NEW
Font size
WorksheetsSoal PPKn Kelas X Semester Gasal
Total questions: 15
Worksheet time: 45mins
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, undang-undang ditetapkan secara bersama-sama oleh presiden dan DPR. Dalam proses pembuatan undang-undang tentunya terjadi adu pendapat untuk menguji secara material isi undang-undang tersebut. Ilustrasi tersebut mencerminkan bahwa nilai Pancasila yang terkandung dalam pembuatan undang-undang tersebut adalah ....
nilai religius
nilai persatuan
nilai musyawarah
nilai kemanusiaan
nilai keadilan sosial
Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasar dasar dan pedoman utama dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena ....
Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa
Pancasila diusulkan oleh The Founding Fathers Indonesia
nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila
Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI
Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan, bahkan dijadikan norma dasar negara atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut berarti Pancasila ...
menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun
menjadi aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat
merupakan kaidah negara yang berlaku untuk selama-lamanya
tidak bisa dijadikan pegangan dalam mengikuti perkembangan zaman
menjadi aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara
Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila di bawahnya. Di antara pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah .....
menghormati pemeluk agama lain
mengikuti ibadah pemeluk agama lain
mencampur aduk agama satu dengan yang lain
merayakan hari besar beberapa agama secara bersamaan
meminta pemeluk agama lain untuk menghadiri aktivitas agama yang kita anut
UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek-aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Pasal 30 UUD 1945 mengatur tentang ....
wilayah negara
warga negara dan penduduk
agama dan kepercayaan
pertahanan dan keamanan
macam-macam hak asasi manusia
Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia berhak memilih serta melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapa pun, baik oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Akan tetapi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal ...
28E ayat (1)
28E ayat (2)
29 ayat (1)
29 ayat (2)
30 ayat (1)
Membela dan mempertahankan NKRI sudah menjadi hak sekaligus kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semeste (sishankamrata). Perihal mengenai pertahanan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 pasal ...
25A
26
28
29
30
Andin adalah seorang warga negara Indonesia. Ia menikah dengan Jang Ki Yong, seorang warga negara Korea. Walaupun Andin tinggal di Korea, ia tetap tidak melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Jika pasangan tersebut memiliki anak, status kewarganegaraan anak dari hasil pernikahan tersebut adalah ...
berkewarganegaraan ganda terbatas
tidak memiliki kewarganegaraan
warga negara Indonesia
warga negara Korea
selamanya diakui sebagai warga negara Korea dan warga negara Indonesia
Lembaga-lembaga negara di Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerja sama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD 1945. Berikut yang merupakan contoh kerja sama antara lembaga eksekutif dan yudikatif yaitu presiden .....
menerima penempatan duta dari negara lain
memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
Hasil pemilihan umum tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Apabila terjadi perselisihan tentang hasil pemilu harus diselesaikan melalui lembaga ...
peradilan militer
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Mahkamah Internasional
Peradilan tata usaha negara
Perhatikan kewenangan presiden berikut!
1) Menyatakan keadaan bahaya.
2) Menerima duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
4) Memegang kekuasaan menurut undang-undang.
5). Mengajukan RUU kepada DPR.
6) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan ditunjukkan pada nomor ...
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
3), 4), dan 5)
4), 5), dan 6)
Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang merupakan wewenang ...
Pernyataan berikut yang tepat berkaitan dengan maksud pelaksanaan otonomi daerah adalah ...
memberikan kesempatan kepada pusat untuk lebih maju
memberikan bobot pekerjaan yang sama antara pusat dan daerah
memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan di daerah dan mengembangkan potensi yang mereka miliki
memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk dapat berkembang
menjaga kestabilan pemerintahan pusat
Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyatnya sehingga terwujud keadilan. Salah satu wujud keadilan sosial yang paling tepat adalah ...
membuat peraturan yang ringan
membuat peraturan yang mudah bagi semua rakyatnya
membuat seperangkat peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat
menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban dengan seimbang
memberikan fasilitas yang mewah dan mencukupi bagi seluruh pejabat daerah
Berikut ini yang bukan merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...
mengatur dan mengurus sendiri urusan oemerintahan
memilih kepala daerah
menentukan kebijakan negara
mengelola aparatur daerah
mengelola kekayaan daerah
