Font size
WorksheetsSejarah Pemilu dan Demokrasi
Total questions: 100
Worksheet time: 48mins
Landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu 1955 sebagai Pemilu pertama adalah?
Pasal 33 UUDS 1950
Pasal 34 UUDS 1950
Pasal 35 UUDS 1950
Pasal 36 UUDS 1950
Pasal 37 UUDS 1950
Penyelenggaraan Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu?
UU Nomor 5 Tahun 1953
UU Nomor 6 Tahun 1953
UU Nomor 7 Tahun 1953
UU Nomor 8 Tahun 1953
UU Nomor 10 Tahun 1953
Syarat usia memilih dalam Pemilu 1955 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam Pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam Pemilu 1955 adalah?
16 tahun
17 tahun
18 tahun
19 tahun
20 tahun
Daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 1955 adalah sebanyak
16 daerah pemilihan
25 daerah pemilihan
27 daerah pemilihan
32 daerah pemilihan
40 daerah pemilihan
Syarat usia minimal bagi calon anggota Konstituante dan anggota DPR dalam Pemilu 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam Pemilu-Pemilu setelah reformasi. batas minimal usia calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilu 1955 adalah?
22 tahun
23 tahun
24 tahun
25 tahun
30 tahun
Badan atau lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 1955 adalah?
Badan Penyelenggara Pemilihan
Lembaga Penyelenggara Pemilu
Lembaga Pemilihan Umum
Panitia Pemilihan Indonesia
a dan d benar.
Dalam Pemilu 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut. Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan?
Metode kuota
Metode divisor webster
Metode fixed vote
Metode penentuan nilai kursi
Metode sisa suara
Dalam Pemilu 1955, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Total anggota Konstituante yang dipilih adalah sebanyak?
500 orang
510 orang
514 orang
524 orang
530 orang
Di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota Konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini, kecuali?
Tionghoa
Eropa
Arab
Papua
Masyarakat Adat
Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang?
UU Nomor 7 Tahun 1953
UU Nomor 10 Tahun 1953
UU Nomor 15 Tahun 1969
UU Nomor 16 Tahun 1969
UU Nomor 10 Tahun 1970
Dalam Pemilu 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah?
gabungan beberapa Daerah Tingkat I.
Daerah Tingkat I
bagian dari Daerah Tingkat I
gabungan beberapa Daerah Tingkat II
seluruh wilayah negara
Anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, dalam sejarah Pemilu Indonesia, anggota Angkatan Bersenjata juga pernah menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, dalam perkembangannya hak pilih anggota Angkatan Bersenjata kemudian dibatasi. Untuk pertama kali hak pilih anggota Angkatan Perang dibatasi pada Pemilu?
Pemilu 1971
Pemilu 1977
Pemilu 1997
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 1977 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang diketua oleh?
Wakil Presiden
Menteri Kehakiman
Menteri Dalam Negeri
Menteri Jaksa Agung
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Dalam Pemilu 1977, tidak semua anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu, karena terdapat anggota DPR yang proses pengisiannya dilakukan dengan pengangkatan. Berapakah jumlah anggota DPR yang dipilih dalam Pemilu 1977?
350 orang
360 Orang
370 Orang
380 Orang
390 Orang
Untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilu, Presiden Soeharto melakukan penggabungan atau fusi partai politik. Fusi partai politik tersebut dilakukan pada tahun?
Tahun 1971
Tahun 1972
Tahun 1973
Tahun 1974
Tahun 1975
Dalam proses penggabungan partai politik di masa Orde Baru, sejumlah partai politik berfusi menjadi apa yang disebut dengan Kelompok Persatuan Pembangunan. Berikut ini adalah partai-partai yang masuk dalam fusi Kelompok Persatuan Pembangunan, kecuali?
Murba
NU
Parmusi
PSII
Perti
Pemilu-Pemilu di era Orde Baru memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu di atas 90 persen selama 6 kali Pemilu. Dari Pemilu 1971 hingga 1997, partisipasi pemilih tertinggi adalah pada Pemilu?
Pemilu 1971
Pemilu 1977
Pemilu 1987
Pemilu 1992
Pemilu 1997
Peralihan rezim Orde Baru ke Reformasi juga diikuti dengan reformasi dibidang Pemilu dan kepartaian. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Pemilu, yaitu?
