU No. 8 tahun 2002.

c)

Pasal 22 UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002.

17.

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikut sertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui ...

a)

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b)

Dewan Perwakilan Rakyat.

c)

Dewan Pertimbangan Agung.

d)

Presiden.

18.

Pernyataan di bawah ini termasuk wewenang secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya kecuali ...

a)

Menerima laporan dan atau pengaduan.

b)

Membuat undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c)

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

d)

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

19.

Yang dimaksud dengan kepolisian khusus adalah ...

a)

Instansi dan atau badan pemerintah dapat melaksanakan fungsi kepolisian.

b)

Instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis nya masing-masing.

c)

Setiap Instansi dan atau badan pemerintah memiliki wewenang melaksanakan fungsi Kepolisian.

d)

Jawaban a, b dan c benar.

20.

Dalam pasal berapakah jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan keputusan Kapolri ...

a)

Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

c)

Pasal 14 ayat (3) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

21.

Yang dimaksud dengan Asas legalitas adalah ...

a)

Aktualisasi paradigma Supremasi hukum, dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)

Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

c)

Kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penelitian sendiri.

d)

Kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

22.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya berdasarkan disamping berdasarkan norma hukum juga ...

a)

Dapat mengabaikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan HAM apabila dalam keadaan perlu dan mendesak.

b)

Mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat.

c)

Mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

d)

Berdasarkan tuntutan masyarakat.

23.

Pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi ...

a)

Penyediaan dan pendidikan.

b)

Penggunaan dan perawatan

c)

Pengakhiran dinas.

d)

Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas.

24.

Kewenangan diskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan ...

a)

Dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)

Dalam setiap keadaan dalam rangka mendukung kelancaran tugas kepolisian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c)

Semata mata untuk kepentingan dan keselamatan pejabat negara dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d)

Setiap saat jika dinilai dapat meringankan tugas polisi di lapangan dengan memperhatikan peraturan-perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

25.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari ...

a)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)

Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c)

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

d)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

26.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dapat dilaksanakan jika memenuhi salah satu syarat sebagaiberikut ...

a)

Atas dasar perintah pimpinan

b)

Selaras dengan kewajiban hukum

c)

Setiap saat dapat dilaksanakan

d)

Untuk mempermudah tugas polisi dilapangan

27.

Sesuai pasal 44 UU No. 2 tahun 2002, bahwa UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan ...

a)

Tetap berlaku, karena sama-sama mengatur tentang Polri.

b)

Tetap berlaku, karena tidak bertentangan.

c)

Tidak berlaku lagi.

d)

Kau dan aku, B dan C salah

28.

Tindakan yang diambil oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut penilaian nya sendiri adalah semata-mata untuk ...

a)

kepentingan keselamatan negara.

b)

kepentingan umum.

c)

kepentingan penguasa.

d)

kepentingan kelompok tertentu.

29.

Setiap melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyertaan diatur dalam pasal berapa ...

a)

Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

c)

Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

30.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, terdapat dalam pasal ...

a)

Pasal 28 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

c)

Pasal 28 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.

31.
Periode kapan konstitusi RIS digunakan?
a)
18 Agustus 1945 - 17 Desember 1949
b)
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
c)
17 Oktober 1950 - 5 Juli 1959
d)
5 Juli 1959 - 5 Juli 1966
32.
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pasal.....
a)
35
b)
36
c)
36A
d)
36B
33.
Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia tercantum dalam pasal ke berapa dalam UUD 1945 setelah amandemen?
a)
35
b)
36
c)
36A
d)
36B
34.
Ketua KPK pada saat ini Firli Bahuri berasal dari Kepolisian dengan pangkat terakhir, yaitu
a)
Brigjen
b)
Komjen
c)
Irjen
d)
Jenderal
35.
Polisi yang salah satu tugas pokoknya melakukan pengamanan pada saat unjuk rasa adalah dari fungsi
a)
SDM
b)
Sabhara
c)
Sarana Prasarana
d)
Kedokteran Kepolisian
36.
Polisi yang salah satu tugas pokoknya melakukan penyidikan terhadap Tersangka adalah dari fungsi
a)
Pamong Praja
b)
Sabhara
c)
Lalu Lintas
d)
Reserse dan Kriminal
37.
Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan
a)
Peradilan militer
b)
Peradilan TUN
c)
Peradilan umum
d)
Peradilan koneksitas
38.
Diadakannya peraturan disiplin bagi anggota Polri adalah bertujuan untuk
a)
Menghukum anggota Polri yang nakal
b)
Membangkitkan semangat kerja dan moril
c)
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
d)
Memberikan ketakutan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran
39.
Sebelum diangkat sebagai anggota Polri seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapakan
a)
Sumpah sesuai agamanya
b)
Sumpah dan janji sesuai agama dan kepercayaannya
c)
Janji sesuai kepercayaannya
d)
Sumpah sesuai agama dan kepercayaannya
40.
Dalam melaksanakan tugas, anggota Polri mengutamakan
a)
Tindakan pemberantasan
b)
Tindakan pencegahan
c)
Tindakan represif
d)
Tindakan pengendalian
41.
Pejabat Polri demi kepentingan umum dapat bertindak berdasar penilaiannya sendiri dengan memperhatikan
a)
Peraturan perundang -undangan
b)
Kode etik profesi polri
c)
Peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polri
d)
Peraturan disiplin polri
42.
Pemilu ada di beberapa daerah di Propinsi Lampung ada yang telah tergelar, sebagai anggota Polri maka
a)
Berhak memilih
b)
Tidak menggunakan hak pilih
c)
Berhak memilih apabila ada perintah dari atasan
d)
Berhak memilih berdasarkan prinsip kebebasan menggunakan hak pilih
43.
Polisi yang salah satu tugas pokoknya mengatur lalu lintas di jalan raya adalah Polisi dari fungsi
a)
Pamong Praja
b)
Sabhara
c)
Lalu Lintas
d)
Reserse dan Kriminal
44.
Menteri dalam negeri saat ini adalah
a)
Tito Karnavian
b)
Ferry Mursyidan Baldan
c)
Siti Nurbaya
d)
Lukman Hakim Saifudun
45.
Nadiem Makariem saat ini menjabat sebagai menteri
a)
Menteri tenaga kerja
b)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
c)
Menteri pemuda dan olahraga
d)
Menteri kesehatan
46.
Berikut adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staff POLRI, kecuali...
a)
Deputi KAPOLRI Bidang Operasi (Deops)
b)
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)
c)
Deputi KAPOLRI Bidang Logistik (Delog)
d)
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
47.
Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas .........
a)
Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
b)
Ketua , seorang Wakil Ketua , seorang Sekretaris dan 5 (enam) orang anggota.
c)
Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 10 (sepuluh) orang anggota.
d)
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 6 (enam) anggota
48.
Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh
a)
Kode Etik Keamanan Negara Republik Indonesia
b)
MA
c)
KY
d)
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia .
49.
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia disebut
a)
Hak Asasi Manusia
b)
Kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak azasi orang lain
c)
Kewajiban dasar manusia
d)
Hak manusia
50.
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden,maka Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR, yang akan ditetapkan dalam sidangMPR. Waktu penetapan calon presiden ini adalah maksimal
a)
40 hari
b)
60 hari
c)
50 hari
d)
30 hari