NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSoal 2022 Paket 4
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
Proses bisnis business intelligence terdiri atas empat level, kecuali ...
a)
BI diagnostik
b)
BI kognitif
c)
BI deskriptif
d)
BI prediktif
2.
Berapakah Business Direction Direktorat Jenderal Pajak yang dijadikan sebagai arahan dan harapan tingkat tinggi dari manajemen yang menjadi acuan dalam pengembangan organisasi, proses bisnis, dan modernisasi yang akan datang?
a)
8 Business Directions
b)
12 Business Directions
c)
10 Business Directions
d)
6 Business Directions
3.
Berikut adalah pembayaran pajak secara non-cash, kecuali ...
a)
Pajak SP3K
b)
Pajak DTP
c)
Potongan pajak dalam SPM
d)
Reklasifikasi dari PNBP migas/panas bumi
4.
Yang tidak termasuk saluran komunikasi resmi program Reformasi Perpajakan adalah ...
a)
Aplikasi Fiskal
b)
Webinar Cermati SIAP Login
c)
Portal intranet ReformDJP
d)
Email newsletter
5.
Apa manfaat PSIAP bagi pegawai?
a)
Semua benar
b)
Membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri pada area kerja yang memiliki nilai tambah
c)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dengan fitur yang lebih canggih
d)
Memudahkan pekerjaan dengan adanya satu sistem yang terintegrasi
6.
Dengan berlakunya UU HPP, maka pemberian natura kepada pegawai diperlakukan sebagai ...
a)
Dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
b)
Tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
c)
Tidak dapat dibiayakan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai
d)
Dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
7.
Salah satu visi proyek PSIAP adalah mewujudkan sistem yang akurat, yaitu sistem yang ...
a)
Aman dan mudah digunakan
b)
Terhubung dengan sumber data pihak ketiga (ILAP)
c)
Menghubungkan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan
d)
Menggunakan data analytics yang canggih dan terautomasi
8.
Dengan berlakunya UU HPP, maka batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi WP OP yang menghitung PPh dengan tarif PP23/2018 ditetapkan sebesar ...
a)
Rp5 miliar setahun
b)
Rp4,8 miliar setahun
c)
Rp480 juta setahun
d)
Rp500 juta setahun
9.
Ke depan, pengelolaan aliran dokumen memungkinkan pemantauan lokasi fisik dokumen maupun perpindahan dokumen yang tepat antarunit. Proses ini dikelola melalui proses bisnis ...
a)
Knowledge Management System (KMS)
b)
Exchange of Information (EoI)
c)
Document Management System (DMS)
d)
Data Quality Management (DQM)
10.
Apa itu PSIAP?
a)
Proyek rancang ulang (redesign/ reengineering) proses mutu di DJP melalui perbaikan teknologi informasi perpajakan DJP
b)
Proyek rancang ulang (redesign/ reengineering) proses bisnis melalui perbaikan teknologi informasi perpajakan DJP
c)
Proyek rancang ulang (redesign/ reengineering) proses dokumen di DJP melalui perbaikan teknologi informasi perpajakan DJP
d)
Proyek rancang ulang (redesign/ reengineering) proses kerja di DJP melalui perbaikan teknologi informasi perpajakan DJP
11.
Pada Probis yang akan datang, bagaimana validasi data dilakukan?
a)
Validasi data SPT baik dari pihak ketiga maupun dari Probis lainnya
b)
Validasi dilakukan sendiri oleh wajib pajak
c)
Validasi data SPT dilakukan melalui BSSN
d)
Validasi data SPT dilakukan menggunakan teknologi face recognition
12.
Dengan berlakunya UU HPP, maka tarif PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya ditetapkan sebesar ...
a)
0.23
b)
0.2
c)
0.22
d)
0.21
13.
Integrasi basis data kependudukan dengan data perpajakan dilakukan melalui ...
a)
Penggunaan nomor identitas bersama yang meleburkan NIK dan NPWP
b)
Penggunaan NPWP sebagai NIK orang pribadi
c)
Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi
d)
Pertukaran pegawai antara Ditjen Pajak dan Ditjen Dukcapil
14.
Aturan terkait tata Kelola PSIAP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor?
a)
Perpres 41 Tahun 2018
b)
Perpres 40 Tahun 2018
c)
Perpres 39 Tahun 2018
d)
Perpres 38 Tahun 2018
15.
Sebagai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proyek PSIAP, Dirjen Pajak membentuk Tim Pendampingan Hukum Kegiatan PSIAP yang merupakan sinergi antara DJP dengan ...
a)
Kejaksaan Agung RI
b)
Mahkamah Agung RI
c)
Kepolisian Republik Indonesia
d)
Badan Pemeriksa Keuangan RI
16.
Contoh pemanfaatan kemajuan teknologi digital penyempurnaan proses bisnis perpajakan adalah sebagai berikut, kecuali ...
a)
Prepopulated SPT
b)
Pengelolaan kepatuhan berbasis risiko (compliance risk management)
c)
Penambahan jumlah KPP Madya
d)
Adanya fitur pengingat otomatis bagi wajib pajak
17.
