wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan Soal Bedah APBD

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

a)

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019  

b)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2019

c)

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2018

d)

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2020

2.

Kepanjangan dari APBD

a)

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

b)

Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah

c)

Anggaran Penerimaan dan Biaya Daerah

d)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.

APBN/APBD berlaku untuk jangka waktu..

a)

1 tahun

b)

5 tahun

c)

6 bulan

d)

4 tahun

4.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tertinggi

a)

Presiden

b)

Mentri Dalam Negri

c)

Mentri Keungan

d)

Kepala Daerah

5.

Fungsi APBN/APBD, Kecuali

a)

Anggaran

b)

Alokasi

c)

Distribusi

d)

Stabilisasi

6.

APBD disahkan oleh DPRD melalui..

a)

Peraturan Daerah  

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Menteri

d)

Keputusan Daerah

7.

Dana alokasi umum dialokasikan untuk..

a)

Negara

b)

Desa

c)

Rukun Warga

d)

Provinsi

8.

Fungsi APBN dan APBD diatur dalam..

a)

UU No.17 Tahun 2001

b)

UU No. 17 Tahun 2002

c)

UU No. 17 Tahun 2003

d)

UU No. 16 Tahun 2001

9.

Contoh Pendapatan Daerah

a)

Pajak Kendaraan Bermotor

b)

Pajak Penghasilan

c)

Pajak Pertambahan Nilai

d)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

10.

Contoh Pendapatan asli daerah adalah..

a)

Retribusi

b)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

c)

Dana Alokasi Umum (DAU)

d)

Bea masuk

11.

Dasar hukum pemerintahan daerah:

a)

UU No. 32 Tahun 2004

b)

UU No. 33 Tahun 2004

c)

UU No. 23 Tahun 2014  

d)

UU No. 17 Tahun 2003

12.

Menetapkan besaran anggaran untuk pembangunan jalan adalah pelaksanaan fungsi…..

a)

Fungsi distribusi

b)

Fungsi stabilisasi

c)

Fungsi produksi

d)

Fungsi alokasi  

13.

Contoh pelaksanaan fungsi distribusi dalam APBD

a)

Membayar gaji PNS

b)

Memberikan subsidi kepada orang yang tidak mampu  

c)

Membangun jalan

d)

Membayar cicilan hutang pemerintah  

14.

Walikota/Bupati menetapkan APBD bersama dengan..

a)

DPR

b)

DPRD

c)

Presiden

d)

Gubernur

15.

Yang termasuk pendapatan pemerintah provinsi, kecuali..

a)

Pajak kendaraan bermotor

b)

Bea balik nama kendaraan bermotor

c)

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d)

Pajak penerangan jalan  

16.

Berikut ini yang bukan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah..

a)

Pajak penghasilan warga daerah tersebut  

b)

Pajak reklame/iklan

c)

Pajak kendaraan bermotor

d)

Retribusi parkir 

17.

Di Indonesia pajak yang sebagian hasil pemungutannya diserahkan/dikembalikan ke daerah (kabupaten, kota dan provinsi) ialah..

a)

Pajak penjualan  

b)

Pajak penghasilan

c)

Pajak pertambahan nilai

d)

Pajak Bumi dan Bangunan   

18.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah provinsi, proses penyusunannya adalah..

a)

Disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi dan disetujui oleh DPR RI  

b)

Disusun oleh pemerintah daerah provinsi, lalu mendapat persetujuan presiden untuk disahkan oleh DPR RI

c)

Disusun bersama-sama antara Gubernur dengan DPRD provinsi lalu diajukan ke pemerintah pusat untuk disahkan oleh DPR RI

d)

Disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan disahkan DPRD provinsi    

19.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari:
1) Pajak penghasilan
2) Pajak kendaraan bermotor
3) Pajak pertambahan nilai
4) Pajak tontonan
5) Pajak impor
6) Pajak bumi dan bangunan desa dan kota
Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah daerah adalah..

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 3, dan 5

c)

2, 4, dan 6  

d)

2, 4, dan 5

20.

APBD Provinsi Kaltim mengalami defisit. Untuk menutup defisit APBD, tindakan yang  dapat dilakukan pemerintah provinsi Kaltim yaitu..

a)

Mengalokasikan dana alokasi khusus

b)

Mengalokasikan dana alokasi umum

c)

Menerbitkan surat utang negara

d)

Mencari pinjaman daerah  

21.

