wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TEST SOAL PEMILU

Total questions: 100

Worksheet time: 2hrs 40mins

Name
Class
Date
1.

1. Landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu 1955 sebagai Pemilu pertama adalah?

a)

Pasal 33 UUDS 1950.

b)

Pasal 34 UUDS 1950.

c)

Pasal 35 UUDS 1950.

d)

Pasal 36 UUDS 1950.

2.

2. Penyelenggaraan Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu?

a)

UU Nomor 5 Tahun 195

b)

UU Nomor 6 Tahun 1953.

c)

UU Nomor 7 Tahun 1953.

d)

UU Nomor 10 Tahun 1953.

3.

Syarat usia memilih dalam Pemilu 1955 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam Pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam Pemilu 1955 adalah?

a)

16 tahun.

b)

17 tahun.

c)

18 tahun

d)

19 tahun.

4.

Daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 1955 adalah sebanyak?

 

a)

16 daerah pemilihan.

b)

25 daerah pemilihan.

c)

27 daerah pemilihan.

d)

32 daerah pemilihan.

5.

Syarat usia minimal bagi calon anggota Konstituante dan anggota DPR dalam Pemilu 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam Pemilu-Pemilu setelah reformasi. batas minimal usia calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilu 1955 adalah?

a)

22 tahun.

b)

23 tahun.

c)

24 tahun.

d)

25 tahun.

6.

Dalam Pemilu 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut.  Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan?

 

a)

Metode kuota.

b)

Metode divisor webster.

c)

Metode fixed vote.

d)

Metode penentuan nilai kursi.

7.

Dalam Pemilu 1955, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Total anggota Konstituante yang dipilih adalah sebanyak?

a)

500 orang.

b)

510 orang.

c)

514 orang.

d)

524 orang.

8.

Di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota Konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini, kecuali?

a)

masyarakat adat.

b)

Papua.

c)

Eropa.

d)

Tionghoa.

9.

Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang?

a)

UU Nomor 10 Tahun 1953.

b)

UU Nomor 15 Tahun 1969.

c)

UU Nomor 7 Tahun 1953.

d)

UU Nomor 10 Tahun 1970.

10.

Dalam Pemilu 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah?

a)

gabungan beberapa Daerah Tingkat I.

b)

bagian dari Daerah Tingkat I.

c)

Daerah Tingkat I.

d)

seluruh wilayah negara.

11.

Anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, dalam sejarah Pemilu Indonesia, anggota Angkatan Bersenjata juga pernah menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, dalam perkembangannya hak pilih anggota Angkatan Bersenjata kemudian dibatasi. Untuk pertama kali hak pilih anggota Angkatan Perang dibatasi pada Pemilu?

a)

Pemilu 1999.

b)

Pemilu 1997.

c)

Pemilu 1977

d)

Pemilu 1971.

12.

Pemilu 1977 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang diketua oleh?

a)

Menteri Dalam Negeri.

b)

Menteri Kehakiman.

c)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

d)

Wakil Presiden.

13.

Terejadinya kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan kepartaian partai politik secara hukum dilatarbelakangi oleh

a)

Kebebasan berserikat dan berkumpul

b)

Kebebasan melakukan kegiatan

c)

Hak milik anggota legislative

d)

     Hak samam bagi semua penduduk

e)

   Kebebasan dalam memilih

14.

Panwaslu kelurahan/desa di tetapkan dengan keputusan

a)

Ketua bawaslu kabupaten kota

b)

Ketua Panwaslu Kecamatan

c)

Kepala Sekretarian Panwaslu Kecamatan

d)

Ketua Sekretariat Bawaslu Provinsi

e)

Ketua Bawaslu

15.

Berikut ini adalah contoh kepemimpinan yang baik

a)

Suka menolong

b)

Tidak Sombong dengan Karyawan

c)

Mengerjakan Pekerjaan Kantor Sendiri

d)

Ramah tamah

e)

Tidak bersifat dominan dan memberi kesempatan pada yang lainnya

16.