UU Nomor 2 Tahun 1999
UU Nomor 3 Tahun 1999
UU Nomor 4 Tahun 1999
UU Nomor 5 Tahun 1999
UU Nomor 6 Tahun 1999
Dibidang kepartaian, reformasi juga membuka kran munculnya partai-partai politik baru. Masa pembatasan terhadap keberadaan partai politik telah diakhiri. Dampaknya, banyak partai-partai baru yang dibentuk dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ketika itu. Jumlah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di masa awal reformasi adalah sebanyak?
128 partai politik
138 partai politik
148 partai politik
156 partai politik
160 partai politik
Dalam sejarah Pemilu Indonesia, periode Pemilu dengan jumlah kontestan Pemilu terbanyak adalah?
Pemilu 1955
Pemilu 1997
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Dibawah ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (darat dan laut), kecuali :
Malaysia
Vietnam
Brunei Darussalam
India
Thailand
Sudut pandang seseorang atau kelompok dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal disebut dengan :
Wawasan Kebangsaan
Wawasan Nusantara
Wawasan Kesatuan
Wawasan Kenegaraan
Wawasan Indonesia
Dibawah ini adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan, kecuali :
Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
Cinta tanah air dan bangsa
Demokrasi dan kedaulatan rakyat
Persamaan latar belakang sejarah Indonesia
Kesetiakawanan Sosial
Kumpulan dari masyarakat yang membentuk Negara disebut dengan :
Bangsa
Suku
Paguyuban
Kebudayaan
Nusantara
Yang bukan merupakan unsur dari Negara adalah :
Rakyat
Wilayah
Pemerintah
Pengakuan
Aturan/Hukum
Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup 4 hal, kecuali :
Kesatuan Politik
Kesatuan Sosial Budaya
Kesatuan Cita-cita
Kesatuan Ekonomi
Kesatuan Pertahanan Keamanan
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
Batang Tubuh
Pembukaan UUD 1945 alinea Pertama
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
E. Sila Kelima
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar cita-cita berbangsa dan bernegara. Sumber dasar cita-cita berbangsa dan bernegara adalah …(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila ketiga
C. Sila keempat
D. Sila kelima
E. Sila Kedua
Titik temu pandangan golongan nasionalis Islam dengan Nasionalis sekuler tentang pentingnya nilai ketuhanan sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada ...(Wawasan Kebangsaan)
A. Alinea kesatu
B. Alinea kedua
C. Alinea ketiga
D. Alinea keempat
E. Penjelasan
Jumlah helai bulu sayap Burung Garuda Pancasila ada berapa helai?
19 helai
45 helai
17 helai
8 helai
18 Helai
Landasan Idiil Bangsa Indonesia adalah :
UUD 1945
Pancasila
GBHN
MPR
Perpu
Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :
Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara
Demokrasi dan Bentuk Negara
Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air
Demokrasi dan Landasan Negara
Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :
Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara
Demokrasi dan Bentuk Negara
Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air
Demokrasi dan Landasan Negara
Gabungan semua alat perlengkapan atau perangkat negara dikenal dengan istilah....
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Pemerintahan
Lembaga Adat
Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang....
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada
Tugas dan wewenang presiden
Pemerintahan daerah
Otonomi daerah
Pemilhan Umum
Upaya yang tepat dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia pada saat ini adalah …
menggunakan bahasa indonesia dalam setiap pergaulan
membeli produk buatan indonesia
membacakan proklamasi
mengikuti upacara bendera
menjaga semangat persatuan dan kesatuan
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
01 Juni 1945
Lembaga Negara yang membantu Presiden dalam memberantas Korupsi adalah....
M K
KPU
KPUD
KPK
KPI
Dalam proses pemilihan umum ( Pemilu ) dan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di Indonesia
berdasarkan LUBER. LUBER kepanjangan dari....
Luwes, Umum, Bebas dan Rahasia
Luwes, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia
Langsung, Umum, bebas dan Rahasia
Langsung, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia
Langsung, Umum, Berintegritas dan Rahasia
Salah satu alasan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …
Pancasila diterapkan sebagai satu - satunya azas
Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia
Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……
Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi
Memilih presiden dan wakil presiden
Memilih anggota DPR dan Konstituante
Memilih anggota MPR
Menyalurkan aspirasi rakyat
Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut ....
merangkul golongan komunis
merangkul angkatan udara
menyingkirkan Masyumi dan PSI
merangkul Muhammadiyah
merangkul angkatan darat
Salah satu kelemahan atau keburukan yang menonjol dari sistem pemerintahan parlementer adalah.....
