WorksheetsPERSIAPAN LCC MA
Total questions: 25
Worksheet time: 17mins
Undang-Undang yang mengatur tentang KUHAP adalah undang-undang nomor.......
Undang-Undang nomor 6 tahun 1981
Undang-Undang nomor 7 tahun 1981
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981
Undang-Undang nomor 9 tahun 1981
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut...........
Penyidikan
Penyelidikan
Penyidik
Penyelidik
Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut ............
Penggeledahan
Penangkapan
Penahanan
Penuntutan
Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita disebut... .
Penggeledahan rumah
Penyitaan
Penangkapan
Penggeledahan Badan
Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 terdiri dari :
XXII Bab 233 pasal
XXII Bab 322 Pasal
XXII Bab 153 Pasal
XXII Bab 352 Pasal
Pasal yang mengatur mengenai Praperadilan adalah Pasal : :.................
Pasal 4 KUHAP
Pasal 50 KUHAP
Pasal 98 KUHAP
Pasal 77 KUHAP
BAB II KUHAP mengatur tentang............
Penyidik dan Penuntut Umum
Ruang Lingkup berlakunya Undang- Undang
Dasar Peradilan
Tersangka dan terdakwa
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya disebut.......
Laporan
Rehabilitasi
Pengaduan
Banding
Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut.............
Terdakwa
Saksi
Terpidana
Tersangka
Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut......
Mengadili
Menjatuhkan vonis
Pengadilan
Praperadilan
Buku kedua dari KUHP mengatur tentang
Aturan umum
Tindak pidana
Pelanggaran
Ketentuan
Pasal yang mengatur tentang pemalsuan dalam KUHP adalah pasal :
266-269
382-384
384-390
630
KUHP terdiri dari........ Pasal
669 Pasal
624 Pasal
672 Pasal
655 Pasal
Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut.......
Tersangka
Terpidana
Terdakwa
Terpenjara
Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana disebut
Laporan
Pengaduan
Pemberitahuan
Penangkapan
Berikut ini yang merupakan regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi adalah
UU No. 31 Tahun 1999
UU No. 30 Tahun 2002
UU No. 32 Tahun 2000
UU No. 29 Tahun 2003
Lembaga negara yang berwenang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut, kecuali
PPATK
KPK
ICW
BPK
Kenapa harus ada delik-delik diluar KUHP dan wajib untuk mempelajarinya?
Terkait hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
Untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
terkait hukum formil dan hukum materiil
Karena merupakan mata kuliah wajib dan syarat kelulusan S1
Yang merupakan hukum pidana khusus adalah
Herzien Indlandsch Reglement
Rechtreglement voor de Buitengewesten
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Regulasi Extra Ordinary Crimes
Latar belakang adanya pidana khusus adalah
Adanya delik namun pidananya relatif ringan sedangkan dampaknya pada masa sekarang cukup besar
Masyarakat berkembang pesat sedangkan hukum berjalan lambat
KUHP terlalu kaku aturannya
KUHP sudah ketinggalan jaman sehingga tidak relevan lagi digunakan
KUHP adalah bentuk dari kodifikasi hukum pidana. Sifat dari kodifikasi yang benar adalah
Tuntas-Jelas-Lugas
Sistematis-Jelas-Fleksibel
Sistematis-Lengkap-Tuntas
Lengkap-Lugas-Jelas
Berdasarkan Pasal 10 KUHP, yang termasuk pidana tambahan adalah
Pidana Mati
Pidana Penjara
Pidana Denda
Pengunguman Putusan Hakim
Karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil adalah
Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain
Perluasan berlakunya asas teritorial
Dianutnya peradilan in absentia
Larangan menyebutkan identitas pelapor
Penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana formil adalah
Hukum pidana bersifat elastis
Perampasan barang bergerak, tidak bergerak
Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam Undang-Undang itu
Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi
Tindak pidana khusus di Indonesia tersebar ke dalam berapa undang-undang?
31
32
30
29
