NEW
Font size
WorksheetsLATIHAN PSAT XI IPS 2023
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dari pernyataan tersebut maka pemerintah melaksanakan APBN sebagai fungsi ....
Otorisasi
Perencanaan
Pengawasan
Distibusi
Stabilisasi
Perhatikan beberapa gambar tersebut :
Alokasi
Distribusi
Stabilisasi
Anggaran
Perencanaan
Berikut adalah pendapatan pemerintah pusat dan daerah :
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 2), dan 5)
2), 3), dan 5)
2), 4), dan 5)
Perhatikan sumber penerimaan pemerintah berikut :
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (5)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
Perhatikan APBN di bawah ini : (dalam triliun rupiah)
Posisi surplus sebesar Rp 868,1 T di sebabkan kegiatan ekonomi meningkat
Posisi deficit sebesar Rp 868,1 T di sebabkan pengeluaran lebih besar
Posisi APBN seimbang karena keadaan ekonomi stabil
Posisi surplus sehingga tidak memerlukan pinjaman dari luar negeri
Posisi deficit karena pengeluaran pemerintah menurun daripada penerimaan
Berikut ini adalah matriks yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam APBN:
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Sumber-sumber penerimaan APBN terdiri dari Pendapatan Dalam Negeri dan Penerimaan Hibah. Sumber Penerimaan Dalam Negeri yang paling besar bersumber dari....
Penerimaan perpajakan
Pendapatan SDA baik migas maupun non migas
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Pendapatan BLU
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Salah satu pendapatan APBD adalah dengan memperoleh dana yang bersumber dari APBN. Jika dana tersebut dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dana yang dimaksudkan adalah ....
Dana Alokasi Khusus (DAU)
Dana Otonomi Khusus (DAK)
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Penyesuaian
Dana Perimbangan
Pada tahun 2019 pemerintah daerah menjual asset berupa gedung dan bangunan kepada pihak swasta. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan pos penerimaan daerah. Penerimaan ini akan dicatat dalam…
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Bagi hasil laba BUMD
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Perhatikan data berikut:
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Dalam anggaran tahun 2017, Pemerintah Daerah “X” menaikkan APBD yang cukup signifikan untuk membiayai pembangunan. Dampak kenaikan APBD tersebut bagi perekonomian masyarakat adalah ....
Menurunkan pendapatan masyarakat
Menaikkan angka pengangguran
Menurunkan daya beli masyarakat
Berkurangnya angka pengangguran
Produktivitas menjadi rendah
Perhatikan macam-macam pendapatan daerah berikut :
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Berikut ciri-ciri pajak dan retribusi:
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Perhatikan table tentang macam-macam tarif pajak :
I merupakan tarif progresif sedangkan II tarif pajak tetap
I merupakan tarif progresif sedangkan IV tarif pajak proporsional
II merupakan tarif tetap sedangkan IV tarif pajak degresif
III merupakan tarif tetap sedangkan IV tarif pajak berubah
II merupakan tarif proporsional sedangkan III tarif pajak tetap
Perhatikan tabel berikut :
A1 dengan B1
A1 dengan B2
A3 dengan A1
A4 dengan B5
A5 dengan B4
Pemerintah daerah memperoleh beberapa pungutan yang merupaka pembayaran kepada kas daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa daerah seperti parkir, kebersihan, ijin bangunan, dan lain-lain. Penerimaan seperti ini disebut…
Iuran daerah
Pajak daerah
Retribusi
Sumbangan
Subsidi
Perhatikan macam-macam pajak berikut :
A1, A2, dan B1
A1, A3, dan B1
A2, B1, dan B2
A2, B1, dan B4
A3, B2, dan B3
Perhatikan macam-macam pajak berikut
A1, A3, dan B4
A1, B1, dan B3
A2, A3, dan B2
A2, B2, dan B4
A3, A4, dan B4
Seorang pebulutangkis memperoleh juara. Karena juara maka dia berhak mendapat hadiah. Hadiah yang diterima tersebut akan dikenai pajak yang berupa…
Pajak Pertandingan
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penghasilan
Pajak Perseorangan
Pajak Kejuaraan
Dengan keberadaan MEA, mengharuskan setiap negara anggota ASEAN harus ikut dalam sebuah pasar bebas yang merupakan kawasan pasar tunggal. Hal ini akan membawa dampak positif dan negatif bagi setiap negara yang tergabung.
