Meminta data audit

Meminta keterangan tertulis saja dari auditee dan/atau pihak lain yang terkait. Sedangkan keterangan lisan tidak diperkenankan selama pelaksanaan audit

Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan data audit termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut

Melakukan tindakan pengaman yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan

Kekayaan bersih 500jt .sd. 10 M

Kekayaan bersih 50jt .sd. 500jt

Kekayaan bersih 1 M .sd. 10 M

Kekayaan bersih 50jt .sd. 1 M

SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean)

SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak)

SPBL (Surat Pemberitahuan Barang Larangan dan/atau Batasan atau LARTAS)

SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean)

40% (empat puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan Pemerintah

50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan Pemerintah

50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya

40% (empat puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya

Semua barang kiriman dipungut BM dengan tarif pembebanan nya ditetapkan sebersar 7.5% (flat)

Barang kiriman berupa tas, sepatu, produk tekstil ditetapkan sebersar 7.5% (flat), kecuali elektronik tarif bea masuk nya berlaku umum atau Most-Favoured Nation (MFN)

Barang kiriman berupa tas, sepatu dan produk tekstil ditetapkan tarif bea masuk nya berlaku umum atau Most-Favoured Nation (MFN)

Barang kiriman berupa tas, sepatu, produk tekstil dan elektronik ditetapkan tarif bea masuk nya berlaku umum atau Most-Favoured Nation (MFN)

Menggunakan pemberitahuan CN dan tarif bea masuk berlaku umum atau Most- Favoured Nation (MFN), sebesar 0%

Menggunakan pemberitahuan pabean PIB dan tarif bea masuk berlaku umum atau Most-Favoured Nation (MFN), sebesar 0%

Menggunakan pemberitahuan pabean PIBK dan tarif bea masuk sebesar 7.5% (flat)

Menggunakan pemberitahuan CN dan tarif bea masuk nya, sebesar 7.5% (flat)

Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

Barang dengan tujuan untuk diimpor sementara

Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan bukan untuk kepentingan umum

Barang contoh dengan tujuan untuk diperdagangkan

2 (dua) digit

4 (empat) digit

6 (enam) digit

8 (delapan) digit

Ditimbun di TPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yg dicabut izinnya dalam 30 (tiga puluh) hari

Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos (PT POS Indonesia) yang Ditunjuk dan barang kiriman tersebut yang ditolak penerima dan tidak dapat dikirim ke Luar Daerah Pabean (LDP)

Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos (PJT) dan barang kiriman tersebut ditolak penerima dan tidak dapat dikirim ke Luar Daerah Pabean (LDP)

Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan tetap, dirampas untuk Negara

Barang yang LARTAS Impor/Ekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku

Barang dan/atau Sarana Pengangkut yang ditegah oleh Pejabat BC

Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik tidak dikenal

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) yang merupakan barang yg dibatasi untuk diekspor atau diimpor, dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor

Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor

Barang telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean

PEB diterima dan mendapatkan NOPEN (Nomor Pendaftaran)

Barang telah melewati daerah pabean

NPE (Nota Pelayanan Ekspor), terbit

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk menggantikan impor barang sejenis

Mendukung hilirisasi industri, pengolahan komoditas asal Impor sehingga dapat diekspor dalam bentuk barang yang mempunyai nilai lebih tinggi

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk menggantikan impor barang sejenis

Dikeluarkan Ke industri tertentu (Penerbangan, perkapalan, kereta api dan hankam)

Penambahan dan/atau pembatalan pos HAWB/MAWB atau HBL/MBL, sebelum waktu kedatangan Sarana Pengangkut

Penambahan dan/atau pembatalan pos HAWB/MAWB atau HBL/MBL, setelah waktu kedatangan Sarana Pengangkut

Nama Consignee/Notify Party

Jumlah kemasan/kontainer

Bea Masuk

Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga

Biaya penagihan

PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)

Emas batangan

Barang yang merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi

Surat kabar dan majalah yang peka waktu

Binatang dan tumbuhan hidup

sebesar tarif Bea Keluar tertinggi (Advolorum) yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya

sebesar tarif Bea Keluar tertinggi (Spesifik) yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya

sebesar tarif Bea Keluar tertinggi (Advolorum) yang berlaku dari komponen produk campuran dengan memperhatikan komposisi komponen pencampurnya yang dominan

sebesar tarif Bea Keluar rata-rata (Advolorum) yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya

Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDD P) dalam rangka Sub Kontrak dengan mempertaruhkan jaminan

Pemberitahuan pabean untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat dengan jaminan

pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di Kawasan Berikat

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat dan Gudang Berikat, untuk impor untuk dipakai

