Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pre-Test 1: G7

Total questions: 11

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Pancasila artinya adalah lima ...

(a)  

2.

BPUPKI adalah organisasi ....

a)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

b)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

c)

Badan Penyiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia

d)

Badan Panitia Usaha Kemerdekaan Indonesia

3.

Negara yang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia adalah negara ...

(a)  

4.

Pada sidang pertama BPUPKI, dilakukan pembahasan mengenai …

a)

UUD 1945

b)

lambang negara

c)

dasar negara

d)

kerjasama dengan Jepang

5.

1. Ir. Soekarno

2. Drs. Moh. Hatta

3. KRT. Radjiman Wedyodiningrat

4. Moh .Yamin

5. Soepomo

Berdasarkan nama tokoh di atas yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI adalah ….

a)

1, 2, 3

b)

1, 4, 5

c)

2, 3, 5

d)

3, 4, 5

6.

Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ...

a)

17 - 18 Agustus 1945

b)

10 Juli - 16 Juli 1945

c)

2 April - 5 Mei 1945

d)

29 Mei - 1 Juni 1945

7.

Tokoh tersebut merupakan salah satu yang mengusulkan pendapatnya mengenai dasar negara. Nama tokoh tersebut adalah ...

a)

Soepomo

b)

Ir. Soekarno

c)

Moh. Hatta

d)

M. Yamin

8.

Berikut ini merupakan ketua BPUPKI yaitu ...

a)

M. Yamin

b)

Radjiman Wedyodiningrat

c)

A. A. Maramis

d)

Agoes Salim

9.

Hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal ...

a)

29 Mei

b)

17 Agustus

c)

30 September

d)

1 Juni

10.

BPUPKI atau yang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Cosakai memiliki tugas utama yaitu ...

a)

membantu seluruh masyarakat Indonesia agar tidak dijajah oleh Belanda

b)

menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945

c)

menyelidiki dan menyiapkan hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia

d)

membuat tulisan di media massa tentang penjajahan yang dialami bangsa Indonesia

11.

Panitia Sembilan melakukan sidang menghasilkan ...

a)

Konstitusi

b)

Piagam Jakarta

c)

norma agama

d)

peraturan hukum