WorksheetsTWK - UUD 45- Kelas Khusus TWK 2023
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam hal pemberian Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan ....
MA
DPR
MPR
Wakil Presiden
MK
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD setelah amandemen ketiga, yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Alasan MK didirikan adalah …
Diperlukan check and balance dalam kekuasaan DPR dan Presiden membentuk Undang-Undang
Diperlukan pengujian atas perundang-undangan dibawah UU, agar tidak bertentangan dengan UU
Mengawasi jalannya pemilihan umum
Mengawasi jalannya fungsi lembaga yang diatur dalam Undang-Undang
Membatasi kegiatan partai politi
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada dua hal dalam UUD 45 yang tidak dapat diubah, yaitu pembukaan UUD 1945 serta pasal mengenai bentuk negara. Alasan mengapa pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah …
Proses perumusan UUD melibatkan semua tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia
Sudah disahkan oleh para pendiri bangsa
Pembukaan UUD cita-cita negara Indonesia
Pembukaan UUD merupakan hasil sidang II BPUPKI
Pembukaan UUD melekat dengan rangkaian proses terbentuknya NKRI
Dalam hal Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka DPR sebelumnya melakukan sidang paripurna untuk membahas pengajuan pemeriksaan pelanggaran hukum oleh Presiden / Wakil Presiden. Sidang tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPR dan didukung oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah itu DPR dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kepada ….
MPR
MK
MA
Hakim Agung
Pengadilan Negeri
Pokok pikiran utama dalam pembukaan UUD 1945 memuat tentang masyaarakat yang menginginkan adanya persatuan dan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Pokok pikiran itu berkaitan dengan konsep …
Dasar Negara
Negara Persatuan
Negara Demokrasi
Negara Hukum
Tujuan Negara
UU merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Sedangkan dalam menjalankan UU, pemerintah membutuhkan peraturan pelaksana dibawahnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah, yang mana segala bentuk peraturan pelaksanan tersebut tidak boleh menyalahi UU. Yang berwenang menguji peraturan perundangan-undangan dibawah UU terhadap UU adalah …
Presiden
MA
MK
DPR
Komisi Yudisial
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu baru terlembaga pasca amandemen ketiga UUD 1945. Kelembagaan KPU mengalami penguatan seiring dengan proses politik bangsa. Alasan pembentukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah …
Agar kerahasiaan pemilu terjami
Agar terselengara pemilu yang adil, mandiri dan terbuka
Untuk mempermudah pelaksanaan demokrasi dalam pemil
Merupakan permintaan masyarakat
Sebagai lembaga yang menyeleksi peserta pemilihan, baik pemilihan presiden maupun legislative
Pandemi Covid-19 yang tengah melanda hampir sebagian besar negara di dunia, telah menunjukkan peningkatan korban jiwa dan kerugian material yang cukup signifikan serta berdampak masif pada aspek sosio ekonomi. Untuk mencegah kerentanan di bidang sosial, ekonomi dan keuangan tersebut, pada tanggal 3 April 2020 Presiden Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam membuat Perpu, seorang Presiden harus mempertimbangan …
UUD 45, Tap MPR, dan PP
UUD 45, Tap MPR, dan Perpres
UUD 45, Tap MPR, dan Perda
UUD 45 dan Tap MPR
UUD 45, Tap MPR, Perpres dan Perda
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
1/2
3/4
2/3
4/5
1/3
Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelembagaan dan hubungan 3 cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan HAM, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan, dan lain-lain). Di bawah ini yang bukan merupakan latar belakang khusus dilakukannya perubahan/amandemen UUD 1945 adalah ...
Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan Undang-Undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU berasal dari Presiden
Sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan
Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive heavy) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (chief executive) juga sebagai kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim disebut hak prerogatif, serta sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undang- undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter
Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah, sehingga praktik penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945
Terdapat pasal-pasal yang yang terlalu umum sehingga perlu dikembangkan pasal-pasal baru sehingga lebih teknis dan tidak menimbulkan multitafsir
Amandemen kedua telah mengubah bebarapa pasal, termasuk pasal 28 mengenai HAM. Alasan pasal 28 diamandemen adalah:
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM
Terjadi banyak pelanggaran HAM
Sebelum amandemen pengaturan mengenai HAM kurang terperinci
HAM sedang menjadi topik hangat saat itu
Perlindungan HAM adalah kewajiban pemerintah
Di bawah ini yang bukan merupakan hubungan MK dan MA adalah …
Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
MK baru dibentuk dan merupakan lembaga dibawah MA
MA dan MK saling mengawasi
Merupakan lembaga yudikatif
Memiliki fungsi menguji UU, baik perundangan dibawahnya terhadap UU maupun UU terhadap UUD
Sesuai amanat UUD 1945 pasal 13, yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Apabila suatu putusan Grasi oleh Presiden tidak disetujui oleh Mahkamah Agung, maka yang akan terjadi adalah ….
Grasi tersebut sah di mata hukum
Grasi tersebut tidak sah di mata hukum
Grasi tersebut harus dicabut dan dibahas kembali
Masyarakat dapat melaporkan hasil putusan dan memminta proses hukum kepada MA
Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif akan saling bertentangan
Salah satu pasal yang diamandemen pada amandemen kedua yaitu pasal 18. Alasan pasal 18 diamandemen adalah …
Menjabarkan fungsi TNI dan Polri
Menjelaskan hak DPR dalam menjalankan fungsinya
Membatasi kekuasaan presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
Kurang efisiennya fungsi DPA
Mempertegas pembagian wilayah RI dan pelaksanaan otonomi daerah
Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan fungsi DPR menurut UUD 45 adalah …
Menyetujui Rancangan APBN
Mengubah Undang-Undang Dasar
Melakukan pengawasan atas jalannya UU
Menyusun UU bersama Presiden
Memilik anggota BPK
Pasal 28 pasca amandemen menjabarkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih rinci. Berikut ini yang merupakan contoh implementasi pasal 28G adalah …
Keberaaan Polri dengan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemberian kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas
Penyediaan fasilitas pendidikan dasar oleh pemerintah
Penyediaan fasilitas kesehatan oleh pemerintah
Kebebasan untuk menjalankan ibadah dengan rasa aman
Setelah amandemen keempat, pasal 16 berisi mengenai sebuah dewan pertimbangan. Dewan pertimbangan tersebut bertugas …
Membantu penyusunan Rancangan APBN
Mengawasi jalannya UU
Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Memberikan masukan atas penyusunan UU terkait otonomi daerah
Memberi usulan terkait bidang pertahanan negara
Sesuai pasal 6 ayat (1) UUD 1945, terdapat beberapa syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Berikut ini, yang bukan termasuk syarat pengajuan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden menurut pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu...
Memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan mampu mengayomi rakyat Indonesia
Harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya
Tidak pernah menerima kewarganegaraan negara laina tas keinginan sendiri
Mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Tidak pernah mengkhianati negara
UUD 1945 dilakukan amandemen karena ruh dan pelaksanaan konstitusinya jauh dari paham konstitusi itu sendiri. Klasifikasikan kelemahan UUD 1945 sebelum amandem adalah seperti di bawah ini, kecuali ...
Minimnya pengaturan masalah Hak Asasi Manusia
Sistem perekonomian belum diatur secara jelas
UUD 1945 belum menjelaskan peran DPR dan MPR secara detail
Sistem check and balance tidak diatur secara tegas di dalamnya
Ketentuan UUD 1945 banyak yang tidak jelas dan multitafsir
Setelah amandemen, pasal 26 berisi penjabaran mengenai warga negara dan penduduk. Mengapa penjabaran mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam konstitusi UUD 1945?
Untuk membatasi masuknya warga asing
Untuk memperjelas perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk
Perwujudan nilai persatuan
Menghindari adanya pemalsuan identitas
Menegasakan bahwa warga negara hanyalah orang Indonesia asli
