Font size
WorksheetsL P W 2 F S K 2 C E I S A
Total questions: 87
Worksheet time: 59mins
Flora dan Fauna yang tercantum dalam Appendix 2 CITES, adalah flora dan fauna dianggap …
sangat langka dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial.
langka dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial.
sangat langka bagi negara-negara tertentu dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial.
langka akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk tujuan komersial dengan jumlah terbatas.
Berikut ini merupakan barang pembatasan untuk diimpor, kecuali:
kayu log
Psikotropika
Limbah B3
Rotan mentah
Mekanisme impor senjata api mainan dari plastik, atas pemasukannya dengan ijin dari ....
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
Direktur Intelpam POLRI
Direktur Bareskrim POLRI
Kepala Kepolisian Daerah tempat pemasukan senjata mainan
Pemasukan ke dalam daerah pabean atas bahan baku untuk membuat bahan peledak berupa ammonium nitrat dan dinamit memerlukan izin dari …
Kementerian Perdagangan
Kementerian Pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
Persyaratan ekspor produk industri kehutanan yang merupakan jaminan legalitas kayu yang digunakan dalam produk industri kehutanan adalah ...
Sertifikat kesehatan kayu
Laporan Surveyor
Persetujuan ekspor legal
Dokumen V-Legal
Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan PI Limbah Non B3 dari ...
Dirjend Daglu Kemendag
Menteri Perindustrian
Menteri Perdagangan
Dirjend Ilmea Kemenperind
Apabila orang yang membawa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain Rp 100 juta ke atas, atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean, diberitahukan dengan pemberitahuan pabean?
Customs Declaration (BC 2.2)
PEBK (BC 3.1)
Formulir Pembawaan Uang Tunai (BC 3.2)
PEB (BC 3.0)
Izin impor atas Narkotika dikeluarkan oleh ...
Kepolisian RI
Badan Intelejen Nasional
Menteri Kesehatan
Badan Nasional Narkotika
Atas barang yang akan diekspor yang telah diberitahukan pemberitahuan pabean dan masuk kawasan pabean ternyata tidak memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka atas barang tersebut dapat …
Dimusnahkan
Diimpor kembali
Diekspor
Diekspor kembali
Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai …
barang yang dikuasai negara
barang yang dinyatakan tidak dikuasai
barang sitaan negara
barang milik negara
Dalam hal importi melakukan impor barang yang terkena ketentuan pembatasan impor post border dan importir tidak mencantumkan ijin terkait, maka respon yang akan diterima oleh importir adalah …
Respon NPBL
Respon Perbaikan.
Respon Reject atau Penolakan
Respon Umum
Ketentuan sanksi administrasi atas pelanggaran pembawaan uang tunai berupa …
denda administrasi sebesar 20% dari dari jumlah uang tunai/kelebihan dan paling banyak 500 juta.
denda administrasi sebesar 10% dari dari jumlah uang tunai/kelebihan dan paling banyak 500 juta.
denda administrasi sebesar 20% dari dari jumlah uang tunai/kelebihan dan paling banyak 300 juta..
denda administrasi sebesar 10% dari dari jumlah uang tunai/kelebihan dan paling banyak 300 juta.
Pejabat Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk menegah barang. Yang dimaksud dengan ‘menegah barang’ adalah …
.
tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menyita barang.
tindakan adminstratif pejabat Bea dan Cukai untuk menahan barang atau orang sampai dipenuhinya kewajiban pabean
tindakan adminstratif pejabat Bea dan Cukai untuk menyatakan suatu barang dinyatakan sebagai barang dikuasai negara.
tindakan adminstratif pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean.
Penelitian pemenuhan larangan dan/atau pembatasan (LARTAS), oleh:
Sistem INSW (SINSW)
SKP (Sistem Komputer Pelayanan) Bea dan Cukai
Pejabat Bea dan Cukai
Semua benar
HS Code pada pengawasan impor ekspor larangan pembatasan berlaku sebagai...
referensi jenis barang
instrumen administrasi pengawasan
salah satu proses dalam kepabeanan
referensi penetapan HS code pada proses kepabeanan
Yang bukan merupakan Kewajiban Importir dan Eksportir saat akan melakukan proses kepabeanan :
Memenuhi Ketentuan Lartas Ekspor Impor
Memenuhi persetujuan melalui instansi terkait
Memenuhi Ketentuan Umum di bidang Ekspor Impor
Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ekspor Impor
Siapa yang berwenang menghapus daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor dari SINSW ?
