wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

latihan lcc

Total questions: 163

Worksheet time: 4hrs 17mins

Name
Class
Date
1.

Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka yang berwenang menguji adalah ...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Mahkamah Agung

c)

Pengadilan Agama

d)

Pengadilan Tinggi

2.

Undang-Undang Dasar yang berlaku di tahun 1950 adalah...

a)

UUD 1945

b)

UUDS

c)

UU

d)

amandemen UUD

3.

Isi dari Dekrit Presiden adalah sebagai berikut

a)

Pembentukan konstituante

b)

Berlakunya kembali UUD 1945

c)

Pembentukan MPR

d)

Pembentukan DPA

4.

Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia merupakan makna alenia

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

5.

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia oleh ….

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

MPR

d)

Badan Konstituante

6.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum dalam …..

a)

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

b)

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

c)

Pembukaan UUD 1945 Alinea 1

d)

UUD 1945 Pasal 1 ayat 1

7.

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas dari ....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

8.

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MK

9.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

10.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

11.

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...

a)

memberikan pengampunan

b)

memulihkan nama baik

c)

mengembalikan hak seseorang

d)

menghentikan pengusutan

12.

Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...

a)

DPR

b)

MPR

c)

MA

d)

BPK

e)

KY

13.

Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...

a)

mengajukan RUU kepada DPR

b)

mengubah dan menetapkan UUD

c)

menetapkan RAPBN

d)

memutuskan pembubaran partai politik

e)

mengangkat dan memberhentikan hakim agung

14.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

15.

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Mahkamah Agung

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Komisi Yudisial

16.

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....

a)

MA, DPD

b)

DPD, MA

c)

MA, DPR

d)

DPR, MA

e)

MK, DPR

17.

Alinea pertama konstitusi UUD 1945 memiliki makna sebagai....

a)

Prinsip dasar penyelenggaraan negara

b)

Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan

c)

Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat

d)

Hakikat tujuan negara

e)

Pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal segala bangsa

18.

Bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi adalah...

a)

Pembukaan

b)

Bab

c)

Pasal-pasal

d)

Pasal aturan peralihan

e)

Ayat

19.

Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan

a)

Tetap mempertahankan naskah aslinya & naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah aslinya

b)

boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru

c)

boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya

20.

Amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal....

a)

10 Agustus 2002

b)

11 Agustus 2002

c)

12 Agustus 2002

d)

9 November 2001

e)

10 November 2001

21.
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
a)
Pasal 1 Ayat 1
b)
Pasal 1 Ayat 2
c)
Pasal 1 Ayat 3
d)
Pasal 2 Ayat 1
e)
Pasal 2 Ayat 2
22.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
a)
Pasal 1 Ayat 1
b)
Pasal 1 Ayat 2
c)
Pasal 1 Ayat 3
d)
Pasal 2 Ayat 1
e)
Pasal 2 Ayat 2
23.
Negara Indonesia adalah negara hukum
a)
Pasal 1 Ayat 1
b)
Pasal 1 Ayat 2
c)
Pasal 1 Ayat 3
d)
Pasal 2 Ayat 1
e)
Pasal 2 Ayat 2
24.

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang

a)

Pasal 2 Ayat 1

b)

Pasal 2 Ayat 2

c)

Pasal 2 Ayat 3

d)

Pasal 3 Ayat 1

e)