DPSHP daftar pemilih sementara hasil perbaikan digunakan untuk menyusun

a)

Daftar Pemilih

b)

DPS daftar Pemilih Sementara

c)

DPT Daftar Pemilih Tetap

d)

DCS daftar Calon Sementara

e)

DCT Daftar Calon Tetap

17.

Dalam pemilu setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara orang lain. hal itu sesuai dengan pelaksanaan asas pemilu

a)

Jujur

b)

Adil

c)

Lansung

d)

Umum

e)

Rahasia

18.

Tahapan kampanye dilaksanankan........

a)

Sejak ditetapkan DCT / paslon presiden sampai dimulai masa tenang

b)

Sejak tiga hari setelah ditetapkan DCT / paslon presiden sampai dengan dimulainya masa tenang

c)

Sejak ditetapkan adcs sampai dimulai masa tenang

d)

Sejak tigahari setelah di tetapkan dcs sampai dengan dimulainya masa tenang

e)

Sejak 7 hari setelah di tetapkan dct/paslon presiden sampaidengan dimulainya masa tenang

19.

Nilai dibawah ini merupakan wewenang panswaslu kecamatan sebagai mana di atur dalam pasal 106 UU no.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kecuali..........

a)

Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pelaturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu

b)

Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasijkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak pihak yang di atur dalam UU ini

c)

Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui bawaslu kabupaten kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini

d)

Mengambil alih sementara tugas wewenang dan kewajiban panwaslu kelurahan/desa setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu kabupaten kota, jika panwaslu kelurahan/desa berhalangan sementara akibat dikenai snagsi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

e)

Mengambil keputusan berdasarkan kewenangan tentang penanganan pelanggaran diwilayah kecamatan tanpa konsultasi dengan bawaslu kabupaten

20.

Apabila terjadi tindak pidana pemilu maka pelaku dugaan pelanggaran tersebut akan di periksa oleh tim yang dinamakan gakkumdu , yang terdiri dari..........

a)

KPU, BAWASLU, dan KEPOLISIAN

b)

BAWASLU, DKPP, dan Kejaksaan

c)

BAWASLU, KPU, dan Kepolisian

d)

BAWASLU, Kejaksaan dan kepolisian

e)

BAWASLU Provinsi, BAWASLU KAbupaten, dan Kepolisian

21.

Manakah jawaban dibawah ini yang bukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu........

a)

Pelanggaran terhadap tindakan yang dilakukan kpu secara melanggar hukum

b)

Keberpihakan terhadap peraturan perundang undangan mengenai pemilu

c)

   Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu

d)

Mengeluarkan pendapat untuk mendukung peserta pemilu tertentu

e)

Terlibat dalam kampanye peserta pemilu

22.

1Pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan keterpilihan adalah asas pemilihan.....

a)

Bebas

b)

Rahasia

c)

Jujur

d)

Kepastian Hukum

e)

Umum

23.

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republic sebagaimana yangv di atur dalam pasal 1 UU 1945, ialah Negara yang bedasarkan atas........

a)

Kekuasaan.

b)

Pancasila

c)

Hukum

d)

UUD 1945

e)

Keinginan Pendiri Bangsa

24.

Seketariat paswaslu kecamatan secara fungsional bertanggung jawab terhadap.....

a)

Kepala seketariat atau coordinator seketariat bawaslu kabupaten kota

b)

Ketua panwaslu kecamatan

c)

Kepala kesetariat paswaslu kecamatan

d)

Ketua bawaslu kabupaten kota

e)

Semua salah

25.

Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan dalm kehidupan bermasyarakat yang tidak membedakan suku, agama, dan ras merupakan butir pengamalan pancasila pada...

a)

Sila ke 5

b)

Sila ke 4

c)

Sila Ke 3

d)

Sila Ke 2

e)

Semua Benar

26.

Negara Indonesia sebagai negar hukum, dasar hukum Negara Indonesia adalah.....

a)

Perjanjian internasional

b)

Pengakuan dari Negara lain

c)

Pancasila

d)

Undang undang dasar 1945

e)

Peraturan perundang undangan

27.