Sering terjadi krisis cabinet
Program pemerintahan cebderung terhambat
Kabinet dapat dijatuhkan kapan saja
Pemerintahan cenderung stabil
Berpengaruhnya pengawasan DPR
Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang terdapat di Indonesia adalah....
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah otoriter
Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet
Pemerintahan dapat berlangsung dengan baik bila mendapat dukungan wakil rakyat (DPR) sehingga kebijakan dan keputusan-keputusan eksekutif dapat terlaksana
Produk hukum belum banyak memihak kepentingan rakyat, demikian juga aparat penegak hukum
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih, dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat)
Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 adalah....
Undang-Undang Dasar 1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
Konstitusi RIS 1949
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Dekrit Presiden 1959
Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebernarnya.....
Presiden dan menteri-menterinya
Presiden bersama dengan DPR
Presiden dan wakil presiden
Kepala negara dengan menteri
MPR
Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan
Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen
Semua anggota kabinet merupakan anggota perlemen
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Parlemen dapat membubarkan kabinet
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Parlemen dapat membubarkan kabinet
Bentuk negara Indonesia pada periode Kontitusi RIS adalah ....
federal
republik
negara kesatuan
parlemen
presidensial
Berikut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
Terdapat hubungan yang erat antara ekstekutif dan legislatif
Eksektutif dapat membubarkan parlemen
Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
Kabinet dibentuk oleh parlemen berdasarkan hasil pemilu
Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah ....
pembentukan Front Nasional
pembatasan kegiatan partai politik
pembubaran DPR hasil pemilu 1955
penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
pembredelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol-USDEK
Kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung dari tahun….
1945-1966
1950-1959
1966-1998
1997-2005
2005-sekarang
Partai-partai pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
Mementingkan kepentingan bangsa darpada kepentingan partainya
Meningkatkan kerja sama antarpartai politik
Secara bersama-sama mendukung program pemerintah
Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
Secara bersama-sama mendukung program politik
Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....
Menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah
Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
Menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara
Menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
Mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke ....
Cina
Amerika
Blok Barat
Blok Komunis
Jerman
Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih ....
Presiden dan wakil presiden
Anggota DPR dan Konstituante
Anggota Dewan Konstituante
Anggota kabinet
MPR
Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
Pemungutan suara Dewan Konstituante secara aklamasi menghendaki untuk kembali ke UUD 1945*
Dewan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD baru
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD 1945
Dalam setiap persidangan Dewan Konstituante selalu diwarnai pertentangan antarpartai politik
Dewan Konstituante tidak mampu untuk memutuskan kembali ke UUD RIS
Indonesia mendadakan hubungan istimewa dengan RRC melalui politik yang disebut politik ....
Etis
Balas budi
Mercusuar
Poros
multilateral
Organisasi politik pada masa Orde Baru yang berpredikat sebagai single majority adalah….
Partai Demokrasi Indonesia
Partai Persatuan Pembangunan
Golongan Karya
Partai Indonesia
Partai Serikat Indonesia
Orde Baru 1966 muncul sebagai manifestasi….
Kejenuhan rakyat akibat krisis keuangan yang berkepanjangan
Adanya kekacauan bidang pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin
. Keinginan rakyat untuk hidup lebih tenang dan sejahtera
Keinginan rakyat untuk kembali menegakan Pancasila dan UUD 1945*
Adanya kekacauan bidang ekonomi pada masa demokrasi terpimpin
Tonggak sejarah yang menandai lahirnya Orde Baru adalah….
Keluarnya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966
Keluarnya Supersemar
Diumumkan Dekret President 5 Juli 1959
Adanya pemberontakan PKI 30 September 1965
Pemberontakan DI TI
Penyebab pembentukan Kabinet Seratus Menteri oleh Presiden Soekarno tidak memuaskan rakyat adalah….
Kabinet-kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen
Jumlah menterinya terlalu banyak
Menteri-menterinya masih ada orang-orang dari PKI
Pembentukan kabinet tanpa persetujuan MPR
Kabinet-kabinetnya bertanggung jawab kepada MPRS
Kebijaksanaan perekonomian Orde Baru yang menyimpang dari UUD 1945 adalah….
