C, E, dan G

A, C, dan E

D, F, dan H

B, D, dan F

A, B, dan C

memiliki wilayah → Syarat konstitutif

memiliki pemerintahan → Syarat konstitutif

memiliki rakyat → Syarat konstitutif

adanya pengakuan dari negara lain terhadapt kemerdekaan tersebut → Syarat deklaratif

A. pelaku sejarah selalu ingin menonjolkan perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan

B. ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialaminya selalu benar

C. pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah

D. kesaksian pelaku sejarah menjadi satu-satunya sumber primer dalam penelitian sejarah

E. pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah

A. melarang pemuda Indonesia yang tergabung dalam BKR bergabung dengan TKR

B. menyerukan agar pemuda-pemuda laskar bergabung dengan TKR

C. memaksa seluruh pemuda Indonesia bergabung dengan TKR

D. menolak dengan tegas keputusan pemerintah Indonesia

E. membangun markas militer TKR di beberapa kota di Indonesia

Jepang dapat memenangkan beberapa pertempuran berkat bantuan PETA

Rakyat Indonesia sangat bergantung secara militer kepada Jepang bahkan hingga hari ini

rakyat Indonesia terlalu banyak yang memihak Sekutu dalam Perang Pasifik Raya

PETA merupakan pasukan yang bertugas untuk menertibkan masyarakat yang melawan

PETA sebagai pasukan cikal bakal TNI yang dilatih secara militan dan memiliki nasionalisme yang tinggi

sebagai suatu organisasi militer yang resmi di awal kemerdekaan RI

untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah

sebagai organisasi keamanan dan ketentraman daerah setempat

berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan di daerah Kantong

sebagai TNI yang diharapkan mampu menghadapi kekuatan pasukan Sekutu

penguatan posisi dan peranan lembaga KNIP sebagai lembaga legeslatif R

penambahan jumlah anggota KNIP dalam rangka meratifikasi Perjanjian Linggarjati

mengamandemen isi UUD 1945 karena perbedaan sistem presidensil dan parlementer

menyederhanakan komisi-komisi yang ada dalam tubuh KNIP

pengurangan jumlah pengurus KNIP yang dianggap kurang efektif bekerja

sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer

adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen

mendeklarasikan partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia

pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi

penetapan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Presidensil - Parlementer

KNIP - Badan Legislatif

Kabinet Parlementer

Perdana menteri - Kepala Pemerintahan

Pembentukan TNI

membentuk 12 departemen

memilih presiden dan wakil presiden

menetapkan bahwa PPKI berfungsi sebagai MPR

Pembentukan Partai Nasional Indonesia

menetapkan rancangan UUD 1945

True

False

melaksanakan sistem pemerintahan demokratis

memperbanyak wakil-wakil partai yang duduk di DPR dan MPR

menghindari dominasi partai besar

memberi kesempatan pada tiga partai besar untuk berkembang

menghindari konflik antar partai

partai tunggal tidak sesuai dengan asas demokrasi bangsa Indonesia

Soekarno akan menjadi pemimpin dari partai tersebut

Partai tunggal akan menjadi alat untuk mendisiplinkan perbedaan pendapat

banyak partai yang telah eksis sejak pergerakan nasional tahun 1920-an

Indonesia ditetapkan sebagai negara demokratis

keterbatasan sarana komunikasi pada masa awal kemerdekaan

pemerintah pusat kurang menyosialisasi pembentukan BKR ke daerah

kepedulian rakyat pedesaan terhadap kemerdekaan Indonesia masih kurang

keterbatasan akses informasi mengenai pemerintahan dan militer Indonesia ke daerah

aktivitas BKR yang berkaitan dengan kegiatan bela negara masih kurang

pertahanan Indonesia masih disupport oleh bangsa Jepang

masih banyak tentara Jepang di Indonesia

kondisi keamanan di wilayah Indonesia

menghindari konflik serta konfrontasi langsung dengan pihak sekutu

kas negara yang kosong untuk membayar gaji para tentara

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampaiah kepada saat yang berbahagia

kebangkitan semangat revolusi diantara para tokoh-tokoh politik

berjalannya sistem pemerintahan berdasarkan pada UUDS 1950

terbentuknya kabinet parlementer pertama di Indonesia

mulainya sistem multi partai dalam perpolitikan di Indonesia

meluasnya kekuasaan legislatif dari Badan Komite Nasional

Sukarno berhasil menambah 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang

sidang PPKI berhasil mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan cita-cita persatuan

sidang PPKI I menetapkan UUD 1945, yang terkandung dasar Negara Pancasila

hasil sidang PPKI I merupakan kesepakatan bersama antara tokoh-tokoh muda golongan tua.

sidang PPKI I telah berhasil mengubah rancangan yang dihasilkan oleh BPUPKI yang merupakan bentukan Jepang.

[Menteri Sosial] Mr. Iwa Kusumasumantri

[Menteri Kesehatan]

Dr. Buntaran Martoatmojo

[Menteri Pengajaran] RM. Suwardi Suryaningrat

[Menteri Keuangan] Mr. A.A. Maramis

Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945

Maklumat KNIP No.5 tahun 1945

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

Maklumat Wakil Presiden No. X

Maklumat tanggal 3 November 1945

dari sistem partai tunggal ke multi partai

dari sistem parlementer ke sistem presidensi

dari sistem demokrasi ke sistem monarkhi

dari sistem presidensil ke sistem parlementer

dari sistem sosialisme ke sistem liberal

membentuk pemerintah daerah

membentuk tentara rakyat Indonesia

membentuk 12 departemen kementrian

membentuk komite nasional daerah

membentuk 4 menteri negara

0510

510

meliputi seluruh organisasi pertahanan keamanan yang ada dalam masyarakat

mengeluarkan dekrit presiden tentang Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

merencanakan pembentukan satu kesatuan yang sifatnya nasional, yakni TNI

membentuk laskar bersenjata karena tidak ada wadah tentara nasiona

mengumumkan secara resmi pembentukan Tentara Nasional Indonesia