WorksheetsSoal Babak Kedua
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Anggota tim kerja Budget Execution Services Team pada Division of Budget Execution (Div. BE) adalah
Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II dan/atau Pejabat Fungsional
Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan/atau Pejabat Fungsional
Pejabat dan/atau pegawai pada Seksi Supervisi Proses Bisnis dan Seksi Supervisi Teknis Aplikasi dan/atau Pejabat Fungsional
Pejabat dan/atau pegawai pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan/atau Pejabat Fungsional
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah, kecuali
Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Asumsi Efektivitas dan Efisiensi Entitas
Batas waktu penyelesaian revisi Anggaran pada Kantor Wilayah - Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah
Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak
Paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak
Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak
Paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari Sistem Aplikasi telah tercetak
Laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1 terdiri dari
Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III dan Tahunan
Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I, Triwulan III dan Tahunan
Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Tahunan
Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III dan Tahunan
Berdasarkan PMK No. 210/PMK.05/2022, pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak berapa?
Rp.10.000.000,-
Rp.50.000.000,-
Rp.100.000.000,-
Rp.200.000.000,-
Yang tidak termasuk belanja daerah adalah
Belanja Transfer
Belanja Modal
Belanja Operasi
Belanja lain-lain
Revisi anggaran terkait tunggakan dengan jumlah tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dilampiri dengan:
Hasil verifikasi/ reviu dari APIP K/L
Hasil verifikasi/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Surat pernyataan dari KPA
Surat persetujuan dari Eselon I K/L
Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali
Substantif
Formal
Teknis
Administratif
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD di bawah ambang…
0.03
0.04
0.05
0.06
Struktur APBD terdiri dari
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Transfer Daerah
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer daerah dan Pembiayaan Daerah
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pajak Daerah
Terdapat 3 (tiga) jenis belanja BLU, kecuali
Belanja Modal
Belanja Barang
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Pegawai
Tugas Co-Chief of RE Group pada Kanwil DJPb adalah
Mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Div. REA
Mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Div. STC
Mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Div. AccDA
Mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Div. BE
Yang bukan merupakan jenis rekening satker BLU dalam pengelolaan kas adalah
Rekening Operasional BLU
Rekening Dana Kelolaan BLU
Rekening Pengelolaan Kas BLU
Rekening BLU Lainnya
Yang bukan termasuk jenis revisi anggaran adalah
Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran bertambah
Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah
Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap
Revisi administrasi
KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN Daerah ke:
Direktorat PKN selaku UAPBUN AP
Kanwil DJPb
UAKBUN-Pusat
UAKPA BUN
Satuan biaya untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap disebut:
Paket Fullday
Paket Fullboard
Paket Halfday
Paket one night
SP2D yang tidak dapat disalurkan dananya pada tanggal SP2D Gaji yang diakibatkan karena ketidakcukupan dana (insufficient fund) pada RPKBUNP atau akibat hal-hal teknis lainnya
SP2D Retur
SP2D Void
SP2D Reject
SP2D Back date
Masa manfaat kelompok aset tetap berupa gedung dan bangunan adalah
4 tahun
10 s.d. 50 tahun
2 s.d. 20 tahun
5 s.d. 40 tahun
Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional disajikan pada komponen laporan keuangan berikut
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Operasional
Laporan Perubahan SAL
Neraca
Yang dimaksud dengan pengurangan nilai aset tak berwujud secara sistematis yang dilakukan setiap periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu adalah….
Penghapusan
Penyisihan
Penyusutan
Amortisasi