1 (satu) bulan sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Pasal 37 UU Kepabeanan

3 (tiga) bulan sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Pasal 37 UU Kepabeanan

6 (enam) bulan sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Pasal 37 UU Kepabeanan

12 (dua belas) bulan sejak timbulnya kewajiban membayar menurut Pasal 37 UU Kepabeanan

Tarif sesuai BTKI yang berlaku secara umum (normal)

Tarif sesuai BTKI yang berlaku secara khusus (tarif preferensi)

Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN)

Tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan antara RI dan Negara Pengekspor (Kemitraan Ekonomi)

Importir yang bertanggung jawab atas Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB

PPJK yang bertanggung jawab atas Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB

sebelum Importir tersebut ditemukan, PPJK belum bertanggungjawab sanksi pidana, PPJK bertanggungjawab atas Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang saja

PPJK sebagai penerima kuasa importir, terbebas dari Bea Masuk dan/atau PDRI yang terutang karena menerima risiko yang melebihi kedudukannya sebagai penerima kuasa sebagaimana diatur dalam hukum perdata

Importir bertanggungjawab sanksi pidana apabila terbukti melanggar Pasal 103 UU Kepabeanan

PPJK bertanggungjawab sanksi pidana apabila PPJK terbukti melanggar Pasal 103 UU Kepabeanan (Importir menyampaikan dokumen pelengkap pabean yang asli namun PPJK yang memalsukan dokumen pelengkap pabean yang disampaikan oleh Importir tesebut dengan surat kuasa)

Importir dan PPJK bertanggungjawab sanksi pidana apabila Importir dan PPJK terbukti melanggar Pasal 103 UU Kepabeanan

PPJK sebagai penerima kuasa importir, terbebas dari Sanksi Pidana karena menerima risiko yang melebihi kedudukannya sebagai penerima kuasa walaupun PPJK tersebut terbukti melanggar Pasal 103 UU Kepabeanan

Terminal transit bandara internasional

Terminal keberangkatan bandara internasional di Kawasan pabean

Terminal kedatangan bandara internasional

Dalam kota

Diajukan/disampaikan melalui Portal DJBC dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tersebut, pengajuan keberatan dapat dilayani secara manual

Diajukan/disampaikan melalui Portal DJBC dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut, pengajuan keberatan dapat dilayani secara manual

Diajukan/disampaikan melalui Portal DJBC dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut, hak Orang untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima

Diajukan/disampaikan secara manual ke Kantor Pabean terdekat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut, hak Orang untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima

Pengajuan banding kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan

Pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 90 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi

Pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi

Pengajuan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu 30 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi

Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDD P) dalam rangka Sub Kontrak dengan mempertaruhkan jaminan

Pemberitahuan pabean untuk pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat dengan jaminan

pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di Kawasan Berikat

pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat dan Gudang Berikat, untuk impor untuk dipakai

Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang relative sedikit

Penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)

Kemudahan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification)

Kemudahan pembayaran berkala

Permohonan diajukan oleh Importir ke Kepala Kantor Pabean dgn dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan menyebutkan alasan dan bukti-bukti pendukung

Vooruitslag merupakan fasilitas pengeluaran barang impor dengan Penundaan Pembayaran Bea Masuk, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan mempertaruhkan jaminan

Apabila Kepala Kantor Pabean menyetujui pengajuan permohonan Vooruitslag, maka barang impor yang disetujui Vooruitslag-nya, dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean/TPS tanpa terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan Fisik

Khusus terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan fasilitas pembebasan

Dapat dilakukan pindah lokasi selama jangka waktu Impor Sementara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara

Diajukan ke Kantor Pabean tempat pemasukan sebelum jatuh tempo KMK Impor Sementara, disertai alasan dan bukti pendukung

Diajukan melalui SKP Impor sementara/portal pengguna jasa

Tidak dilakukan penelitian dokumen

Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama kepabeanan (MITA) atau Authorized Economic Operation (AEO) yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Tim Audit Bea dan Cukai dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir

Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama kepabeanan (MITA) atau Authorized Economic Operation (AEO) yang memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opmi wajar tanpa pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang baik selama 1 (satu) tahun terakhir

Penyelenggara Pos yaitu Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (PT Pos Indonesia)

Penyelenggara Pos (PJT)

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menteri Keuangan u.p. Direktur Yang Mengelola Penerimaan

