2. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak terutang Bea Meterai adalah pada saat ;  

Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak terutang Bea Meterai adalah pada saat ;  

PBB terutang menurut SPPT harus dilunasi paling lambat  ;

Apabila NPOP BPHTB tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB dasar pengenaan BPHTB adalah ; 

Landasan hukum dilakukannya pemungutan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di Indonesia :

Landasan strategi pemungutan pajak di Indonesia  adalah : 

Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas dasar 

Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas dasar 

Azas falsafah hukum yang menjadi salah satu syarat pembuatan U.U.Pajak : 

U.U.Pajak hanya boleh dilakukan oleh pembuat Undang-Undang  merupakan suatu konsep  dari :

WP diberikan keringanan untuk tidak membayar denda / bunga , namun tetap diwajibkan untuk membayar utang pokoknya,   merupakan salah satu cara mengakibatkan berakhirnya utang pajak : 

Pajak-pajak yang umumnya timbul karena suatu kejadian atau perbuatan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang melakukan  termasuk :

Adanya ketentuan pajak terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh menganut faham : 

Apabila Wajib Pajak secara ikhlas bersedia membayar pajak yang terutang penagihannya telah daluwarsa :

Makna “ daluwarsa “  sehubungan dengan berakhirnya utang pajak adalah : 

Stelsel  pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

Sistem pemungutan U.U. No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

Sistem pemungutan U.U. No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U. No. 11 Tahun 2020  

Sistem pemungutan U.U. No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa cleaning service kepada perusahaan penyedia tenaga kerja   harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa cleaning service kepada perusahaan penyedia tenaga kerja   harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM   harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa catering  kegiatan diklat di BCA Learning Institute   harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran honorariun tenaga medis yang bertugas di poliklinik  Wisma Asia BCA  harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran jasa keamanan  kepada perusahaan penyedia tenaga kerja   harus disetor paling lama : 

Ditetapkannya Pengusaha Kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam pasal 3A ayat ( 1 ) U.U.PPN menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :  

Ditetapkannya tanggal jatuh tempo pembayaran PPh Pasal 21/23/26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014  menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :  

Keberadaan  Pasal 7 ayat ( 1 ) U.U.PPh tentang PTKP  menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :  

Keberadaan  Pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pasal 4 ayat ( 1 )  U.U.PPh dan Pasal 4 ayat ( 1 ) U.U.PPN tentang subjek dan objek menggambarkan bahwa salah satu syarat pembuatan U.U. Pajak telah terpenuhi yaitu :  

Sistem pemungutan U.U. No. 11 Tahun 2020 Tentang Tentang Bea Meterai   

Sistem pemungutan U.U. No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD  STDD U.U.No. 11 Tahuna 2020 

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.7 Tahun 1983 Tentang PPh STDD U.U.No.11 Tahun 2020  

Timbulnya utang pajak dalam U.U. No.12 Tahun 1994  Tentang PBB STDD U.U.No.11 Tahun 2020

Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pada saat gaji dibayarkan menganut azas 

Self assessment system menganut azas

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%  yang diatur dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) U.U.No.8 tahun 1983 STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk tarif :

Tarif  pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang  pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf  a U.U.No.36  tahun 2008   STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk tarif: 

Tarif  pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan  yang diatur dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  huruf  a U.U.No.36  tahun 2008   STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk tarif: 

Bea Meterai  sebesar  Rp. 10.000, atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan  yang diatur dalam Pasal  3 ayat ( 1 )   U.U.No.11  tahun 2020   termasuk tarif:

Alasan U.U. tentang PBB & Bea Meterai serta U.U.  tentang PDRD  dikategorikan sebagai hukum pajak formil sekaligus hukum pajak materiil adalah karena isinya memuat tentang ;

Alasan PPh  dan PBB Sektor  P2 dan Sektor  P3  termasuk pajak langsung adalah;

Alasan U.U. No.8 Tahun 1983 Tentang PPN STDD U.U.No.11 Tahun 2020    termasuk pajak tidak langsung adalah;

Sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000. diberikan kepada WP yang tidak menyampaikan dalam waktu yang ditetapkan ; 

Sanksi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar melalui SKPKB  dalam hal ;

Adilnya Negara memungut pajak dengan alasan “ Pajak disamakan dengan pompa “ dinyatakan dalam teori :

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran gaji karyawan  harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran bulanan PPh  PT.BCA Tbk  harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 23  yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran sewa / charter mobil / bus   harus disetor paling lama : 

PPh Pasal 4 ayat ( 2 )   yang dipotong oleh PT.BCA Tbk atas transaksi pembayaran sewa gedung untuk KCP    harus disetor paling lama : 

Tarif pajak PBB sektor P2 yang dikenakan atas objek pajak paling tinggi  sebesar 0,3% yang diatur dalam Pasal 80  ayat ( 1 ) U.U.No.28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk tarif :

PBB sektor P2 PBB yang diatur dalam U.U.No.28 tahun 2009 tentang PDRD ( PBB ) STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk  :

PBB sektor P3 yang diatur dalam U.U.No.12 tahun 1985 STDD U.U.No.11 Tahun 2020 termasuk :

Adanya penghasilan tertentu dikenai pajak bersifat final  seperti bunga deposito sebagaimana diatur  dalam Pasal 4 ayat ( 2 )  U.U. PPh, mempunyai makna stelsel pemungutan U.U.PPh juga menganut faham : 

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada tempat kediaman WP di suatu Negara dinamakan : 

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada adanya suatu sumber disuatu Negara  dinamakan : 

Disebut hukum pajak materiil apabila isinya memuat tentang ;

Tidak disebut hukum pajak formil  apabila isinya memuat tentang ;

Alasan U.U. No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikategorikan sebagai hukum pajak formil karena isinya tidak memuat tentang ;

Alasan U.U. No.7 tahun 1983 tentang PPh dan U.U No.8 tahun 1983 tentang PPN dikategorikan sebagai hukum pajak materiil karena isinya memuat tentang ;