Font size
WorksheetsMateri Hukum Tata Negara
Total questions: 26
Worksheet time: 16mins
Kewajiban Mahkamah Konstitusi di bawah ini, yaitu..
Menguji UU terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
Memutus pendapat DPR bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum pengkhianatan terhadap negara
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembubaran Partai Politik, yaitu..
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali
Tidak Ada
"Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin UUD NRI 1945 dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan." merupakan pengertian asas ... dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
Legalitas
Perlindungan terhadap HAM
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Tertib Penyelenggaraan Negara
Di bawah ini yang bukan termasuk hak Pejabat Pemerintahan, yaitu..
Menyusun SOP pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.
Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.
Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya.
Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan.
Di bawah ini yang bukan merupakan kewajiban Pejabat Pemerintahan, yaitu...
Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Kewenangannya
Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya
Mematuhi UU 30/2014 dalam menggunakan diskresi
Sri Soemantri berpendapat bahwa sumber hukum tata negara positif, yaitu kecuali..
Hukum Tertulis
Yurisprudensi
Pendapat Pakar Berpengaruh
Traktat
Benarkah hukum tata negara (algemeene staatslehre) dalam arti luas juga mencakup hukum administrasi negara/tata usaha negara (administratieve staatslehre)?
Iya, benar.
Tidak benar.
Pembahasan terhadap aspek dinamika organisasi negara atau proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara dalam bentuk tata urutan tertentu merupakan kajian dalam..
Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Ilmu Negara
Hukum Perundang-Undangan
Teori-teori ketatanegaraan secara umum dibahas dalam..
Hukum Tata Negara Positif
Pengantar Hukum Tata Negara
Ilmu Negara
Pengantar Ilmu Hukum
Asas demokrasi yang "hidup" di Indonesia didasarkan atas prinsip..
Materialistis
Spiritualistis
Kekeluargaan
Individualistis
Selain negara (pemerintah), apakah tindakan rakyat juga harus berkesesuaian dengan philosofische grondslag yang diputusakan BPUPKI dalam rapat-rapatnya?
Iya, harus.
Tidak harus.
Pernyataan yang benar mengenai the rule of law atau rechtsstaat di bawah ini, yaitu..
The rule of law lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner.
Rechtsstaat berkembang secara revolusioner.
Karakteristik sistem hukum rechtsstaat adalah judicial.
Karakteristik sistem hukum the rule of law adalah administratif.
Perkembangan asas legalitas pemerintahan yang terakhir, yaitu menjadi prinsip..
Rechtmatigheid van bestuur
Wetmatigheid van bestuur
Constitutional Democracy
Democratische Rechtsstaat
Menurut Ismail Suny, UUD NRI 1945 memuat ajaran kedaulatan di bawah ini, kecuali...
Kedaulatan Negara
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Hukum
Kedaulatan Tuhan
Kedua tokoh yang menganggap bahwa permasalahan HAM tidak perlu dimuat dalam (Pasal-Pasal) UUD NRI 1945, karena telah diakui dengan sendirinya dalam negara integralistik (kekeluargaan), yaitu..
Soepomo & Hatta
Soekarno & Yamin
Hatta & Yamin
Soepomo & Soekarno
Segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal, sehingga urusan-urusan negara tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Uraian tersebut merupakan asas dalam..
Negara Federal
Negara Republik
Negara Kesatuan
Negara Kerajaan
Pernyataan yang benar mengenai bentuk negara dan prinsip bernegara Indonesia di bawah ini, yaitu..
Keragaman harus disatukan atau diseragamkan (uniformed)
Prinsip persatuan identik dengan kesatuan
Negara Indonesia berbentuk Persatuan
Persatuan merupakan prinsip bernegara
Amnesti dan abolisi yang diberikan oleh presiden adalah dengan memperhatikan pertimbangan..
MA
MK
DPR
MPR
Dapat mengajukan kepada DPR RUU mengenai otoda, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, merupakan ciri kewenangan...
DPRD
DPD
Gubernur
Pemerintah Daerah
Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan/atau dikontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara dapat dicegah atau ditanggulangi dengan baik, karena hubungan antar kekuasaan menerapkan prinsip..
Separation of Power
Distribution of Power
Checks and Balances
Executive Heavy
Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan Keputusan, apakah Pejabat Pemerintahan dapat menetapkan Keputusan yang hasilnya memberi kemanfaatan umum yang sesuai dengan AUPB?
Iya, dapat.
Tidak. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa peraturan dasar ditetapkannya Keputusan.
Salah satu AUPB yang dimuat dalam UU AP memiliki pengertian mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. AUPB tersebut adalah..
Kemanfaatan
Ketidakberpihakan
Kepentingan Umum
Pelayanan yang Baik
Pernyataan yang tidak benar mengenai wewenang Pejabat Pemerintahan yang diperoleh melalui atribusi di bawah ini, yaitu..
Sumber wewenangannya tercantum dalam UUD
Sumber wewenangannya tercantum dalam UU
Merupakan wewenang baru/sebelumnya tidak ada
Tanggung jawab kewenangan ada pada pemberi Wewenang
Wewenang delegasi yang diterima Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bawah ini, kecuali...
UU
PP
PerPres
Perda
Yang termasuk pembatasan wewenang Pejabat Pemerintahan di bawah ini, kecuali..
Sumber Wewenang
Tenggang Waktu Weenang
Wilayah Berlakunya Wewenang
Cakupan Bidang/Materi Wewenang
Kalau digambar, kamu layaknya benda apa?
