NEW
Font size
WorksheetsSejarah Indonesia XI
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Wakil presiden pertama Indonesia adalah . . . . .
Drs. Moh. Hatta
Amir Syarifuddin
Moh. Roem
Sutan Syahrir
Muhammad Yamin
Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia merupakan judul pidato . . . . .
Ir. Soekarno
Panitia Sembilan
Prof. Dr. Supomo
Muhammad Yamin
Wikana
Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah . . . .
dr. Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Prof. Dr. Supomo
Muhammad Yamin
Drs. Mohammad Hatta
Jakarta Charter merupakan pemberian nama pada hasil kerja panita sembilan oleh . . . .
Ir. Soekarno
Panitia Penghalus Bahasa
Prof. Dr. Supomo
para ahli bahasa
Muhammad Yamin
Tempat untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah . . . .
Rengasdengklok
Lembaga Bakteriologi
rumah Laksamana Muda Maeda
lapangan Ikada
Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta
Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang resmi ditandatangani oleh oleh . . . .
seluruh bangsa Indonesia
Ir. Soekarno
Sayuti Melik
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia
Ahmad Subarjo
Wakil Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati adalah . . . .
Drs. Moh. Hatta
Amir Syarifuddin
Moh. Roem
Sutan Syahrir
Ahmad Subarjo
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia didirikan di Kota . . . .
Medan
Tanjung Karang
Palembang
Bukittinggi
Padang
Semboyan ing ngarsa sung tulodho, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani dicetuskan oleh . . . .
Muhammad Yamin
Drs. Moh. Hatta
Ir. Soekarno
Prof. Dr. Supomo
Ki Hajar Dewantoro
Meskipun wilayahnya dipersempit, RI secara diplomatik menganggap menang dalam Perundingan Linggarhati karena . . . .
dunia internasional mengetahui keberadaan Indonesia
perundingan dilaksanakan di Indonesia
Belanda bersedia diajak berunding
bangsa Indonesia menyetujui hasilnya
Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda
Pertempuran Surabaya 10 November 1945 diawali dengan insiden tertembaknya perwira Inggris . . . .
Mayor Jenderal D.C. Hawthorn
Mayor Jenderal E.C. Mansergh
Mayor Jenderal H.M Chamber
Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby
Letnan Jenderal Sir Philip Christison
Salah satu penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23-29 Maret 1946 adalah . . . .
terjadinya pertempuran antara sekutu dengan rakyat Bandung yang menyebabkan hancurnya kota Bandung Selatan
terjadinya aksi pembumihanguskan kota Bandung Selatan oleh rakyat Bandung Selatan
terjadinya aksi pembuminghasukan kota Bandung oleh Sekutu
rakyat Bandung tidak mau menyerahkan senjatanya dan menolak meninggalkan kota Bandung
Belanda telah melakukan pembakaran terhadap kota Bandung
Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947 dikarenakan . . . .
Indonesia menolak Gendarmerie dan pembentukan pemerintah federal
Belanda menolak keputusan perundingan Linggarjati
tentara Indonesia melakukan penyerbuan terhadap pertahanan Belanda
adanya perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat
penolakan Indonesia terhadap isi perjanjian Linggarjati
Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya disebabkan ultimatum sekutu tanggal 9 November 1945 yang berisi . . . .
rakyat yang memiliki senjata apu harus diserahkan kepada Belanda
para pemimpin dan seluruh rakyat agar mau menyerahkan diri
agar seluruh laskar rakyat segera meninggalkan Surabaya
agar rakyat Surabaya mau mengosongkan Kota Surabaya
agar Gubernur Suryo segera meletakkan jabatannya
Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menghasilkan keputusan penting bagi kehidupan kenegaraan Indonesia, yaitu . . . .
pengesahan UUD 1945
penetapan anggota PPKI
pembubaran BPUPKI
persetujuan anti penjajahan
penggatian anggota PPKI
Sebelum adanya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 terdapat partai tunggal yang diberi nama . . . .
Masyumi
PNI
PKI
NU
PSH
UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi Indonesia oleh lembaga . . . .
Volksraad
Jawa Hokokai
Cuo Sangi In
Dokuritsu Jumbi Inkai
Dokurutsi Jumbi Coosakai
Pada awal kemerdekaan fungsi DPR untuk sementara dijalankan oleh . . . .
PPKI
KNIP
Panitia Kecil
KNID
Konstituante
Salah satu hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah RI menjadi . . . .
7 Provinsi
8 Provinsi
9 Provinsi
12 Provinsi
20 Provinsi
Perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer ditandai dengan terbitnya . . . .
Maklumat Wakil Presiden No. X
Maklumat KNIP No.5 tahun 1945
Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945
Maklumat tanggal 3 November 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
