wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PENILAIAN HARIAN 1 CIVIC EDUCATION

Total questions: 30

Worksheet time: 39mins

Name
Class
Date
1.

Berikut ini yang bukan merupakan sikap positif terhadap kerja sama dan perjanjian internasional adalah ....

a)

adanya kemampuan dan kesiapan diri untuk memperkenalkan kebudayaan nasional, pertukaran pemuda, pelajar, dan mahasiswa

b)

kesiapan dan kemampuan diri untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial

c)

mewujudkan tata ekonomi yang berdasarkan keadilan dan kemerdekaan

d)

mengikuti perkembangan dunia dengan cepat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah nyata secara dini jika terjadi masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional

e)

meninggalkan kebudayaan nasional dan memperlajari kebudayaan yang masuk di Nusantara

2.

Kerjasama yang hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja, yaitu ....

a)

kerjasama multilateral

b)

kerjasama regional

c)

kerjasama bilateral

d)

kerjasama internasional

e)

kerjasama antar negara

3.

Kantor sekertariat ASEAN berada di….

a)

Chiang Mai

b)

Jakarta

c)

Kuala Lumpur

d)

Singapura

e)

Manila

4.

Adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan kekawatiran karena adanya ketegangan antara blok barat dan timur merupakan latar belakang terbentuknya organisasi ....

a)

ASEAN

b)

PBB

c)

OPEC

d)

APEC

e)

GNB

5.

Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah….

a)

pusat segala kerja sama internasional

b)

menyelesaikan perselisihan secara damai

c)

tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara

d)

menghormati persamaan dan kedaulatan suatu negara

e)

memelihara keamanan dan perdamaian internasional

6.

Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke ….

a)

satu

b)

dua

c)

tiga

d)

empat

e)

tiga dan empat

7.

Dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara perlu memperhatikan beberapa hal, kecuali....

a)

dengan kerja sama internasional, berarti menegakkan kedaulatan

b)

dengan kerja sama internasional, berarti melaksanakan hidup berdampingan

c)

dengan kerja sama internasional, berarti memajukan kesejahteraan rakyat

d)

dengan kerja sama internasional, berarti saling ketergantungan dengan negara lain

e)

sebagai negara tidak mungkin memenuhi kebutuhan sendiri tanpa negara lain

8.

Hal yang dilarang dalam melakukan kerja sama internasional adalah ....

a)

negosiasi

b)

representasi

c)

ratifikasi

d)

nonintervensi

e)

kooperatif

9.

Tokoh Indonesia yang berperan aktif dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967 adalah ....

a)

A. H. Nasution

b)

Adam Malik

c)

Soekarno

d)

Soeharto

e)

Moh. Hatta

10.

Di bawah ini merupakan asas-asas dalam mengadakan hubungan internasional, kecuali ....

a)

asas kebangsaan

b)

asas pasca sunt servada

c)

asas egality right

d)

asas courtesy

e)

asas reciptostos

11.

Duta besar adalah ....

a)

kuasa usaha yang tidak diperbentukan kepada kepala negara

b)

seorang menteri residen bukan sebagai wakil pribadi kepala negara

c)

pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh

d)

tingkat tertinggi dalam perwakilan yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa

e)

wakil diplomatik yang pengkatnya lebih rendah dari duta besar

12.

ASEAN didirikan pada tanggal ....

a)

8 Agustus 1967

b)

8 Agustus 1964

c)

30 September 1945

d)

4 Mei 1945

e)

23 Juli 1997

13.

Pengertian perwakilan diplomatik adalah ....

a)

suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari politik internasional, serta politik dan administrasi internasional, serta politik luar negeri beserta pelaksanaannya di dalam dan di luar lingkungan politik

b)

perjanjian atau kesepakatan yang diadakan oleh dua negara atau lebih sebagai subjek

c)

perwakilan yang mengurus masalah-masalah politik kenegaraan

d)

bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut bidang politik

e)

suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih mengenai pemantapan

14.

Indonesia menjalankan arah politik luar negeri bebas aktif menitikberatkan dan berorientasi pada hal ...

a)

strategi dan upaya mencapai tujuan nasional

b)

solidaritas antara negara-negara persermakmuran

c)

menjadikan negara Indonesia dikenal dunia

d)

peningkatan kemandirian bangsa lain

e)

kerja sama internasional untuk kesejahteraan pejabat

15.

Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah ..... politik luar negeri Indonesia.

a)

Tujuan

b)

Tugas Pokok

c)

Sasaran

d)

Kepentingan

e)

Cita-cita

16.

Politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan ideologi yaitu ....

a)

Konvensi

b)

Bhinneka Tunggal Ika

c)

Pancasila

d)

UUD 1945

e)

GBHN

17.

Organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas antarnegara di Asia Pasifik yaitu ...

a)

APEC

b)

OPEC

c)

OKI

d)

PBB

e)

ASEAN

18.

Berikut ini merupakan faktor-faktor eksternal pendorong timbulnya hubungan internasional, kecuali ....

a)

Pertahanan dan Keamanan

b)

Intervensi Negara lain

c)

Politik

d)

Ekonomi

e)

Sosial Budaya

19.

ontoh persengketaan internasional yang pernah terjadi yaitu perebutan pulau sipadan dan ligitan antara negara indonesia dengan negara ...

a)

Kamboja

b)

Australia

c)

Singapura

d)

Filipina

e)

Malaysia

20.

Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip Politik Luar negeri yang bebas aktif yaitu ...

a)

Negara Indonesia menjalankan politik damai

b)

Negara Indonesia bersahabat dengan berbagai negara

c)

Negara Indonesia mengikat sendi-sendi hukum internasional

d)

Negara Indonesia hanya berhubungan dengan Negara yang menguntungkan Indonesia

e)

Negara Indonesia memberikan bantuan terhadap pelaksanaan keadilan sosial

21.

Di bawah ini yang tidak termasuk sebagai perwakilan diplomatik yaitu....

a)

Menteri Residen

b)

Duta Besar

c)

Atase

d)

Presiden

e)

Kuasa Usaha

22.

Di bawah ini yang termasuk ke dalam kerja sama yang melibatkan wilayah yang sama (antar wilayah), salah satunya adalah...

a)

OPEC

b)

PBB

c)

Indonesia dan Malaysia

d)

APEC

e)

GNB

23.

Di Bawah ini yang termasuk ke dalam negara negara yang memiliki hak lebih dalam keanggotaan PBB (Hak Veto) diantaranya, Kecuali...

a)

Amerika Serikat

b)

Inggris

c)

Rusia

d)

China

e)

Polandia

24.

Perwakilan dari indonesia yang mewakili dalam berdirinya Gerakan Non Blok adalah...

a)

Ir. Soekarno

b)

Moh. Hatta

c)

Adam Malik

d)

Ahmad Yani

e)

Mohammad Yamin

25.

Masuknya Indonesia menjadi keanggotaan PBB pertama kali terjadi pada...

a)

28-09-1950

b)

28-09-1966

c)

07-01-1965

d)

17-08-1945

e)

28-10-1948

26.

Sistem politik luar negeri Indonesia adalah….

a)

Pancasila

b)

liberal

c)

terpimpin

d)

konstitusional

e)

bebas aktif

27.

Bangsa Indonesia hidup berdampingan dan menjalin persaabatan dengan negara-negara di dunia. Hal ini sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu….

a)

melindungi seluruh tumpah darah Indonesia

b)

mencerdaskan kehidupan bangsa

c)

memajukan kesejahteraan umum

d)

meningkatkan martabat bangsa

e)

turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia

28.

Subjek utama dalam hukum dan hubungan international adalah….

a)

kepala negara

b)

pemerintah

c)

departemen luar negeri

d)

negara

e)

pengusaha

29.

Berikut faktor-faktor terjadinya hubungan onternasional, kecuali….

a)

kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengadakan kerja sama antarsesama

b)

faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerjasama regional dan international

c)

pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri

d)

kepentingan nasional untuk melakukan ekspansi ke negara lain

e)

tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, adil dan merata

30.

Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah….

a)

mengirimkan pasukan perdamain untuk turut aktif menciptakan perdamaian dunia

b)

menentang Malaysia yang diterima sebagai Dewan Keamanan PBB

c)

membentuk NEFO untuk menandingi PBB

d)

keluar dari keanggotaan PBB

e)

mendukung segala kebijakan yang diambil oleh PBB