Worksheetsfaldo tein
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Name
Class
Date
1.
Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara maka dari itu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai ....
a)
landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
b)
hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
c)
landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
d)
norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
e)
landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara
2.
Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi tiga bagian yaitu nilai dasar, praksis dan instrumental. yang merupakan contoh dari nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ....
a)
Menetapkan hari-hari besar keagamaan
b)
ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain
c)
tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
d)
berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan
e)
menghargai hari raya agama lain
3.
Indonesia merupakan negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berdasarkan hal tersebut, proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ialah ....
a)
Proses pembagian kekuasaan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan secara vertikal didistribusikan kepada pemerintah daerah.
b)
Proses pembagian kekuasaan dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden RI.
c)
Proses pembagian kekuasaan negara diatur sepenuhnya oleh Presiden RI selaku kepala negara. Presiden mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara secara berimbang.
d)
Proses pembagian kekuasaan negara ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
e)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna menetapkan tugas dan kewenangan setiap lembaga negara yang mencerminkan proses pembagian kekuasaan negara.
4.
Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama antara presiden dan DPR dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....
a)
Penyusunan rancangan APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
b)
menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
c)
mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
d)
menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
e)
membuat undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
5.
Hak yang dimilki oleh warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Berikut ini yang termasuk hak konstitusional adalah ....
a)
hak untuk mendapat pendidikan
b)
hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum
c)
hak untuk menjadi PNS
d)
hak untuk mendapatkan kepastian hukum
e)
hak untuk mendapatkan pembelaan hukum
6.
Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi tiga bagian yaitu nilai dasar, nilai praksis dan nilai instrumental. Nilai dasar yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang termasuk nilai dasar yang sesuai dengan sila Kedua dari Pancasila adalah ....
a)
mengakui hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya
b)
menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama
c)
menepatkan warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum
d)
menjamin partisipasi politik warga negara
e)
mengutamakan musyawarah
7.
Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi tiga bagian yaitu nilai dasar,nilai praksis dan nilai instrumental. Nilai praksis adalah sikap positif yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan nilai praksis dari sila kedua Pancasila adalah ....
a)
berani membela kebenaran dan keadilan
b)
ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain
c)
cinta tanah air dan bangsa
d)
mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
e)
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
8.
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan diantaranya adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, meringankan biaya personal pendidikan, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop uot) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ....
a)
kemanusiaan dan keadilan
b)
persatuan dan kemanusiaan
c)
ketuhanan dan kemanusiaan
d)
kerakyatan dan persatuan
e)
persatuan dan keadilan
9.
Keberadaan wilayah Indonesia secara tegas di atur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dijelaskan lebih terperinci dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 wilayah NKRI diatur dalam pasal ....
a)
Pasal 25 A
b)
Pasal 21
c)
Pasal 22 A
d)
Pasal 22 B
e)
Pasal 25
10.
Sistem pertahanan dan keamanan NKRI diatur dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ....
a)
Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan
b)
Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
c)
Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
d)
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan
e)
Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan
11.
Negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ....
a)
bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing
b)
bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya
c)
bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya
d)
bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua
e)
bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah
12.
Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
a)
terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
b)
menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
c)
meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
d)
membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
e)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
13.
Saat ini sering terjadi pelanggaran hak warga negara dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindakan kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan hak warga negara dapat diwujudkan diberbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan hak warga negara, diantaranya adalah dengan ....
a)
melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah
b)
meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai lengkungan kehidupan
c)
mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap bullying
d)
mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatau lembaga nasional anti bullying
e)
membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional maupun lokal
14.
Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum meliputi banyak segi dan bentuk. Meskipun sulit untuk merumuskan pengertian hukum kita bisa lihat unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum. Berikut ini yang bukan merupakan unsur- unsur dari hukum adalah ....
a)
sanksi yang diberikan sesuai dengan usia si pelanggar
b)
peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
c)
peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib
d)
peraturan itu bersifat memaksa
e)
peraturan itu bersifat mengatur
15.
Dalam hukum kita mengenal penggolongan hukum, diantaranya penggolongan hukum berdasarkan isinya, bentuknya, sumbernya dan tempat berlakunya. Berdasarkan isinya hukum terbagi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, berikut ini yang termasuk hukum publik yaitu ....
a)
hukum pidana
b)
hukum waris
c)
hukum dagang
d)
hukum perkawinan
e)
hukum perdata
16.
Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim diantaranya adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada … .
a)
situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya
b)
sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri
c)
pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum
d)
isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.
e)
pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat
17.
Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan, ada lembaga peradilan yang tidak berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu ....
a)
Mahkamah Konstitusi
b)
Peradilan Agama
c)
Peradilam Militer
d)
Peradilan Umum
e)
Peradilan Tata Uasaha Negara
18.
Lembaga - lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal yang mengatur tentang lembaga peradilan nasional di Indonesia adalah ....
a)
Pasal 24 Ayat (2)
b)
Pasal 25 Ayat (2)
c)
Pasal 26 Ayat (2)
d)
Pasal 27 Ayat (2)
e)
Pasal 28 Ayat (2)
19.
Organisasi G20 yang berdiri tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun negara-negara maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, Keikutsertaan Indonesia dalam G20 memiliki peran penting bagi peningkatan pembangunan nasional yaitu ....
a)
saling bertukar pengalaman dalam menciptakan stabilitas dibidang ekonomi, politik dan keamanan
b)
mempromosikan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi isu-isu global berkaitan terorisme
c)
membuka kantor perdagangan melalui hubungan konsuler yang saling menguntungkan
d)
memperoleh bantuan dalam mengatasi masalah sumber daya manusia dan lingkungan hidup
e)
turut serta membahas kebijakan-kebijakan agar tercipta stabilitas finansial internasional
20.
Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke 60 pada tanggal 28 September 1950. Sebagai negara anggota PBB Indonesia terdaftar dalam lembaga di bawah naungan PBB, berikut ini yang bukan merupakan peran Indonesia sebagai anggota PBB adalah ...
a)
Indonesia turut menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan
b)
mengirimkan pasukan garuda ke Palestina
c)
menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
d)
Indonesia menjadi anggota Internasional Law Commission
e)
Indonesia menjadi anggota pertama dewan HAM
21.
Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut , bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN diantaranya ialah ....
a)
Indonesia mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara
b)
mengirimkan pasukan garuda ke Palestina
c)
menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
d)
Indonesia menjadi anggota Internasional Law Commission
e)
Indonesia menjadi anggota pertama dewan HAM
22.
Hubungan internasional antar negara sangat penting yaitu sebagai konsekuensi bagian dari masyarakat internasional. Bagi Bangsa Indonesia hubungan internasional merupakan suatu keharusan karena merupakan bentuk pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab. Berdasarkan hal tersebut, arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah ....
a)
mewujudkan kepentingan nasional
b)
merupakan salah satu dampak pengakuan de facto
c)
menjamin persatuan dan persaudaraan antar negara
d)
meminimalisir konflik politik yang terjadi antarnegara
e)
menjamin terwujudnya perdamaian dunia
23.
Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut ini yang merupakan contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu ….
a)
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
b)
melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
c)
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
d)
memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
e)
memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
24.
Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah ....
a)
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
b)
bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
c)
memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
d)
netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
e)
bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia
25.
Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakkan hukum tersebut sangat penting dilakukan untuk mewujudkan ....
a)
kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
b)
menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
c)
meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
d)
terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
e)
terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
26.
Pemberontakan APRA di Bandung yang dipimpin oleh Westerling telah menimbulkan penderitaan yang amat pedih bagi masyarakat Indonesia. Ribuan rakyat yang tidak berdosa dibunuh secara kejam oleh tentara APRA. Kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu ….
a)
genosida
b)
kejahatan kemanusiaan
c)
invasi atau penjajahan
d)
kejahatan perang
e)
politik apartheid
27.
Indonesia adalah negara yang mengakui, menghormati adanya HAM dan berusaha untuk menegakkan HAM. Alasan politis dari upaya diwujudkannya pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ….
a)
penegakkan HAM merupakan indikator negara demokratis
b)
pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan
c)
jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi
d)
penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara
e)
penegakkan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Presiden
28.
Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....
a)
bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
b)
bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
c)
membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
d)
bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
e)
meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan
29.
Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah , masyarakat, bangsa dan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat adalah ....
a)
tidak tawuran
b)
memiliki KTP
c)
tidak menyontek ketika ulangan
d)
ibadah tepat waktu
e)
mematuhi perintah orang tua
30.
Ada sepuluh pilar demokrasi konstitusional di Indonesia diantaranya adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Makna dari demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah ….
a)
memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat
b)
berlandaskan pada kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
c)
mengembangkan profesionalitas aparat penegak hukum
d)
menuntut kecerdasan rakyat di segala bidang
e)
menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam seluruh aspek kehidupan rakyat
31.
Ada sepuluh pilar demokrasi konstitusional di Indonesia diantaranya adalah demokrasi berkeadilan sosial. Hal ini mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia tidak memberikan keistimewaan atau hak-hak khusus pada sekelompok orang atau golongan. Berdasarkan hal tersebut, alasan pentingya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah ….
a)
penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dapat menghilangkan kesenjangan di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia
b)
demokrasi mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional
c)
penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ditujukan untuk menciptakan citra positif seluruh rakyat Indonesia di dunia internasional
d)
sistem demokrasi di Indonesia dapat memperjelas perbedaan peran berbagai lembaga negara dalam berbagai dimensi kehidupan
e)
sistem demokrasi di Indonesia dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan rakyat Indonesia
32.
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik memiliki arti kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan alamnya. Berikut ini yang bukan merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik adalah ....
a)
kesatuan falsafah dan ideologi negara
b)
pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah Indonesia
c)
mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional
d)
persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka bela negara
e)
ancaman terhadap satu daerah dianggap ancaman terhadap seluruh bangsa
33.
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan ekonomi memiliki arti kekayaan wilayah nusantara merupakan milik bersama bangsa. Berikut ini yang merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan ekonomi adalah ....
a)
pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan wilayah Indonesia
b)
kesatuan falsapah dan ideologi negara
c)
mempersatukan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional
d)
pemerataan dalam kemajuan masyrakat serta adanya keselarasan kehidupan sesuai dengan kemajuan bangsa
e)
ancaman terhadap satu daerah dianggap ancaman terhadap seluruh bangsa
34.
Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah ....
a)
terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
b)
kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
c)
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
d)
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
e)
jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah
35.
Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sangat dinamis. Adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kokoh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah ….
a)
Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
b)
persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat Bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lainnya
c)
paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsanya pun semakin kokoh dan selalu dijaga
d)
investasi asing di suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan
e)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional
36.
Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah ....
a)
Menjadikan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan
b)
meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap suku atau daerhanya melebihi kecintaannya kepada negara
c)
memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional untuk menunjang kemajuan negara
d)
memperkuat kedudukan pemerintah pusat di atas pemerintah daerah atau pemerintahan tradisional
e)
memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan bangsa
37.
Kemajuan IPTEK secara tidak langsung menyebabkan perekonomian dunia dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Berdasarkan hal tersebut, contoh sikap selektif bangsa Indonesia dalam merespon kemajuan IPTEK di bidang ekonomi adalah ….
a)
Menerapakan sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat
b)
melakukan amandemen UUD NRI 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum
c)
mempertimbangkan isu-isu internasional dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi
d)
mempertimbangkan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkat pemerintahan
e)
mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses liberalisasi ekonomi yang dikendalikan negara maju
38.
Tidak kita pungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dampak posistif pengaruh IPTEK bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ….
a)
adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa
b)
nilai-nilai demokrasi dapat menegakkan supremasi militer dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga stabilitas dan ketahanan nasional dapat terwujud
c)
nilai-nilai keterbukaan dapat mendorong masyarakat untuk berorientasi kepada budaya negara maju, sehingga dapat memajukan pola pikir masayarakat Indonesia
d)
adanya kebebasan dapat meningkatkan persaingan di berbagai dimensi kehidupan yang pada akhirnya dapat memperkokoh keutuhan bangsa
e)
nilai-nilai kebebasan dapat mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat Indonesia, sehingga kemakmuran masyarakat dapat terwujud
39.
kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi ialah ....
a)
meningkatnya investasi asing
b)
mencegah praktik KKN
c)
mencontoh dan belajar iptek dari negara lain untuk kemajuan dan kesejahteraan kita
d)
menguatnya supremasi hukum
e)
meningkatnya partisipasi politik masyarakat
40.