Salah satu sebab dilakukan perhitungan ulang di TPS adalah

a)

Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda husus pada surat suara

b)

Lebih dari seorang pemilih mengguanakan hak pilih pada TPS yang sama

c)

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah di gunakan oleh pemilih

d)

Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tatacara yang di tetapkan

e)

Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah

28.

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu....

a)

Paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

b)

Paling lama 7 hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

c)

Paling lama 14 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

d)

Paling lama 14 hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

e)

Paling lama 3 hari sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu

29.

Jika ada potensi dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan tahapan pemuktahiran data pemilih, setrategi apa yang harus dilakukan dalam pencegahan sebagai panwaslu kecamatan

a)

Langsung dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilu

b)

Melakukan saran perbaikan, jika saran perbaikan tidak ditindak lanjuti maka dijadikan temuan pelanggaran pemilihan

c)

Tanpa basabasi langsung berikan sangsi

d)

Melihat saja dan menyimak

e)

Menasehati dan tanpa memberi saran perbaikan

30.

Ketentuan mengenai pemantau pemilu berikut ini yang benar adalah...

a)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telak di akreditasi oleh KPU

b)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang telah di akreditasi oleh KPU sesuai wilayah kerjanya

c)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang diakreditasi oleh BAWASLU, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota

d)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang diakreditasi oleh pemerintah

e)

Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau pemilu yang diakreditasi 0leh KPU dan BAWASLU

31.

Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodek 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali. Hal ini didasarkan pada...

a)

UUD NRI tahun 1945 bab III pasal 4 ayat 1

b)

UUD NRI tahun 1945 bab III pasal 7

c)

UUD NRI tahun 1945 bab I pasal 1 ayat 2

d)

  UUD NRI tahun 1945 bab VI pasal 28

e)

UUD NRI tahun 1945 bab III pasal 4 ayat 2

32.

Setiap warga Negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan, hal tersebut merupakan ciri Negara demokrasi yaitu

a)

Adanya pemilu berkala

b)

Adanya supremasi hukum

c)

Adanya akuntabilitas politik

d)

Bebas berpendapat berserikat dan berkumpul

e)

   Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

33.

Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut

a)

Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggar

b)

Peningkatan kerjasama antar lembaga

c)

Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu

d)

Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pe

e)

Semua benar

34.

Berikut ini adalah definisi kampanye menurut undang undang no 7 tahun 2017 adalah ....

a)

Kampanye pemilu adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program partai

b)

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan calon anggita legislative

c)

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu dan atau tim kampanye untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calonnya

d)

Kampanye pemilu adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan atau program peserta pemilu

e)

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu

35.

Negara kesatuan republik indinesia menganut system pemerintahan

a)

Presidensil

b)

Parlementer

c)

Presidensil dengan kekhususan

d)

Parlementer dengan Kombinasi

e)

Semua Jawaban salah

36.

Setelah pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan, maka PPS menyerahkan rangkap salinan daftar pemilih tetap kepada......

a)

PPK

b)

Panwascam

c)

KPU/KIP KAB

d)

Saksi Partai

e)

Pengawas TPS

37.

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain, ketentuan tersebut di atur dalam Undang undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal

a)

280 ayat I huruf C

b)

280 ayat I huruf D

c)

280 ayat I huruf E

d)

280 ayat I huruf F

e)

280 ayat I huruf G

38.

Pengawas pemilu melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan lain sesuai dengan kewenangan masing masing dengan menggunakan formulir penerusan pelanggaran di luar perundang undangan pemilu yang dituangkan dalam formulir model

a)

B 1

b)

B 14

c)

B 11

d)

B 12

e)

B 13

39.