Lembaga Nasional Single Window
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Instansi terkait
Menteri Keuangan
Suatu barang yang dinyatakan sebagai barang dikuasai negara, kecuali …
Barang lartas yang tidak diberitahukan
Barang yang ditegah oleh pejabat BC
Barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pejabat BC dalam jangka waktu 60 hari
Barang yang ditinggal oleh pemilik di Kawasan pabean
Pilih jawaban yang paling benar:
a. Barang yang dilarang ekspor antara lain berupa kayu log (mentah), boleh diekspor asalkan diberikan izin oleh instansi terkait
b. Barang dibatasi ekspornya adalah suatu barang yang jumlah dan/atau jenis barang yang dibatasi ekspornya atau telah memenuhi ketentuan yang mengatur tentang tata niaga ekspornya
c. Barang yang dilarang ekspor adalah barang yang tidak boleh sama sekali diekspor baik oleh perseorangan maupun badan usaha sekalipu
Jawaban b dan c
Berikut ini termasuk tindakan yang termasuk dalam tindak pidana penyelundupan impor…
kelebihan jumlah dan jenis barang yang ditemukan dari hasil pemeriksaan fisik barang
memberitahukan klasifikasi yang salah untuk menghindari ketentuan lartas
membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
tidak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran yang ditetapkan oleh pejabat Bea dan Cukai
Fungsi portal Indonesia National Single Window (INSW) adalah:
Sebagai SKP DJBC
Sebagai penelitian dokumen PIB dan kelengkapan dokumen
Sebagai sarana untuk penelitian pemenuhan lartas
Sebagai modul PIB
Sesuai undang-undang yang bukan merupakan tujuan dikenakan pembatasan adalah untuk ...
melindungi keamanan, pertahanan, sosial, budaya dan moral negara
melindungi pembangunan ekonomi
Hak Kekayaan Intelektual
perlindungan kesehatan manusia dan tumbuh-tumbahan
Berikut ini barang yang dilarang diekspor ...
bijih mineral
barang antik
narkotika
senjata api
Berikut ini barang yang dilarang diekspor ...
Sejak tanggal peraturan diundangkan
Sejak tanggal berlaku Keputusan Menteri Keuangan
Setelah Eksportir/Importir mengajukan pemuatan/penimbunan
Sebelum sarana pengangkut datang
Barang dari Singapore yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Tanjung Priok untuk diangkut lanjut dengan tujuan akhir Sidney, Australia mendapatkan fasilitas ...
Tidak dipungut Bea Masuk
Pembebasan Bea Masuk
Penangguhan Bea Masuk
Pengembalian Bea Masuk
Barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, mendapatkan fasilitas ...
Tidak Dipungut Bea Masuk
Pembebasan Bea Masuk
Penangguhan Bea Masuk
Pengembalian Bea Masuk
Untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang, diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi CBU
(Completely Built Up) paling banyak ...
5 (lima) unit
6 (enam) unit
12 (dua belas) unit
16 (enam belas) unit
Untuk keperluan Pejabat Diplomatik selama bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) paling banyak ...
1 (satu) unit
3 (tiga) unit
5 (lima) unit
6 (enam) unit
Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik, dapat dipindahtangankan setelah digunakan sekurang-kurangnya selama ...
1 (satu) tahun
2 (dua) tahun
3 (tiga) tahun
5 (lima) tahun
Negara yang melakukan perubahan substansi paling signifikan (lebih tepatnya disebut sebagai negara yang melakukan perubahan terakhir sebelum diekspor) yang dianggap sebagai negara asal dari produk tersebut, merupakan pengertian dari …
Wholly Produced
Product Specific Rules
Substantial Transformation
Origin-marking requirement
Asphalt, dimana bitumen kasarnya ditambang di Indonesia, yang kemudian diekspor ke Singapore untuk proses refinery (pemurnian). Setelah mengalami proses refinery tersebut, selanjutnya atas produk barang jadinya (yaitu Asphalt) diekspor ke Indonesia dengan menggunakan kriteria origin paling cocok …
wholly obtained
Change Tariff Classification (CTC)
Regional Value Content (RVC)
Specific Processes
Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama disebut …
Movement Certificate
Back to First Certificate
Retroactive Certificate
Verification Certificate
Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur merah, penyerahan SKA beserta Dokumen Pelengkap Pabean dilaksanakan dengan ketentuan …
Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal respon SPJK/SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal respon SPJK/SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.
