“Asuransi atau pertanggungan adalah Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu” adalah definisi asuransi yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada pasal ……

Apa akibat hukum jika tidak terpenuhinya prinsip insurable interest pada perjanjian asuransi sesuai pasal 250 KUHD.

Yang bukan merupakan prinsip-prinsip asuransi adalah

Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal. Prinsip asuransi yang sesuai dengan pasal tersebut adalah :

Dari segi keperdataan, apa konsekuensi pelanggaran prinsip utmost good faith terhadap tertanggung

Yang tidak termasuk unsur - unsur Proximate Cause adalah

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya. Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung, dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan dan bagi yang tidak dipertanggungkan. Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan. Berdasarkan pasal tersebut, merupakan dasar dari prinsip asuransi

Sebagaimana kita ketahui ada beberapa prinsip-prinsip asuransi, dan salah satunya “Subrogation” yang tegas diatur dalam pasal 284 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang), sebagai contoh : Tuan B mempunyai mobil tahun 2019 dengan nilai pertanggungan Rp.500.000.000,-. Suatu hari mobil Tuan B ditabrak oleh Pihak ketiga dengan total kerugian senilai Rp.100.000.000,- dan pada saat kejadian harga pasar mobil Tuan B senilai Rp.500.000.000,-. Manakah dari pernyataan dibawah ini yang tidak sesuai prinsip “subrogation”:

Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan- ketentuan undang-undang, maka tak boleh diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan kedua tersebut merupakan bunyi pasal