Bagaimana aplikasi akuntansi penerimaan pajak pada Probis TAM yang akan datang?
a)
Terintegrasi dalam sistem inti
b)
Akan dikembangkan secara terpisah dari PSIAP
c)
Memanfaatkan aplikasi akuntansi komersial yang kompatibel
d)
Disediakan oleh sistem legacy
18.
Apa manfaat PSIAP bagi pegawai?
a)
Memudahkan pekerjaan dengan adanya satu sistem yang terintegrasi
b)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dengan fitur yang lebih canggih
c)
Semua benar
d)
Membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri pada area kerja yang memiliki nilai tambah
19.
Pada proses bisnis pembayaran yang akan datang, permohonan angsuran tunggakan pajak dapat disetujui seketika (instant approval) dan Surat Keputusan seketika terbit saat wajib pajak mengajukan permohonan. Fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak yang ...
a)
mempunyai banyak cabang dan tidak memiliki hutang pajak
b)
memenuhi kriteria berisiko rendah dan mengalami kesulitan likuiditas
c)
mempunyai banyak hutang pajak dan mengalami masalah likuiditas
d)
mengajukan tepat waktu dan membayar tepat waktu
20.
Proses yang lebih andal dan dilengkapi perlindungan data adalah satu dari 10 business directions DJP, yaitu ...
a)
Prudent & accountable
b)
Risk-based compliance approach
c)
Data and knowledge driven
d)
Open & integrated system
21.
Pada proses bisnis sistem manajemen dokumen yang akan datang, pencarian dokumen dapat dilakukan atas ...
a)
Seluruh dokumen yang ada di sistem informasi DJP
b)
Seluruh dokumen di seluruh KPP yang berada dalam lingkup Kanwil yang sama
c)
Seluruh dokumen di lingkup unit kerja masing-masing pegawai
d)
Seluruh dokumen di lingkup PPDDP
22.
Yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Kerja Bidang Organisasi & SDM pada Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan adalah ...
a)
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
b)
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
c)
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
d)
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
23.
Visi PSIAP adalah mewujudkan sistem yang ...
a)
Simpel, Andal, Terhubung, Bertahan, Akuntabel, Hemat, dan Unggul (SATU BAHU)
b)
Terintegrasi, lengkap, akuntabel, dan kredibel (TELAK)
c)
Sederhana, Andal, Lancar, Akuntabel, dan Mudah (SALAM)
d)
Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP)
24.
Sistem DJP akan terhubung dengan dua sistem terkait pembayaran pajak di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu ...
a)
SAKTI dan Enterprise Architecture
b)
SAKTI dan HRIS
c)
CBB dan SPAN
d)
MPN dan SAKTI
25.
Apa hubungan PSIAP dan Renstra DJP?
a)
PSIAP adalah bagian dari Renstra
b)
PSIAP adalah proyek di luar Renstra
c)
PSIAP dan Renstra adalah bagian dari Reformasi Perpajakan
d)
Renstra adalah bagian dari PSIAP
26.
Aturan turunan UU HPP dalam bentuk PMK yang masuk pada Klaster Sinkronisasi dengan Obyek PDRD Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah ...
a)
PMK Nomor 67/PMK.03/2022
b)
PMK Nomor 71/PMK.03/2022
c)
PMK Nomor 59/PMK.03/2022
d)
PMK Nomor 70/PMK.03/2022
27.
Apa nama Newsletter Reformasi Perpajakan yang dikirimkan secara rutin ke email pajak seluruh pegawai DJP oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan?
a)
REFORMASI DJP
b)
SALAM SATU BAHU
c)
SIAP REFORM
d)
PESAN Pimpinan
28.
Pegawai dapat menyampaikan feedback atau masukan untuk program Reformasi Perpajakan melalui alamat email ...
a)
reformasi.djp@pajak.go..id
b)
umpanbalik.psap@pajak.go.id
c)
tim.reformasi.perpajakan@pajak.go.id
d)
cmtaxreform@pajak.go.id
29.
Salah satu visi proyek PSIAP adalah mewujudkan sistem yang mudah, yaitu sistem yang ...
a)
Terhubung dengan sumber data pihak ketiga (ILAP)
b)
Mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mengurangi pain points pegawai
c)
Sistem yang menggunakan data analytics berdasarkan basis data yang terpadu
d)
Memberikan kepastian dalam layanan, pemeriksaan, dan penegakan hukum
30.
Satu NPWP untuk satu entitas akan memudahkan administrasi serta memungkinkan terjadinya penyederhanaan seperti ...
a)
Terjadinya interkoneksi yang lebih stabil dan aman
b)
Pelimpahan kewenangan registrasi kepada Kepala Kanwil DJP
c)
Pemusatan pelaporan dan pembayaran PPh dan PPN
d)
Pemusatan kewenangan registrasi kepada Kepala Kanwil DJP
Reset