Pasal 3 Ayat 2

25.
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
a)
Pasal 2 Ayat 1
b)
Pasal 2 Ayat 2
c)
Pasal 2 Ayat 3
d)
Pasal 3 Ayat 1
e)
Pasal 3 Ayat 2
26.
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar
a)
Pasal 2 Ayat 2
b)
Pasal 2 Ayat 3
c)
Pasal 3 Ayat 2
d)
Pasal 3 Ayat 1
e)
Pasal 3 Ayat 3
27.
Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar
a)
Pasal 3 Ayat 1
b)
Pasal 3 Ayat 2
c)
Pasal 3 Ayat 3
d)
Pasal 4 ayat 1
e)
Pasal 4 ayat 2
28.
Sesuai pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada…"
a)
Dewan Perwakilan Rakyat
b)
Dewan Perwakilan Daerah
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
Majelis Permusyarawatan Rakyat
e)
Komisi Yudisial
29.
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
a)
Pasal 1
b)
Pasal 3
c)
Pasal 5
d)
Pasal 7
e)
Pasal 9
30.
Sesuai Pasal 8 Ayat 3, Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah…
a)
Ketua DPR
b)
Ketua MPR
c)
Ketua DPD
d)
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
e)
Mahkamah Agung
31.
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
a)
Pasal 10
b)
Pasal 11
c)
Pasal 12
d)
Pasal 13
e)
Pasal 14
32.
Sesuai pasal 11, yang Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain adalah …
a)
DPR dengan Persetujuan Presiden
b)
DPR dengan Persetujuan Mahkamah Agung
c)
Presiden dengan Persetujuan DPR
d)
Presiden dengan Persetujuan Mahkamah Agung
e)
Mahkamah Agung
33.
Pasal 14 Ayat 1, Presiden Memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan Memeprehatikan Pertimbangan ...
a)
DPR
b)
Mahkamah Agung
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
DPD
e)
Mentri Pertahanan
34.
Pasal 14 Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan …
a)
DPR
b)
Mahkamah Agung
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
DPD
e)
Mentri Pertahanan
35.
Menurut UUD 1945 Pasal 15, siapa yang memberi gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur undang undang.
a)
DPR
b)
Mahkamah Agung
c)
Mahkamah Konstitusi
d)
DPD
e)
Presiden
36.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
a)
Pasal 18 Ayat 1
b)
Pasal 18 Ayat 2
c)
Pasal 18 Ayat 3
d)
Pasal 18 Ayat 4
e)
Pasal 18 Ayat 5
37.
Dalam hal rancangan undangundang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, Maka …
a)
Sah Menjadi Undang undang
b)
Tidak Sah Menjadi Undang undang
c)
Akan digelar Rapat Bersama, DPR dan Mahkamah Agung
d)
Akan digelar Rapat Bersama, DPR dan Presiden
e)
Di ajukan kembali dalam persidangan
38.
dalam pasal 20A Ayat 1 DPR memiliki beberapa Fungsi yaitu…
a)
Fungsi Intervensi, Fungsi Legislasi, Fungsi Akomodasi
b)
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan
c)
Fungsi Legislasi, Fungsi intervensi, Fungsi Anggaran
d)
Fungsi Legislasi, Fungsi Akomodasi, Fungsi Pengawasan
e)
Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran
39.
Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam …
a)
1 Tahun
b)
2 Tahun
c)
3 Tahun
d)
4 Tahun
e)
5 Tahun
40.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden. Maka…
a)
Pemerintah Merevisi APBN dan Mengajukan Kembali
b)
Pemerintah Tetap Menjalankan APBN tersebut
c)
Pemerintah Menjalankan APBN tahun lalu
d)
Pemerintah Mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung
e)
Pemerintah Menunda APBN dalam Masa yang di tentukan
41.

Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menjelaskan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, karena kemerdekaan merupakan ...

a)

hak asasi manusia

b)

kewajiban asasi manusia

c)

dallil objektif

d)

dalil subjektif

42.

Alinea ke tiga pada pembukaan UUD 1945 menjelaskan...

a)

kemerdekaan adalah hak bangsa

b)

tujuan dan dasar negara

c)

kemerdekaan adalah rahmat Tuhan YME

d)

kesadaran bukan akhir perjuangan

43.

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan UUD, hal ini merupakan pokok pikiran ke ...

a)

4

b)

2

c)

1

d)

3

44.

Semangat pembukaan UUD dan pasal-pasal pada hakikatnya merupakan ....

a)

berkelanjutan

b)

hierarkis

c)

terpisah

d)

satu kesatuan

45.

ikut gotong royong di lingkungan sekitar merupakan sikap positif yang terlihat pada sila ke ...

