NEW
Font size
WorksheetsSengketa Indonesia - Malaysia
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. penyelesain konflik dengan negara lain lebih ditekankan pada cara . . . . ?
Konfrontasi
Mahkamah Internasional
Perang
Damai
Koalisi dengan negara pendukung Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. daratan yang dimaksud adalah . . .
Pulau Jawa
Pulau Jawa dan Sumatera
Pulau Jawa dan Bali
Pulau Jawa dan Kalimantan
Pulau dari Sabang sampai Marauke
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antar provinsi. Pembangunan diwiyah perbatasan yang langsung terlihat dan bisa dibandingkan dengan negara tetangga harus sangat maksimal karena . . . .
wilayah perbatasan Istimewa
Wilayah Perbatasan cerminan harga diri Negara Indonesia
wilayah perbatasan Sengketa
wilayah perbatasan ditinggal saja
wilayah perbatasan terluar
Mengacu pada Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, didunia internasional Indonesia dikenal sebagai negara . . .
Negara kepulauan
Negara Perairan
Negara Kelautan
Negara Daratan Luas
Negara Otoriter
Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Pernyataan yang benar dari bacaan diatas adalah . . . .
2/3 wilayahnya adalah lautan.
2/3 wilayahnya adalah udara
2/3 wilayahnya adalah daratan
2/3 wilayahnya adalah samudra
2/3 wilayahnya adalah SDA
Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Pernyataan yang SALAH dari bacaan diatas adalah . . . .
2/3 wilayahnya adalah lautan.
memiliki sekitar 17.500
sengketa batas wilayah sering terjadi dg Malaysia
Dikenal sebagai negara kepulauan
2/3 wilayahnya adalah SDA
Pasal 25A UUD 1945 yang mengatur: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian , perjanjian tersebut adalah . . .
Tapal Batas Landas Kontinen
Tapal Batas Landas Sektoral
Tapal Batas Landas Konfrensi
Tapal Batas Landas Konfrontasi
Tapal Batas Landas Konfiden
Pasal 25A UUD 1945 yang mengatur: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian , perjanjian tersebut adalah . . .
Tapal Batas Landas Kontinen
Tapal Batas Landas Sektoral
Tapal Batas Landas Konfrensi
Tapal Batas Landas Konfrontasi
Tapal Batas Landas Konfiden
Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya.Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. yang melakukan penghianatan terhadap perjanjian tapal batas kontinen adalah . . . .
Malaysia
China
Filipina
Singapura
Vietnam
pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Indonesai secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik, dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentutakan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejauh 200 mil laut. garis batas yang dilanggar dalam kasus tersebut adalah . . .
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEC)
Zona Ekonomi Ekskpresif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZTE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEF)
Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Saling klam ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Potensi terbesar yang ada di blok Ambalat sehingga menjadi perebutan antara Indonesia dan Malyasia adalah . . .
Minyak bumi
Minyak Sawit
Batu Bara
Emas
Nikel
Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002, yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Dasar hukum Malysia memasukan wilayah Ambalat ke dalam Peta Negaranya adalah . . .
Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2002
UNCLOS 1982
Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2022
Keputusan Mahkamah Internasional No. 102 Tahun 2019
UNCLOS 1983
Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut de-eskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik. Konflik terbuka yang dimaksud adalah . . .
Perang Militer
Perjanjian damai
Perjanjian Bilateral
Maju ke PBB
Memilih Negara Penengah
Pilihan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat, bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN.Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguat kan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. jalan yang diambil untuk penyelesaian ambalat adalah . . .
Perang Militer
damai
Perjanjian Bilateral
Maju ke PBB
Memilih Negara Penengah
Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 kelimeter persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selamt Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat menjadi obyek sengketa berkepanjangan antar Indonesia dan Malaysia. Sumber sengketa bukan hanya karena soal kepemilikan wilayah suatu negara, tetapi juga masalah yang lebih serius karena di Blok Ambalat mengandung minyak dan gas yang jika dimanfaatkan secara maksimal dapat bertahan hingga tiga puluh tahun ke depan. keyakinan terbesar Indonesia bahwa ambalat adalah wilayah Indonesia berdasarkan pada
(UNCLOS 1982 Dan Deklarasi Juanda 1957)
Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2002
(UNCLOS 1992 Dan Deklarasi Juanda 1955)
Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2022
Keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) No. 102 Tahun 2023
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat, menyusul laporan Panglima TNI bahwa sembilan pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. (Baca: TNI Geram, Jet Tempur Malaysia Masuk Ambalat 9 Kali) “Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri. Kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan,” kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya telah mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, meminta pemerintah RI untuk segera mengirim nota protes kepada Malaysia. cara-cara diatas merupakan penyelesaian dengan cara . . . .
Damai
Perang terbuka
Mengundang negara lain
Maju ke PBB
Saling menyerang
Berdasarkan infografik Permasalahan dimulai saat tahun 1979 yaitu malaysia mengklaim pulau Kalimantan
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Februari 2005, 17 WNI ditangkap kapal perang Malysia. Angkatan Laut Malaysia mengejar nelayan RI sampai keluar wilayah Ambalat
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : April 2005, Kapal Perang RI ditenggelamkan oleh Malaysia
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : April 2005, Panglima TNI mengistruksikan "Tembak semua kapal Malaysia"
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : April 2005, Panglima TNI mengistruksikan "TNI AL Hanya boleh melepas tembakan jika ditembak terlebih dahulu"
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Februari 2007, Dua kapal perang Malaysia masuk perairan Indonesia dan dibiarkan oleh KRI Welang
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Februari 2007, Dua kapal perang Malaysia masuk perairan Indonesia dan diusir oleh KRI Welang
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : 25 Februari kapal perang Malaysia masuk perairan Indonesia dan diusir oleh KRI Untung Soeropati
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : 25 Februari 2007, Pesawat Malysia melintas zona wilayah udara Indonesia dan langsung ditembak jatuh
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Akhir 2008 Republik Indonesia mengingatkan malysia tidak melakukan provokasi militer di Ambalat
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Mei 2009 Kapal perang Malaysia masuk wilayah ambalat dan diusir lagi oleh KRI Untung Suropati
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Juni 2009 Mensesneg Hatta Rajasa berencana melepas Ambalat
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Juni 2015 Republik Indonesia malayangkan nota protes kepada Malaysia
Benar
Salah
Berdasarkan infografik : Juni 2009 Mensesneg Hatta Rajasa menyatakan RI tidak bakal melepas Ambalat sejengkalpun , TNI menambah pasukan marinir di Ambalat dan menyiagakan kapal perang
Benar
Salah