Barang yang merusak lingkungan antara Limbah B3

vaksin atau obat-obatan untuk binatang

uang kertas asing (banknotes)

emas batangan

Bisa impor bahan baku sendiri, karena Konsorsium KITE IKM wajib mempunyai API

Keterbatasan akses bahan baku (akses ke supplier di LN)

Keterbatasan permodalan

Keterbatasan akses pasar ekspor

paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah

paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah

paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah

paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah

12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo surat penetapan

12 (dua belas) bulan terhitung sejak 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo surat penetapan

12 (dua belas) bulan terhitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo surat penetapan

24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo surat penetapan

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pupuk

Refigerant CFC-12

Pakaian Bekas (gombal)

Barang yang dikuasai negara

Barang yang tidak dikuasai negara

Barang yang mendapat fasilitas

Barang yang menjadi milik negara

Kantor Pabean

TPS

TPB

TPP

Dokumen Perolehan Barang

Fotokopi DIPA

Kontrak Pengadaan Barang

Rincian, Jumlah, Jenis, harga dan pelabuhan pemasukan barang

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%-500% dari BM yang seharausnya dibayar

wajib melunasi BM, Cukai, dan PDRI yang dibebaskan

Dapat dikenakan sanksi kepabeanan,cukai, atau perpajakan lainnya

Akses kepabeanan diblokir 1 (satu) tahun

PPFTZ-03

BC 2.5

PPFTZ-01

PIB

Dimasukkan ke Kawasan Bebas dari LDP

berasal dari impor

Dikeluarkan dari Kawasan Berikat ke TLDDP

Dimasukkan ke Kawasan Bebas dari TLDDP

Jaminan Tertulis

Jaminan Tunai

Jaminan Bank

Customs Bond

Dibebaskan Bea Masuk, Tidak dipungut PDRI

Dipungut Bea Masuk, Tidak dipungut PDRI

Dibebaskan Bea Masuk, Dipungut PDRI

Dipungut Bea Masuk dan PDRI

sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol

sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris dan/atau 250 (dua ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol

sejumlah 50 (lima puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 50 (lima puluh) gram tembakau iris dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol

sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol

nomor identitas barang kiriman, negara asal, berat kotor, biaya pengiriman,harga barang, nilai tukar(apabila ada)

nomor identitas barang kiriman, negara tujuan, berat kotor, biaya pengiriman,harga barang, nilai tukar(apabila ada)

nomor identitas barang kiriman, negara asal, berat bersih, biaya pengiriman,harga barang, nilai tukar(apabila ada)

nomor identitas barang kiriman, negara asal, berat kotor, biaya pengiriman,harga barang, nilai jual (apabila ada)

Registrasi kepabeanan

Perizinan TPB

Perizinan KITE

Perizinan AEO

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Bukti Pendaftaran Kepesertaan (BPK)

Angka Pengenal Impor (API)

Akses kepabeanan

PPJK sudah tidak memiliki ahli kepabeanan

PJK mengajukan permohonan pencabutan

Berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/ atau instansi lain

Perusahaan dinyatakan pailit

bea masuk tindakan pengamanan

bunga atas bea masuk dan bunga atas denda administrasi pabean

sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pembawaan uang tunai

denda administrasi ekspor selain bea keluar

bunga penagihan PPN

denda administrasi bea keluar

bunga atas denda administrasi ekspor selain bea keluar

PPh Pasal 21

komisaris, pemegang saham pengendali atau mayoritas

kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab

direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan

orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha

2% X lamanya impor X BM yang seharusnya dibayar

25% dari BM yang seharusnya dibayar

50% dari BM yang seharusnya dibayar

100% dari BM yang seharusnya dibayar

60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima surat uraian banding

60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan PIB

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat uraian banding

Importir Produsen

Autorized Economic Operator

Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan BKPM

Importir yang menggunakan Certificate of Origin

Penyelesaian oleh pemiliknya

Ekspor kembali

Penghapusan

Pemusnahan

Portal KITE

Portal pengguna jasa

Portal INSW

Portal Portal Registrasi kepabeanan

KITE fasilitas Penangguhan sedangkan KB dengan Pembebasan dan pengembalian

KITE wajib diekspor dalam 12 bulan sedangkan KB tidak ada batas waktu

Barang yang diimpor pada KITE dapat berupa barang modal sedangkan KB hanya untuk bahan baku/penolong

KITE dapat dijual lokal maksimal 50% sedangkan KB tidak diperkenankan dijual lokal

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM

IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam satu sentra

Koperasi dengan syarat 75 % hasil produksinya harus diekspor

ketua pengadilan niaga

kepala kantor kejaksaan

kepala kantor pabean

ketua pengadilan negeri