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

46.

Negara Indonesia berbentuk ...

a)

federal

b)

kesatuan

c)

kepulauan

d)

uni

47.

Dalam UUD 1945, pemegang kedaulatan adalah ...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Pemerintah

d)

Rakyat

48.

Perhatikan pernyataan berikut.

1) Menjaga stabilitas nasional

2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.

3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.

4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …

a)

1), 2), 3)

b)

1), 3), 4)

c)

1), 3), 5)

d)

2), 3), 4)

e)

2), 4), 5)

49.

Berikut ini merupakan produk hukum yang urutan tepat dibawah UUD 1945 adalah…

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan presiden

d)

Peraturan menteri

e)

Peraturan Daerah

50.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…

a)

Peraturan Daerah

b)

UUD 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

e)

Peraturan Menteri

51.

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

a)

5 ayat 1

b)

5 ayat 2

c)

6 ayat 1

d)

6 ayat 2

e)

6 ayat 3

52.

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

a)

3 ayat 1

b)

3 ayat 2

c)

3 ayat 3

d)

4 ayat 1

e)

4 ayat 2

53.

Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal…

a)

10

b)

11 ayat 1

c)

11 ayat 2

d)

12

e)

13 ayat 1

54.

Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama …

a)

5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali

b)

5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan

c)

5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan

d)

6 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan

e)

10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali

55.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…

a)

Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan

b)

Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945

c)

Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila

d)

Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI

e)

Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia

56.

Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….

a)

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia

b)

UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia

c)

UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa

d)

UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia

e)

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia

57.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…

a)

3 ayat 1

b)

3 ayat 2

c)

3 ayat 3

d)

4 ayat 1

e)

4 ayat 2

58.

Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......

a)

Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya

b)

Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur

c)

Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter

d)

Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi

e)

Ada pasal yang kurang

59.

Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……

a)

Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

b)

Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c)

Negara Indonesia adalah negara yangberkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan

d)

Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab

e)

Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif

60.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Mahkamah Agung (MA)

c)

Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

e)

Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR

61.

Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......

a)

Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35

b)

Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36

c)

Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37

d)

Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38

e)

Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31

62.

Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......

a)

Presiden dan DPR

b)

Senat dan DPR

c)

Presiden dan senat

d)

DPR dan MPR

e)

MPR dan presiden

63.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……

a)

Pertama dan kedua

b)

Pertama dan ketiga

c)

Pertama dan keempat

d)

Ketiga dan keempat

e)

Kedua dan keempat

64.

BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……

a)

Radjiman Wedyodiningrat

b)

Ir. Soekarno

c)

Moh. Yamin

d)

Dr. Soepomo

e)

Moh. Hatta

65.

Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……

a)

KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN

b)

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR

c)

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

d)

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka

e)

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme

66.

Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……

a)

Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan

b)

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya

c)

Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat DPR dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat

d)

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

e)

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang

67.

Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……

a)

Peratuan Daerah

b)

Ketetapan MPR

c)

Peraturan Presiden

d)

Perppu

e)

Peraturan Pemerintah

68.

Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang

c)

Konvensi

d)

Peraturan Presiden

69.

Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen terdiri dari....

a)

Pembukaan

b)

Pembukaan dan Pasal-pasal

c)

Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal

d)

Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal, Penjelasan

70.

Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....

a)

Pancasila

b)

UUD NRI 1945

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Presiden

71.

Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...

a)

17 Agustus 1945

b)

18 Agustus 1945

c)

1 Juni 1945

d)

22 Juni 1945

72.

Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945 adalah...

a)

Dokuritsu Junbi Cosakai

b)

BPUPKI

c)

Panitia Kecil

d)

PPKI

73.

Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali

a)

5

b)

4

c)

3

d)

2

74.

Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea

a)

Satu

b)

Dua

c)

Tiga

d)

Empat

75.

Kapan amandemen pertama dilakukan ...

a)

1999

b)

2000

c)

2001

d)

2002

76.

Yang merumuskan UUD 1945 adalah...

a)

PPKI

b)

BPUPKI

c)

Panitia 9

d)

Ir Soekarno

77.

