Font size
Worksheetslatihan lcc
Total questions: 163
Worksheet time: 4hrs 17mins
Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka yang berwenang menguji adalah ...
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Pengadilan Agama
Pengadilan Tinggi
Undang-Undang Dasar yang berlaku di tahun 1950 adalah...
UUD 1945
UUDS
UU
amandemen UUD
Isi dari Dekrit Presiden adalah sebagai berikut
Pembentukan konstituante
Berlakunya kembali UUD 1945
Pembentukan MPR
Pembentukan DPA
Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia merupakan makna alenia
1
2
3
4
UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia oleh ….
BPUPKI
PPKI
MPR
Badan Konstituante
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum dalam …..
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
Pembukaan UUD 1945 Alinea 1
UUD 1945 Pasal 1 ayat 1
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas dari ....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan
Presiden
MPR
DPD
DPRD
MK
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...
memberikan pengampunan
memulihkan nama baik
mengembalikan hak seseorang
menghentikan pengusutan
Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...
DPR
MPR
MA
BPK
KY
Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...
mengajukan RUU kepada DPR
mengubah dan menetapkan UUD
menetapkan RAPBN
memutuskan pembubaran partai politik
mengangkat dan memberhentikan hakim agung
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPD
DPD, MA
MA, DPR
DPR, MA
MK, DPR
Alinea pertama konstitusi UUD 1945 memiliki makna sebagai....
Prinsip dasar penyelenggaraan negara
Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan
Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan rakyat
Hakikat tujuan negara
Pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak universal segala bangsa
Bagian dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah lagi adalah...
Pembukaan
Bab
Pasal-pasal
Pasal aturan peralihan
Ayat
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan
Tetap mempertahankan naskah aslinya & naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah aslinya
boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru
boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya
Amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tanggal....
10 Agustus 2002
11 Agustus 2002
12 Agustus 2002
9 November 2001
10 November 2001
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang
Pasal 2 Ayat 1
Pasal 2 Ayat 2
Pasal 2 Ayat 3
Pasal 3 Ayat 1
Pasal 3 Ayat 2
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 menjelaskan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, karena kemerdekaan merupakan ...
hak asasi manusia
kewajiban asasi manusia
dallil objektif
dalil subjektif
Alinea ke tiga pada pembukaan UUD 1945 menjelaskan...
kemerdekaan adalah hak bangsa
tujuan dan dasar negara
kemerdekaan adalah rahmat Tuhan YME
kesadaran bukan akhir perjuangan
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan UUD, hal ini merupakan pokok pikiran ke ...
4
2
1
3
Semangat pembukaan UUD dan pasal-pasal pada hakikatnya merupakan ....
berkelanjutan
hierarkis
terpisah
satu kesatuan
ikut gotong royong di lingkungan sekitar merupakan sikap positif yang terlihat pada sila ke ...
2
3
4
5
Negara Indonesia berbentuk ...
federal
kesatuan
kepulauan
uni
Dalam UUD 1945, pemegang kedaulatan adalah ...
Eksekutif
Legislatif
Pemerintah
Rakyat
Perhatikan pernyataan berikut.
1) Menjaga stabilitas nasional
2) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
3) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia.
4) Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang merupakan tujuan pokok dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 ditunjukkan nomor …
1), 2), 3)
1), 3), 4)
1), 3), 5)
2), 3), 4)
2), 4), 5)
Berikut ini merupakan produk hukum yang urutan tepat dibawah UUD 1945 adalah…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan presiden
Peraturan menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam susunan hierarkinya setara dengan…
Peraturan Daerah
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
5 ayat 1
5 ayat 2
6 ayat 1
6 ayat 2
6 ayat 3
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal…
10
11 ayat 1
11 ayat 2
12
13 ayat 1
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama …
5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali jabatan
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan
6 tahun dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan
10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena…
Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan secara bersamaan
Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila
Pancasila dan UUD 1945 disusun oleh PPKI
Pancasila dan UUD 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia
Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena….
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia
UUD 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia
UUD 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa
UUD 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia
“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal…
3 ayat 1
3 ayat 2
3 ayat 3
4 ayat 1
4 ayat 2
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih ......
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan akan kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 berdasarkan TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 adalah ……
Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Negara Indonesia adalah negara yangberkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan
Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ......
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR
Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen ......
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38
Pasal, 1, 3, 7, 12, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31
Pemerintah RIS menganut kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal dengan istilah bikameral, yaitu ......
