Font size
S
M
L
XL
WorksheetsHukum Tata Negara
Total questions: 51
Worksheet time: 27mins
Name
Class
Date
1.
Nama_NIM
4 lines
2.
Merupakan pokok kajian hukum tata negara, kecuali
a)
Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara
b)
Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing masing alat perlengkapan negara
c)
Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
d)
Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara
3.
Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memu tuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.
a)
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
b)
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
c)
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
d)
Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
4.
Pada alinea keempat UUD 1945 terdapat sistem demokrasi Indonesia, yaitu kedaulatan
a)
Negara
b)
Rakyat
c)
Pemerintah
d)
Demokrasi
5.
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan
a)
MPR
b)
Presiden
c)
Rakyat
d)
DPR
6.
Perbedaan antara Hukum Tata negara dengan Hukum Administrasi Negara antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut
a)
HTN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
b)
HAN mengatur negara negara dalam keadaan kondisi statis
c)
HAN mengatur tata pembagian kekuasaan
d)
HTN mengatur dan memnjalankan organisasi negara
7.
Salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai tugas
a)
mengajukan RUU kepada DPR terkait hubungan luar negeri
b)
melakukan pengawasan atas kinerja DPR
c)
membahas dan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Daerah
d)
memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN
8.
Sistem partai tunggal akan mendorong lahirnya pemerintahan yang
a)
otoriter
b)
stabil
c)
demokratis
d)
kuat
9.
Pemilihan umum dalam sistem demokrasi adalah sebagai
a)
alat
b)
hasil utama
c)
tujuan
d)
dasar
10.
Pemilihan umum merupakan langkah pertama dari wujud keikutsertaan rakyat dalam
a)
proses dalam pemilihan anggota partai
b)
proses pengambilan keputusan di suatu negara demokratis
c)
mekanisme penentuan jabatan di lembaga negara
d)
proses penentuan anggota KPU
11.
Pada pemilihan sistem perwakilan proposional dengan cara pada dasarnya pemilih memilih
a)
partai politik
b)
orang-orang partai
c)
orang yang dipercaya mewakili menjadi pemilihan langsung
d)
orang yang paling berpengaruh di daerah pemilihan
12.
Perhitungan suara hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR dilakukan oleh
a)
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
b)
KPU kabupaten/Kota
c)
Komisi pemilihan umum
d)
provinsi
13.
Memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan implementasi dari hak asasi manusia di bidang
a)
sosial
b)
kebudayaan
c)
hukum
d)
politik
14.
Hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden terjadi dalam
a)
memberikan grasi
b)
melaksanakan APBN
c)
membuat Undang-Undang
d)
menetapkan peraturan pemerintah
15.
Berikut adalah merupakan hak-hak DPR, kecuali
a)
menyatakan pendapat
b)
membentuk peraturan daerah
c)
angket
d)
interpelasi
16.
Kedaulatan hukum memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi
a)
negara demokrasi
b)
teori kedaulatan hukum
c)
konsepsi negara hukum
d)
pengembangan konsepsi negara hukum
17.
Berikut adalah pernyataan tentang MPR, kecuali
a)
Terdiri atas DPR dan DPD
b)
Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c)
Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
d)
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
18.
Syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah
a)
Warga Negara Indonesia asli
b)
Pendidikan minimal adalah strata -1
c)
Beragama Islam
d)
Memiliki kemampuan finansial
19.
Lembaga tinggi negara di Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 amandemen ke-4 meliputi
a)
MPR, BPK, KY, KPU
b)
MPR, DPR, DPD, DPA
c)
DPR, DPD, DPA, KPU
d)
DPR, KY, BPK, Presiden
20.
Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, kecuali…
a)
Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.
b)
Membatasi kerja sama hubungan antarkelompok atau golongan
c)
Meningkatkan pengawasan dari masyarakat.
d)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
21.
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, kecuali:
a)
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
b)
Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
c)
Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
d)
MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
22.
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan secara bersama-sama kecuali:
a)
Menteri Dalam Negeri
b)
Menteri Luar Negeri
c)
Menteri Keamanan
d)
Menteri Pertahanan
23.
Hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut
a)
Kewajiban Asasi Manusia
b)
Hak Asasi Manusia
c)
Hak adan Kewajiban Asasi
d)
Hak dan Kewajiban Manusia
24.
Klasifikasi Hak Asasi Manusia berdasarkan konvensi yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia meliputi
a)
Hak Sipil, Hak Politik, Hak Ekonomi
b)
Hak Ekonomi, Hak Sosial, Hak Budaya
c)
Hak Sipil, Hak Ekonomi, Hak Sosial
d)
Hak Sipol dan Hak Ekosob
25.
Presiden dalam hal ini berwenang melakukan hal berikut, kecuali
a)
Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan bersenjata
b)
Menyatakan keadaan bahaya yang syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang
c)
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
d)
Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
26.
