Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KUIS A

Total questions: 29

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Salah satu dasar dari UU kepolisian Negara Republik Indonesi No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…..

a)

V/MPR/2000

b)

VI/MPR/2000

c)

VII/MPR/2000

d)

VIII/MPR/2000

2.

Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan merupakan salah satu uraian tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal….

a)

11

b)

12

c)

13

d)

14

3.

Menurut pasal 18 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat kepolisian Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri tentunya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan…..

a)

Peraturan perundang-undangan

b)

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Nilai kemasyarakatan

d)

Jawaban A dan B benar

4.

Hal yang harus diperhatikan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pasal 19 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah….

a)

Bertindak berdasarkan norma hokum

b)

Mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan

c)

Menjujung tinggi Hak Asasi Manusia

d)

Jawaban Semua Benar

5.

Berikut ini yang tidak termasuk dalam ketentuan umum untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah….

a)

Warga Negara Indonesia

b)

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa

c)

Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

d)

Berpendidikan paling rendah sekolah Menengah Pertama atau yang sederajad

6.

Berkaitan dengan kehidupan politik,kepolisian Negara Republik Indonesia……..

a)

Memihak salah satu partai politik

b)

Bersikap aktif pada salah satu partai politik

c)

Bersikap netral

d)

Terlibat dalam kegiatan politik praktis

7.

Berikut ini yang merupakan isi dari pasal 28 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah…

a)

Sikap anggota kepolisian dalam kehidupan politik

b)

Hak anggota kepolisian dalam memilih dan dipilih

c)

Aturan jabatan diluar kepolisian

d)

Jawaban A,B, dan C benar

8.

Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia adalah……

a)

50 tahun

b)

55 tahun

c)

58 tahun

d)

60 tahun

9.

Sikap dan perilaku pejabat kepolisian terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pertnyataan ini merupakan penegasan dari aturan tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat pada pasal…

a)

34

b)

35

c)

36

d)

38

10.

Di bawah ini yang merupakan tugas dari komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan pasal 38 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali….

a)

Membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian Negara Republik Indonesia

b)

Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri

c)

Mengajukan calon kapolri kepada DPR

d)

Memberhentikan kapolri

11.

Ketentuan tentang keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional(kompolnas) diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal……

a)

37

b)

38

c)

39

d)

40

12.

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditegaskan melalui pasal…

a)

37

b)

38

c)

39

d)

40

13.

Pasal 41 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang….

a)

Bantuan kepada TNI dalam pelaksanaan tugas keamanan

b)

Pemberian komisi kepolisian Negara republik Indonesia

c)

Pembiayaan komisi kepolisian Negara republik Indonesia

d)

Semua jawaban benar

14.

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam negeri ditegaskan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal…..

a)

40

b)

41

c)

42

d)

43

15.

Salah satu dasar dari UU kepolisian Negara Republik Indonesi No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor…..

a)

V/MPR/2000

b)

VI/MPR/2000

c)

VII/MPR/2000

d)

VIII/MPR/2000

16.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undan-undang untuk melakukan penyidikan adalah…

a)

Pejabat kepolisian

b)

Penyidik

c)

Penyelidik

d)

Penyelidikan

17.

Pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 mengatur tentang….

a)

Fungsi kepolisian

b)

Peran lembaga kepolisian

c)

Susunan dan keduudkan kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

Pengangkatan anggota kepolisian

18.

Fungsi kepolisian menurut pasal 2 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang ….

a)

Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b)

Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

c)

Penegakan hukum

d)

Semua jawaban benar

19.

Menurut pasal 3 UU Kepolisian, dalam mengemban fungsinya kepolisian Negara Republik Indonesia diabantu oleh….

a)

Kepolisian khusus

b)

Pemerintah

c)

MPR

d)

DPR.

20.

pasal mengenai pemberhentian polri secara hormat dan tidak hormat diatur dalam UU PASAL...

a)

30 ayat 1

b)

30 ayat 2

c)

30 ayat 3

d)

31 ayat 1

21.

kepolisian negara RI merupakan alat negara,diatur dalam pasal..

(a)  

22.

uraian /tata cara pelaksanaan tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal..

a)

14

b)

15

c)

16

d)

17

23.

uraian/tata cara pelaksanaan kewenangan kepolisian diatur dalam pasal...

a)

14

b)

15

c)

16

d)

17

24.

sistem ketentuan ikatan dinas diatur dalam pasal..

(a)  

25.

sistem kepangkatan diatur dalam pasal...

(a)  

26.

sistem penggajian dan hak-hak yang adil dan layak bagi anggota kepolisian diatur dalam pasal...

(a)  

27.

sikap netral anggota polri dalam kehidupan politik diatur dalam pasal (a)  

28.

sikap dan perilaku dalam kode etik profesi kepolisian,diatur dalam pasal (a)  

29.

bantuan kepada TNI dalam memelihara keamanan serta perdamaian di bawah bendera pbb, diatur dalam pasal..

(a)