Presiden dan DPR
Senat dan DPR
Presiden dan senat
DPR dan MPR
MPR dan presiden
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peran penting dalam ASEAN. Dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia meliputi landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Adapun landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain terdapat pada alinea ……
Pertama dan kedua
Pertama dan ketiga
Pertama dan keempat
Ketiga dan keempat
Kedua dan keempat
BPUPKI adalah badan yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka. Namun, pada akhirnya, badan ini digunakan untuk menentukan dasar negara. Tokoh yang mengubah haluan BPUPKI dari badan yang hanya menyelidiki hal-hal yang memungkinkan Indonesia merdeka adalah ……
Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
Moh. Yamin
Dr. Soepomo
Moh. Hatta
Sejak berlakunya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, meskipun masih menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi system pemerintahan parlementer, sehingga pada masa ini terjadi penyimpangan konstitusi berikut ini ……
KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislative yang turut serta menetapkan GBHN
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme
Dalam hal pembentukan perundang-undangan, wewenang Presiden, antara lain sebagai berikut, kecuali ……
Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya
Setiap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden akan dibahas dalam rapat DPR dan disahkan jika disetujui oleh anggota rapat
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang
Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ……
Peratuan Daerah
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Perppu
Peraturan Pemerintah
Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....
UUD 1945
Undang-Undang
Konvensi
Peraturan Presiden
Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen terdiri dari....
Pembukaan
Pembukaan dan Pasal-pasal
Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal
Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-pasal, Penjelasan
Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
Pancasila
UUD NRI 1945
Undang-Undang
Peraturan Presiden
Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
Dokuritsu Junbi Cosakai
BPUPKI
Panitia Kecil
PPKI
Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali
5
4
3
2
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea
Satu
Dua
Tiga
Empat
Kapan amandemen pertama dilakukan ...
1999
2000
2001
2002
Yang merumuskan UUD 1945 adalah...
PPKI
BPUPKI
Panitia 9
Ir Soekarno
Apa agenda pembahasan sidang BPUPKI tanggal 16 juli 1945...
Pembicaraan tentang peryataan kemerdekaan
Menyepakati hal tentang lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan MPR
Pembahasan rancangan undang-undang Dasar
Diterimanya naskah undang-undang 1945 secara bulat
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh
Soepomo
A.A. Maramis
Wongsonegoro
Panji Singgih
Sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI dimulai pada sidang ... BPUPKI
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Berikut ini yang tidak termasuk perubahan dalam UUD 1945 adalah...
Kalimat “Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Kalimat “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden adalah orang Indonesia asli”
Kalimat “Mukadimah” diubah menjadi “Penutupan”
Pergantian kata “Mukadimah” menjadi “Pembukaan”
Salah satu contoh sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali
Menghargai pendapat orang lain
Marah ketika pendapatnya tidak ditentang
Toleransi
Mengemukakan pendapat dengan santun
Salah satu contoh sikap tanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah yakni
Membacakan UUD NRI Tahun 1945 secara khidmat saat upacara bendera
Tidak mengikuti upacara bendera karena bolos sekolah
Membaca UUD NRI tahun 1945 dengan bercanda
Bermain handphone pada saat upacara bendera
Perhatikan sistematika berikut !
(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.
(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
(4) Penjelasan umum
(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.
Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....
(1), (2), (5)
(1), (3), (5)
(1), (4), (5)
(1), (2), (3)
" Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa" pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal....
6 ayat 1
9 ayat 1
29 ayat 1
29 ayat 2
Berikut adalah hasil sidang PPKI I tanggal 18 agustus 1945,kecuali…
Mengesahkan UUD 1945
Membentuk KNIP
Membentuk Konstitusi
Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden
Masa berlaku UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 berakhir pada tanggal
17 Agustus 19048
17 Agustus 1949
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
5 Juli 1959
Peristiwa Pemilu pertama tahun 1955 terjadi saat berlakunya konstitusi...
UUD 1945 masa orde lama
UUD 1945 masa orde baru
UUDS 1950
Konstitusi RIS
UUD 1945 awal kemerdekaan
Dari beberapa kali pergantian konstitusi di Indonesia, kondisi yang paling singkat masa berlakunya adalah...
UUD 1945 masa orde lama
UUD 1945 masa Orde Baru
UUDS 1950
Konstitusi RIS
UUD 1945 awal kemerdekaan
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum Hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945
1
2
3
4
5
Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih...
Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya
Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur
Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter
Diragukan Nah kamu kemampuan UUD dalam menampung aspirasi
Ada pasal yang kurang
Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945:
Bab III Pasal 4 ayat 1
Bab IV Pasal 16 ayat 2
Bab I Pasal 1 ayat 2
Bab IV Pasal 18
Bab II Pasal 2 ayat 2
Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal...
23A
23B
23C
23D
23E
Alasan kembalinya pada UUD 1945 adalah bahwa UUD 1945 dianggap sebagai...
Konstitusi pertama yang berlaku
Warisan nenek moyang
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
Konstitusi yang paling baik saat ini
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945 sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang...
Interpelasi
Budget
Referendum
Mosi tidak percaya
Angket
Setelah di amandemen UUD 1945 menjadi terdiri dari ... BAB
21
19
18
20
23
Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni...
Bersumber pada kodrat manusia
Bersumber pada hukum positif
Bersumber pada ajaran agama
Bersumber pada ajaran agama bersumber pada adat istiadat
Bersumber pada Pancasila
Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi...
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945
Pasal 28 ayat 4 UUD 1945
Pasal 30 ayat 6 UUD 1945
Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tanggal...
7-11 Oktober 1999
7-14 Oktober 1999
14-21 Oktober 1999
11-21 Oktober 1999
14-18 Oktober 1999
Tanggal Pengesahan UUD 1945 amandemen yang ke-3 pada tanggal...
7 november 2001
8 oktober 2001
9 november 2001
10 oktober 2001
11 november 2001
Jumlah pasal UUD 1945 sebelum amandemen adalah...
16
20
37
65
73
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 setelah amandemen Anggota MPR terdiri atas...
Presiden dan keluarga
Anggota Partai politik
Anggota golongan karya dan politik
DPR dan presiden
DPR dan DPD
Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Ham agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam...
Hukum internasional
UUD 1945
Kitab undang-undang hukum pidana
Perjanjian internasional
Pancasila
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal...
28A
28B
28C
28D
Semua jawaban salah
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. kalimat di atas merupakan isi UUD 1945 pasal...
32 ayat 2
33 ayat 1
33 ayat 3
34 ayat 1
34 ayat 2
Isi dari pasal 32 ayat 2 UUD 1945 adalah...
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
Peristiwa Presiden SBY memberikan grasi terhadap kasus narkoba Corby. Pertimbangan SBY juga disertai pertimbangan lembaga…
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Agung (MA)
Menteri Hukum dan HAM
Dewan Perwakilan Daerah (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, kecuali…
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
Setiap produk hukum yang dihasilkan Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum tercantum pada ?
TAP MPR. No.V/MPRS/1973
TAP MPR. No.II/MPR/1978
TAP MPR. No.IV/MPR/1978
TAP MPR. No.XX/MPRS/1966
TAP MPR. No.V/MPR/1978
Hubungan kausal-organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batang tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini, kecuali ......
Ditetapkannya dasar Negara Pancasila
Negara Indonesia ialah berbentuk Republik
Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat
Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila
Indonesia bukan negara yang sekuler
Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, merupakan hasil amandemen…
Tahun 1999
Tahun 2000
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Pancasila bagi Bangsa Indonesia merupakan
Dasar Negara
Pandangan hidup
Falsafah hidup
Sumber hukum
Semua benar
Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai
Sumber dari segala hukum
Hukum tertinggi di Indonesia
Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
Setingkat dengan UUD 1945
Setingkat dibawah UUD 1945
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai ....
Dasar Negara
Dasar bepfikir
Dasar kenegaraan
Dasar beragama
Dasar ketatanegaraan
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Terdapat dalam pasal…
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
Pasal 36D
Pasal 36E
Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika muncul pada awalnya dimaksudkan…
Untuk mempersatukan Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah yang berada di bawah satu pimpinan kekuasaan
Untuk mempersatukan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit seperti yang pernah diungkapkan Mahapatih Gajah Mada bahwa ia tidak akan berhenti berpuasa sebelum berhasil mempersatukan wilayah yang terdiri dari beragam agama,kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya
Agar agama Budha dan agama Hindu dapat hidup berdampingan dengan damai karena hakikat keduanya itu satu,berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang bermuka dua
Untuk dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Untuk dimasukkan ke dalam Kitab Ramayana
Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….
diturunkan dari orang tua kandung
dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
bersifat sangat pribadi dan eksklusif
merupakan eksistensi manusia bermartabat
dilindungi oleh negara
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….
Komisi HAM PBB
John Locke
Aristoteles
Koentjoro Poerbopranoto
UU RI No. 39 Tahun 1999
Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu ….
penyalahgunan kekuasaan
pergaulan
kesenjangan social
ketidaktegasan aparat hukum
sikap mementingkan diri sendiri
Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrument Pancasila, yaitu ….
Amandemen kedua UUD 1945
Inpres No. 26 Tahun 1998
. UU No. 26 Tahun 2000
Keppres No. 129 Tahun 1998
Keppres No. 181 Tahun 1998
Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu ..
semua manusia berderajat sama
manusia ciptaan Tuhan
manusia berhak hidup
manusia memiliki kebebasan sejak lahir
manusia makhluk social
Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu …
pengusiran penduduk secara paksa
penyiksaan terhadap balita
pembunuhan seseorang
pencemaran nama baik
pembunuhan massal
Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….
Berketuhanan Yang Maha Esa
demokrasi dengan kecerdasan
demokrasi yang berkedaulatan rakyat
demokrasi dengan rule of law
demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu ….
persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
keseimbangan antara hak dan kewajiban
mewujudkan rasa keadilan sosial
kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri
mewujudkan rasa keadilan yang merata
Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam ….
Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
Penpres Nomor 2 Tahun 1959
pasal UUD 1945
Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa ….
Orde Lama
Orde Baru
reformasi
sekarang
revolusi
Berikut principles of legality, kecuali ….
peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti
suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain
tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi
peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….
privat
tata negara
public
militer
kekayaan
Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan adalah jenis hukum ….
formal
material
pidana
perdata
peradilan tata usaha
Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam …
Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
Tap MPR Nomor II/ MPR/ 2000
Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000
Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu disebut ….
hukum perdata
hukum dagang
hukum adat
hukum antargolongan
hukum pidana
Dari segi fungsi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum ....
nasional dan internasional
tertulis dan tidak tertulis
publik dan perdata
positif dan negatif
formal dan materiil
Tujuan negara hukum secara umum adalah ….
membatasi kekuasaan negara
menjamin kesejahteraan rakyat
melindungi hak asasi manusia
menjamin kekuasaan kepala negara
membatasi hak rakyat
Salah satu prinsip bagi negara hukum adalah ....
kebebasan beragama harus dijamin
negara yang mempertahankan hukum secara pasif
hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
mengutamakan kepentingan umum
Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....
peradilan istimewa
peradilan KKN
peradilan perkara berat dan lebih berat
peradilan banding dan kasasi
peradilan khusus
Wewenang pengadilan tinggi antara lain ....
memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim
meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai
kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata
Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia adalah pengertian HAM menurut...
UUD RI No. 39 Tahun 1999
UUD RI No. 40 Tahun 1999
UUD RI No. 41 Tahun 1999
UUD RI No. 42 Tahun 1999
UUD RI No. 43 Tahun 1999
Pelaksanaan Proklamasi kemerdekaan RI di lakukan di ....
Jalan Pegangsaaan Timur No. 56
Rengasdengklok
Rumah laksamana Maeda
Istana merdeka
Rumah Ir. Soekarno
Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh....
Mr. Muhammad Yamin
Mr. Soepomo
Ir. Soekarno
Mr. Ahmad Subarjo
Mr. Kasman Singodimedjo
Pemanggilan ketiga tokoh nasional yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman Wedyodiningrat oleh Jendral Terauchi ke Dalat adalah untuk mendengarkan keputusan pemerintah Jepang tentang....
Memberikan kemerdekaan Indonesia pada tangga 24 Agustus 1945
Penyerahan Indonesia kepada tentara AFNEI
Petunjuk teknis tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan
Persiapan penyusunan konstitusi pasca proklamasi kemerdekaan
Mendengar secara langsung kondisi terakhir pertahanan Jepang di Indonesia
Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai...
penandatanganan naskah proklamasi
waktu dan cara pelaksanaan proklamasi
pembaca teks proklamasi
penyerahan tentara-tentara Jepang kepada Sekutu
tempat pelaksanaan proklamasi
Ketegangan di Rengasdengklok dapat diakhiri setelah....
Jepang mengabulkan permintaan golongan muda
dibacakannya proklamasi
golongan tua mendapat izin dari Jepang
adanya jaminan dari Ahmad Subardjo
adanya jaminan dari Laksamana Maeda
Tujuan para pemuda menculik Ir. Seokarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota adalah....
memaksa kedua tokoh tersebut untuk memproklamasikan Indonesia
menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang
memusyawarahkan waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia
menjaga keamanan kedua tokoh tersebut dari ancaman golongan ekstrem
mengangkat kedua tokoh tersebut sebagai tokoh proklamator Indonesia
Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh....
Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat
dr. Radjiman Wediodiningrat, Sukarni, dan Sudiro
Ir. Soekarno, Mr. A. Soebardjo, dan Sukarni
Drs. Moh. Hatta, Wikana, dan A.G. Pringgodigdo
Peran tokoh Sayuti Melik dalam peristiwa proklamasi adalah...
sebagai penghubung antara golongan tua dengan golongan muda
sebagai pelaksana penculikan terhadap Ir. Soekarno dan Moh. Hatta
pengetik naskah proklamasi yang autentik
perumus naskah proklamasi bersama dengan Soekarno dan Hatta
tokoh muda yang mendampingi Ahmad Subardjo ke Rengasdengklok
Keputusan golongan muda alam rapat tanggal 15 Agustus 1945 aalah....
kemerdekaan harus dibicarakan dengan golongan tua
golongan muda siap untuk melaksanakna proklamasi kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan pihak Jepang
kemerdekaan Indonesia adalah hak dan merupakan masalah rakyat Indonesia sendiri
mendesak kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Tujuan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menghubungi Somobucho Nishimura setelah kembali dari Rengasdengklok dalam kaitannya dengan Proklamasi Indonesia adalah....
mengajak kerja sama untuk melaksanakan proklamasi Indonesia
memberikan penjelasan tentang tujuan proklamasi Indonesia
menjajaki sikap Jepang terhadap proklamasi Indonesia
meminta agar Jepang tidak menganggu pelaksanaan proklamasi Indonesia
menuntut Jepang untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia
Ketua BPUPKI adalah ...
Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. Mohammad Yamin
dr. Radjjiman Wediodiningrat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada tanggal ...
16 Agustus 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
Sidang BPUPKI yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar dilakukan pada tanggal….
9 Juli - 17 Juli
10 Juli - 17 Juli
11 Juli - 17 Juli
12 Juli - 17 Juli
Lembaga yang menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah ...
BPUPKI
PPKI
DPR
MPR
Anggota keseluruhan PPKI berjumlah ...
21 Orang
23 Orang
27 Orang
30 Orang
Sidang resmi pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang ....
rancangan UUD
dasar negara
bentuk Negara
wilayah Negara
Kata "Mukadimah" oleh PPKI dirubah menjadi....
Pasal
Pembukaan
Piagam Jakarta
Gentlemen's Agreement
Sebelum disahkan oleh PPKI, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta direvisi. Jika dilihat dari isinya, alasan yang mendasari direvisinya ketentuan tersebut adalah ....
isi Piagam Jakarta belum disahkan sehingga masih dapat diubah
Piagam Jakarta tidak mendapatkan dukungan dari sebagian bangsa Indonesia
sila pertama dalam Piagam Jakarta belum mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk
D. Moh. Hatta menemui Ki Bagus Hadikusumo untuk mengusulkan revisi sila pertama dalam Piagam Jakarta
Rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah rumusan yang terdapat dalam ...
piagam Jakarta
pembukaan UUD 1945
UUD 1945
rumusan Ir. Soekarno
Salah satu sikap yang menunjukkan pengamalan nilai- nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu ...
Pandu mengajak anton ke kantin saat jam pelajaran berlangsung
Fika memperhatikan penjelasan guru saat mengajar di depan kelas
Luki memaksa Ika mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah
Anti mengerjakan PR di sekolah
Para pendiri negara menerima keputusan mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Keputusan tersebut bukan perkara mudah. Meskipun demikian, rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta akhirnya diganti dengan ketuhanan YME. Kerelaan perumusan Piagam Jakarta untuk mengubah rumusan tersebut didasari oleh ...
nasionalisme sempit
kepentingan golongan
persatuan dan kesatuan
semangat primordialisme
Piagam Jakarta dibuat oleh ...
PPKI
BPUPKI
Pemerintah
Panitia Sembilan
Ideologi negara republik Indonesia adalah ...
Tiga tataran nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yaitu ….
Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Praksis
Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Keindahan
Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Sosial Budaya
Nilai Politik, Nilai Ekonomi, Nilai Pendidikan
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika merupakan bunyi pasal ….
35 UUD NRI 1945
35A UUD NRI 1945
36 UUD NRI 1945
36A UUD NRI 1945
