NEW
Font size
WorksheetsLatihan Soal USP PPKn (SMA)
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah...
Adanya lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga
Adanya sifat sepihak dan searah
Adanya penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara
Adanya lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah...
Menteri luar negeri, Menteri pertahanan, Menteri sekretariat negara
Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, Menteri hukum dan HAM
Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, Menteri pertahanan
Menteri dalam negeri, Menteri pertahanan, serta Menteri koordinator hukum, politik, dan keamanan
Ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 pasal ...
25
26
27
31
Status penduduk dan bukan penduduk dibedakan berdasarkan hubungan seseorang dengan …
Kekuasaan
Sosial Budaya
Hukum
Wilayah
Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung merupakan wewenang dari....
DPR
Presiden
MPR
MK dan KY
Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama disebut...
Partai politik
Kelompok kepentingan
Media komunikasi politik
Kelompok penekan
Perhatikan data berikut:
(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar.
(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. (3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.
(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.
Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ...
1, 2, 3
3, 4, 5
2, 4, 6
4, 5, 6
Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengolahan wewenang dari ...
Pemerintah daerah ke pusat
Pemerintah pusat ke daerah
Pemerintah daerah provinsi ke kabupaten/kota
Pemerintah kabupaten/kota ke provinsi
Perhatikan beberapa fungsi di bawah ini!
1. Fungsi layanan
2. Fungsi pengaturan
3. Fungsi pemberdayaan
4. Fungsi mengawasi
5. Fungsi anggaran
6. Fungsi alokasi
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mempunyai tiga fungsi, yaitu...
1,2,3
1,2,4
2,3,4
2,3,6
4,5,6
faktor yang menghambat integrasi nasional adalah ...
Meningkatkan toleransi antarumat beragama
Tingginya sikap kebangsaan setiap warga negara
Adanya keinginan kuat untuk saling membantu antarbangsa
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan
Adanya keinginan masyarakat untuk mencintai kebudayaan daerah
Indonesia adalah negara hukum. Landasan hukum dalam usaha pembelaan negara adalah?
Pancasila
UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3
TAP MPR No.VII
UU No. 3 Th. 2002
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal di bawah ini, kecuali ….
mempererat kerja sama dengan sesame negara berkembang
sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik
diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO
memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Dalam mengatasi berbagai ancaman diperlukan peran serta warga negara, salah satu bentuk peran serta warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut antara lain, kecuali...
Menjaga persatuan dan kesatuan
Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat
Bekerja sama dengan segenap lapisan masyarakat yang menguntungkan
Tidak membeda -bedakan keberagaman, misalnya suku, budaya dan daerah
Menggunakan segala fasilias umum dengan baik
DPR merupakan salah satu lembaga tinggi Negara. DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang bersama dengan presiden. Selain itu, DPR memiliki wewenang laini dalam pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Jika dikaitkan dengan konsep wawasan nusantara, lembaga DPR termasuk dalam konsep wawasan nusantara yaitu…
Isi
Wadah
Keadilan
Tata laku
Kerja sama
Aspek alami dalam wawasan nusantara disebut juga dengan .....
Dwigatra
Trigatra
Pancagatra
Geopolitik
Gatra ideologi
Perhatikan aspek-aspek berikut:
1. Letak geografis dan bentuk geografis
2. Politik
3. Keadaan dan kemampuan penduduk
4. Pertahanan dan keamanan
5. Sosial Budaya
Aspek-aspek pancagatra ditunjukkan oleh ....
1, 2, dan 3
1, 3, dan 4
2, 3, dan 5
2, 4, dan 5
3, 4, dan 5
Perbuatan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan wujud nilai praksis Pancasila, yaitu pengamalan sila…
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila sangat erat sekali karena mengandung nilai dasar yang bersifat universal. berikut ini makna hak dan kewajiban asasi manusia menurut sila Kemanusiaan yang adil dan beradap...
Hak kemerdekaan untuk memeluk agama
Hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
Hak untuk menghormati dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawara mufakat
Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatanya oleh negara
Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan…
Diskriminasi
Kekerasan
Kecurangan
Penyiksaan
Genosida
Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia adalah…
Pembentukan komisi nasional HAM
Pembentukan undang-undang HAM
Pembentukan peradilan HAM
Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