Pemerintah suatu daerah memberikan bantuan mesin kepada industri kecil agar barang yang diproduksi dijual dengan harga terjangkau. Bantuan tersebut akan dimasukkan dalam belanja..

a)

Tidak terduga

b)

Bagihasil

c)

Barang  

d)

Modal 

22.

Berikut adalah pendapat asli daerah kabupaten/kota..

a)

Pajak Kendaraan Bermotor

b)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

c)

Pajak sarang burung walet  

d)

Pajak air permukaan

23.

Pajak reklame, hiburan, usaha potong hewan adalah pajak yang dipungut oleh..

a)

Provinsi

b)

Negara

c)

Kabupaten

d)

Kabupaten/Kota

24.

Perbedaan pajak dan retribusi yang paling tepat adalah..

a)

Pajak balas jasa nya langsung retribusi tidak langsung

b)

Pajak balas jasa nya tidak langsung retribusi langsung  

c)

Pajak dan retribusi balas jasa nya tidak langsung

d)

Pajak dan retribusi balas jasa nya bersifat memaksa

25.

Contoh Layanan yang terdapat pungutanretribusi adalah..

a)

Cetak KTP

b)

Akte Kelahiran

c)

Retribusi Parkir

d)

Galian Kabel

26.

Yang menjadi Bendahara Umum Daerah

a)

Sekretaris Daerah

b)

Kepala SKPD

c)

Kepala PPKD (BPKAD)

d)

Kepala Bapeda

27.

Daerah Indramayu berusaha meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah..

a)

Terciptanya pemerataan pendapatan nasional

b)

Tersedianya subsidi bagi rakyat miskin

c)

Meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat

d)

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana  

28.

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Pernyataan yang sesuai peran APBD dalam perekonomian suatu negara yaitu..

a)

Memberikan kesejahteraan kepada seluruh PNS pemerintah daerah

b)

Memberikan pelayanan publik yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi  

c)

Meminimalisasi fluktuasi dalam perekonomian dalam upaya menjaga stabilitas

d)

Mengintervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi

29.

Berikut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecuali..

a)

Pajak Daerah

b)

Retribusi Daerah

c)

Pendapatan Hibah

d)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

30.

Berikut yang tidak termasuk komponen utama Pendapatan Daerah adalah..

a)

Pendapatan asli derah

b)

Lain-lain pendapatan yang sah

c)

Laba BUMN  

d)

Laba BUMD

31.

Dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu disebut..

a)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

b)

Retribusi Daerah

c)

Dana Alokasi Umum (DAU)

d)

Dana Pertimbangan

32.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD, Kecuali :

a)

Belanja Operasi

b)

Belanja Lain-lain

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Tidak Terduga

33.

Jenis Belanja Operasi dalam APBD, Kecuali :

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Peralatan dan Mesin

c)

Belanja Barang dan Jasa

d)

Belanja Bantuan Sosial

34.

Jenis Belanja Modal dalam APBD, Kecuali

a)

Belanja Tanah

b)

Belanja Peralatan dan Mesin

c)

Belanja Bangunan dan Gedung

d)

Belanja Pemeliharaan

35.

Penerimaan Pembiayaan APBD, Kecuali

a)

Silpa

b)

Dana Darurat

c)

Pencairan Dana Cadangan

d)

  Penerimaan Pinjaman Daerah

36.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun keada PPKD paling lambat … setelah pemberitahuan

a)

2 hari

b)

4 hari

c)

6 hari

d)

8 hari

37.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun keada PPKD paling lambat … setelah pemberitahuan

a)

2 hari

b)

4 hari

c)

6 hari

d)

8 hari

38.

   Kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD merupakan pengertian dari

a)

Kebenaran material

b)

Kebenaran imaterial

c)

Kebenaran substantif

d)

Kebenaran formatif

39.

     Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah...

a)

Kepala Daerah

b)

Sekretaris Daerah

c)

Kepala SKPKD

d)

PPK SKPD

40.

  Berikut adalah item yang terdapat pada Buku Bendahara beserta Dokumen Pencatatan, kecuali

a)

Laporan Penerimaan dan Penyetoran

b)

Nota Kredit Bank

c)

Buku Kas Umum

d)

Register DTS

41.

