wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PERSIAPAN LCC MA

Total questions: 25

Worksheet time: 17mins

Name
Class
Date
1.

Undang-Undang yang mengatur tentang KUHAP adalah undang-undang nomor.......

a)

Undang-Undang nomor 6 tahun 1981

b)

Undang-Undang nomor 7 tahun 1981

c)

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981

d)

Undang-Undang nomor 9 tahun 1981

2.

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut...........

a)

Penyidikan

b)

Penyelidikan

c)

Penyidik

d)

Penyelidik

3.

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut ............

a)

Penggeledahan

b)

Penangkapan

c)

Penahanan

d)

Penuntutan

4.

Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita disebut... .

a)

Penggeledahan rumah

b)

Penyitaan

c)

Penangkapan

d)

Penggeledahan Badan

5.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 terdiri dari :

a)

XXII Bab 233 pasal

b)

XXII Bab 322 Pasal

c)

XXII Bab 153 Pasal

d)

XXII Bab 352 Pasal

6.

Pasal yang mengatur mengenai Praperadilan adalah Pasal : :.................

a)

Pasal 4 KUHAP

b)

Pasal 50 KUHAP

c)

Pasal 98 KUHAP

d)

Pasal 77 KUHAP

7.

BAB II KUHAP mengatur tentang............

a)

Penyidik dan Penuntut Umum

b)

Ruang Lingkup berlakunya Undang- Undang

c)

Dasar Peradilan

d)

Tersangka dan terdakwa

8.

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya disebut.......

a)

Laporan

b)

Rehabilitasi

c)

Pengaduan

d)

Banding

9.

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut.............

a)

Terdakwa

b)

Saksi

c)

Terpidana

d)

Tersangka

10.

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut......

a)

Mengadili

b)

Menjatuhkan vonis

c)

Pengadilan

d)

Praperadilan

11.

Buku kedua dari KUHP mengatur tentang

a)

Aturan umum

b)

Tindak pidana

c)

Pelanggaran

d)

Ketentuan

12.

Pasal yang mengatur tentang pemalsuan dalam KUHP adalah pasal :

a)

266-269

b)

382-384

c)

384-390

d)

630

13.

KUHP terdiri dari........ Pasal

a)

669 Pasal

b)

624 Pasal

c)

672 Pasal

d)

655 Pasal

14.

Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut.......

a)

Tersangka

b)

Terpidana

c)

Terdakwa

d)

Terpenjara

15.

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana disebut

a)

Laporan

b)

Pengaduan

c)

Pemberitahuan

d)

Penangkapan

16.

Berikut ini yang merupakan regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi adalah

a)

UU No. 31 Tahun 1999

b)

UU No. 30 Tahun 2002

c)

UU No. 32 Tahun 2000

d)

UU No. 29 Tahun 2003

17.

Lembaga negara yang berwenang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut, kecuali

a)

PPATK

b)

KPK

c)

ICW

d)

BPK

18.

Kenapa harus ada delik-delik diluar KUHP dan wajib untuk mempelajarinya?

a)

Terkait hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

b)

Untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum

c)

terkait hukum formil dan hukum materiil

d)

Karena merupakan mata kuliah wajib dan syarat kelulusan S1

19.

Yang merupakan hukum pidana khusus adalah

a)

Herzien Indlandsch Reglement

b)

Rechtreglement voor de Buitengewesten

c)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d)

Regulasi Extra Ordinary Crimes

20.

Latar belakang adanya pidana khusus adalah

a)

Adanya delik namun pidananya relatif ringan sedangkan dampaknya pada masa sekarang cukup besar

b)

Masyarakat berkembang pesat sedangkan hukum berjalan lambat

c)

KUHP terlalu kaku aturannya

d)

KUHP sudah ketinggalan jaman sehingga tidak relevan lagi digunakan

21.

KUHP adalah bentuk dari kodifikasi hukum pidana. Sifat dari kodifikasi yang benar adalah

a)

Tuntas-Jelas-Lugas

b)

Sistematis-Jelas-Fleksibel

c)

Sistematis-Lengkap-Tuntas

d)

Lengkap-Lugas-Jelas

22.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, yang termasuk pidana tambahan adalah

a)

Pidana Mati

b)

Pidana Penjara

c)

Pidana Denda

d)

Pengunguman Putusan Hakim

23.

Karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil adalah

a)

Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain

b)

Perluasan berlakunya asas teritorial

c)

Dianutnya peradilan in absentia

d)

Larangan menyebutkan identitas pelapor

24.

Penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana formil adalah

a)

Hukum pidana bersifat elastis

b)

Perampasan barang bergerak, tidak bergerak

c)

Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu

d)

Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi

25.

Tindak pidana khusus di Indonesia tersebar ke dalam berapa undang-undang?

a)

31

b)

32

c)

30

d)

29