Presiden dapat memberikan pengampunan sebagai berikut kecuali:
a)
Aborsi
b)
Amnesti
c)
Rehabilitasi
d)
Grasi
27.
DPR memiliki fungsi berikut kecuali
a)
Fungsi Legislasi
b)
Fungsi Anggaran
c)
Fungsi Demokrasi
d)
Fungsi Pengawasan
28.
Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) adalah
a)
reformasi tata kerja organisasi
b)
reformasi organisasi dan birokrasi
c)
debirokratisasi lembaga negara
d)
restrukturisasi pranata pemerintah
29.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden
a)
Berlaku tanpa batas waktu
b)
Harus mendapat persetujuan dari MPR
c)
Tidak memiliki kedudukan dalam hirarki perundang-undangan
d)
Dalam rangka keadaan memaksa dan terjadi kekosongan hukum
30.
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai
a)
perilaku kepala daerah
b)
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
c)
pemilihan kepala daerah
d)
lembaga peradilan di daerah
31.
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang:
a)
Berada dibawah naungan presiden dengan pengawasan DPR
b)
Menentukan inflasi mata uang
c)
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri
d)
hanya berkedudukan di ibukota negara
32.
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali
a)
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
b)
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
c)
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
d)
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
33.
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali
a)
Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
b)
Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain
c)
Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat
d)
Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
34.
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas
a)
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
b)
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
c)
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
d)
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
35.
Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti
a)
Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
b)
Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
c)
Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
d)
Penyelenggaran pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada
36.
Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, terdapat daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, yaitu
a)
Kalimantan Timur
b)
Nusantara, Ibu Kota Negara
c)
Nangroe Aceh Darussalam
d)
Kepulauan Seribu
37.
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat kecuali:
a)
Politik Luar Negeri
b)
Demonstrasi
c)
Yustisi
d)
Moneter dan Fiskal
38.
Di bawah ini merupakan tujuan khusus dari pelaksanaan otonomi daerah, kecuali
a)
Meningkatkan pelayanan
b)
Meningkatkan penghasilan pejabat daerah
c)
Meningkatkan partisipasi masyarakat
d)
Meningkatkan fungsi peran DPRD
39.
Berikut adalah Badan Peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung kecuali:
a)
Peradilan Negeri
b)
Peradilan Militer
c)
Peradilan Agama
d)
Peradilan Tata Usaha Negara
40.
Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut, kecuali:
a)
Constitutional review
b)
Mengadili pada tingkat kasasi
c)
Judicial review
d)
Melakukan peninjauan kembali
41.
Berikut ini adalah pernyataan yang salah mengenai Mahkamah Konstitusi:
a)
Mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
b)
Memutus pembubaran partai politik
c)
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
d)
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar
42.
Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali
a)
hak diakui sebagai manusia
b)
Hak untuk hidup
c)
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
d)
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
43.
Hak asasi manusia dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Di bawah ini yang termasuk dalam hak asasi politik adalah hak
a)
ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
b)
kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat
c)
untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
d)
kebebasan melakukan jual beli
44.
Dibawah ini yang termasuk dalam hak asasi ekosob adalah hak
a)
mendapatkan pengajaran
b)
kebebasan melakukan kegiatan jual beli
c)
kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
d)
kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lainnya
45.
Tujuan diadakannya konstitusi dalam negara adalah untuk
a)
menunjukkan kekuasaan pemerintah
b)
membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa
c)
memberikan kekuasaan mutlak bagi penguasa
d)
sarana formalitas dan simbol berdirinya negara
46.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan
a)
sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa
b)
merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya negara
c)
pasal-pasal UUD 1945 telah diubah
d)
telah disepakati oleh MPR RI tidak akan berubah
47.
Dibawah ini yang tidak termasuk kekurangan didalam sistem pengelolaan negara yang sentralistik adalah
a)
terjadinya kesenjangan harga barang di daerah yang satu dengan daerah yang lain
b)
pemerintah daerah memiliki otonomi dan kebebasan untuk mengelola wilayahnya
c)
tidak bebasnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah
d)
tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia
48.
Berikut ini adalah pernyataan yang SALAH:
a)
Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
b)
Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan Menteri
c)
Presiden dapat menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
d)
Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
49.
Berikut ini adalah pernyataan yang BENAR:
a)
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara minimal lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
b)
Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Komisi Yudisial
c)
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik
d)
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu
50.
Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar mengenai Republik Indonesia
a)
Republik Indonesia menganut sistem parlementer
b)
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
c)
Negara Indonesia adalah negara hukum
d)
Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan
51.
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang berkaitan dengan negara RI, kecuali
a)
tujuan negara
b)
dasar negara
c)
ketentuan UUD
d)
asas politik
Reset