SKPD disampaikan kepada … melalui PPKD untuk diverifikasi

a)

KAPD

b)

TAPD

c)

SAKD

d)

LAPD

42.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat … setelah tahun anggaran berakhir

a)

UU No. 20 Th. 2014

b)

UU No. 21 Th. 2014

c)

UU No. 22 Th. 2014

d)

UU No. 23 Th. 2014

43.

Pengawasan keuangan daerah menurut ruang lingkupnya dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang merupakan internal adalah sebagai berikut, kecuali

a)

BPKP

b)

Inspektorat

c)

APIP

d)

BPK

44.

LKPD direviu oleh...

a)

APIP

b)

Sekretaris Daerah

c)

BKUD

d)

Kepala SKPD

45.

Penatausahaan pendapatan daerah dimulai dari tahap

a)

Penetapan dan penagihan

b)

Pembukuan

c)

Penyetoran

d)

Penerimaan

46.

… adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

a)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

b)

RKA SKPD

c)

Kebijakan Umum Anggaran

d)

RPJMD

47.

Berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah, kecuali...

a)

Efisien

b)

Transparan

c)

Surplus

d)

Ekonomis

48.

LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat … setelah tahun anggaran berakhir.

a)

1 bulan

b)

2 bulan

c)

3 bulan

d)

6 bulan

49.

Dokumen pertanggungjawaban APBD meliputi item-item berikut, kecuali...

a)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Defisit

b)

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

c)

Neraca

d)

Laporan Arus Kas

50.

Menurut PP No 12 tahun 2019 Keuangan Daerah meliputi berikut, kecuali...

a)

Penerimaan Daerah

b)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum

c)

Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman

d)

Kekayaan darah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan

51.

Setelah Renstra ditetapkan, Pemerintah Daerah selanjutnya menyusun...

a)

RPJMD

b)

RKPD

c)

RKA SKPD

d)

RENJA

52.

Penyusunan dan penetapan APBD dimulai dari Penyusunan KUA dan PPAS yang mengacu pada keselaran

a)

KEMPPKF

b)

KEMPFKP

c)

KEMPKF

d)

KEPMPKF

53.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancanangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat … sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

a)

15 Hari

b)

30 Hari

c)

45 Hari

d)

60 Hari

54.

Keuangan Daerah adalah...

a)

Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

b)

Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak Daerah tersebut

c)

Semua hak Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

d)

Semua hak atau kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

55.

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD diselesaikan paling lambat … sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD.

a)

15 hari kalender

b)

15 hari kerja

c)

30 hari kalender

d)

30 hari kerja

56.

Pendekatan berbasis kinerja berpedoman pada beberapa hal berikut, kecuali...

a)

Indikator kinerja

b)

Rencana kebutuhan barang milik daerah

c)

Standar biaya minimal

d)

Standar pelayanan minimal

57.

Belanja Daerah dapat diklasifikasikan berikut, kecuali...

a)

Fungsi

b)

Organisasi

c)

Jenis Belanja

d)

Bidang

58.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal … % dari total belanja APBD di luar Belanja Bagi Hasil atau Transfer kepada Daerah/Desa

a)

0,3

b)

0,35

c)

0,4

d)

0,45

59.

Berikut merupakan klasifikasi Belanja Daerah menurut fungsi, kecuali...

a)

Pelayanan Umum

b)

Ekonomi

c)

Agama

d)

Pendidikan

60.

Peraturan yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional adalah

a)

Perpres 13 Tahun 2020

b)

Perpres 13 Tahun 2019

c)

Perpres 33 Tahun 2020

d)

Perpres 33 Tahun 2019

61.

Belanja Daerah dapat disusun dalam tiga pendekatan berikut, kecuali

a)

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah

b)

Pendekatan penganggaran lanjutan

c)

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja

d)

Pendekatan penganggaran terpadu

62.

Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai dan kejelasan tanggung jawab pencapaian kinerja sesuai dengan struktur organisasi adalah

a)

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja

b)

Pendekatan penganggaran terpadu

c)

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah

d)

Pendekatan penganggaran lanjutan

63.

Klasifikasi Belanja Daerah yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk klasifikasi menurut

a)

Fungsi

b)

Organisasi

c)

Jenis Belanja

d)

Sumber Dana

64.

Ketentuan alokasi Belanja Pegawai menurut UU HKPD paling tinggi sebesar … dari total Belanja APBD

a)

20%

b)

25%

c)

30%

d)

35%

65.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar

a)

20%

b)

25%

c)

30%

d)

35%

66.

Berikut yang bukan ketentuan Standar Harga Satuan (SHSR) dalam Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 adalah

a)

SHSR digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD

b)

SHSR terdiri dari 3 lampiran

c)

Penetapan Standar Harga Satuan (SHS) oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran

d)

Pengadaan kendaraan dinas termasuk satuan biaya yang diatur

67.

Berikut yang bukan merupakan manfaat dari Analisis Standar Belanja (ASB) adalah

a)

Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan fungsinya

b)

Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas

c)

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

d)

Unit kerja memiliki kekuasaan yang terbatas untuk menentukan anggarannya sendiri

68.

Pengeluaran anggaran yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran merupakan Belanja

a)

Operasi

b)

Subsidi

c)

Hibah

d)

Barang dan Jasa

69.

Pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akandiserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga merupakan belanja

a)

Operasi

b)

Barang dan Jasa

c)

Modal

d)

Bunga

70.

Pendekatan penganggaran dengan mengintegrasikan seluruh jenis penganggaran, baik menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, maupun jenis belanja disebut

a)

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

b)

Pendekatan Penganggaran Lanjutan

c)

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

d)

Pendekatan Penganggaran Terpadu

71.

Kelompok dana dalam klasifikasi belanja meliputi berikut, kecuali

a)

Pengawasan

b)

Pelayanan

c)

Akuntabilitas

d)

Transparansi

72.

Pengeluaran anggaran agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat merupakan belanja

a)

Barang dan Jasa

b)

Modal

c)

Subsidi

d)

Hibah

73.

Alokasi anggaran fungsi kesehatan dari APBD minimal sebesar

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

25%

74.

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek disebut

a)

Belanja Barang dan Jasa

b)

Belanja Operasi

c)

Belanja Bantuan Sosial

d)

Belanja Hibah

75.

Satuan biaya yang tidak diatur dalam Standar Harga Satuan Regional adalah

a)

Honorarrium

b)

Perjalanan Dinas Luar Negeri

c)

Perjalanan dinas dalam negeri

d)

Rapat dalam kantor

76.

Berikut merupakan karakteristik otonomi daerah

a)

Rill

b)

Serasi

c)

Dinamis

d)

Semua benar

77.

Yang bukan merupakan sinergi fiskal

a)

penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah

b)

penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang apbd

c)

  pengendalian dalam kondisi bencana

d)

sinergi bagan akun standar

78.

Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, merupakan pengertian keuangan negara dari sisi

a)

subjek

b)

proses

c)

objek

d)

tujuan

79.

  UU HKPD mendorong creative and sustainable financing berbasis kerja sama melalui skema

a)

Sinergi pendanaan

b)

Strategi Pendaan

c)

Sinergi Penerimaan

d)

Strategi Penerimaan

80.

  Bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah, adalah pengertian dari 

a)

Dana Alokasi Khusus

b)

Dana Alokasi Umum

c)

Dana Bagi Hasil

d)

Insentif Fiskal

81.

Yang tidak termasuk transfer ke daerah

a)

Dana Bagi Hasil

b)

Dana Keistimewaan DIY

c)

Dana Desa

d)

Dana Alokasi Terbatas

82.

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan merupakan pengertian dari

a)

pajak daerah

b)

  Retribusi Daerah

c)

Belanja Daerah

d)

Pembiayaan Daerah

83.

Berikut merupakan manfaat dari analisis value for money, kecuali

a)

Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran

b)

Meningkatkan mutu pelayanan publik

c)

Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan golongan atau kelompok tertentu

d)

Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input

84.

Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada Pemda disusun dengan mempertimbangkan berikut, kecuali

a)

Pangkat Pegawai

b)

Capaian Reformasi Birokrasi Daerah

c)

Capaian Jabatan

d)

Kemampuan Keuangan Daerah

85.

Manfaat otonomi daerah adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat

b)

Perencanaan dapat dilakkan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat homogen

c)

  Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, dan keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah

d)

Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial

86.

Fungsi pajak daerah adalah sebagai berikut, kecuali

a)

Alokatif

b)

Akomodatif

c)

Budgetair

d)

Regulerend

87.