Paling lambat esok hari sebelum jam 12.00 WIB tanggal respon SPJK/SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.
Paling lambat hari kerja berikutnya tanggal respon SPJK/SPJM untuk kantor Pabean yang melayani 24/7.
Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA dengan nilai Freight on Board (FOB) tidak melebihi …
US$ 200.00 (dua ratus United States Dollar)
US$ 500.00 (lima ratus United States Dollar)
US$ 1.000.00 (seribu United States Dollar)
US$ 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar)
Apabila SKA diragukan, Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk dapat menyampaikan Permintaan …
Import Declaration
Random Check
Retroactive Check
Verification Visit
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dilakukan oleh ...
Menteri Keuangan
Dirjend Bea dan Cukai
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
Kepala Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai
Pemasukan barang dari Pusat Logistik Berikat ke dalam Perusahaan KITE Pembebasan menggunakan dokumen pabean ...
BC 2.0
BC 2.5
BC 2.8
BC 3.3
Periode KITE merupakan periode yang diberikan kepada Perusahaan KITE untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan paling lama ...
6 (enam) bulan
12 (dua belas) bulan
24 (dua puluh empat) bulan
36 (tiga puluh enam) bulan
Pengeluaran barang untuk di ekspor ke Luar Daerah Pabean dari Perusahaan KITE melalui PLB dilakukan menggunakan dokumen pabean ...
BC 3.0
BC 3.3
BC 3.3 dan P3BET
BC 3.0 dan P3BET
Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebasdari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai, disebut ...
Kawasan Pabean
Kawasan Free Trade Zone
Kawasan Free Trade Agreement
Kawasan Berikat
Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...
PPFTZ-01
PPFTZ-02
PPFTZ-03
PPFTZ-04
Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke dalam Kawasan Bebas menggunakan dokumen pabean ...
PPFTZ-01
PPFTZ-02
PPFTZ-03
PPFTZ-04
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari ...
Badan Pengelola Kawasan
Badan Pengusahaan Kawasan
Kementerian Keuangan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean kedalam Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas berupa
Pembebasan PPN
Penangguhan PPN
Tidak Dipungut PPN
Pengembalian PPN
Impor Sementara untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis dapat menggunakan dokumen ...
CDP Carnet
ATA Carnet
CPD Carnet
ATC Carnet
Impor Sementara untuk keperluan sebagai sarana pengangkut dapat menggunakan dokumen ...
CPD Carnet
ATA Carnet
CDP Carnet
ATC Carnet
Carnet yang diterbitkan oleh Penerbit dan Penjamin mempunyai masa berlaku paling lama ...
3 (tiga) bulan
6 (enam) bulan
12 (dua belas) bulan
24 (dua puluh empat) bulan
Impor Sementara untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga dapat menggunakan dokumen ...
CDP Carnet
ATA Carnet
CPD Carnet
ATC Carnet
Pelayanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani layanan informasi khusus Mitra Utama Kepabeanan, disebut ...
Client Manager
Client Coordinator
Account Representative
Account Manager
Mitra Utama Kepabeanan mendapatkan pelayanan khusus berupa ...
pembongkaran barang impor langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan dengan mengajukan permohonan (trucklossing)
menyerahkan hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kecuali impor barang yang mendapatkan fasilitas
pengeluaran barang impor sebagian dari peti kemas tanpa dilakukan stripping (part off container) tanpa permohonan
Pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dapat dilakukan dalam bentuk Pembayaran Berkala bagi importir umum
Importir yang telah menjadi Mitra Utama Kepabeanan dapat memberi rekomendasi terhadap perusahaan mitra dagangnya untuk memperoleh pelayanan khusus di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan percepatan pengeluaran barang, dengan istilah ...
member get member
locomotif facility
special facility
honour member
Operator ekonomi yang terlibat dalam pergerakan barang dalam rantai pasokan (supply chain) secara internasional dalam fungsi apapun yang telah mendapat pengakuan oleh atau atas nama administrasi pabean nasional karena telah memenuhi standar WCO atau standard keamanan rantai pasokan, disebut ...