Sikap selektif terhadap dampak kemajuan IPTEK dapat dipertegas diantaranya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. Bentuk kegiatan konkretnya untuk mewujudkan hal tersebut adalah ....
a)
perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional
b)
menerima investor asing tanpa syarat
c)
menolak tegas semua pengaruh IPTEK dalam semua aspek kehidupan
d)
menerima sepenuhnya pengaruh IPTEK
e)
membatasi impor dari dari negara lain
41.
Bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….
a)
Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi
b)
Gubernur dan Wakil Gubernur
c)
Gubernur dan Sekretariat Daerah
d)
Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah
e)
Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah
42.
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi yaitu fungsi layanan, pengaturan dan pemberdayaan. Yang termasuk fungsi pengaturan adalah ….
a)
menyediakan infra struktur ekonomi
b)
menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup
c)
sebagai motivator bagimasyarakat
d)
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang sama
e)
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminasi
43.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang dibeikan kepada daerah otonom. Berikut ini yang bukan merupakan titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada wilayah kabupaten/kota adalah ….
a)
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat memperkuat NKRI
b)
wilayah kabupaten/kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan
c)
wilayah kabupaten/kota lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya
d)
wilayah kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan
e)
penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan kepada masyarakat
44.
UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan, Pasal dan Penjelasan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari empat alinea dan masing-masing alinea mempunyai makna yang sangat jelas, makna dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah ….
a)
Cita-cita dan tujuan Negara Indonesia
b)
Perjuangan rakyat Indonesia
c)
Pernyataan Indonesia yang menetang penjajahan
d)
Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah Bangsa Indonesia
e)
Penjajah memeberikan Kemerdekaan kepada Indonesia tanpa syarat
45.
Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antar lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu ....
a)
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
b)
Presiden mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
c)
Presiden mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
d)
Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
e)
Presiden menerima penempatan duta dari negara lain
46.
Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang membedakan nilai unitaris dengan nilai dasar desentralisasi teritorial ialah ....
a)
Nilai unitaris menekankan pada kesatuan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.
b)
Nilai unitaris menekankan pada pengelompokan jenis pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pemusatan seluruh urusan pemerintahan di tangan pemerintah pusat.
c)
Nilai unitaris menekankan pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan negara oleh pemerintah daerah
d)
Nilai unitaris menekankan pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.
e)
Nilai unitaris menekankan pada pembagian kewenangan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah daerah.
47.
Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !
(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah (3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat (4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa (5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....
a)
(2), (4) dan (5)
b)
(1), (3) dan (5)
c)
(2), (3) dan (4)
d)
(1), (2) dan (3)
e)
(3), (4) dan (5)
48.
Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!
(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia
(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia
(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia
(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara
(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN
(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia
Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....
a)
1), (2) dan (3)
b)
(1), (3) dan (5)
c)
(2), (4) dan (6)
d)
(3), (4) dan (5)
e)
(4), (5) dan (6)
49.
Berikut ini beberapa aspek wawasan nusantara
1) Ideologi
2) Kependudukan
3) Politik
4) Kewilayahan
5) Ekonomi
6) Kekayaan alam
7) Pertahanan/keamanan
Berdasarkan data tersebut, yang merupakan aspek panca gatra wawasan nusantara ditunjukan oleh nomor ….
a)
1, 3 dan 5
b)
2, 4 dan 5
c)
1, 2 dan 3
d)
3, 5 dan 7
e)
4, 6 dan 7
50.
Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan integrasi nasional. Ancaman tersebut ada di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut diataranya:
1) munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu;
2) munculnya berbagai paham radikal dalam bentuk aksi terror kepada pemerintah maupun masyarakat;
3) gejala bangkitnya kembali komunisme, meskipun paham ini sudah dilarang oleh negara;
4) gaya hidup individualistis yang semakin melunturkan budaya gotong royong pada masyarakat Indonesia;
5) munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri
6) Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas;
Berdasarkan data di atas, yang merupakan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial adalah ....
a)
1, 3 dan 5
b)
1, 2 dan 3
c)
2, 3 dan 4
d)
3, 4, dan 5
e)
4, 5 dan 6
100 %