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(3), (4), dan (5)
Setelah Indonesia menandatangani perjanjian ACFTA, produk elektronik yang berasal dari negara Cina membanjiri pasar dalam negeri. Perdagangan bebas ini membuat kegiatan ekspor impor lebih mudah. Dampak perjanjian ACFTA bagi perekonomian nasional adalah....
Memperluas lapangan kerja dalam negeri khususnya produk ekspor
Membangkitkan minat berinvestasi bagi para pemilik modal melalui sektor perdagangan
Meningkatkan harga bahan baku industri elektronik untuk masyarakat
Melemahkan daya saing produk dalam negeri sehingga menurunkan angka produksi agregat
Memunculkan berbagai inovasi produk gadget baru di berbagai perusahaan elektronik
OPEC sebagai organisasi internasional sangat penting perannya bagi dunia internasional. Banyak negara yang tergantung pada kebijakan organisasi ini. Adapu tujuan didirikannya OPEC adalah ....
A. Tujuannya untuk memajukan perdagangan internasional
Tujuannya untuk memajukan neraca pembayaran suatu negara
Tujuannya meminjamkan dana dan bantuan untuk negara-negara berkembang
Tujuannya untuk menstabilkan harga minyak dunia
Tujuannya untuk menyusun politik perdagangan bersama
Kerjasama ekonomi internasional dapat berupa kerjasama bilateral, regional, multilateral, maupun antar regional. Berikut ini yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional adalah....
ILO, IMF, dan AFTA
ASEAN, AFTA, dan OPEC
UNDP, ADB, dan MEE
MEE, MEA, dan APEC
NAFTA, ILO, dan IDA
Seiring dengan berkembangnya pasar bebas, maka kerjasama ekonomi antar negara mutlak diperlukan. Berikut ini yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi multilateral adalah ....
ASEAN, APEC. OPEC
IMF , OPEC, UNESCO
Indonesia dengan Jepang
NAFTA, AFTA, EEC
A. Uni Eropa, MEA, IDB
Perhatikan pernyataan berikut:
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Tn Rahardian merupakan orang yang kaya. Dia mempunyai tanah seluas 100 m2 dengan taksiran harga jual Rp 1.500.000,00. Diatas tanah tersebut terdapat bangunan seluas 750 m2 dengan taksiran harga jual Rp 1.600.000,00/m2. Jika NJOPTKP sebesar Rp 12.000,00 maka PBB terutang yang harus dibayarkan oleh Tn Rahardian adalah ...
Rp 5.376.000,00
Rp 4.760.000,00
Rp 5340.000,00
Rp 3,750.000,00
Rp 2.688.000,00
Tn Anton mempunyai tanah seluas 1000 m2 dengan taksiran harga jual sebesar Rp 750.000,00/m2 dan diatasnya terdapat bangunan seluas 500 m2 dengan taksiran harga jual Rp 500.000,00/m2. Jika besarnya NJOPTKP yang ditentukan pemerintah setempat sebesar Rp 10.000.000,00 maka besarnya PBB yang terutang Tn Anton adalah ....
Rp 1.980.000,00
Rp 1.800.000,00
Rp 1.090.000,00
Rp 990.000,00
Rp 900.000,00
Perhatikan tabel PTKP tahun 2016/Tahun 2018 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan Tarif PTKP untuk menyelesaikan soal!
Diketahui Penghasilan Kena Pajak Tn Andika selama setahun sebesar Rp 302.000.000,00. Dengan menggunakan tabel tersebut diatas, maka besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Andika untuk tahun pajak tersebut adalah....
Rp 45.500.000,00
Rp 43.500.000,00
Rp 39.000.000,00
Rp 42.550.000,00
Rp 53.750.000,00
Perhatikan tabel PTKP tahun 2016/Tahun 2018 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan Tarif PTKP untuk menyelesaikan soal!
Tn Wisnu bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan netto per bulan Rp 15.000.000,00. Tuan Wisnu sudah beristri dengan 2 orang anak.
Dengan menggunakan tabel tersebut diatas, maka besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Wisnu untuk tahun pajak tersebut adalah....
Rp 9.785.000,00
Rp 10.876.000,00
Rp 11.875.000,00
Rp 11 .975.000,00
Rp 12.550.000,00
Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai pajak dan pungutan resmi lainnya (retribusi) adalah...