Apa agenda pembahasan sidang BPUPKI tanggal 16 juli 1945...

a)

Pembicaraan tentang peryataan kemerdekaan

b)

Menyepakati hal tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR

c)

Pembahasan rancangan undang-undang Dasar

d)

Diterimanya naskah undang-undang 1945 secara bulat

78.

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh

a)

Soepomo

b)

A.A. Maramis

c)

Wongsonegoro

d)

Panji Singgih

79.

Sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI dimulai pada sidang ... BPUPKI

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

80.

Berikut ini yang tidak termasuk perubahan dalam UUD 1945 adalah...

a)

Kalimat “Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kalimat “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli

c)

Kalimat “Mukadimah” diubah menjadi “Penutupan

d)

Pergantian kata “Mukadimah” menjadi “Pembukaan

81.

Salah satu contoh sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali

a)

Menghargai pendapat orang lain

b)

Marah ketika pendapatnya tidak ditentang

c)

Toleransi

d)

Mengemukakan pendapat dengan santun

82.

Salah satu contoh sikap tanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah yakni

a)

Membacakan UUD NRI Tahun 1945 secara khidmat saat upacara bendera

b)

Tidak mengikuti upacara bendera karena bolos sekolah

c)

Membaca UUD NRI tahun 1945 dengan bercanda

d)

Bermain handphone pada saat upacara bendera

83.

Perhatikan sistematika berikut !

(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.

(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

(4) Penjelasan umum

(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....

a)

(1), (2), (5)

b)

(1), (3), (5)

c)

(1), (4), (5)

d)

(1), (2), (3)

84.

" Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa" pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal....

a)

6 ayat 1

b)

9 ayat 1

c)

29 ayat 1

d)

29 ayat 2

85.

Berikut adalah hasil sidang PPKI I tanggal 18 agustus 1945,kecuali

a)

Mengesahkan UUD 1945

b)

Membentuk KNIP

c)

Membentuk Konstitusi

d)

Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden

86.
Konstitusi dalam bahasa latin
a)
constitution
b)
constitutie
c)
konstitution
d)
constitutio
87.
Ketua panitia hukum dasar yaitu …
a)
Ir. Soekarno
b)
Soepomo
c)
H. Agus Salim
d)
Moh. Hatta
88.

Masa berlaku UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 berakhir pada tanggal

a)

17 Agustus 19048

b)

17 Agustus 1949

c)

27 Desember 1949

d)

17 Agustus 1950

e)

5 Juli 1959

89.

Peristiwa Pemilu pertama tahun 1955 terjadi saat berlakunya konstitusi...

a)

UUD 1945 masa orde lama

b)

UUD 1945 masa orde baru

c)

UUDS 1950

d)

Konstitusi RIS

e)

UUD 1945 awal kemerdekaan

90.

Dari beberapa kali pergantian konstitusi di Indonesia, kondisi yang paling singkat masa berlakunya adalah...

a)

UUD 1945 masa orde lama

b)

UUD 1945 masa Orde Baru

c)

UUDS 1950

d)

Konstitusi RIS

e)

UUD 1945 awal kemerdekaan

91.

Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum Hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

92.

Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih...

a)

Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya

b)

Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur

c)

Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter

d)

Diragukan Nah kamu kemampuan UUD dalam menampung aspirasi

e)

Ada pasal yang kurang

93.

Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945:

a)

Bab III Pasal 4 ayat 1

b)

Bab IV Pasal 16 ayat 2

c)

Bab I Pasal 1 ayat 2

d)

Bab IV Pasal 18

e)

Bab II Pasal 2 ayat 2

94.

Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...

a)

23A

b)

23B

c)

23C

d)

23D

e)

23E

95.

Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai...

a)

Konstitusi pertama yang berlaku

b)

Warisan nenek moyang

c)

Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa

d)

Konstitusi yang paling baik saat ini

e)

Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia

96.

Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang...

a)

Interpelasi

b)

Budget

c)

Referendum

d)

Mosi tidak percaya

e)

Angket

97.

Setelah di amandemen UUD 1945 menjadi terdiri dari ... BAB

a)

21

b)

19

c)

18

d)

20

e)

23

98.

Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...

a)

Bersumber pada kodrat manusia

b)

Bersumber pada hukum positif

c)

Bersumber pada ajaran agama

d)

Bersumber pada ajaran agama bersumber pada adat istiadat

e)

Bersumber pada Pancasila

99.

Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi...

a)

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945

b)

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

c)

Pasal 27 ayat 3 UUD 1945

d)

Pasal 28 ayat 4 UUD 1945

e)

Pasal 30 ayat 6 UUD 1945

100.

Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tanggal...

a)

7-11 Oktober 1999

b)

7-14 Oktober 1999

c)

14-21 Oktober 1999

d)

11-21 Oktober 1999

e)

14-18 Oktober 1999

101.

Tanggal Pengesahan UUD 1945 amandemen yang ke-3 pada tanggal...

a)

7 november 2001

b)

8 oktober 2001

c)

9 november 2001

d)

10 oktober 2001

e)

11 november 2001

102.

Jumlah pasal UUD 1945 sebelum amandemen adalah...

a)

16

b)

20

c)

37

d)

65

e)

73

103.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen Anggota MPR terdiri atas...

a)

Presiden dan keluarga

b)

Anggota Partai politik

c)

Anggota golongan karya dan politik

d)

DPR dan presiden

e)

DPR dan DPD

104.

Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Ham agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam...

a)

Hukum internasional

b)

UUD 1945

c)

Kitab undang-undang hukum pidana

d)

Perjanjian internasional

e)

Pancasila

105.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal...

a)

28A

b)

28B

c)

28C

d)

28D

e)

Semua jawaban salah

106.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. kalimat di atas merupakan isi UUD 1945 pasal...

a)

32 ayat 2

b)

33 ayat 1

c)

33 ayat 3

d)

34 ayat 1

e)

34 ayat 2

107.

Isi dari pasal 32 ayat 2 UUD 1945 adalah...

a)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

b)

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

c)

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

d)

Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

e)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

108.

Peristiwa Presiden SBY memberikan grasi terhadap kasus narkoba Corby. Pertimbangan SBY juga disertai pertimbangan lembaga…

a)

Mahkamah Konstitusi (MK)

b)

Mahkamah Agung (MA)

c)

Menteri Hukum dan HAM

d)

Dewan Perwakilan Daerah (DPR)

e)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

109.

Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, kecuali…

a)

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD

b)

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD

c)

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

d)

Memutuskan pembubaran partai politik

e)

Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

110.

Setiap produk hukum yang dihasilkan Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum tercantum pada ?

a)

TAP MPR. No.V/MPRS/1973

b)

TAP MPR. No.II/MPR/1978

c)

TAP MPR. No.IV/MPR/1978

d)

TAP MPR. No.XX/MPRS/1966

e)

TAP MPR. No.V/MPR/1978

111.

Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini, kecuali ......

a)

Ditetapkannya dasar Negara Pancasila

b)

Negara Indonesia ialah berbentuk Republik

c)

Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat

d)

Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila

e)

Indonesia bukan negara yang sekuler

112.

Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, merupakan hasil amandemen…

a)

Tahun 1999

b)

Tahun 2000

c)

Tahun 2001

d)

Tahun 2002

e)

Tahun 2003

113.

Pancasila bagi Bangsa Indonesia merupakan

a)

Dasar Negara

b)

Pandangan hidup

c)

Falsafah hidup

d)

Sumber hukum

e)

Semua benar

114.

Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai

a)

Sumber dari segala hukum

b)

Hukum tertinggi di Indonesia

c)

Hukum tertulis tertinggi di Indonesia

d)

Setingkat dengan UUD 1945

e)

Setingkat dibawah UUD 1945

115.

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai ....

a)

Dasar Negara

b)

Dasar bepfikir

c)

Dasar kenegaraan

d)

Dasar beragama

e)

Dasar ketatanegaraan

116.