Perwujudan pengamalan nilai nilai yang terkandung dalam sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus di kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah

a)

Suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan

b)

Menghormati umat agama lainmelaksanakn ibadahnya

c)

Mencintai tanah air dari berbangsa sebagai bangsa Indonesia

d)

    Melaksanakan setiap hasil musyawarah dengan tanggung jawab

e)

   Bersamaan bersama-sama

40.

Pesyaratan bagi pejabat Negara yang hendak melakukan kampanye adalah...

a)

Dilakukan dihari kerja tanpa mengajukan cuti di luar tanggungan Negara

b)

Tidak menggunakan fasilitas Negara

c)

   Menggunakan program pemerintah

d)

Mengundurkan diri dari jabatannya

e)

Kampanye dengan biaya sendiri

41.

Perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarklar diri menjadi bakal calon anggita DPD kepada......

a)

KPU provinsi

b)

KPU kabupaten kota

c)

Bawaslu RI

d)

Bawaslu provinsi

e)

Bawaslu kabupaten/kota

42.

Ketepatan waktu dan kesesuaian jumlah produksi logistic pemilu merupakan focus pengawasan kegiatan.....

a)

Pencapaian logistic

b)

  Pengadaan logistic

c)

  Pendistribusian logistic

d)

   Pengamanan logistic

e)

   Penyimpanan logistic

43.

Pada pemilu 2024, surat suara yang akan di sediakan kpu akan memilih...

a)

DPR, DPD, dan DPRD

b)

DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden

c)

DPR, DPRD, gubernur, bupati/walikota, serta presiden dan wakil presiden

d)

DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati/walikota, serta presiden dan wakil presiden

e)

DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden

44.

Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara..........

a)

3 (tiga) hari

b)

21 (dua puluh satu) hari

c)

7 (tujuh) hari

d)

23 (dua puluh tiga) hari

e)

14 (empat belas) hari

45.

Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh

a)

  Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

b)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

c)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

d)

Ketua Bawaslu Provinsi atas nama Ketua Bawaslu RI

e)

Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Ketua Bawaslu Provinsi

46.

Dalam pengambilan keputusan, Pengawas pemilu Kabupaten/Kota harus melalui mekanisme Rapat Pleno yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk

a)

Kebijakan Pengawas Pemilu

b)

Surat Keputusan

c)

Berita Acara Rapat Pleno

d)

Surat Rekomendasi

e)

Risalah Rapat Pleno

47.

Tugas Pengawas TPS berakhir ……………. hari setelah hari pemungutan suara

a)

7 (Tujuh) hari

b)

14 (Empat Belas) hari

c)

21 (Dua Puluh Satu) hari

d)

5 (Lima) hari

e)

23 (Dua Puluh Tiga) hari

48.

Tugas dan Wewenang Pengawas TPS adalah sebagai berikut

a)

Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara

b)

  Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PPL

c)

Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan /atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara

d)

  Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL.

e)

     Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

49.

Pertama kali Pemilihan Umum dilaksanakan di Republik Indonesia adalah pada tahun.........

a)

1950

b)

1955

c)

1971

d)

1999

e)

2004

50.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tertuang dalam

a)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

b)

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

c)

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

d)

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

e)

Pasal 2 ayat (3) UUD 1945

51.

Anggota Panwas Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh

a)

KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

b)

Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

c)

DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d)

KPU, Bawaslu, dan DKPP

e)

DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

52.

Secara formil lembaga pengawas Pemilu pertama kali dibentuk pada pelaksanaan pemilu tahun

a)

1955

b)

  1971

c)

1982

d)

1999

e)

2004

53.

Pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi juga disertai dengan pemberian wewenang kepada lembaga ini. Berikut adalah wewenang yang dimiliki Bawaslu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali?

a)

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

b)

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu.

c)

menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

d)

merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

e)

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54.

Berikut ini yang bukan merupakan wewenang Bawaslu Provinsi adalah?

a)

merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

b)

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c)

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

d)

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

e)

mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55.

Berikut ini adalah kewajiban yang mesti dipenuhi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali?

a)

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya

b)

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

c)

menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

d)

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e)

. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56.