Pungutan pajak diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan pungutan resmi lainnya diatur berdasarkan undang-undang
Pajak tidak bisa dipungut oleh pemerintah daerah, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak bisa dipungut oleh pemerintah pusat
Pajak dipungut terhadap orang-orang tertentu yang terlibat pada penggunaan jasa pemerintah, sedangkan pungutan resmi lainnya dipungut secara umum
Imbalan jasa pajak bisa diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak bisa diterima secara langsung
Pajak bersifat memaksa, akan mendapat sanksi sesuai Undang-Undang apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban sedangkan retribusi apabila tidak membayar pungutan resmi lainnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
Ada berbagai macam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pernyataan berikut yang benar adalah....
Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlahnya terutangnya ditentukan oleh aparat pajak
With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak sendiri, dan melaporkan sendiri
Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak sendiri, dan melaporkan sendiri
Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan pihak ketiga
Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlahnya terutangnya ditentukan oleh seseorang yang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiscus
Berikut adalah jenis pajak:
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Beberapa contoh penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah :
(1) Untuk memperluas pasar di luar negeri , pemerintah memberikan potongan harga jual kepada negara sahabat
(2) Produsen gula di dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan gula di dalam negeri sehingga pemerintah membatasi impor gula
(3) Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri , pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan
(4) Agar jumlah beras di dalam negeri tercukupi dan kesejahteraan petani diperhatikan , pemerintah membolehkan impor beras dalam jumlah terbatas
(5) Pemerintah membatasi ekspor produk yang masih dibutuhkan di dalam negeri
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk penerapan kebijakan kuota adalah...
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Perhatikan ilustrasi neraca pembayaran negara kita pada tahun “X” sebagai berikut: (dalam periode X (dalam US $ Milliar)
Surplus sebesar US$ 25,88 M
Posisi seimbang sebesar US$ 25,99 M
Posisi defisit sebesar US$ 1,26 M
Posisi surplus sebesar US$ 1, 26 M
Posisi berimbang dengan saldo nol
Berikut matriks neraca pembayaran negara “ABC” tahun 2022: (dalam milliar)
Sisi kredit lebih besar daripada sisi debet dengan saldo surplus Rp 1.500 M
Sisi kredit lebih kecil daripada sisi debet dengan saldo deficit sebesar Rp 1.500 M
Jumlah transaksi debet dan kredit seimbang dengan jumlah sebesar Rp 7.800 M
Terjadi surplus pada neraca perdagangan sebesar Rp 7.700 M
A. Jumlah impor negara “ABC” lebih kecil dari ekspor
Salah satu dampak adanya pasar bebas yaitu adanya persaingan produk batik dalam negeri terhadap batik dari luar negeri. Dikarenakan harga batik dalam negeri lebih tinggi daripada batik luar negeri, mengakibatkan batik luar negeri mudah bersaing di dalam negeri. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara membatasi impor batik dari luar negeri.
Kuota impor
Kuota ekspor
Dumping
Tarif ekspor
Diversifikasi harga
Jika sebuah negara menjual produk elektronik “X” ke negara lain dengan harga US $ 2000, padahal untuk memproduksi barang tersebut mengeluarkan biaya sebesar US $ 2025 maka langkah yang diambil oleh pemerintah negara tersebut merupakan kebijakan ....
Penerapan tarif
Penerapan kuota ekspor
Diskriminasi harga
Pemberian subsidi
Dumping
Hasil kerja suatu negara ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Indonesia mengekspor HP dan mendapat keuntungan relatif sebesar 17.500 unit kursi rotan
Indonesia mengekspor kursi rotan dan mendapat keuntungan relatif sebesar 8.750 unit HP
Indonesia mengekspor kursi rotan dan mendapat keuntungan relatif sebesar 17.500 meter kursi rotan
China mengekspor HP dan mendapat keuntungan relatif sebesar 5.000 unit HP
China mengimpor kursi rotan dan mendapat keuntungan relatif sebesar 8.750 unit HP
Berikut tabel produksi per seorang dalam satu hari :
Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan ....
Inggris memproduksi kain katun, sedangkan Indonesia mengekspor wol
Inggris memproduksi baik kain katun maupun wol
Inggris memproduksi wol sedangkan Indonesia mengekspor kain katun
Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika memproduksi wol
Inggris mengekspor kain katun sedangkan Indonesia mengekspor wol
Salah satu kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi luar negeri. Kebijakan tersebut di namakan…
Kuota
Subsidi
Dumping
Pelarangan impor
Tariff
Berikut adalah matriks tentang manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional:
(1), (2), dan (3)
(1), (3), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
A. (3), (4), dan (5)
Sebuah organisasi ekonomi internasional ini yang bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Organisasi yang dimaksud adalah...