Likuidasi terhadap perbankan nasional
Menumpuknya utang luar negeri
Perekonomian dikuasai oleh para konglomerat
Rakyat harus membayar pajak
sistem perpajakan yang tidak teratur
Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode ….
sebelum 1945
1945-1949
1949-1959
1959-1965
Orde Baru
Ditinjau dari segi waktu, sejarah budaya demokrasi di Indonesia pada tahun 1959 – 1966 yaitu periode demokrasi ....
Parlementer
Terpimpin
Liberal
Pancasila
terpusat
Setelah dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November l945 maka sistem pemerintahan berganti dari ....
presidensial ke parlementer
liberal ke presidensial
parlementer ke liberal
kabinet ke parlementer
parlementer ke presidensial
Salah satu prestasi pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin adalah ....
kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi
keberhasilan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Kemampuan pemerintah menumpas pemberontakan
keberhasilan pemerintah menyatukan Timor Timur ke Indonesia
kemampuan pemerintah menumpas APRA
Keunggulan sistem pemerintahan Parlementer adalah ….
Adanya sistem Check and Balances
Program pemerintah disesuaikan dengan masa jabatan eksekutif
badan Eksekutif stabil
Menteri menteri lebih berhati - hati dalam menjalankan tugas.
Dapat di cegah kekuasaan absolut
Apabila dominasi dan konsentrasi kekuasaan terletak pada legislatif, maka model sistem pemerintahanya adalah….
Presidensial
Parlementer
Federasi
Demokrasi
Monarkhi
Pengangkatan presiden seumur hidup diterapkan di Indonesia pada masa pelaksanaan sistem demokrasi….
Liberal
Sosialis
Terpimpin
Pancasila
Parlementer
Dalam sejarah pemilu di Indonesia, pelaksanaan pemilu yang dianggap paling
demokratis adalah….
Pemilu 1955
Pemilu 1982
Pemilu 1971
.Pemilu 1987
Pemilu 1977
Kelemahan terbesar pelaksanaan pemerintahan pada masa Orde Baru adalah….
Para pejabat sangat professional
Ditinggalkanya pembangunan fisik
Suksesnya program KB
Suksesnya pelaksanaan transmigrasi
Tumbuh suburnya praktek KKN
Peningkatan pendapatan perkapita, suksesnya program keluarga berencana dan
pemberantasan buta huruf adalah hasil positif pemerintahan ….
Awal kemerdekaan
Masa Parlementer
Orde lama
Orde Baru
Masa Reformasi
Peningkatan pendapatan perkapita, suksesnya program keluarga berencana dan
pemberantasan buta huruf adalah hasil positif pemerintahan ….
Awal kemerdekaan
Masa Parlementer
Orde lama
Orde Baru
Masa Reformasi
Kebebasan berpendapat warga masyarakat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan parpol, dan menguatnya kedudukan masyarakat sipil adalah kondisi yang terjadi pada masa….
Awal kemerdekaan
Masa Orde Lama
Masa Orde Baru
Masa Demokrasi terpimpin
masa Reformasi
Berikut adalah dinamika politik pada era reformasi, kecuali….
Kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulis
Mewujudkan pemerintah yang bersih dan terbebas dari K
Jabatan Presiden tidak di batasi
Media massa di beri kebebasan yang bertanggung jawab.
Legislatif dan eksekutif cenderung lebih seimbang dan proporsional
Pada akhir masa Orde Baru, terdapat penyelewengan-penyelewengan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yakni…..
Diakuinya hak-hak mayoritas
Tidak adanya pembatasan pemerintah secara konstitusional
Terdapat pluralisme sosial, ekonomi dan politik
Hanya ada tiga patai politik
berlakunya multipartai
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, banyak terjadi penyimpangan terhadap isi UUD 1945. Di bawah ini merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945, kecuali….
Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota DPR/MPR
Politik luar negeri Indonesia condong pada blok timur/Negara sosialis-komunis
Presiden membubarkan DPR karena menolak RAPBN
Politik Luar negeri Indonesia bebas aktif
MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran tersebut memiliki tujuan ....
memicu konfrontasi dengan Malaysia
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
membatasi kekuatan DPR dalam pemerintahan
mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
melarang campur tangan Angkatan Darat dalam pemerintahan
Salah satu strategi PKI dalam bidang politik pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ....