Sebagai bagian dari organ Bawaslu yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan sebagai berikut ini, kecuali?

a)

mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.

b)

mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.

c)

mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

d)

melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.

e)

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.

57.

Pada ranah pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Kecamatan juga memiliki sejumlah tugas. Berikut ini yang bukan menjadi bagian dari tugas Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan adalah?

a)

mengawasi pelaksanaan kampanye.

b)

mengawasi logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

c)

mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

d)

mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.

e)

mengawasi pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan TPS sampai ke PPK.

58.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seorang anggota Bawaslu Provinsi dapat diberhentikan sementara karena alasan sebagai berikut, kecuali:

a)

menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b)

menjadi tersangka dalam perkara tindak pelanggaran lalu lintas.

c)

menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu.

d)

apabila DKPP tengah melaksanakan proses verifikasi pengambilan keputusan pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran sumpah/janji jabatan dan kode etik.

e)

apabila DKPP tengah melaksanakan proses verifikasi pengambilan keputusan pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi karena alasan tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut.

59.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada :

a)

Bawaslu.

b)

Menteri Dalam Negeri.

c)

Pemerintahan Daerah Provinsi.

d)

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi.

e)

Gubernur.

60.

DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dibentuk paling lambat?

a)

15 hari sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah.

b)

21 hari sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah.

c)

1 bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah.

d)

45 bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah.

e)

2 bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah.

61.

Berikut ini merupakan wewenang yang dimiliki DKPP sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali?

a)

memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan

b)

memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

c)

melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

d)

memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

e)

memutus pelanggaran kode etik.

62.

Anggota Tim Pemeriksa Daerah terdiri dari sejumlah unsur. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut, kecuali?

a)

. DKPP.

b)

KPU Provinsi.

c)

Bawaslu Provinsi.

d)

Akademisi.

e)

Masyarakat.

63.

Salah satu sikap dan tindakan yang mesti dilakukan Penyelenggara Pemilu dalam rangka melaksanakan “prinsip terbuka” adalah?

a)

memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat.

b)

memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

c)

mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

d)

memberikan respons secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

e)

menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.

64.

Alasan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu harus memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap penyelenggara Pemilu yang diadukan, yaitu meliputi :

a)

penyelenggara Pemilu.

b)

 tim kampanye

c)

peserta Pemilu.

d)

masyarakat.

e)

rekomendasi DPR.

65.

Berikut ini adalah alat bukti yang dapat digunakan sebagai bukti telah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, kecuali :

a)

keterangan saksi.

b)

keterangan ahli.

c)

surat atau tulisan.

d)

sumpah.

e)

keterangan para pihak

66.

Apabila terjadi sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu diberi tugas untuk menyelesaikannya. Sebagian tugas Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut, kecuali?

a)

menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

b)

melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi.

c)

melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

d)

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

e)

mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

67.

Bawaslu Provinsi juga memiliki tugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang diterbitkan oleh?

a)

putusan DKPP.

b)

putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.

c)

putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten /Kota.

d)

keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

e)

keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat ASN oleh Gubernur.

68.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu juga mesti memenuhi sejumlah kewajiban. berikut ini yang bukan merupakan kewajiban Bawaslu adalah?

a)

bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.

b)

mencegah terjadinya praktik politik uang.

c)

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.

d)

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

e)

mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

69.

Jumlah anggota Panwaslu Luar Negeri adalah sebanyak?

a)

1 orang.

b)

2 orang.

c)

3 orang.

d)

4 orang.

e)

5 orang.

70.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertranformasi menjadi bagian dari kelembagaan Bawaslu yang bersifat permanen adalah berdasarkan Undang-Undang?

a)

UU Nomor 7 Tahun 2017.

b)

UU Nomor 10 Tahun 2016.

c)

UU Nomor 8 Tahun 2012.

d)

UU Nomor 15 Tahun 2011.

e)

UU Nomor 22 Tahun 2007

71.