Asian Development Bank
International Monetary Fund
International trade Organization
Asia Pasific Ekonomic Corporation
Lnternational Labour Organization
Lembaga ekonomi internasional yang bertujuan membantu negara-negara yang memiliki mayoritas warga negara beragama Islam dalam pembangunan ekonomi dan sosial di sebut....
IDA
IDB
OPEC
WTO
ILO
Organisasi ekonomi internasional ini bertugas mengatur masalah tariff perdagangan dunia dan salah satunya tujuannya menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan. Organisasi ekonomi internasional yang dimaksud adalah....
Word Trade Organization
Word Bank
International Monetary Fund
International Trade Organization
International Development Bank
Dengan keberadaan MEA, mengharuskan setiap negara anggota ASEAN harus ikut dalam sebuah pasar bebas yang merupakan kawasan pasar tunggal. Hal ini akan membawa dampak positif dan negatif bagi setiap negara yang tergabung.
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(3), (4), dan (5)
Berikut ini adalah suatu kegiatan yang menyebabkan devisa suatu negara bertambah…
Memberikan pinjaman luar negeri
Mengekspor barang ke luar negeri
Pemerintah menjual valuta asing demi menstabilkan kurs
Menjual barang di dalam negeri
Salah satu kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah adalah menurunkan biaya produksi dalam negeri agar produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi luar negeri. Kebijakan tersebut dinamakan ….
subsidi
kuota
dumping
impor
Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain ….
Menguasai negara lain
Mendapatkan devisa
Menunjukkan kekayaan negara
Memperluas wilayah negara
Catatan sistematis transaksi ekonomi internasional antar penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu disebut …
Neraca barang
Neraca pembayaran
Neraca internasional
Neraca perdagangan
Neraca moneter
Tujuan ekonomi dari perdagangan internasional suatu negara antara lain berikut ini kecuali untuk ....
Meningkatkan lapangan kerja
Manjaga stabilitas kurs valuta asing
Meningkatkan investasi dalam negeri
Meningkatkan ketahanan dari ancaman luar negeri
Memperluas pasar
Indonesia melakukan kerja sama dalam perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam cair dan hasil bumi, sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimport kendaraan karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah ….
Kerjasama kawasan negara tetangga
Perbedaan sumber daya manusia
Penghematan Biaya produksi/efesiensi
Perbedaan selera konsumsi masyarakat
Perbedaan budaya
APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. fungsi tersebut adalah....
Fungsi distribusi
Fungsi alokasi
Fungsi stabilisasi
Fungsi perencanaan
Fungsi pengawasan
Semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian laba atas BUMN dan pendapatan BLU disebut....
Penerimaan Hibah
Penerimaan perpajakan
Penerimaan bukan pajak
Pendapatan pajak dalam negeri
Pendapatan pajak perdagangan Internasional
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus disebut....
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana tranfer daerah
Dana hibah
Dana perimbangan
Pihak yang bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk RUU PAN adalah....
Presiden
BPK
Menteri Keuangan
DPR
DPRD
Pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan disebut....
Pajak daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana perimbangan
Retribusi daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu disebut....
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Retribusi daerah
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana perimbangan
Pendapatan Asli Daerah
Berikut yang termasuk pengeluaran rutin dalam APBN adalah....
Belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan belanja barang
Belanja pegawai, subsidi, dan biaya pembangunan
Belanja barang, subsidi, dan biaya pembangunan
Belanja pegawai, belanja barang, dan biaya pembangunan
Subsidi, biaya pembangunan, dan gaji pegawai
Salah satu asas penyusunan APBN adalah kemandiria, yang berarti....
Sumber penerimaan dari bantuan asing ditambah
Pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap
Mengutamakan pembangunan yang lebih bermanfaat
Pengeluaran dalam negeri makin ditinggalkan
Sumber penerimaan dalam negeri kian ditingkatkan
Jika anggaran negara mengalami surplus, berarti....
Jumlah penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara
Jumlah penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara
Jumlah penerimaan pembangunan lebih kecil daripada pengeluaran pembangunan
Jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran pembangunan
Jumlah penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara
