Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..

Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan..

Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah..

Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah..

Bacalah wacana di bawah ini!
Pak Bobon mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dia mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Panitia memandang Pak Bobon tidak akan sanggup mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa. Pak Bobon dianggap tidak cukup memiliki pendukung untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi, Pak Bobon bukan termasuk orang terpandang di desanya. Panitia berupaya mempersulit syarat-syarat pencalonan bagi Pak Bobon, dengan meminta berkas-berkas yang bukan menjadi syarat pencalonan kepala desa. Pak Bobon menyerah dan ter paksa membatalkan niatnya.
Berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaran hak warga negara yang dialami Pak Bobon. Pelanggaran hak warga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam..

Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah..

Bentuk kewajiban seorang anak di rumah ditunjukkan oleh kolom..

Bacalah wacana berikut!
Menjamurnya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar jalan menyebabkan terganggunya pejalan kaki. Padahal, peraturan daerah mengatur mengenai larangan berjualan di trotoar jalan. Pemerintah telah berusaha membangun lokasi berjualan bagi mereka. Akan tetapi, mereka menolak direlokasi atas dasar tempat yang disediakan tidak strategis untuk berjualan.
Kasus tersebut menunjukkan..

Bacalah cerita berikut ini!
Pasar Baru identik dengan sebutan “Pasar Tumpah”. Hal tersebut karena para pedagang sering berjualan di pinggir-pinggir jalan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas disepanjang pasar menjadi terganggu. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berupaya merelokasi para pedagang yang berjualan di bahu jalan ke blog G. Para pedagang tetap menolak relokasi tempat jualan. Mereka menganggap berjualan di blog G menyulitkan para pembeli sehingga pembeli jarang berbelanja di blog G.

Bacalah wacana di bawah ini!
Fikri mengendarai motor ke sekolah dengan membawa surat kendaraan dan SIM. Dia tahu bahwa pihak sekolah melarang peserta didik membawa motor. Akan tetapi, Fikri tetap mengendarai motor. Pada saat di jalan, Fikri melihat Andi berjalan. Fikri tidak mengajak Andi naik motor. Di persimpangan jalan, terlihat lampu rambu lalu lintas menyala merah, tetapi Fikri tetap menjalankan kendaraannya.
Fikri telah melakukan pengingkaran kewajiban berupa..

Hampir disetiap perempatan jalan di kota-kota besar dapat ditemukan “anak jalanan”. Sebutan “anak jalanan’’ biasanya ditujukan kepada anak-anak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak melakukan aktivitas seperti anak-anak normal yaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Mereka ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung jawab pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan “anak jalanan” merupakan tanggung jawab pemerintah adalah..

Kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI jelas-jelas sangat bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keinginannya tidak jarang mereka melakukan teror kepada penduduk yang tidak sepaham dengan mereka. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran HAM yang sangat bertentangan dengan nilai praksis Pancasila sila..