Batas Minimal Syarat Jadi Pengawas pemilu Kecamatan adalah ...

a)

25 Tahun

b)

23 tahun

c)

19 tahun

d)

21 tahun

72.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan rujukan Penyelenggaraan Pemilu, kemudian dikeluarkan Perpu terbaru tahun 2022 terhadap Perubahan UU No 7 tahun 2017, yaitu Perpu ......

a)

Perpu No 1 tahun 2022

b)

Perpu No 2 tahun 2022

c)

Perpu No 1 tahun 2023

d)

perpu 3 tahun 2023

73.

Perbawaslu No 3 Tahun 2022 terkait apa ?

a)

Pengawasan Pemuktakhiran Data Pemilih

b)

Tata Kerja dan Pola Hubungan

c)

Tata Naskah

d)

layanan Advokasi Hukum

e)

Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

74.

KPU Kabupaten/Kota memiliki sejumlah tugas sebagai berikut, kecuali?

a)

menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.

b)

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c)

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

d)

mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

e)

menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.

75.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, KPU Kabupaten/Kota juga dibekali dengan sejumlah wewenang oleh UU Pemilu. Wewenang tersebut adalah sebagai berikut, kecuali?

a)

membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

b)

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

c)

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.

d)

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

e)

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

76.

Di bawah ini, yang bukan merupakan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah?

a)

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

b)

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

c)

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

d)

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

e)

melaksanakan putusan DKPP.

77.

Salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan. Kewajiban tersebut mesti dipenuhi KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama?

a)

1 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

b)

2 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

c)

3 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

d)

 5 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

e)

7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.

78.

pada Pemilu 2024, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (Provinsi) Aceh terdapat berapa dapil dan Berapa Kursi ?

a)

7 Dapil, dan 70 Kursi

b)

10 dapil, dan 81 Kursi

c)

8 dapil dan 91 Kursi

d)

12 dapil, dan 120 kursi

e)

15 dapil, dan 150Kursi

79.

Partai Peserta pemilu untuk pemilu 2024, terdapat berapa partai ?

a)

Parnas 17 dan Parlok 7 partai

b)

Parnas 18 dan parlok 8 partai

c)

parnas 16 dan parlok 5 partai

d)

parnas 15 dan parlok 8 partai

e)

parnas 17 dan parlok 7 partai

80.

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik, yaitu partai politik sebagai berikut :

a)

partai politik yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM.

b)

partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

c)

partai politik yang memperoleh suara dalam Pemilu.

d)

partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

e)

partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional dalam Pemilu.

81.

Pemberian bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD dihitung berdasarkan

a)

jumlah perolehan suara sah partai politik secara nasional.

b)

Jumlah suara sah partai politik dalam Pemilu pada masing-masing tingkatan.

c)

Jumlah kursi partai politik secara nasional.

d)

 Jumlah kursi partai politik pada masing-masing tingkatan.

e)

semua jawaban benar

82.

Sesuai Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011, sumbangan yang diterima partai politik harus dikelola berdasarkan prinsip berikut ini, kecuali :

a)

kejujuran

b)

keadilan

c)

kemandirian partai.

d)

kedaulatan partai.

e)

Kepastian hukum.

83.

Partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan APBN/APBD. Laporan keuangan dimaksud disampaikan untuk diaudit paling lambat?

a)

1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b)

2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

c)

45 hari setelah tahun anggaran berakhir.

d)

60 hari setelah tahun anggaran berakhir.

e)

70 hari setelah tahun anggaran berakhir.

84.

Pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Sebagai wujud akuntabilitas keuangan partai, maka pengelolaan keuangan partai juga harus diaudit setiap tahun dan diumumkan kepada publik. Lembaga manakah yang berwenang melakukan audit keuangan partai yang bersumber selain dari APBN/APBD?

a)

Badan Pemeriksa Keuangan.

b)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

c)

Akuntan Publik.

d)

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

e)

Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPKP.

85.