Yang bukan merupakan fungsi APBN

a)

Otorisasi

b)

Normalisasi

c)

Pengawasan

d)

Alokasi

88.

Pemerintah membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis

a)

interoperabilitas

b)

Intrastabilitas

c)

Intrakoneksi

d)

Interobilitas

89.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam

a)

PP Nomor 9 Tahun 2019

b)

PP Nomor 10 Tahun 2019

c)

PP Nomor 11 Tahun 2019

d)

PP Nomor 12 Tahun 2019

90.

   Berikut ini alasan mengapa suatu negara tertarik untuk menerapkan asas desentralisasi

a)

Resposif terhadap pemenuhan kebutuhan dan aspirasi warga, serta kepentingan dan nilai-nilai lokal

b)

Otoritas tidak demokratis, tidak efektif dan tidak efisien dalam mencapai tujuan, serta sangat boros dalam menggunakan dana publik

c)

Cenderung anti demokrasi

d)

Cenderung menimbulkan ketidakpuasan publik

91.

Dalam bahasa Yunani, otonom berasal dari kata

a)

auto dan nomos

b)

autos dan nomos

c)

auto dan namos

d)

autos dan namos

92.

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan pengertian dari

a)

pajak daerah

b)

retribusi daerah

c)

Pajak Pusat

d)

Retribusi Pusat

93.

Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka berikut, kecuali

a)

Pengelola Kas

b)

penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada bumn

c)

  pengelolaan portofolio utang daerah

d)

pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah

94.

Kebijakan transfer ke daerah merupakan bentuk

a)

   sentralisasi

b)

desentralisasi

c)

    distribusi

d)

Akomodasi

95.

Yang tidak termasuk ke dalam karakteristik retribusi daerah

a)

Mendapat imbalan secara langsung

b)

Terutang untuk masyarakat yang mendapatkan jasa atau perijinan tertentu dari pemerintah daerah

c)

Bersifat wajib, artinya apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi

d)

Penerimaan yang diperoleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang terkait dengan retribusi

96.

Penyusunan RAPBD mengacu kepada

a)

Kebijakan Umum Anggaran

b)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

c)

KUA dan PPAS

d)

RPJM

97.

Struktur anggaran di daerah:

a)

Pagu anggaran, kegiatan, sub kegiatan, program

b)

Program, kegiatan, sub kegiatan, pagu anggaran

c)

Program, pagu anggaran, kegiatan, sub kegiatan

d)

Pagu anggaran, sub kegiatan, kegiatan, program

98.

Tahapan kegiatan dalam sinkronisasi penganggaran

a)

  RPJM, Renstra, Renja, RKPD

b)

RKPD, Renca, Renstra, RPJM

c)

  RKPD, RPJM, Renstra, Renja

d)

RPJM, Renja, Renstra, RKPD

99.

 Laporan Keuangan SKPD terdiri dari, kecuali

a)

Neraca

b)

LRA

c)

LO

d)

LAK

100.

Celah fiskal daerah artinya

a)

Selisih pendapatan dan belanja daerah

b)

Selisih Pendapatan transfer dan PAD

c)

Kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah

d)

Kebutuhan belanja dengan potensi PAD

Similar Resources on Wayground

STS PAI-BP SMKN 3 JOMBANG TA.24/25

100 questions

STS PAI-BP SMKN 3 JOMBANG TA.24/25

quiz

Worksheet

•

10th Grade - University

1022513_Quizizz_PAK_10

100 questions

1022513_Quizizz_PAK_10

quiz

Worksheet

•

10th Grade

OLIMPIADA EL CONOCIMIENTO 2019

96 questions

OLIMPIADA EL CONOCIMIENTO 2019

quiz

Worksheet

•

9th Grade

QUIZZ JAM TAMBAHAN 2 - TEORI KEJURUAN TKJ

100 questions

QUIZZ JAM TAMBAHAN 2 - TEORI KEJURUAN TKJ

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

Pfrc

100 questions

Pfrc

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

PAT INDONESIA KELAS 11B

100 questions

PAT INDONESIA KELAS 11B

quiz

Worksheet

•

11th Grade

UJI KEMAMPU SISWA MATERI DEBATT

100 questions

UJI KEMAMPU SISWA MATERI DEBATT

quiz

Worksheet

•

12th Grade

tahu

100 questions

tahu

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade