NEW
Font size
Worksheetsotonomi
Total questions: 32
Worksheet time: 16mins
Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam...
Pasal 18 UUD 1945
UU No 5 Tahun 1974
TAP MPR No XV/MPR/1998
UU No. 32 Tahun 2004
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam...
Pasal 18 UUD 1945
UU No 5 Tahun 1974
TAP MPR No XV/MPR/1998
UU No. 32 Tahun 2004
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menerapkan asas...
Sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Kekeluargaan
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas pembantuan
Sentralisasi, Desentralisasi, Tugas pembantuan
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keanekaragaman daerah. Namun pada faktanya dampak negatif dari otonomi daerah yaitu...
Efisiensi kerja pemerintah daerah
Ketidakjelasan sistem
Maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Pemerintah pusat tidak dapat mengawasi kerja Pemda
Berikut ini yang merupakan badan legislatif tingkat daerah
DPRD
Walikota
DPD
Gubernur
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kepala Daerah dibantu oleh DPRD untuk membentuk peraturan daerah. Fungsi tersebut dinamakan fungsi...
Anggaran
Legislasi
Pengawasan
Hukum
Penetapan APBD diajukan oleh...
DPR RI
DPD
DPRD
Gubernur
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
Otonmi daerah
Daerah otonom
Sentralisasi
Desentralisasi
Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan nomos. Nomos artinya...
Sendiri
Daerah
Aturan
Wewenang
Penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah tingkatnnya sehingga menjadi urusan rumah tanggga daerah
Otonomi daerah
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri disebut...
Otonomi daerah
Daerah otonom
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...
Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...
Khusus
Hierarkis
Koordinatif
Substantif
Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten / kota yang bersifat ...
Wajib
Sukarela
Pilihan
Khusus
Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
Kepala Daerah
DPRD
Pemerintah Daerah
masyarakat
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
DPRD dan Kepala Daerah
Presiden dan MPR
MPR dan DPR
Bupati dan gubernur
Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...
Sejajar
Lebih tinggi
Lebih rendah
Lembaga otonom
Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...
Bertanggung jawab
Terprogram
Terkendali
Seimbang
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...
Menguntungkan pejabat daerah
Membantu pejabat di daerah
Meringankan pemerintah pusat
Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...
Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah
Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi, yaitu ...
Memilih pemimpin daerah
Mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Mengelola kekayaan daerah
Mengembangkan kehidupan yang demokratis
Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...
Asas efisiensi
Asas keterbukaan
Asas kepatutan
Asas kepastian hukum
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
Pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya menggunakan asas ...
Otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi
Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan desentralisasi
Kepastian hukum, otonomi dan tugas pembantuan
Berikut ini yang bukan termasuk asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...
Asas efisiensi
Asas kepemimpinan
Asas akuntabilitas
Asas profesionalitas
DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...
Kebijakan, pengawasan dan organisasi
Legislasi, anggaran dan pengawasan
Manageman, legislasi dan anggaran
Kontrol, pengawasan dan legislasi
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Mengelola aparatur daerah
2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor ...
1,2 dan 3
1 dan 3
2 dan 4
4 benar
Pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah ...
12
14
16
18
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah
4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.
Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor .
1, 2, 3
1 dan 3
2 dan 4
4 saja