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Terdapat dalam pasal…

a)

Pasal 36A

b)

Pasal 36B

c)

Pasal 36C

d)

Pasal 36D

e)

Pasal 36E

117.

Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika muncul pada awalnya dimaksudkan…

a)

Untuk mempersatukan Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah yang berada di bawah satu pimpinan kekuasaan

b)

Untuk mempersatukan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit seperti yang pernah diungkapkan Mahapatih Gajah Mada bahwa ia tidak akan berhenti berpuasa sebelum berhasil mempersatukan wilayah yang terdiri dari beragam agama,kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya

c)

Agar agama Budha dan agama Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai karena hakikat keduanya itu satu,berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang bermuka dua

d)

Untuk dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia

e)

Untuk dimasukkan ke dalam Kitab Ramayana

118.

Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….

a)

diturunkan dari orang tua kandung

b)

dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

c)

bersifat sangat pribadi dan eksklusif

d)

merupakan eksistensi manusia bermartabat

e)

dilindungi oleh negara

119.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….

a)

Komisi HAM PBB

b)

John Locke

c)

Aristoteles

d)

Koentjoro Poerbopranoto

e)

UU RI No. 39 Tahun 1999

120.

Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu ….

a)

penyalahgunan kekuasaan

b)

pergaulan

c)

kesenjangan social

d)

ketidaktegasan aparat hukum

e)

sikap mementingkan diri sendiri

121.

Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrument Pancasila, yaitu ….

a)

Amandemen kedua UUD 1945

b)

Inpres No. 26 Tahun 1998

c)

. UU No. 26 Tahun 2000

d)

Keppres No. 129 Tahun 1998

e)

Keppres No. 181 Tahun 1998

122.

Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu ..

a)

semua manusia berderajat sama

b)

manusia ciptaan Tuhan

c)

manusia berhak hidup

d)

manusia memiliki kebebasan sejak lahir

e)

manusia makhluk social

123.

Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu …

a)

pengusiran penduduk secara paksa

b)

penyiksaan terhadap balita

c)

pembunuhan seseorang

d)

pencemaran nama baik

e)

pembunuhan massal

124.

Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….

a)

Berketuhanan Yang Maha Esa

b)

demokrasi dengan kecerdasan

c)

demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d)

demokrasi dengan rule of law

e)

demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

125.

Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu ….

a)

persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b)

keseimbangan antara hak dan kewajiban

c)

mewujudkan rasa keadilan sosial

d)

kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri

e)

mewujudkan rasa keadilan yang merata

126.

Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam ….

a)

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945

b)

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

c)

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

d)

Penpres Nomor 2 Tahun 1959

e)

pasal UUD 1945

127.

Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa ….

a)

Orde Lama

b)

Orde Baru

c)

reformasi

d)

sekarang

e)

revolusi

128.

Berikut principles of legality, kecuali ….

a)

peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku

b)

peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti

c)

suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain

d)

tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi

e)

peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan

129.

Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….

a)

privat

b)

tata negara

c)

public

d)

militer

e)

kekayaan

130.

Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan adalah jenis hukum ….

a)

formal

b)

material

c)

pidana

d)

perdata

e)

peradilan tata usaha

131.

Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam …

a)

Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999

b)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999

c)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 2000

d)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999

e)

Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000

132.

Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu disebut ….

a)

hukum perdata

b)

hukum dagang

c)

hukum adat

d)

hukum antargolongan

e)

hukum pidana

133.

Dari segi fungsi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum ....

a)

nasional dan internasional

b)

tertulis dan tidak tertulis

c)

publik dan perdata

d)

positif dan negatif

e)

formal dan materiil

134.

Tujuan negara hukum secara umum adalah ….

a)

membatasi kekuasaan negara

b)

menjamin kesejahteraan rakyat

c)

melindungi hak asasi manusia

d)

menjamin kekuasaan kepala negara

e)

membatasi hak rakyat

135.

Salah satu prinsip bagi negara hukum adalah ....

a)

kebebasan beragama harus dijamin

b)

negara yang mempertahankan hukum secara pasif

c)

hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan

d)

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

e)

mengutamakan kepentingan umum

136.

Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....

a)

peradilan istimewa

b)

peradilan KKN

c)

peradilan perkara berat dan lebih berat

d)

peradilan banding dan kasasi

e)

peradilan khusus

137.

Wewenang pengadilan tinggi antara lain ....

a)

memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA

b)

memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya

c)

mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim

d)

meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai

e)

kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata

138.

Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia adalah pengertian HAM menurut...

a)

UUD RI No. 39 Tahun 1999

b)

UUD RI No. 40 Tahun 1999

c)

UUD RI No. 41 Tahun 1999

d)

UUD RI No. 42 Tahun 1999

e)

UUD RI No. 43 Tahun 1999

139.

Pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan RI di lakukan di ....

a)

Jalan Pegangsaaan Timur No. 56

b)

Rengasdengklok

c)

Rumah laksamana Maeda

d)

Istana merdeka

e)

Rumah Ir. Soekarno

140.

Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh....

a)

Mr. Muhammad Yamin

b)

Mr. Soepomo

c)

Ir. Soekarno

d)

Mr. Ahmad Subarjo

e)

Mr. Kasman Singodimedjo

141.

Pemanggilan ketiga tokoh nasional yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman Wedyodiningrat oleh Jendral Terauchi ke Dalat adalah untuk mendengarkan keputusan pemerintah Jepang tentang....

a)

Memberikan kemerdekaan Indonesia pada tangga 24 Agustus 1945

b)

Penyerahan Indonesia kepada tentara AFNEI

c)

Petunjuk teknis tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan

d)

Persiapan penyusunan konstitusi pasca proklamasi kemerdekaan

e)

Mendengar secara langsung kondisi terakhir pertahanan Jepang di Indonesia

142.

Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai...

a)

penandatanganan naskah proklamasi

b)

waktu dan cara pelaksanaan proklamasi

c)

pembaca teks proklamasi

d)

penyerahan tentara-tentara Jepang kepada Sekutu

e)

tempat pelaksanaan proklamasi

143.

Ketegangan di Rengasdengklok dapat diakhiri setelah....

a)

Jepang mengabulkan permintaan golongan muda

b)

dibacakannya proklamasi

c)

golongan tua mendapat izin dari Jepang

d)

adanya jaminan dari Ahmad Subardjo

e)

adanya jaminan dari Laksamana Maeda

144.

Tujuan para pemuda menculik Ir. Seokarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota adalah....

a)

memaksa kedua tokoh tersebut untuk memproklamasikan Indonesia

b)

menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang

c)

memusyawarahkan waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia

d)

menjaga keamanan kedua tokoh tersebut dari ancaman golongan ekstrem

e)

mengangkat kedua tokoh tersebut sebagai tokoh proklamator Indonesia

145.

Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh....

a)

Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo

b)

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat

c)

dr. Radjiman Wediodiningrat, Sukarni, dan Sudiro

d)

Ir. Soekarno, Mr. A. Soebardjo, dan Sukarni

e)

Drs. Moh. Hatta, Wikana, dan A.G. Pringgodigdo

146.

Peran tokoh Sayuti Melik dalam peristiwa proklamasi adalah...

a)

sebagai penghubung antara golongan tua dengan golongan muda

b)

sebagai pelaksana penculikan terhadap Ir. Soekarno dan Moh. Hatta

c)

pengetik naskah proklamasi yang autentik

d)

perumus naskah proklamasi bersama dengan Soekarno dan Hatta

e)

tokoh muda yang mendampingi Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok

147.

Keputusan golongan muda alam rapat tanggal 15 Agustus 1945 aalah....

a)

kemerdekaan harus dibicarakan dengan golongan tua

b)

golongan muda siap untuk melaksanakna proklamasi kemerdekaan

c)

kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan pihak Jepang

d)

kemerdekaan Indonesia adalah hak dan merupakan masalah rakyat Indonesia sendiri

e)

mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan

148.

