WorksheetsKUIS KEHUMASAN KANWIL BPN SULTENG
Total questions: 15
Worksheet time: 3mins
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR.....?
UU NO. 12 TAHUN 2008
UU NO. 21 TAHUN 2002
UU NO. 14 TAHUN 2008
UU NO. 14 TAHUN 2012
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK?
Keterbukaan informasi publik adalah kebijakan atau prinsip yang mengatur akses terhadap informasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu.
Keterbukaan informasi publik adalah kebijakan atau prinsip yang mengatur akses terhadap informasi yang dimiliki oleh swasta atau perusahaan.
Keterbukaan informasi publik adalah kebijakan atau prinsip yang mengatur akses terhadap informasi yang dimiliki oleh media massa atau pers.
Keterbukaan informasi publik adalah kebijakan atau prinsip yang mengatur akses terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik.
UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR .....?
UU Nomor 5 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 10 Tahun 2020
UU Nomor 2 Tahun 2001
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (MENPAN-RB)
NOMOR 83 TAHUN 2012 MENGATUR TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
INSTANSI PEMERINTAH
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SUATU KEGIATAN DARI PERUSAHAAN/INSTANSI UNTUK MENCIPTAKAN
HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN MASYARAKAT AGAR MENDAPATKAN
DUKUNGAN MERUPAKAN DEFINISI DARI...
PESA
FAXIMILE
KOMUNISKASI
HUBUNGAN
MASYARAKAT
BERIKUT INI ADALAH CIRI UTAMA HUMAS YANG DISEBUT SEBAGAI KARAKTERISTIK
HUMAS, KECUALI...
SIFATNYA YANG TERENCANA
KOMUNIKASI YANG BERSIFAT SEARAH
SASARANNYA ADALAH PUBLIK
BERORIENTASI PADA
ORGANISASI/LEMBAGA
SUATU CARA UNTUK MENGENDALIKAN MASYARAKAT DENGAN ATURAN TERTENTU DALAM
BIDANG KEHUMASAN DISEBUT ...
ATURAN
HUKUM
PROTOKOL
REGULASI
SECARA UMUM, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCIPTAKAN IDENTITAS
INSTANSI/PERUSAHAAN ADALAH . . .
PIMPINAN
STAF PERSONALIA
STAF MANAJEMEN
STAF HUBUNGAN MASYARAKAT
DEFINISI MENGENAI HUMAS DI BAWAH INI YANG TIDAK TEPAT ADALAH ....
UPAYA UNTUK MENYATUKAN SIKAP DAN PERILAKU SUATU LEMBAGA
PENERANGAN KEPADA PUBLIK
BENTUK KOMUNIKASI BERENCANA
UNTUK MENCAPAI PENGERTIAN BERSAMA
ILMU MENCARI KONSUMEN
SEBANYAK-BANYAKNYA
PERMENPAN DAN RB NO. 30 TAHUN 2011 MENGATUR TENTANG....
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN UMUM PENULISAN DAN
PRESENTASI HUMAS DI INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN UMUM TATA KELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH
PEDOMAN UMUM PEMANFAATAN
MEDIA SOSIAL
BERIKUT SALAH SATU HAL YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG HUMAS....
MENGADAKAN KERJA SAMA DENGAN INDIVIDU/ KELOMPOK YANG DAPAT MERUGIKAN INDIVIDU LAINNYA
MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
MENYALAHGUNAKAN KEPERCAYAAN
DAPAT DIPERCAYA
PERATURAN MENTERI ATR/BPN RI
NOMOR 32 TAHUN 2021, MENGATUR TENTANG ...
TATA NASKAH DINAS
PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH
STANDARISASI SARANA
DAN PRASANA KERJA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN,
DIATUR DALAM....
PERMEN ATR/BPN RI NOMOR 1 TAHUN 2010
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL ATR/BPN RI NOMOR 1358/SK-100.HM.03/VIII/2023
PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021
PERMEN ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2023
BERIKUT DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN, KECUALI...
DATA INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH
PETA RENCANA TATA RUANG DALAM FORMAT SHAPEFILE
DATA HGU
ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA
APA TEMA BIMTEK KEHUMSAN TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI TENGAH.....
“PERAN STRATEGIS HUMAS PEMERINTAH DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”
“PEMBERDAYAAN FUNGSI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI TENGAH”
“TINGKATKAN KETERAMPILAN KEHUMASAN, DALAM PEMBUATAN KONTEN DAN PENULISAN BERITA”
"MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEHUMASAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL"
