NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN SOAL PKN
Total questions: 40
Worksheet time: 2hrs 0mins
1. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan federative
(2) Kekuasaan inspektif
(3) Kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) Kekuasaan legislatif
(6) Kekuasaan konstitutif
Dari pernyataan diatas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor ….
a. (1), (2) dan (3)
b. (2), (5) dan (4)
c. (3), (5) dan (1)
d. (4), (5) dan (3)
e. (5), (6) dan (3)
1. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ….
a. eksekutif
b. konstitutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. federative
Di bawah ini merupakan sikap yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, kecuali….
a. Bersedia dan siap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan
b. mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa indonesia
c. mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air indonesia
d. menempatkan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi maupun golongan
e ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Salah satu syarat untuk menjadi warga negara RI menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah....
Berusia 17 tahun atau sudah menikah
Berusia 18 tahun dan/atau sudah kawin
Sudah bertempat tinggal tidak di Indonesia 10 tahun berturut-turut
Berkewarganegaraan ganda
Membayar uang pewarganegaraan semampunya
Saat istirahat siang, Amir akan melaksanakan shalat zhuhur karena dari mesjid sudah terdengar suara azan. Namun, Arif mengajak Amir untuk makan dulu di kantin. Sikap Arif merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan pernyataan di bawah ini, yaitu....
Kebebasan memeluk agama
Saling menghargai dan menghormati pendapat orang
Memanfaatkan kekayaan alam secara merata
Menghargai hasil karya orang lain
Memberikan kebebasan dalam beribadah
Di bawah ini yang bukan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah adalah....
Pemerintah pusat berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat nasional
Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat adalah Presiden
Pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah berada ditangan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten Kota (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
Dalam pemerintah daerah wewenang pengaturan dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan wewenang pengurusan dilakukan oleh....
Presiden dan DPRD
emerintah Pusat dan Daerah
Kepala Daerah dan DPR
Kepala Daerah dan DPD
Kepala Daerah serta perangkat yang lain
Sistem Pemerintah Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang. Dibawah ini daerah yang tidak diberi otonomi khusus atau istimewa adalah....
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Provinsi Aceh
Provinsi Kalimantan
Provinsi Papua, Papua Barat
1. Perhatikan gambar berikut!
Kata yang digaris bawahi pada pasa 28A UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa hak asasi manusia bersifat .......
utuh
Kekal
c. Hakiki
Universal
Permanen
1. Perhatikan pernyataan berikut!
1). HAM adalah pemberian pemimpin Negara
2). HAM dapat dipindah tangankan
3).Penguasa Negara dapat membatasi pelaksanaan HAM
4).HAM dan Kewajiban harus dapat berjalan secara seimbang.
Pernyataan diatas yang paling tepat ditunjukkan pada nomor…..
1), dan 2
1), dan 3
1), dan 4
4)
4), dan 3
Berikut ini bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk pengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu ….
menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM
penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap
penegakan supremasi hukum dan demokrasi
Melindungi HAM supaya tidak di gantikan dengan idealism lain
Dalam kendaraan umum telah disediakan kursi khusus bagi penyandang difabel, ibu hamil, dan manula, namanya kursi prioritas. Akan tetapi, masih ada saja pihak yang memakai kursi tersebut padahal tidak termasuk kriteria prioritas. Telah terjadi pelanggaran HAM disini. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor internal, yaitu …….
Sikap egoisme
Sikap tidak toleran
Penyalahgunaan kekuasaan
Kesadaran hukum yang rendah
Kesenjangan sosial dan ekonomi
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak atas kebebasan pribadi ditunjukkan oleh pernyataan ......
Pak Nino menunjuk Pak Galih sebagai pengacara keluarga
Rasti mengunjungi neneknya yang berada di Inggris secara legal
Farhan mendapatkan informasi cara membuat kliping dari Bu Susi
Pak RT menunjuk Pak Sarno sebagai hansip demi menciptakan keamanan di desany
Debi menginformasikan hasil musyawarah kelas kepada Desi yang saat itu tidak berangkat
1. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan cita-cita ...
Ketuhanan
Kerakyatan
Permusyawaratan
Hikmat kebijaksanaan
Hikmat kebijaksanaan
Keadilan
1. Praktik penyelenggaraan demokrasi sesuai nilai keadilan ditunjukkann dalam bentuk ….
Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan
Mengusahakan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat untuk menjalin hubungan komunikasi dengan pemimpinnya
Memberikan tunjangan sosial kepada setiap warga negara Indonesia, baik kaya maupun miskin
Memenuhi keinginan rakyat untuk memberikan subsidi bahan bakar
Melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan aman
Karang taruna Desa Sukamaju memilih ketua karang taruna dengan cara pemilihan umum. Para calon ketua karang taruna melakukan orasi sebelum acara pemilihan dimulai. Tiap-tiap anggota dapat menilai dan menentukan pilihannya melalui kertas suara yang telah disediakan. Kegiatan karang taruna sesuai dengan perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi yaitu ......
Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab
Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal
Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat
Membiasakan diri mengadakan perubahan dengan cara damai bukan dengan kekerasan
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang yang penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Maka secara mendasar hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak yang kewenangan itu bisa didapatkan atas….
Pemberian orang lain
Aturan hukum yang berlaku
Pemberian tuhan
Pemberian masyarakat
Amanah konstitusi dan negara
1. Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila, seperti….
Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
Membina kerukunan hidup antar sesama manusia
Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk....
Pelanggaran hak
Pengingkaran kewajiban
Pelanggaran kewajiban
Pengingkaran hak
Pelanggaran hak dan kewajiban
Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan, karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal....
23 A UUD NRI Tahun 1945
23 B UUD NRI Tahun 1945
23 C UUD NRI Tahun 1945
23 D UUD NRI Tahun 1945
23 E UUD NRI Tahun 1945
1. Perhatikan pernyataan berikut!
No
PERNYATAAN
1
Mendapatkan pengajaran
2
Mematuhi tata tertib lalu lintas
3
Membayar iuran sekolah
4
Mendapatkan perlindungan hukum
5
Membuang sampah pada tempatnya
6
Mengikuti upacara bendera secara tertib dan disiplin
Pernyataan yang merupakan bagian dari kewajiban warga negara ditunjukkan pada nomor....
(1), (2), (3), dan (4)
(1), (3), (4), dan (5
(2), (3), (4), dan (5)
(2), (3), (5), dan (6)
(3), (4), (5), dan (6)
Hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum pada kode 1 (satu) dalam tabel nomor 5 (lima) diatur dalam pasal....
28 A UUD NRI Tahun 1945
28 B UUD NRI Tahun 1945
28 C UUD NRI Tahun 1945
28 D UUD NRI Tahun 1945
28 E UUD NRI Tahun 1945
Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun, ketika segala kewajibannya telah ditunaikan tapi tidak kunjung menuai haknya maka hendaknya pelajar tersebut....
Mematuhi tata tertib saja sesuai kewajibannya
Membayar iuran sekolah sesuai ketetapan
Menuntut pemenuhan haknya dengan cara berdemonstrasi
Tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan agar memperoleh hak-haknya
Tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan di dapatkan
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1).
Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu....
Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum
Kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya
Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam pemerintahan
Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut, kecuali….
Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah bagi seluruh insan pendidikan
Hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja
Kewajiban untuk melestarikan budaya nasional dan daerah
Kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak, bumi dan bangunan
Kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidangpendidikanformal
Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....
27 Ayat (1) dan 30 Ayat (1)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (2)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (3)
27 Ayat (3) dan 30 Ayat (4)
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam....
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 33 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....
Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum
Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....
Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu
Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja
1. Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)...
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah….
Lembaga Peradilan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Tentara Nasional Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kepolisian Republik Indonesia
Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh….
Badan Intelijen Negara
Badan Narkotika Nasional
Aparat Kepolisian
Badan SAR Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....
Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah
Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….
Hankam, politik, dan sosial
Hankam, politik, dan HAM
Sosial, politik, dan ekonomi
Sosial, ekonomi, dan fungsi publik
Politik, ekonomi, dan budaya
Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum
Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum
Yudisial review sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilihan umum
Sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah Tingkat II
Asas KPK yang menyatakan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebut asas ....
kepastian Hukum
keterbukaan
akuntabilitas
kepentingan umum
proporsionalitas
Menggunakan media sosial dengan bijak tanpa menyebarkan isu atau hoax terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, berinovasi dan berusaha membuka jendela dunia dengan adanya kemajuan IPTEK ... .
merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial
merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang politik
merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang budaya
merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang pertahanan
merupakan contoh kemajuan IPTEK dalam bidang keamanan negara
Alternative atau pilihan sikap yang dapat diambil dalam menghadapi kemajuan Iptek adalah ...
menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan Iptek karena merusak perilaku bangsa Indonesia
menerima yang baik menurut kita dan membuang yang jelek menurut kita
masa bodoh mau diterima atau ditolak karena iptek itu tidak penting
menerima pengaruh Iptek yang baik dan membuang yang buruk berdasarkan Pancasila dan norma masyarakat
menerima semua pengaruh kemajuan Iptek
Berikut adalah contoh pengaruh Iptek dibidang sosial budaya, kecuali ....
gaya hidup bangsa barat
berdemokrasi semakin terbuka
gaya pakaian bangsa barat
mudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan
pergeseran tata nilai sosial di masyarakat
1. Bentuk prilaku selektif terhadap kemajuan Iptek di bidang ekonomi adalah semakin mempertegas keberadaan lembaga-lembaga ekonomi seperti Bank Dunia, WTO, IMF sebagai polisi ekonomi dunia dan belum adil dalam melakukan negara-negara berkembang sebab ....
mereka selalu memihak kepentingan negara-negara maju
alat Amerika Serikat untuk memeras negara-negara berkembang seperti Indonesia
memberikan pinjaman dan dengan bunga yang sangat tinggi untuk pembangunan nasional
IMF telah membuat semua Bank di Indonesia di tutup atau di merger/digabung
ketiga lembaga tersebut mengembangkan sistem ekonomi Neo Liberalisme