WCO SAFE FoS
Authorized Economic Operator
Secure and safe Supply Chain
Mitra Utama Kepabeanan
Mempunyai inisiatif mandiri untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkonsultasi, menyampaikan data dan informasi terkait hal-hal yang mengarah pada pencapaian pengamanan pengiriman barang dalam rantai pasokan, adalah salah satu tata nilai dan budaya yang melandasi penerapan Program AEO Indonesia, yaitu ...
Partnership
Mutual Trust
Own Responsibility
Self Assesment
Sikap keterbukaan dan sikap sukarela untuk mengembangkan inisiatif dan mengimplementasikan praktek business yang berorientasi pada pengamanan resiko-resiko pada pengiriman barang, yang menjadi keprihatinan dan ancaman bersama, baik dalam perspektif global maupun nasional, adalah tata nilai dan budaya yang melandasi penerapan Program AEO Indonesia, yaitu ...
Partnership
Mutual Trust
Self Assesment
Own Responsibility
Proses penelitian dokumen PIB oleh PFPD/Kasi Pabean pada CEISA Impor menghasilkan keputusan bahwa terhadap PIB tersebut ditetapkan kekurangan pembayaran atas BM PDRI, maka respon yang akan diterbitkan CEISA Impor untuk pengguna jasa adalah …
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SKPTNP)
Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM)
Pada Kantor Bea Cukai yang menerapkan layanan PDE Kepabeanan 24/7 terhadap PIB yang ditetapkan jalur merah, maka importir wajib menyerahkan dokumen hard copy PIB dan dokumen pelengkap pabean paling lambat ...
Pukul 12.00 hari kerja berikutnya
Pukul 12.00 hari berikutnya
1 hari sejak diterbitan SPJM
3 hari sejak diterbitkan SPJM
Dalam hal ada pungutan bayar, CEISA Impor menerbitkan respon billing secara otomatis berdasarkan data PIB dengan jatuh tempo pembayaran …
3 hari sejak tanggal respon billing
3 hari sejak tanggal pengajuan PIB
5 hari sejak tanggal respon billing
5 hari sejak tanggal pendaftaran PIB
Dalam hal PIB dari Importir MITA Kepabeanan atau AEO terkena pemeriksaan acak, respon yang diterbitkan oleh CEISA Impor dan diterima oleh Importir adalah ...
Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM)
Surat Penetapan Jalur Kuning (SPJK)
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF)
Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
Dalam hal PIB yang menggunakan Jaminan terdapat kekurangan perhitungan BM dan PDRI saat penelitian dokumen, maka CEISA Impor akan menerbitkan respon ...
Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)
Surat Penetapan Barang Larangan Pembatasan (SPBL)
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF)
Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
Proses penetapan jalur barang ekspor yang diwajibkan untuk dilakukan periksa fisik pada CEISA Ekspor dalam hal sebagai berikut , KECUALI …
Barang Re-Impor
Barang Re-Ekspor
Barang kategori Ekspor Umum
Barang terkena Bea Keluar
Dalam hal perijinan lartas impor yang menggunakan PDE pada Portal INSW dan ijin lartas belum terpenuhi maka pejabat Analizyng Point Bea dan Cukai ...
menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Lartas (NPBL)
menerbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
menerbitkan Surat Surat Penetapan Barang Lartas (SPBL)
Dalam hal proses penetapan penjaluran PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka CEISA Ekspor akan menerbitkan respon ...
Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)
Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Ekspor (LHPRE)
Jika dokumen PEB yang diajukan terdapat pungutan Bea Keluarnya, namun tidak dilakukan pembayaran yang berkaitan dengan Bea Keluar sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka CEISA Ekspor menerbitkan respon ...
Nota Pelayanan Ekspor (NPE)
Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)
Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
Petugas yang melakukan penelitian terhadap uraian barang dalam dokumen PIB dan PEB yang termasuk dalam kategori barang larangan dan atau pembatasan dalam CEISA Impor dan CEISA Ekspor adalah ...
Analyzing Point
Kepala Seksi P2
Petugas Penerimaan Dokumen (Pendok)
Petugas Pemeriksaan Dokumen
Yang bertindak sebagai kantor pendaftaran dalam proses pengajuan dokumen BC 2.3 melalui mekanisme secara PDE CEISA TPB adalah ...
Kantor Bongkar
Kantor Pemeriksa
Kantor Pengawas
Kantor Penerbit
Dalam sistem CEISA TPB salah satu yang menyebabkan Pengusaha TPB dalam mengajukan dokumen BC 2.3 mendapatkan respon SPPB.BC23-Merah dalam hal ...
Barang impor merupakan barang contoh
Barang impor merupakan bahan baku/bahan penolong
Pengusaha TPB termasuk dalam layanan Kuning
Pengusaha TPB termasuk dalam layanan Merah
Dalam hal perusahaan yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan sebagai syarat untuk mengajukan dokumen PIB, maka perusahaan tersebut harus menyerahkan jaminan dan akan mendapatkan tanda bukti dari CEISA KITE Kanwil DJBC atau KPPBC berupa ...
Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)
Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ)
Corporate Guarantee
Dalam hal importir melakukan impor barang yang terkena ketentuan pembatasan impor post border dan importir tidak mencantumkan ijin terkait, maka respon yang akan diterima oleh importir dari Portal INSW adalah …
Respon Reject atau Penolakan
Respon Umum
Respon NPBL
Respon Perbaikan.
Aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan kode aktivasi modul PIB disebut?
Modul PIB 6.1
Modul PIB 6.0
Mudul PIB 1.0
Repro PIB
Aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan kode aktivasi modul PEB disebut?
Modul PEB 6.1
Modul PEB 6.0
Mudul PEB 1.0
Repro PEB
Aplikasi yang digunakan untuk mengajukan sertifikat modul PIB disebut?
Repro PIB
Internet v2
CSR
CEISA
Sertifikat modul PEB diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui website?
cesis.customs.go.id
ceis.customs.go.id
ceisa.customs.go.id
ca.customs.go.id
Status Form PIB yang telah berhasil diajukan ke CEISA Impor dan telah diproses CEISA adalah?
Completed
Queued
Delivered
NPP
Status Form PEB setelah berhasil membentuk edifact adalah?
Completed
Queued
Delivered
NPP
Langkah yang dilakukan tepat sebelum melakukan komunikasi PEB ke CEISA Ekspor adalah?
Melengkapi data PEB
Membentuk edifact
Mengisi kolom PKB
Membayar Bea Keluar
122300-000022-20190516-000044, pada nomor aju PIB tersebut yang mana merupakan nomor registrasi modul PIB?
122300
000022
20190516
00044
122300-000022-20190516-000044, pada nomor aju PIB tersebut yang mana merupakan nomor urut agenda PIB?
122300
000022
20190516
00044
PEB dapat diajukan berapa hari sebelum tanggal perkiraan ekspor?
7 hari
14 hari
21 hari
30 hari
Berapa digit kode Harmonized System yang diinput pada uraian barang dalam PIB?
4 digit
6 digit
8 digit
Terserah kebutuhan
Berapa digit kode Harmonized System yang diinput pada uraian barang dalam PEB?
4 digit
6 digit
8 digit
Terserah kebutuhan
Untuk menarik respon pada modul PIB dan PEB menggunakan menu?
EDIFACT
SAVE
COMM
EDIT
Versi modul PIB terbaru adalah
6.0.14
6.0.13
6.0.12
6.0.11
Versi modul PEB terbaru adalah
6.0.13
6.0.12
6.0.11
6.0.10
No telepon BRAVO yaitu
1500300
1500200
1500220
1500225
Kemasan berupa pallet menggunakan kode di PIB:
PK
PL
PT
PX
Dokumen PEB dan PIB yang di-send akan masuk kedalam sistem terlebih dahulu ke?
Kementerian terkait
INSW
Server Bea Cukai
Kantor Pengawasan terkait
File backup data PIB dan PEB berupa?
MDB
TXT
BUP
