NEW
Font size
WorksheetsEvaluasi APBN dan APBD
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
APBN adalah…
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.
Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.
Tujuan penyususunan APBN adalah…
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Berikut pernyataan dari fungsi otoritas adalah…
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.
APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…
Fungsi Otoritas
Fungsi Perencanaan
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi
Fungsi Pengawasan
Postur APBN secara umum terdiri atas pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagi dari…
Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.
Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri (hibah).
Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak.
Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak.
Pendapatan pajak dan pendapatan hibah.
Perhatikan komponen pendapatan berikut ini:
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Bagian laba dari BUMN
3. Cukai
4. Pungutan ekspor
5. Penerimaan dari pengelolaan SDA
Dari komponen penerimaan di atas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor…
1, 2 dan 3
2, 3 dan 4
3, 4 dan 5
1, 3 dan 4
2, 4 dan 5
Jika penyusunan APBN di sektor penerimaan diusahakan ada peningkatan dan di sektor pengeluaran diusahakan penghematan, penyusunan APBN tersebut menggunakan kebijakan anggaran...
Defisit
Surplus
Perkiraan
Taksiran
Berimbang
APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara. Adapun yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah…
Pertumbuhan ekonomi meningkat
Peningkatan GNP
Penambahan jumlah uang yang beradar
Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal
Peningkatan lapangan kerja
Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu...
alokasi
regulasi
distribusi
Stabilisasi
Evaluasi
Penerimaan negara dalam APBN sebagai berikut
1. Pajak penghasilan migas dan non migas
2. Pajak ekspor
3. Pajak bumi dan Bangunan
4. Pajak Pertambahan hasil
5. Bea Masuk
6. Hibah
Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor....
1,2 dan 3
1, 3 dan 4
2, 3 dan 4
2, 3 dan 5
4, 5 dan 6
Yang merupakan azaz dalam penyusunan APBN adalah...
Mengendalikan sumber penerimaan dalam negeri.
Membentuk pertanggung jawaban pemerintah.
Mengendalikan sumber pengeluaran dalam negeri.
Terarah, terkendali sesuai dengan rencana.
Hemat efisien dan sosial kebutuhan.
Pendapatan daerah meliputi sumber-sumber berikut ini, kecuali…
Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak dari retribusi daerah
Penerimaan sumber daya alam
Hasil perusahaan milik daerah
Dana perimbangan
Pinjaman daerah
Yang dikategorikan dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah ...
Dana alokasi umum, hibah, pajak daerah
Pajak daerah, pajak darurat, hibah
Dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi
Retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga
Retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat
Retribusi termasuk ke dalam jenis…
Pajak langsung
Iuran
Sumbangan
Hibah
Pungutan resmi
Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah ....
Penjualan aset yang dipisahkan
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus
Pajak daerah
Pajak Bumi dan Bangunan
Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu disebut ....
APBN
APBD
APBK
RAPBN
RAPBD
Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut….
Dana alokasi khusus
Dana alokasi umum
Dana talangan khusus
Dana bantuan bencana
Dana bantuan sosial
Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ….
Belanja khusus
Belanja pemerintah pusat
Belanja pemerintah daerah
Belanja daerah otonomi
Belanja pembangunan
Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan
satu minggu
satu bulan
tiga minggu
tiga bulan
empat bulan
Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…
Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.
Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA
