Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

OLIMPIADE APBN 2023

Total questions: 40

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Dasar keuangan negara diatur dalam landasan idil dan konstitusioanl yaitu

a)

Pasal 23 dan Pasal 24 UUD 1945

b)

Pancasila dan UUD 1945

c)

Pancasila dan UUDS 1950

d)

Pancasila dan UUD 1945 Pasal 22

2.

semua hak dan kewajiban negara yaangd apat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu baik berupa uangan maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebu. Adalah pengertian dari......

a)

perusahaan negara

b)

anggaran pendapatan dan belanja negara

c)

keuangan negara

d)

pengelolaan uang

3.

Dibawah ini yang termasuk 4 pendekatan keuangan negara, kecuali....

a)

pendekatan objek

b)

pendekatan proses

c)

pendekatan hasil

d)

pendekatan subjek

4.

Menurut pasal 2 UU No.17 Tahun 2003, yang termasuk ruang lingkup keuangan negara, kecuali .... negara, kecuali ....

a)

Sumbangan dari pihak asing

b)

Penerimaan negara/daerah

c)

kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

d)

hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, melakukan pinjaman

5.

Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai merupakan asas pengelolaan keuangan negara yaitu...........

a)

Asas keterbukaan

b)

Asas pemeriksaaan

c)

Asas proporsionalitas

d)

Asas tahunan

6.

Asas baru pengelolaan keuangan, bahwa pengeloaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabka kepada masyarakat/ rakyat, di kenal dengan asas...

a)

Akuntabilitas

b)

Profesionalisme

c)

Spesialitas

d)

    Proporsionalitas

7.

perhatikan pernyataan tersebut

a)

1, 2 dan 3

b)

2, 3 dan 4

c)

4,5 dan 6

d)

1,3,dan 5

8.

Presiden mendelegasikan pengelolaan keuangan negara didaerah kepada....

a)

Menteri keuangan selaku pembantu presiden dalam bidang kauangan

b)

   Menteri/pimpinan selaku pengguna anggaran

c)

Gubernur, bupati, walikota

d)

Chief finansial officer (COF)

9.

APBN ditetapkan ........dengan Undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat

a)

1 tahun sekali

b)

2 tahun sekali

c)

5 tahun sekali

d)

4 tahun sekali

10.

Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR disebut....

a)

Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara

b)

Anggaran Perencanaan dan Belanja Negara

c)

Anggaran Pengalokasian dan Belanja Negara

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

11.

Fungsi APBN yang menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor disebut juga dengan fungsi

a)

  fungsi pertumbuhan ekonomi

b)

  fungsi stabilisasi

c)

fungsi distribusi

d)

  fungsi alokasi

12.

  tujuan penyusunan APBN yaitu

a)

  menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam pembangunan

b)

   meminimalisisr jumlah pengangguran

c)

mengusahakan agar pendapatan lebih besar daripada pengeluaran

d)

   meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan

13.

fungsi APBN dan APBD diatur dalam

a)

UU No 17 tahun 2004

b)

UU No 17 tahun 2001

c)

UU No 17 tahun 2002

d)

UU No 17 tahun 2003

14.

daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu dalam jangka 1 tahun disebut

a)

neraca pembayaran

b)

  RAPBN

c)

APBD

d)

RAPBD

15.

Presiden RI dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya apabila….

a)

Terjadi kekosongan pembiayaan pemerintah

b)

DPR menyetujui Rancangan Undang-undang APBN

c)

  APBN tahun berjalan mengalami surplus

d)

DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN

16.

Berikut ini yang merupakan contoh klasifikasi belanja APBN menurut jenisnya adalah….

a)

belanja oleh badan nasional penanggulangan bencana

b)

   belanja bantuan sosial

c)

belanja pertahanan

d)

Belanja pendidikan

17.

APBN merupakan instrumen untuk mengendalikan perekonomian saat inflasi atau deflasi. Hal tersebut menggambarkan fungsi.....

a)

Alokasi

b)

Perencanaan

c)

Distribusi

d)

Stabilisasi

18.

Apa arti Keseimbangan Primer (KP) menunjukkan angka minus?

a)

sebagian bunga utang dapat dibayar dari pendapatan

b)

total pendapatan dan belanja negara (setelah dikurangi belanja bunga) seimbang

c)

pendapatan pasti lebih kecil dari belanja

d)

bunga utang dibayarkan dengan menarik utang baru

19.

kondisi dimana pengeluaran pemeritah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah adalah...

a)

defisit anggaran

b)

pembiayaan anggaran

c)

surplus anggaran

d)

pembiayaan dalam negeri

20.

  Perhatikan pernyataan berikut :

1.     Menutup defisit APBN

2.     Pembiayaan anggaran dalam negeri

3.     Membiayai pengeluaran pembiayaan lain

4.     Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan

5.     Pembiayaan Anggaran utang dan non utang

Berdasarkan pernyataan tersebut tentukan tujuan pembiayaan anggaran

a)

  1 dan 3

b)

  4 dan 5

c)

2 dan 5

d)

1 dan 5

21.

Negara Indonesia mulai menggunakan faormat I-Account untuk menggantikan format sebelumnya T-Accont pada tahun.....

a)

2022

b)

2023

c)

2000

d)

2021

22.

Pencantuman untuk penerimaan berada disebelah diki dan belanja disebalah kanan serta mengunakan prinsip anggaran berimbang dinamis merupakan format APBN...

a)

I-Account

b)

T-Account

c)

GFS Account

d)

  IMF Account

23.

Fiscal rules merupakan kaidah atau aturan terkait seberapa besar batasan defisit dan seberapa besar batas akumulasi jumlah utang yang dapat diambil pemerintah dalam penyusunan APBN.Berdasarkan pernyataan berikut berapa besaran defisit APBN maksimal......... terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan posisi atau jumlah keseluruhan utang (outstanding) dibatasi maksimal........ dari Produk Domestik Bruto (Pasal 12 ayat 3 UU 17/2003).

a)

a.      4% dan 5%

b)

a.      3% dan 10%

c)

a.      3% dan 60%

d)

a.      3% dan 50%

24.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas lembaga dimaksud setingkat eselon I dan memiliki entitas yang lengkap (unit perencanaan, pelaksana, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi serta telah ada penetpan KemenPAN-RB) merupakan bagian anggaran...

a)

Prinsip

b)

Dasar hukum

c)

Unit kesekretariatan

d)

Struktur organisasi

25.

  Sebuah Bagian Anggaran diberikan kepada organisasi/ lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan aatau melaksanakan tugas khusus dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

a)

Prinsip

b)

Dasar hukum

c)

  Struktur organisasi

d)

Sumber dana

26.

1.      Klasifikasi belanja terdiri dari

1.      Pelayanan umum

2.      Pertanahan

3.      Belanja barang

4.      Agama

5.      Pendidikan

6.      Belanja pegawai

7.      Perumahan dan fasilitas umum

8.      Belanja utang

9.      Subsidi

10.   Belanja bantuan sosial

Berdasarkan jenis belanja tersebut yang manakah yang merupakan belanja ekonomi

a)

3, 6 dan 8

b)

10, 9 dan 7

c)

   5, 2 dan 1

d)

7, 8 dan 9

27.

Alokasi anggran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, mejual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat merupakan definisi belanja....

a)

Belanja utang

b)

Belanja hibah

c)

  Belanja bantuan sosial

d)

Subsidi

28.

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/ atau menambah nilai ast tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas maksimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah adalah....

a)

Belanja modal

b)

Belanja barang

c)

Belanja bunga utang

d)

Belanja hibah

29.

Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat (4) besar anggaran pendidikan sebesar....

a)

2,25%

b)

  10%

c)

2%

d)

20%

30.

Pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang.........

a)

Belanja hibah

b)

Belanja utang

c)

Mandatory Spending

d)

Mandatory Spanding

31.

Fungsi anggaran adalah....

a)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

b)

Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh pemerintah

c)

Memperhatikan pertimbangan sdewan perwakilan daerah atas RUUAPBN

d)

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang

32.

Panitia kerja atau Panja merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tidak tetap. Panja yang terkait dengan pembahasan undang-undang APBN adalah....

a)

Panja Asumsi dasar

b)

a.      Panja Asumsi awal

c)

Panja kebijakan pemerintah pusat

d)

  Panja kebijakan transfer ke daerah 

33.

Dalam gambar terdapat beberapa proses bisnis  yang terjadi pada siklus APBN, tahap penyusunan APBN Terjadi pada bulan....

a)

Januari s.d April

b)

Mei s.d Juli

c)

Agustus s.d Oktober

d)

November s.d Desember

34.

Penentuan arah kebijakaan dan prioritas pembangunan, penyususnan kapasitas fiskal (resorces envelope) dan ususlan kebijakan APBN, penyusunan dan penetapan pagu indikatif dan pembahasan rencana kerja kementerian/ lembaga (renja-K/L) melalui forum pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) merupakan tahap....

a)

Penyusunan

b)

Perencanaan

c)

Pembahasan

d)

Penetapan

35.

Tahapan penetapan APBN meliputi penelaahan RKA-K/L ,............, dan penyusunan dan percetakan DIPA

a)

Penelaahan RKA-K/L oleh kemeterian keuangan c.q Ditjen Anggaran

b)

Penetapan pagu anggaran K/L

c)

Pembahasan Rancangan APBN dan RUU APBN

d)

Penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

36.

Dana yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presntase tertu merupakan...

a)

Dana bagi hasil

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana otonomi khusus papua

d)

Dana otonomi khusus aceh

37.

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kamampuan keuangan antar daerah (mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan)

a)

Dana bagi hasil

b)

Dana alokasi umum

c)

Dana otonomi khusus papua

d)

Dana otonomi khusus aceh

38.

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2%. Hal ini merupakan mandat dari....

a)

Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai

b)

Undang-undang nomor 38 tahun 2007 tentang cukai

c)

Undang-undang nomor 37 tahun 2007 tentang cukai

d)

Undang-undang nomor 36 tahun 2007 tentang cukai

39.

Bagan akun standar disebut...

a)

Chart of I-Account

b)

Chart of Account (CoA)

c)

Chart of T-Account

d)

Chart of A-Account

40.

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bansos serta bersifat mendesak merupakan

a)

Belanja lain-lain

b)

  Belanja hibah

c)

Subsidi

d)

Bantuan sosial