Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk. Bulan Februari 1950, presiden Soekarno sudah sempat menyampaikan kepada kalangan perusahaan asing bahwa pemulihan ekonomi Indonesia setelah selesainya Revolusi memerlukan dikerahkannya segala sumber modal, baik asing maupun dalam negeri. Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang.

Ini merupakan suatu cara mengembangkan peranan orang Indonesia dalam ekonomi tanpa merugikan perusahaan asing, terutama Belanda.

Dari narasi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan latar belakang dari Upaya Perbaikan Ekonomi di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi yaitu…

Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas.

Ketika itu  uang yang beredar di Indonesia.

1.     Oeang Republik Indonesia (ORI),

2.     mata uang De Javasche Bank,

3.     mata uang NICA (Belanda)

Menurut kebijakan itu, "uang merah" dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Kamu identifikasi apa yang dimaksud dengan uang “merah” tersebut.

Di era  Syafrudin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II selain Kebijakan Gunting Syafrudin juga mengeluarkan kebijakan yang tak kalah kontroversial yaitu …

Mentri Keuanngan Syafrudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan bahwa   setiap eksportir akan memperoleh Sertifikat  sebesar 50% dari harga ekspornya. Sebaliknya, orang yang hendak impor harus membeli Sertifikat  senilai harga barang yang hendak diimpor. Jadi, selain menyediakan uang senilai harga barang yang akan dibeli, setiap importir harus membeli Sertifikat  dengan kurs yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan dari Mentri Keuangan Syafrudin ini disebut …

Mentri Keuangan Syafrudin Prawiranegara  mengeluarkan dua kebijakan yang radikal itu menyulut pro-kontra. Sjafruddin pun mengakui bahwa kebijakannya itu memberatkan para importir. Namun, Hasilnya ternyata mujarab yaitu ….

industri dalam negri terlindungi

Nasionalisasi De Javasche Bank diambil oleh Pemerintah Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1951 merupakan ….

  Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. De Javasche Bank yang dinasionalisasi berubah nama menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 yang bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi dimana fungsi ini dulunya dipegang oleh…

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955) Sistem ekonomi Ali-Baba merupakan program pemberdayaan pengusaha Indonesia antara pengusaha pribumi dan non-pribumi untuk mengembangkan minat kewirausahaan pengusaha pribumi dan meningkatkan kerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Program yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan Indonesia yaitu ….

Perhatikan tujuan dari Program Sistem Ali-Baba berikut :

1.      Untuk mengembangkan minat, edukasi dan wawasan kewirausahaan pengusaha pribumi.

2.    Agar terbentuk kerjasama antara para pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi untuk memajukan ekonomi nasional.

3.     Mendorong transisi ekonomi nasional yang digerakkan dari sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

4.     Membentuk perusahaan berskala nasional yang dipimpin oleh pengusaha pribumi

5.    Menjadikan pengusaha pribumi menjadi tuan rumah di negri sendiri

Dari tujuan program sistem Ali-Baba diatas yang bukan merupakan tujuan program sistem Ali-Baba ditunjukkan nomor …

Program Ali-Baba  tidak berjalan dengan baik karena

1.      Wirausahawan pribumi kurang memiliki usaha untuk menambahkan edukasi dan wawasan pada usahanya untuk memberikan nilai tambah pada kegiatannya.

2.    Wirausahawan pribumi terkesan tidak mau sulit dalam beradaptasi pada dunia usaha, sehingga muncul wirausahawan pribumi ingin dimanja dunia usaha.

3.     Wirausahawan pribumi sulit beradaptasi pada dunia usaha yang cepat berubah karena sifatnya yang tidak mau repot beradaptasi dalam dunia usaha.

4.     Wirausahawan pribumi lebih banyak memikirkan hasil daripada proses

5.    Wirausahawan pribumi banyak yang berpikir bagaimana cara menghabiskan modal daripada mengembangkan modal

Dalam perundingan Financial Ekonomi (Finek) yang diadakan pada 7 Januari 1956 Belanda menolak usulan pemerintah Indonesia. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia setelah penolakan tersebut adalah  ....

Finek adalah kepanjangan dari Finansial Ekonomi. Perjanjian Finek yang dilakukan antara Belanda dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antara kedua negara yaitu Belanda dan Indonesia sebagai dampak dari Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949 ) Kebijakan Finek (Finansial Ekonomi) dilaksanakan pada masa pemerintahan …

.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) muncul karena masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) ini diluncurkan pada masa pemerintahan …

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena:

Musyawarah Nasional Pembanngunan (Munap) terjadi karena ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Musyawarah Nasional Pembanngunan (Munap)  yang diselenggarakan pada saat Kabinet Juanda memegang tampuk pemerintahan tujuannya untuk …

Musyawarah Nasional Pembanngunan (Munap) gagal dilaksanakan karena dananya banyak terkuras untuk membiayai …

Sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan, Pemerintah masa Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 membentuk Badan Negara yang bernama Dewan Perancang Nasional (Nama terdahulu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Badan Negara yang pimpin oleh …

Pada masa pasca kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1950, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk.  Terjadi hiperinflasi atau kenaikan harga-harga barang secara ekstrem. Penyebab inflasi yakni …

Belum selesai dengan masalah inflasi, Belanda juga ikut menutup pintu perdagangan RI sehingga barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor.  Alasan Belanda melakukan blokade terhadap RI adalah:

Kekosongan kas negara yang terjadi menjadi salah satu pemicu besarnya inflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan.  Demi mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pun melakukan pinjaman nasional.  Pinjaman nasional ini merupakan salah satu kebijakan yang dicetuskan persetujuan BP-KNIP dilaksakan  oleh Menteri Keuangan ….

12.  Munculnya ORI ternyata memberikan masalah baru dalam perekonomian Indonesia.  Masalah tersebut terjadi lantaran peredaran ORI dalam masyarakat mulai tidak terkendali.  Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. 

Maka terbentuklah bank pemerintah pertama di Indonesia yaitu ...

Demi menembus blokade ekonomi dari Belanda, Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi beras ke India. Tindakan ini dilakukan atas inisiatif dari Perdana Menteri Sutan Syahrir, saat tahun 1946 Pemerintah Indonesia mendengar bahwa rakyat India dilanda masalah kelaparan.  Pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia juga mengalami surplus beras sekitar 200.000 - 400.000 ton.  Sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirim bantuan beras sebanyak …

Upaya lainnya untuk mengatasi blokade Belanda yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi blokade ekonomi Belanda adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.  Upaya tersebut dilakukan dengan BTC atau yang dikenal disebut Badan Pusat Jual Beli. Organisasi tersebut diketuai oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Peran BTC di sini adalah untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan ke luar atau masuk daerah Republik Indonesia.  Tugas BTC adalah …

25. Sejak Agresi Belanda 1 (21 Juli - ‎5 Agustus‎ ‎1947) dan Agresi Belanda 2 (19-20 Desember 1948), hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai mengalami kesulitan.  Untuk menanggulangi peredaran uang sebagai alat transaksi ekonomi  pemerintah pusat kemudian berinisiatif untuk mengeluarkan ….