Mencetuskan ide pembentukab Angkatan Kelima untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia
Mengajak PNI dan Nahdatul Ulama agar selalu mendukung kebijakan Presiden Soekarno
Mendukung kebijakan Presiden Soekarno mengenai pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan MPRS
Menyebarkan cuplikan pidato Presiden Soekarno sehinga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI
Menerbitkan surat kabar Harian Rakyat yang berisi dukungan terhadap kedudukan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah ....
PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda
keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh kekuatan Oldefos
Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
PBB tidak membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat
PBB belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal dalam menciptakan perdamaian dunia
Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan ....
membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat
mengusahakan persenjataan ke negara-negara blok komunis
mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah ....
pembentukan Front Nasional
pembatasan kegiatan partai politik
pembubaran DPR hasil pemilu 1955
penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan negara
pembredelan surat kabar yang menolak ideologi Manipol-USDEK
Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu ....
“Nawaksara”
“Indonesia Menggugat”
“Jalannya Revolusi Kita”
“To Build The World a New”
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”
Dewan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang pertama tahun 1955 mempunyai tugas .....
menetapkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah
mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah
menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara
menjalankan roda pemerintahan
menyusun Undang-Undang Dasar yang baru
Kapan pemilihan langsung presiden-wakil presiden digelar dalam pemilu di Indonesia?
Tahun 1997
Tahun 2004
Tahun 2009
Tahun 2014
Tahun 2019
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa?
Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 2 Tahun 2022
Perpu Nomor 1 Tahun 2022
UU Nomor 1 Tahun 2021
UU Nomor 2 Tahun 2022
Gerakan untuk menggalang aksi dan melancarkan demonstrasi menuntut
pembubaran PKI dan organisasi massa di bawahnya merupakan salah satu
tuntutan dari Tritura yang diprakarsai oleh organisasi ...
KAMI
PMKRI
HMI
GMNI
PMII
Perhimpunan Indonesia (1916) yang terdiri dari mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menyadari bahwa mereka harus menjadi penggerak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan bekerja sama dengan pemuda bangsa lain, mereka menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Apa yang menjadikan organisasi tersebut dianggap memegang peranan penting bagi perjuangan kebangsaan Indonesia saat itu?
Organisasi tersebut bekerjasama bangsa lain menentang penjajah.
Memperjuangkan terciptanya kesatuan nasional dan solidaritas.
Kembali ke Indonesia dan memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Mereka mengirim anggotanya menjadi Dewan Rakyat (Volksraad).
Menerbitkan surat kabar yang berisi ajakan menentang penjajah.
Motor Penggerak tuntutan Reformasi di Indonesia pada awalnya adalah..
Kaum intelektual
Mahasiswa
Militer khususnya TNI – AL
Tokoh – tokoh politik
Tokoh – tokoh agama
Berikut ini adalah empat partai besar pemenang pemilu 1955 kecuali….
a. PNI
b. masyumi
c. NU
d. PKI
e. PDI
Pemilu pertama yng berlangsung pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap dilaksanakan untuk memilih…
a. Anggota DPR dan anggota MPR
b. Presiden dan wakil presiden
c. Anggota parlemen dan anggota DPR
d. Anggota Parlemen dan dewan konstituante
e. Anggota DPAS dan anggota MPR
Berikut ini yang menjadi alasan runtuhnya kabinet Burhanuddin Harahap adalah…
a. Dengan berakhirnya pemilihan umum tugas kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai
b. Adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet tersebut
c. Para anggota kabinet yang korupsi
d. Adanya perintah presiden untuk membubarkan kabinet tersebut
e. Adanya keretakan dalam kabinet yang menyebabkan partai-partai politik menarik kembali menteri-menteri dari kabinet tersebut
Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut...
a. Kabinet ekstaparlementer
b. Kabinet zaken
c. Kabinet koalisi
d. Kabinet tinggal
e. Kabinet partai
Berikut ini adalah perdana menteri yang berasal dari non partai…
a. Ir. Djuanda
b. Moh. Natsir
c. Sukiman
d. Wilopo
e. Ali Sastroamijoyo
Peristiwa yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo adalah…
a. Peristiwa 17 Oktober 1952
b. Peristiwa Malari
c. Peristiwa Tanjung Morawa
d. Peristiwa Jengkol
e. Peristiwa Cikini