Sumbangan yang sah menurut hukum yang dapat diterima oleh partai politik dari perseorangan yang bukan anggota partai politik dibatasi paling banyak senilai?

a)

Rp. 500.000.000.

b)

Rp. 750.000.000.

c)

Rp. 1.000.000.000.

d)

Rp. 1.500.000.000.

e)

Rp. 2.000.000.000.

86.

Sumbangan yang sah menurut hukum yang dapat diterima oleh partai politik dari perusahaan atau badan usaha dibatasi paling banyak senilai?

a)

Rp. 3.000.000.000.

b)

Rp. 5.000.000.000.

c)

Rp. 6.500.000.000.

d)

Rp. 7.000.000.000.

e)

Rp. 7.500.000.000.

87.

Apabila partai politik tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat, maka partai politik dimaksud dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

a)

teguran oleh pemerintah.

b)

penghentian bantuan yang bersumber dari APBN.

c)

penghentian bantuan yang bersumber dari APBD.

d)

sanksi diumumkan kepada publik sebagai partai yang tidak melaksanakan kewajibannya.

e)

sanksi teguran oleh KPU.

88.

Hak menyatakan pendapat DPR dapat diusulkan oleh paling sedikit?

a)

25 orang anggota DPR.

b)

25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

c)

30 orang anggota DPR.

d)

30 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

e)

35 orang anggota DPR.

89.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 merupakan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang:

a)

Pengawasan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

b)

Pengawasan Penyelenggaraan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum

c)

Pengawasan Penyelenggaraan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum

d)

Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

e)

Pengawasan Daftar Pemilih Pemilihan Umum

90.

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan syarat :

a)

Mendapatkan mandat dari institusiny

b)

Aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon

c)

Mendapat persetujuan dari atasannya

d)

Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil

e)

Semua Benar

91.

yang dimaksud dengan Temuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu:

a)

Hasil penelitian Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

b)

Hasil validasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran

c)

Hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

d)

Hasil pengamatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.

e)

Hasil koreksi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran

92.

Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 merupakan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang:

a)

Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

b)

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

c)

Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

d)

Pengawasan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

e)

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

93.

Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 merupakan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang:

a)

Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

b)

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

c)

Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

d)

Pengawasan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

e)

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

94.

Yang bukan merupakan syarat materil dalam Peraturan Bawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu:

a)

Peristiwa dan uraian kejadian

b)

Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut

c)

Pihak terlapor

d)

Tempat peristiwa terjadi

e)

Bukti

95.

Bunyi Pasal 92 ayat 8 UU 7 Tahun 2017 yaitu

a)

Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.

b)

Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.

c)

Pengawas TPS berjumlah 1 (sahr) orang setiap TPS.

d)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

e)

Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.

96.

Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh:

a)

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

b)

Lembaga Swadaya Masyarakat

c)

Perseorangan

d)

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

e)

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

97.

Politik uang atau money politic termasuk dalam bentuk pelanggaran:

a)

Administrasi Pemilu

b)

Tindak Pidana Pemilu

c)

Kode Etik

d)

Tindak Pidana Korupsi

e)

Tindak Pidana Umum

98.

Berikut ini yang merupakan hasil publikasi penelitian Bawaslu yaitu:

a)

indeks Demokrasi Indonesiai

b)

Indeks Persepsi Korupsi

c)

Indeks Kerawanan Pemilu

d)

Indeks Kerawanan Konflik

e)

Indeks Kerawanan Konflik

99.

Dalam Kampanye, Peserta Pemilu dilarang melibatkan

a)

Pejabat BUMN

b)

ASN, Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia

c)

Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat

d)

Kepala Desa

e)

Jawaban a, b dan d benar

100.

Berapakah Jumlah Anggota Bawaslu Republik Indonesia

a)

3

b)

5

c)

6

d)

8

e)

10

Similar Resources on Wayground

UTS Susulan Metodologi Penelitian

100 questions

UTS Susulan Metodologi Penelitian

quiz

Worksheet

•

University

Ujian Tematik

103 questions

Ujian Tematik

quiz

Worksheet

•

KG - University