Tujuan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menghubungi Somobucho Nishimura setelah kembali dari Rengasdengklok dalam kaitannya dengan Proklamasi Indonesia adalah....

a)

mengajak kerja sama untuk melaksanakan proklamasi Indonesia

b)

memberikan penjelasan tentang tujuan proklamasi Indonesia

c)

menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia

d)

meminta agar Jepang tidak menganggu pelaksanaan proklamasi Indonesia

e)

menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia

149.

Ketua BPUPKI adalah ...

a)

Ir. Soekarno

b)

Drs. Mohammad Hatta

c)

Mr. Mohammad Yamin

d)

dr. Radjjiman Wediodiningrat

150.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada tanggal ...

a)

16 Agustus 1945

b)

17 Agustus 1945

c)

18 Agustus 1945

d)

19 Agustus 1945

151.

Sidang BPUPKI yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar dilakukan pada tanggal….

a)

9 Juli - 17 Juli

b)

10 Juli - 17 Juli

c)

11 Juli - 17 Juli

d)

12 Juli - 17 Juli

152.

Lembaga yang menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

a)

BPUPKI

b)

PPKI

c)

DPR

d)

MPR

153.

Anggota keseluruhan PPKI berjumlah ...

a)

21 Orang

b)

23 Orang

c)

27 Orang

d)

30 Orang

154.
  1. Sidang resmi pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang ....

a)

rancangan UUD

b)

dasar negara

c)

bentuk Negara

d)

wilayah Negara

155.

Kata "Mukadimah" oleh PPKI dirubah menjadi....

a)

Pasal

b)

Pembukaan

c)

Piagam Jakarta

d)

Gentlemen's Agreement

156.

Sebelum disahkan oleh PPKI, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta direvisi. Jika dilihat dari isinya, alasan yang mendasari direvisinya ketentuan tersebut adalah ....

a)

isi Piagam Jakarta belum disahkan sehingga masih dapat diubah

b)

Piagam Jakarta tidak mendapatkan dukungan dari sebagian bangsa Indonesia

c)

sila pertama dalam Piagam Jakarta belum mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk

d)

D. Moh. Hatta menemui Ki Bagus Hadikusumo untuk mengusulkan revisi sila pertama dalam Piagam Jakarta

157.

Rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah rumusan yang terdapat dalam ...

a)

piagam Jakarta

b)

pembukaan UUD 1945

c)

UUD 1945

d)

rumusan Ir. Soekarno

158.

Salah satu sikap yang menunjukkan pengamalan nilai- nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu ...

a)

Pandu mengajak anton ke kantin saat jam pelajaran berlangsung

b)

Fika memperhatikan penjelasan guru saat mengajar di depan kelas

c)

Luki memaksa Ika mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah

d)

Anti mengerjakan PR di sekolah

159.

Para pendiri negara menerima keputusan mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Keputusan tersebut bukan perkara mudah. Meskipun demikian, rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta akhirnya diganti dengan ketuhanan YME. Kerelaan perumusan Piagam Jakarta untuk mengubah rumusan tersebut didasari oleh ...

a)

nasionalisme sempit

b)

kepentingan golongan

c)

persatuan dan kesatuan

d)

semangat primordialisme

160.

Piagam Jakarta dibuat oleh ...

a)

PPKI

b)

BPUPKI

c)

Pemerintah

d)

Panitia Sembilan

161.

Ideologi negara republik Indonesia adalah ...

a)
Pancasila
b)
UUD 1945
c)
Persatuan dan Kesatuan
d)
Piagam Jakarta
162.

Tiga tataran nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yaitu ….

a)

Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Praksis

b)

Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Keindahan

c)

Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Sosial Budaya

d)

Nilai Politik, Nilai Ekonomi, Nilai Pendidikan

163.

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika merupakan bunyi pasal ….

a)

35 UUD NRI 1945

b)

35A UUD NRI 1945

c)

36 UUD NRI 1945

d)

36A UUD NRI 1945